Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 30, No 2 (2018)" : 14 Documents clear

International Law Analysis of The Restrictions Imposed on Remote Sensing Satellite Through Shutter Control Dyan Franciska Dumaris Sitanggang
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis paper addresses the issue concerning state’s control over the activities of remote sensing (RS) satellites that can surveil its territory, as well as other states territories, and also able to disseminate confidential information, which could jeopardize the state’s national security and foreign policy. The author proposes that Indonesia should assert its right to control the activities of RS satellites as other countries do through ‘shutter control’ regulations. The author also examines several approaches that could be used to determine the allowed RS satellite activities, as well as other countries practices that might help to formulate new norms concerning space-based activities.IntisariTulisan ini membahas isu kendali negara atas aktivitas satelit penginderaan jarak jauh, berdasarkan masalah kemampuan satelit penginderaan jarak jauh untuk pengamatan atas wilayah nasional negara asalnya juga negara-negara lain, menyebarkan informasi yang bersifat rahasia yang berbahaya bagi keamanan nasional dan kebijakan internasional negara tersebut. Penulis menyarankan agar Indonesia menyuarakan hak mengendalikan aktivitas satelit penginderaan jarak jauh sebagaimana dilakukan negara-negara melalui regulasi ‘kendali bidik’. Tulisan ini pun menganalisa pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan aktivitas satelit penginderaan jarak jauh yang diperbolehkan dan praktek negara-negara dapat membantu pembentukan norma baru dalam aktivitas luar angkasa.

Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal Hardianto Djanggih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis study aims to examine the form of legal protection for children as victims of cyber crime through penal and non penal approach. Cyber crime that causes children as victims every year increases. The research is in studying using normative legal research method, by searching various sources of primary and secondary legal material described descriptively. The results showed that to cope with cyber crime that resulted in the child as a victim need to be protected in the form of penal and non penal policies. Penal policies by criminalizing various forms of crime are criminalized by offering the concept of criminal indemnification and special criminal sanctions. The non-penalty policy offered is restricting internet access to children.IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatansiber melalui pendekatan penal dan non penal. Kejahatan siber yang mengakibatkan anak sebagai korban setiap tahun meningkat. Adapun penelitian ini dalam mengkajinya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran berbagai sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan siber yang mengakibatkan anak sebagai korban perlu dilakukan perlindungan dalam bentuk kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal dengan mengkriminalisasi berbagai bentuk kejahatan menjadi tindak pidana dengan menawarkan konsep pidana ganti kerugian dan pidana minimal khusus. Kebijakan

Possition of Legal Service Agreement Between Advocates and Clients in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection Sa'ida Rusdiana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe legal services agreement established between the Advocate and the Client is bent in submission to the provisions set forth in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The rights and obligations arising between the Advocate and the Client under legal service agreement shall be protected by Law Number 8 of 1999. In the event of a dispute between the Client and the Advocate, the execution of the legal services agreement may use dispute resolution as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Advocates can be regarded as business actors as referred to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, in addition to performing professional duties that adhered to the professional code of ethics and legislation as mandated by Law No. 18 of 2003 on Advocates, an Advocate through a legal services agreement conducting business activities in various economic fields.IntisariPerjanjian pemberian jasa hukum yang dibuat antara Advokat dan klien tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul antara Advokat dan klien berdasarkan perjanjian pemberian jasa hukum mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut. Apabila terjadi sengketa antara klien dan Advokat dalam pelaksanaan perjanjian pemberian jasa hukum dapat menggunakan payung hukum penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Advokat dapat dikatakan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena selain menjalankan tugas profesi yang berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang Advokat melalui perjanjian pemberian jasa hukum menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data Ridha Aditya Nugraha
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis article examines issues surrounding airline passenger data protection in the realms of big data phenomenon. The history of privacy, including two landmark cases, shall be elaborated from the beginning to provide a comprehensive discussion. How the airlines operate through utilizing personal data, also their compliance towards the enacted law shall be analyzed. Then the sentiments towards Passenger Name Record Agreement which speaks on behalf of flight security is also being explored. Finally, the article aims to provide some recommendations towards the current drafting of the new Indonesian Data Protection Act draft by taking into account lessons learned from airlines.IntisariThis article examines issues surrounding airline passenger data protection in the realms of big data phenomenon. The history of privacy, including two landmark cases, shall be elaborated from the beginning to provide a comprehensive discussion. How the airlines operate through utilizing personal data, also their compliance towards the enacted law shall be analyzed. Then the sentiments towards Passenger Name Record Agreement which speaks on behalf of flight security is also being explored. Finally, the article aims to provide some recommendations towards the current drafting of the new Indonesian Data Protection Act draft by taking into account lessons learned from airlines.

