Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 28, No 3 (2016)" : 14 Documents clear

CONSUMER RIGHTS PROTECTION OF TANGERANG CITY PDAM THROUGH SERVICE QUALITY Josefin Mareta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe PDAM of Tangerang City as a public service, it is inseparable from the risk of violation of consumer rights. This research used mixed method. Researcher concluded that the gap showed the PDAM of Tangerang City service quality not in accordance with customer expectation, that reflect the consumer rights have not been fulfilled. Based on the Law Number 8 year 1999 on Consumer Protection, the consumer rights to get education and claim compensation through class action. The cancellation of The Law Water Resources also provides consumer rights protection with create the six basic principles of water resources management restrictions.IntisariPDAM Kota Tangerang sebagai pelaku usaha pelayanan umum, maka tidak terlepas dari resiko pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi. Peneliti menyimpulkan bahwa adanya kesenjangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh PDAM Kota Tangerang belum sesuai dengan harapan para pelanggan, yang merefleksikan hak-hak konsumen belum terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan, dan hak menuntut ganti rugi melalui gugatan perwakilan. Pembatalan Undang-Undang Sumber daya Air juga memberikan perlindungan hak konsumen atas air dengan melahirkan enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO Maria Kaban
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractDisputes are inevitable. Disputes can occur in almost all aspects of life . In Karo communities, disputes are generally associated with the object of inheritance . Land as one of the objects of inheritance is considered to have more value in Karo communities . Therefor disputes that occur are usually associated with land ownership . Due to the disputes that happens is still in the realm Karo local law, then Karo customary law and existing national laws should be taken into account.IntisariSengketa merupakan hal yang tidak terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa dapat terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Pada masyarakat adat Karo sengketa yang terjadi pada umumnya berkaitan dengan objek waris. Tanah sebagai salah satu objek waris dianggap memiliki nilai “lebih” dalam masayarakat adat Karo. Untuk itu sengketa waris adat yang terjadi biasanya berkaitan dengan kepemilikan tanah. Dikarenakan sengketa waris yang terjadi masih dalam ranah masyarakat adat, maka dalam penyelesaiannya juga tetap memperhatikan hukum adat dan hukum nasional yang ada.

A LITERATURE REVIEW ON INDONESIA’S DERADICALIZATION PROGRAM FOR TERRORIST PRISONERS I Gede Widhiana Suarda
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractAfter many terrorists are captured and receive prison sentences, Indonesia instituted a de-radicalization program for terrorist prisoners. As yet, however, Indonesia lacks a national policy for planning, implementing and evaluating the program. The program is currently being developed and managed locally by prison directors consistent with a prison’s circumstances and capability. This article presents a review of the literature on Indonesia’s de-radicalization program for terrorist prisoners. The objectives of this review are to understand the nature of the program, consider the results, and to indicate a new approach for future research. Intisari Setelah banyak teroris ditangkap dan menjalani pidana penjara, Indonesia mulai menjalankan program deradikalisasi terhadap narapidana teroris. Namun demikian, Indonesia belum memiliki kebijakan nasional dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari program deradikalisai. Saat ini, program dikembangkan dan dikelola secara lokal oleh kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas) sejalan dengan keadaan dan kemampuan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Artikel ini menyajikan sebuah kajian pustaka tentang program deradikalisasi Indonesia terhadap narapidana teroris. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami karakter programnya, menelaah hasil-hasilnya, dan untuk menunjukkan sebuah pendekatan baru dalam penelitian mendatang.

PENILAIAN TERHADAP KESESUAIAN ANTARA PENETAPAN BEA KELUAR ATAS EKSPOR MINERAL DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS EKONOMIS Paripurna P Sugarda; Irine Handika
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe regulation of the mineral mining sector underwent significant changes as a result of the enactment of the government’s policy to increase export duties on mineral exports. This paper examines wether the new regulation is in conformity with the principle of legal certainty and the principle of economy, as well as trying to find the ideal scheme in determining the Mineral Export Levy. This research concludes that there is conformity between new regulation and legal certainty, but there is unconformity with the principle of economy. The ideal scheme is to include consideration of the realitation of justice.IntisariRegulasi sektor usaha pertambangan mineral mengalami perubahan signifikan sebagai akibat ditetapkannya kebijakan pemerintah memungut bea keluar terhadap ekspor mineral. Tulisan ini berusaha mengkaji regulasi tersebut dalam kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum dan asas ekonomi, serta mencoba mencari skema ideal dalam menentukan Bea Keluar Ekspor Mineral. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penetapan BK Mineral telah sesuai dengan asas kepastian hukum namun belum sesuai dengan asas ekonomis. Skema yang ideal di dalam penatapan BK Ekspor Mineral adalah dengan memasukkan pertimbangan realisasi keadilan

Page 2 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA