cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 29, No 1 (2017)" : 14 Documents clear
MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGATURAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Sekar Anggun Gading Pinilih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.177 KB) | DOI: 10.22146/jmh.17647

Abstract

ABSTRACTA political party is one of the tools of democracy in any country that serves to distribute the aspirations of the people to the government, political education, and the others. So that the function can be realized, it needed financial assistance, both from members of the party, from the state or from the donations of others to assist political parties in carrying out its activities. However, in practice a lot happening raising and management of funds by political parties that are not based on the principles of transparency and accountability resulted in various cases of alleged corruption by the political parties. Therefore, it is necessary to reform financial regulation of political parties that meet the principles of transparency and accountability. The principle of transparency and accountability of political party finances can be achieved by requiring each political party financial reports on the sources of funds received by the party, and the financial reports of the elections. In addition, it is necessary also penalties for political parties who are late or even not make those reports, as well as which institutions are given the task of overseeing the financial reports of parties and institutions that enforce sanctions. Therefore, the legislature immediately makes changes to the Electoral Law and the Law on Political Parties to include such arrangements.INTISARIPartai politik adalah salah satu alat demokrasi di negara manapun yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, melakukan pendidikan politik, dan sebagainya. Agar fungsi tersebut dapat terwujud, maka diperlukan bantuan keuangan, baik dari anggota partai itu sendiri, dari negara atau dari sumbangan pihak lain untuk membantu partai politik dalam menjalankan kegiatannya. Namun, dalam praktek banyak terjadi penggalangan dan pengelolaan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi pengaturan keuangan partai politik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan Pemilu. Selain itu, perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai politik yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan tersebut, serta lembaga mana yang diberikan tugas untuk mengawasi laporan keuangan partai dan lembaga yang menegakkan sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik dengan memasukkan pengaturan-pengaturan tersebut.Kata kunci: 
THE APPLICATION OF LEGAL CONSTRUCTION IN THE RULINGS OF THE CONSTITUTIONAL COURT Bisar Bisariyadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.102 KB) | DOI: 10.22146/jmh.17911

Abstract

The Constitutional Court does not only interpreting the Constitution in judicial review cases. The Courtalso applies legal construction which include constitutional construction and statutory construction. Thisarticle aims to identify this approach in the Court rulings. It also seeks to find conditions that trigger theCourt to venture on discovering the law by applying legal construction.
TANGGUNG JAWAB AIR NAVIGATION DALAM PELAYANAN LALU LINTAS UDARA UNTUK KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (STUDI PADA AIR NAVIGATION BANDAR UDARA KUALANAMU DAN BANDAR UDARA HANG NADIM) Aflah Aflah; Zulfi Chairi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.763 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16862

Abstract

Intisari Angkutan penerbangan pada saat ini sangat diminati oleh penumpang, mengingat biaya angkutan penerbangan domestik saat ini yang tidak terlalu mahal dan dapat dijangkau oleh masyarakat dan juga didukung oleh banyaknya jumlah maskapai penerbangan milik swasta yang beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melakukan angkutan penerbangan. Jumlah maskapai penerbangan yang semakin hari semakin bertambah menyebabkan bertambah pula dibukanya jalur-jalur atau rute penerbangan ke berbagai daerah di dalam negeri maupun luar negeri. Pembukaan dan pertambahan jalur-jalur baru penerbangan ini mengakibatkan lalu lintas udara juga semakin padat, sehingga diperlukan suatu pelayanan lalu lintas udara yang baik untuk terciptanya keamanan dan keselamatan angkutan penerbangan. Pelayanan lalu lintas penerbangan bertujuan untuk memperlancar dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan, memberikan informasi yang berguna untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan pada angkutan penerbangan.Kata Kunci : tanggung jawab, pelayanan, penerbangan.
PENGATURAN UPAH BERDASARKAN ATAS PRINSIP KEADILAN Yetniwati Y
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.287 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16677