Model Pengembangan Paradigma Masyarakat bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah Martin Roestamy; Rita Rahmawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe main issue causing difficulties for low income people to get decent housing is the paradigm they have that owning a house means owning the land. This Study used quantitative and qualitative approach. Results showed that the community paradigm of separated ownership of house and land was low. this study resulted in a formulation of development model of community paradigm of house ownership separated from land ownership. Based on this model, it was concluded that community paradigm of house ownership separated from land ownership could be developed if there were interesting compensations to eliminate people hesitance about having an apartment. IntisariPersoalan utama yang menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia sulit memperoleh rumah adalah adanya paradigma masyarakat tentang kepemilikan rumah yang bermakna kepemilikan tanah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma masyarakat tentang kepemilikan rumah yang terpisah dari tanah masih rendah. Masyarakat lebih menyukai tinggal di rumah yang menyatu dengan tanah dibandingkan dengan tinggal di rumah susun. Penelitian ini juga menghasilkan rumusan model pengembangan paradigma masyarakat bagi kepemilikan rumah yang terpisah dari tanah. Berdasarkan model tersebut, paradigm masyarakat dapat dikembangkan jika terdapat konpensasi menarik dari kepemilikan rumah susun.

Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Aju Putrijanti; Lapon T. Leonard; Kartika Widya Utama
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstract The Administrative Court has an important role to supervise the government’s duty, based on principle of good governance and regulations. Principles of good governance have been developed for some reasons. The aim of this research are to know the role of judge’s verdict and the development of principle of good governance. This research is use normative juridis method. The novelty is to strengthened the role of the judge’s verdict to build a good governance and to improve the knowledge of the importance of principles of good governance to build good governance.Intisari Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada pengujian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan perundang-undangan. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik telah mengalami perkembangan yang penting. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui peran putusan Hakim dan perkembangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Keterbaruan yaitu meningkatkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dan kemampuan untuk lebih memahami arti penting Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menuju tata kelola yang lebih baik.

Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Choky Ramadhan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractCommon law countries, known as a jurisdiction where the judge makes law. However, this conception adopted by Civil Law countries including Indonesia. In Indonesia, the judge in court or Constitutional Court occasionally interpret and create a law to fill in the gap between law and society or amend the law to respond citizens’ interest. This practice has longstanding tradition and srong root since Roman Empire and also in Indonesia. It becomes one of the influential factors of the convergence of Common law judiciary system that could invent the law in Indonesia.IntisariNegara penganut sistem hukum Common Law dikenal sebagai yurisdiksi dimana hakim sebagai pihak pembuat hukum (judge made law). Konsep tersebut sudah diadopsi negara bersistem hukum EropaKontinental seperti Indonesia. Hakim pengadilan maupun hakim konstitusi tidak jarang membuat penemuan hukum untuk mengisi ketiadaan hukum atau memperbarui hukum agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Praktik penemuan dan pembentukan hukum oleh hakim di pengadilan ini ternyata memiliki akar sejarah serta tradisi yang cukup kuat sejak zaman romawi dan termasuk juga di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting terjadinya konvergensi sistem peradilan Common Law yang menemukan dan membentuk hukum di Indonesia.

Hybridity in Transitional Justice: Legacy of The “Khmer Rouge Tribunal” Danijel Apro; Sudarmo Sudarmo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractCountries throughout the world practice several forms of transitional justice, hoping to attain peace, democratic stability and reconciliation. They apply different mechanisms to achieve these goals. Thispaper offers a theoretical analysis of foundation, proceedings and legacy of the Extraordinary hambersin the Courts of Cambodia (ECCC). First, the Author examines the notion of the analysis of hybrid courts as a way of overcoming constraints that criminal justice mechanisms in post-conflict societies may face. Second, the Author explores the so-called “Khmer Rouge Tribunal”. Due to the significance and controversies that surround the ECCC, its work attracts great attention. Furthermore, political will is critical, so these hybrid judicial institutions should have more international support in terms of political means, funds, dissemination of results, and complementary mechanisms of transitional justice.IntisariNegara-negara di seluruh dunia mempraktikkan beragam bentuk keadilan transisional, dengan harapan untuk memelihara perdamaian, stabilitas demokrasi, dan rekonsiliasi. Mereka menerapkan mekanisme yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini menyajikan analisis teori yang dilakukan terhadap landasan, proses, dan pengaruh Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC). Pertama-tama, penelitian ini meninjau gagasan mengenai analisa terhadap pengadilan hibrida sebagai cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh mekanisme pengadilan pidana di masyarakat pascakonflik, dan kedua, mengeksplorasi apa yang disebut “Pengadilan Khmer Rouge”. Karena signifikansi dan kontroversi yang menyelubungi ECCC, karyanya menerima perhatian yang besar. Tekad secara politis sangat penting, sehingga pengadilan hibrida ini dapat memperoleh dukungan internasional lebih banyak dalam hal sarana politik, dana, penyebaran hasil, dan mekanisme untuk melengkapi keadilan transisional.

Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia Siti Zuleha
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractIn Indonesia there are two types of credit schemes, both credit with collateral and guarantee scheme. This study aims, describes the construction of credit-based credit agreement law and constructs a risk mitigation model.This study used a doctrinal approach that the data being studied is limited to secondary dominated by primary legal materials. Qualitative analysis method based on the theory of stage by testing the level of horizontal synchronization between the Insurance with the Guarantee Act. The results showed, credit with guarantee scheme is an expansion of the provisions of subrogation and debt coverage as stipulated in the Civil Code.IntisariDi Indonesia dikenal dua jenis skema kredit yang terdiri atas kredit dengan skema agunan (collateral)dan kredit dengan skema penjaminan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konstruksi hukumperjanjian kredit dan mengkonstruksi model mitigasi risiko pada lembaga penjamin kredit. Penelitiandilakukan dengan pendekatan doktrinal dan konsekuensianya data yang diteliti sebatas data sekunder yang didominasi oleh bahan hukum primer. Metode analisis kualitatif berbasis pada teori tangga dengan menguji taraf sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Perasuransian dengan Undang-Undang Penjaminan. Hasil penelitian menunjukkan, kredit dengan skema penjaminan merupakan perkembangan dari ketentuan subrogasi dan penanggungan utang menurut KUHPerdata. Namun lembaga ini memiliki kekhususunan berupa kewajiban mitigasi risiko.

How Adat Law Breaks The Cycle Of Vengeance: The Epkeret Tradition in Southern Buru Ari Siswanto; Leo Christy Menoha Teslatu
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis study was conducted on epkeret practice as an adat institution to resolve the conflict in South Buru. Specifically, the examined problems are how epkeret contributes to resolving inter-family conflicts and how the parties perceive epkeret. This study aims to identify the potential of epkeret as a customary dispute resolution. The research, which was mainly conducted using interview method, reveals that epkeret played an important role in preventing the cycle of violence in society. Another result obtained is that parties associated with epkeret have a positive perception of this adat institution.IntisariPenelitian ini dilakukan terhadap praktik epkeret sebagi pranata adat untuk menyelesaikan konflik di Buru Selatan. Secara lebih spesifik masalah yang diteliti adalah bagaimana kontribusi epkeret dalammenyelesaikan konflik antar-keluarga dan bagaimana pihak-pihak yang terkait mempersepsikan epkeret. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi epkeret sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara adat. Penelitian yang terutama dilakukan melalui metode wawancara ini mengungkapkan bahwa epkeret memainkan peran penting untuk mencegah siklus kekerasan di dalam masyarakat. Hasil lain yang diperoleh adalah bahwa pihak-pihak yang terkait dengan epkeret memiliki persepsi positif terhadap pranata adat ini.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA