Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Diponegoro Law Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Pengabdian Sosial
Kartika Widya Utama
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif Utama, Kartika Widya
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.83 KB) | DOI: 10.14710/nts.v8i2.10259

Abstract

Abstract Government Administration Act has changed the public paradigm regarding the decree of the state administration which contains a grant or denial of an application for state administration. The granting of an administration application, now is a positive fictitious state. This article will discuss about what is the meaning of an administrative decision that are fictitious positive and it legal consequences by using legal research , reviewing rules related law . The advice from the author is there is a necessity to improve the standard of service from the official / State Administrative Agency in addressing the provisions on the Government Administration Act. Keywords: Decree, Administration, Fictive Positive Abstrak Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah merubah paradigma umum mengenai surat keputusan tata usaha negara, yang berisi suatu pengkabulan atau penolakan permohonan administrasi negara. Pengkabulan permohonan kini dapat bersifat fiktif positif. Artikel ini akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif dan akibat hukumnya dengan menggunakan metode legal research, yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang terkait. Saran yang diajukan adalah perlu peningkatan standar pelayanan dari Pejabat / Badan Tata Usaha Negara dalam menyikapi ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tersebut. Kata kunci: Surat Keputusan, Administrasi Negara, Fiktif Positif
QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Kartika Widya Utama
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3984.2 KB) | DOI: 10.14710/mmh.44.3.2015.356-363

Abstract

Any change in the legislation, always cause changes / shifts in legal actions and legal consequences arising in the implementation and enforcement process .Act No. 30 of 2014 on Government Administration to bring a change in the term of authority Administrative Court in a dispute over the administration of the State . Needs to be studied more deeply how the legal consequences that would occur as a result of differences in the rules in the Act No. 30 of 2014 with Act No. 5 of 1986 .Law No.30 Year 2014 has expanded the authority of the Administrative Court , the extension of this authority should need to be addressed carefully in order not to create legal uncertainty in practice . The government should immediately issue regulations governing the implementation of the new judicial procedure related to some fundamental changes in the Law on Government administration .
Manfaat Lisensi Paten bagi Industri Teknologi dan Informasi Indonesia Kartika Widya Utama
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2365.317 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.385-391

Abstract

Abstract In this global era, information and technology become an important aspect to deal with global issue. Indonesia as emerging country has lost it’s independence on this matter by depending too much on foreign technology. It needs to be change because in order to maintain it’s independence in every aspect, Indonesia needs to achieve self-sufficient in technology and information aspect.. Patent Act No 14 Year 2001 is a first step to achieve that goal, it’s include provision about license and mandatory license and every provision that follow. But as it’s age is still young this act still got many loopholes that need to be closed, this paper hopefully can help to close that loopholes. Keywords:License, Mandatory License, Technology, Information, Patent Abstrak Informasi dan teknologi merupakan aspek penting dalam usaha untuk menangani berbagai isu global. Indonesia sebagai negara berkembang telah kehilangan kemerdekaannya atas dua aspek tersebut sebagai akibat dari besarnya ketergantungan kepada teknologi asing, Indonesia perlu untuk segera mengcapai kemandirian dalam bidang teknologi dan informasi..Undang-Undang Paten No 14 Tahun 2001 adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini mencakup ketentuan mengenai lisensi dan lisensi wajib beserta peraturan-peraturan yang menyertainya.Namun, mengingat umur dari undang-undang ini masih sangat muda, undang-undang ini masih memiliki banyak celah didalamnya yang perlu untuk ditutup, makalah ini semoga dapat membantu usaha untuk menutup celah hukum tersebut. Kata Kunci: Lisensi, Lisensi Wajib, Teknologi, Informasi, Paten
MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Aju Putrijanti; Lapon T Leonard; Kartika Widya Utama
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.846 KB) | DOI: 10.22146/jmh.22627

Abstract

ABSTRACT Administrative Court is one of the implementation of judiciary system in Indonesia. Act No. 30 Year 2014 about Government Administration is the material law to administrative procedural law and as a legal basic for government to implement their duties . Based on the administration case showed while implemented their duty there were mistakes and needs to be repaired. The aims of this research are to know the Administrative Court’s function in governance, the relationship between court’s verdict and good governance, and to develop the monitoring model by the Court.This research is use empirical juridis method by combine the data and interview.The novelty is to know the monitoring model by Administrative Court against government’s decree based on the Act No 30 Year 2014 of Governance Administration.IntisariPengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Disahkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai sumber hukum materiil terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PTUN dalam pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan, hubungan putusan terhadap tata kelola pemerintahan serta mengembangkan model fungsi pengawasan. Keterbaruan adalah model pengawasan oleh PTUN setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap tindakan hukum Pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, wawancara Hakim serta pengujian berdasar peraturan perundangan dan asas hukum.
Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Aju Putrijanti; Lapon T. Leonard; Kartika Widya Utama
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.153 KB) | DOI: 10.22146/jmh.33056

Abstract

Abstract The Administrative Court has an important role to supervise the government’s duty, based on principle of  good governance and regulations. Principles of good governance have been developed for some reasons. The aim of this research are to know the role of judge’s verdict and the development of principle of good governance. This research is use normative juridis method. The novelty is to strengthened the role of the judge’s verdict to build a good governance and to improve the knowledge of the importance of principles of good governance to build good governance.Intisari Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada pengujian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan perundang-undangan. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik telah mengalami perkembangan yang penting. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui peran putusan Hakim dan perkembangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Keterbaruan yaitu meningkatkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dan kemampuan untuk lebih memahami arti penting Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menuju tata kelola yang lebih baik.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN CILACAP NOMOR 159/PID.B/2021/PN CLP) Sitorus, Elloynoor Mangiring Tua; Sukinta, Sukinta; Utama, Kartika Widya
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43674