Abstract

AbstractThe wage issue has always been a dilemma for workers and employers, if it did not solve that can lead disharmonis in industrial relations in Indonesia. The wage law based on principles of justice has always desired by parties. The Fairness in wages regulation  will be guided by the principles of good law. The balance of interests between workers and entrepreneurs are the basis of fairness in wages regulation . Justice and legal certainty must support each other to realize  an ideal of laws.  AbstrakMasalah upah yang selalu menjadi dilema bagi pekerja dan pengusaha, jika tidak ditanggulangi dengan regulasi yang dapat meminimalisir dua kepentingan yang selalu berbeda akan dapat menimbulkan disharmonis dalam hubungan industrial di Indonesia. Pengaturan upah yang berlandaskan prinsip keadilan selalu diinginkan oleh semua pihak. Keadilan dalam pengaturan upah  akan berpedoman pada asas-asas pengupahan yang baik. Keseimbangan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha merupakan dasar keadilan dalam peraturan upah. Kepastian hukum dan  keadilan  harus saling mendukung    mewujudkan hukum yang ideal. 
DELIMITATION OF FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE AND JUDGE’S CORRECTIVE FUNCTION IN ASSESSING THE PARTIES’ POSITIONS ON AN AGREEMENT Muhammad Natsir Asnawi; Edi Hudiata
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.533 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16889

Abstract

The principle of freedom of contract established for much types of contract. This principle concerned onhow parties state their mind freely into the contract clauses. The primordial concept of freedom of contractwas reduced based on Indonesian judiciary practice. This normative research of law tries to analyse theconcept alteration of meaning and implementation of freedom of contract in Indonesian Judiciary practice.The Supreme Court of Indonesia through its precedent provides broader authority to the Judges in orderto supervise and remedy the unbalance stand of parties on a contract they state which causes one or moreconsiderations cannot be or make difficulties to perform. The result of this research show us that freedomof contract principle is confined by proportionality, appropriateness, and justice principles toward partiesin a contract stated.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM ACARA PIDANA Maria Ulfah; Anne Safrina; W.M. Herry Susilowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.507 KB) | DOI: 10.22146/jmh.17641

Abstract

AbstractThis article discusses the police’s authority to stop ongoing criminal investigation, i.e. by the issuance of an Instruction Letter to Cease Criminal Investigation and how it is at present used in practice.  This article is based on a legal reseach conducted on the basis of a legal dogmatic and socio-legal (criminal procedural and administrative law) approach. The research conducted reveals that the police enjoy great discretionary powers when deciding how and when to discontinue criminal investigations. The use of this power is regulated internally outside the purviews of the general public. In practice the police’s discretionary power to decide on the basis of its own wisdom is prone to be used for other social-political or even short term economic interest. IntisariTulisan ini membahas kewenangan diskresioner penyidik dari Kepolisian untuk menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta penggunaannya dalam praktik. Tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (dogmatis) dan socio-legal di bidang hukum acara pidana dan hukum administrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik menikmati kewenangan diskresioner yang sangat luas untuk menentukan kapan dan bagaimana penyidikan dihentikan.  Penggunaan kewenangan ini diatur melalui peraturan-peraturan internal yang pelaksanaannya berada di luar pengawasan masyarakat umum.  Dalam praktiknya bagaimana kewenangan ini digunakan atas dasar kebijakan penyidik seringkali dilandaskan pada tujuan mencapai ragam tujuan sosial-politik bahkan tujuan ekonomi jangka pendek.  
REVITALIZATION OF BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) IN PERFORMING COURT-ANNEXED MEDIATION FOR MARITAL DISPUTES IN RELIGIOUS COURT IN D.I.YOGYAKARTA Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.838 KB) | DOI: 10.22146/jmh.18827

Abstract

This research identify the revitalization of Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) after The 14th BP4 National Conference in 2009, in performing Court-annexed mediation for Marital Dispute at Religious Court in D.I. Yogyakarta. This  research founds several institutional transformation of BP4 including the Legal Basis, Institutional Form, Institutional Relation with Ministry of Religious Affair, Employement/Management Provisions, and Financial Provisions. In Performing Court-annexed mediation. BP4 in D.I. Yogyakarta has been cooperating with 2 (two) Religious Courts, both in Wonosari and Yogyakarta through Memorandum of Understanding in form of cooperation in the placement of certified mediator from BP4 and cooperation in funding the certified mediators. All Mediators are bound by Regulation of The Supreme Court No. 1 year 2016 concerning Procedures of Court-annexed Mediation, related to Types  of  Cases  Mediated,  Mediator’s  Fee,  Venue  of  Mediation,  Period  of  Mediation,  and Mediator’s requirement.
HEALTH SECTOR CORRUPTION AS THE ARCHENEMY OF UNIVERSAL HEALTH CARE IN INDONESIA Ratna Juwita
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.315 KB) | DOI: 10.22146/jmh.17637

