cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 29, No 1 (2017)" : 14 Documents clear
INFORMED CONSENT ON THERAPEUTIC TRANSACTION AS A PROTECTION OF LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN A DOCTOR AND PATIENT Dian Ety Mayasari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.602 KB) | DOI: 10.22146/jmh.18884

Abstract

Persetujuan pasien atau keluarga pasien sangat dibutuhkan dokter sebelum dilakukannya tindakan medis oleh dokter, namun sebelumnya pasien atau keluarga pasien membutuhkan informasi dari dokter atau disebut informed consent terkait tindakan medis tersebut. Transaksi terapeutik yang dilakukan dokter bisa terjadi setelah informed consent diterima oleh pasien. Hal ini menjadi bagian dalam hukum Perdata karena terjadinya transaksi terapeutik berdasarkan dari perjanjian yang akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban pada dokter dan pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata.Kata Kunci : Dokter, Pasien, Tindakan Medis.
PERLINDUNGAN HAK DAN PEMENUHAN AKSES ATAS KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA Aktieva Tri Tjitrawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.784 KB) | DOI: 10.22146/jmh.17651

Abstract

AbstractMillions of Indonesian migrant workers living in other countries, most of them are illegal workers and are not covered by health insurance. They are very susceptible to disease because of poor quality of life and does not have access to health care. Sovereignty of the  recipient State confine Indonesia  to provide health protection for them,, as it has been provided by all the citizens in Indonesia through the mechanism of National Health Insurance (JKN). Protection of the right to health as part of human rights in this study is used as a starting point the imposition of obligations of the state, both sending and receiving, to cooperate in  improving the health of migrant workers. Cooperation can be done through the establishment of international agreements on the implementation of Universal Health Coverag, both in the sending and receiving States.IntisariJutaan buruh migran Indonesia tinggal di luar negeri, sebagian besar dari mereka adalah ilegal dan tidak tercakup oleh asuransi kesehatan. Mereka sangat rentan terhadap penyakit akibat buruknya kualitas hidup dan tidak dimilikinya akses terhadap sarana kesehatan.  Kedaulatan negara penerima menghalangi tangan negara pengirim untuk memberikan perlindungan kesehatan, sebagaimana yang telah diterima oleh semua warga di Indonesia melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perlindungan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam penelitian ini digunakan sebagai titik awal pengenaan kewajiban negara, baik negara pengirim maupun negara penerima, untuk bekerja sama dalam meningkatkan derajat kesehatan pekerja migran. Kerjasama dapat dilakukan melalui pembentukan perjanjian internasional mengenai penerapan Universal Health Coverage yang berlaku, baik di negara pengirim maupun negara penerima.
HUMAN RIGHTS PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS: CHALLENGES FOR ASEAN Win Sherly Tan; Rina Shahriyani Shahrullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.51 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16680

Abstract

AbstractThe AEC is good news for Indonesian migrant workers wanting to work overseas. Unfortunately, many Indonesian migrant workers have been deported from ASEAN countries because of having problems. This study adopts the normative legal research method. It argues that AICHR may be slow in resolving the problems of human rights. It is also argued that the ASEAN Committee on Migrant Workers works in the absence of the political commitment of ASEAN leaders to implement the Cebu Declaration. Therefore, the best solution is public participation in the ASEAN countries to protect migrant workers.IntisariKomunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah berita baik untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri. Namun, banyak TKI yang kembali dari negara-negara ASEAN dikarenakan mendapatkan berbagai permasalahan. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AICHR lamban dalam menyelesaikan permaslahan tentang hak asasi manusia. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa komunitas ASEAN tentang Pekerja Migran bekerja dengan tidak adanya komitmen politik dari para pemimpim ASEAN dalam menerapkan Deklarasi Cebu. Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi ASEAN dalam melindungi TKI.
RESTORATIVE JUSTICE HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE Sumiadi Sumiadi; Laila M Rasyid; Romi Asmara
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.626 KB) | DOI: 10.22146/jmh.25473

Abstract

Children are part of the younger generation as one of the human resources as potential successors inthe future. Violation of law that occurs in the community not only done by adults but also by children,the implementation of the sentence would have been very different from adults. In children should morebe rehabilitation rather than punitive. The results showed that judge who examine and rule on cases ofchildren in conflict with the law in District Court Lhokseumawe still think positivistic/legalistic wheredecisions are decided by the judges commonly used approach based on the criminal justice system.

Page 2 of 2 | Total Record : 14