Abstract

Belakangan ini, banyak terjadi tindak pidana. Salah satunya tindak pidana penghinaan pada kasus dengan Nomor Perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp. Dalam kasus tersebut, Santi Nanda Sari ditetapkan menjadi terdakwa. Adapun perbuatan dari terdakwa ini dilakukan saat rapat malam hari yang membahas terkait sanksi bagi Ayah terdakwa. Penelitian kualitatif ialah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder diterapkan dalam membuat tugas akhir dengan bentuk studi kasus hukum. Adapun data – data didapatkan dari hasil wawancara terbuka serta secara pustaka. Berdasarkan analisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Hakim memutus Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp, menggunakan berbagai pertimbangan. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana yang diatur pada pasal 310 KUHP ayat (1), sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara satu bulanpenjara dengan masa percobaan dua bulan, di mana pengenaan pidana tersebut suidah sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif.
Harmonizing the Rules: “A Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy" Utama, Kartika Widya; Putrijanti, Aju; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Apriliani, Lydia
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.61955

Abstract

The death of over 100 Indonesian football supporters at Kanjuruhan Stadium has raised significant concerns about the legal aspects of security and safety management in Indonesian stadiums. This conceptual article conducts a comparative legal analysis between FIFA's Stadium Safety and Security Regulations and the PSSI Safety and Security Regulation 2021, exploring potential avenues for harmonization. With a focus on ensuring the safety of spectators, players, and officials, the study examines the nuanced differences and commonalities between these regulatory frameworks. By identifying areas of convergence, the article aims to contribute to a more unified approach in addressing critical aspects of stadium safety and security within Indonesian football culture, particularly regarding the presence of police officers. Through this socio-legal approach, the article seeks to stimulate discourse on necessary adjustments and reforms to align domestic regulations with FIFA standards, fostering a safe and standardized environment for football enthusiasts in Indonesia. The findings of the article indicate a shift in principles in the management of football matches within PSSI. Regulations that should serve as a reference for upholding the principles of safety and security for all parties involved in a football match have shifted towards becoming regulations designed to avoid responsibility.
EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Utama, Kartika Widya
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.22-31

Abstract

Penganut positivisme hukum percaya bahwa perundang-undangan adalah hukum. Namun, pada kenyataannya, penerapan positivisme dalam hukum kontemporer ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hati nurani. Barrier-barrier prosedural yang dibuat oleh hukum sendiri menghalangi pencarian. Keadilan formal dan prosedur tidak mewakili atau memenuhi hati nurani. Kewenangan pejabat dan badan tata usaha negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi negara. Suatu pedoman moral diperlukan karena hukum positif tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat melalui pedoman moral. Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik akan dibahas dalam artikel ini, terutama setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi hukum.
Peningkatan Pemahaman Mengenai Hate Speech dan Pentingnya Beretika di Media Sosial bagi Peserta Didik SMK Perdana Semarang Nuryanto, Ahmad Dwi; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Suwandi, Dedy; Utama, Kartika Widya
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 10 (2024): Agustus
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jay6vv38

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMK Perdana Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Mitra yaitu belum adanya pemahaman mitra mengenai urgensi pencegahan hate speech di lingkungan sekolah; belum adanya pemahaman mitra mengenai regulasi terkait hate speech; serta belum adanya pemahaman mitra mengenai bentuk nyata peran serta generasi muda dalam upaya pencegahan terjadinya hate speech di lingkungan sekolah serta cara beretika yang baik di media sosial. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan dengan metode penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan sebagai transfer pengetahuan kepada mitra dan dilanjutkan dengan diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan bahwa Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan dan materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan respon positif siswa-siswi dalam menjelaskan contoh-contoh konkrit bentuk hate speech di media sosial dan bagaimana upaya mengatasinya. Selain itu, siswa-siswi juga dapat menjelaskan bagaimana beretika yang benar di media sosial untuk selanjutnya dapat dipraktekkan.
TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMERIKSAAN KASASI PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN INDONESIA Mayendra, Muhammad Cahye; Sukinta, Sukinta; Utama, Kartika Widya
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.45488

Abstract

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi berperan sebagai judex juris artinya hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap pengadilan sebelumnya dan memastikan apakah ada pelanggaran yang terjadi dalam menerapkan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia dan Bagaimana Mahkamah Agung melaksanakan wewenangnya dalam memeriksa perkara kasasi terhadap Putusan Pegadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT,Sby. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (normatif), dan spesifikasinya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali, uji materiil, memberikan nasehat, dan mengawasi penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam melaksanakan kewenangannya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby, Mahkamah Agung menemukan adanya kesalahan penerapan hukum sehingga perlu membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut.
Co-Authors Aju Putrijanti Aju Putrijanti Lapon T Leonard Lapon T. Leonard Lydia Apriliani, Lydia Mayendra, Muhammad Cahye Nugraha, Xavier Nuryanto, Ahmad Dwi Nuswanto, A. Heru Sitorus, Elloynoor Mangiring Tua Sukinta, Sukinta Sukmadewi, Yudhitiya D. Suwandi, Dedy Triwati, Ani Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Yulida, Devi