Abstract

AbstractThis article argues that health sector corruption is a direct threat towards universal health care in Indonesia. Three Indonesian legal cases of health sector corruption are selected to exemplify the reality of health sector corruption and it’s detrimental effect to the realization of the right to health. This article emphasizes that corruption causes misallocation and embezzlement of the fund that hampers the State party to optimally provide universal health care for the people. This article suggests that in order to establish quality and sustainable universal health care as an instrument for the realization of the right to health, the State party has to prioritize on the elimination of health sector corruption.Keywords: corruption, Indonesia, right to health, health care.IntisariArtikel ini membahas perihal korupsi di sektor kesehatan yang merupakan ancaman bagi perlindungan kesehatan universal di Indonesia. Tiga kasus hukum mengenai korupsi di sektor kesehatan dipilih untuk memberikan gambaran mengenai korupsi di sektor kesehatan dan dampak negatifnya terhadap realisasi hak atas kesehatan. Artikel ini menekankan bahwa korupsi menyebabkan misalokasi dan penggelapan dana yang menghambat Negara pihak dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal bagi semua orang. Artikel ini menyarankan bahwa dalam rangka untuk menyelenggarakan perlindungan kesehatan universal yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai instrumen untuk merealisasikan hak atas kesehatan, Negara pihak harus memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor kesehatan.Kata kunci: korupsi, Indonesia, hak atas kesehatan, perlindungan kesehatan.
PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURAKARTA Y Sri Pudyatmoko; Imma Indra Dewi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.069 KB) | DOI: 10.22146/jmh.17643

Abstract

AbstractSurakarta city has been succesful to become suitable city for Disable Persons. District financial budgeting policy in Surakarta City is able to accomodate the interest of disable persons. Budgetting policy for disable persons in Surakarta city is carried out by preparing budget for empowering disable persons and preparing supporting means which are usefull for disable persons. Budgetting is carried out by posting it into the allowance managed by The Ministry of labour and Transmigration, The Ministry of Education, Youth and Sport, The Ministry of Public Work, and also The Ministry of Transportation.Intisari                                                                             Kota Surakarta telah berhasil menjadi Kota Layak Disabilitas. Kebijakan penganggaran keuangan daerah di Kota Surakarta mampu mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas. Kebijakan penganggaran bagi penyandang cacat di Kota Surakarta dilakukan dengan menyediakan anggaran terhadap pemberdayaan kaum difabel maupun penyediaan sarana penunjang yang berguna bagi kaum difabel. Penganggaran dilakukan dengan memasukkan ke dalam belanja yang dikelola oleh Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, dan juga Dinas Perhubungan.  
THE APPLICATION OF THE DEVELOPMENT OF CUSTOMARY INHERITANCE LAW ACCORDING TO THE JURISPRUDENCE OF THE SUPREME COURT Ellyne Dwi Poespasari; Sri Hajati; S Soelistyowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.025 KB) | DOI: 10.22146/jmh.17652

Abstract

AbstractCustomary inheritance law is influenced by the three kinship system. The Indonesian indigenous peoples, if there is a dispute about inheritance customs, completed the family council, if the hearts of deliberation families not bring results, then the Settlement shown to the Indigenous Institute, but when hearts division of inheritance still feel less satisfied BY Decision Traditional Leader Then Settlement of inheritance can be resolved in the court. Application of norms The jurisprudence of the Supreme Court Third hearts kinship system can be implemented yet, due to lack of knowledge of indigenous peoples against jurisprudence. Jurisprudence singer known only hearts Verdict The heritage dispute resolved by the Court InstituteIntisariHukum waris adat masih dipengaruhi tiga sistem kekerabatan Pada masyarakat adat jika terjadi sengketa waris adat, diselesaikan musyawarah keluarga, apabila dalam musyawarah  keluarga tidak  membawa hasil,  maka penyelesaian kepada lembaga adat, namun apabila dalam pembagian harta waris masih merasa kurang puas dengan putusan ketua  adat    maka  penyelesaian waris dapat diselesaikan di pengadilan. Penerapan norma Yurisprudensi Mahkamah Agung  dalam ketiga sistem kekerabatan belum  dapat  dilaksanakan,  disebabkan   kurangnya  pengetahuan  masyarakat    adat  terhadap  yurisprudensi.  Yurisprudensi  ini  hanya  dikenal  dalam  putusan  sengketa  warisan yang  diselesaikan  oleh  lembaga  pengadilan.  

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue