cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 32, No 1 (2020)" : 10 Documents clear
REORGANIZING THE MECHANISM OF SETTLING LABOR RELATIONS DISPUTES Agusmidah Agusmidah; Mohammad Eka Putra; Affila Affila
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.29076

Abstract

AbstractLaw No. 2 of 2004 was enacted to organize the mechanism of the settlement by involving the government (executive) through mediation and litigation. However, a number of complaints may have indicated some weakness in that mechanism. The objective was to identify the substance of Law No. 2 of 2004, which needs to be improved by formulating the ideal model. The data is consisted of primary and secondary data, which are gathered by using questionnaires to the industrial community in Medan and Deli Serdang Regency. The result showed that quick, accurate, fair, and inexpensive principles have not been implemented yet. Therefore, it is necessary to reorganize the mechanism of settling labor relations disputes.    IntisariUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial ditetapkan untuk mengatur mekanisme penyelesaian yang melibatkan pemerintah (exekutif) melalui mediasi dan litigasi. Namun, sejumlah keluhan dapat menunjukkan kelemahan dalam mekanisme tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial, yang butuh untuk dikembangkan dengan merancang model ideal. Data terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan menggunakan kuisioner untuk komunitas industri di Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Hasil menunjukkan bahwa prinsip cepat, akurat, adil, dan murah belum diimplementasikan. Maka, sangat diperlukan untuk mengatur ulang mekanisme penyelesaian sengketa hubungan kerja.
ADAPTABILITAS PENORMAAN FIKIH WAKAF KE DALAM LEGISLASI NASIONAL Yulkarnain Harahab
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.29576

Abstract

AbstractThis research conducted with the aim to find out and analyze the adaptation of the formulation of fiqh waqf in national legislation, knowing, and analyzing the principles that can be drawn from the formalization of fiqh waqf into national legislation. This research is a normative juridical research that is descriptive in nature. Data collection carry out by studying documents of primary and secondary legal materials. The collected data is then analyzed qualitatively. Based on the research conducted, the following conclusions are obtained: first, the adaptability of the waqf regulation in the national legislation was shown by several things, first: the elements of waqf (waqif, nazhir, endowment property, endowment pledge, endowment allotment, and time period) waqf), management and development of waqf property, registration and reporting of waqf property, also changes in the designation and status of waqf property; second, the principles that can be drawn from the regulation of fiqh waqf into national legislation: the principle of benefit, the principle of legal certainty, the principle of professionalism, and the principle of accountability.IntisariPenelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis adaptabilitas penormaan fikih wakaf ke dalam legislasi nasional; kedua, mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip yang dapat ditarik dari penormaan fikih wakaf ke dalam legislasi nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, adaptabilitas pengaturan fikih wakaf ke dalam legislasi nasional ditunjukkan dalam beberapa hal, yaitu: unsur-unsur wakaf (wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan wakaf, dan jangka waktu wakaf), pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pendaftaran dan pelaporan harta benda wakaf, serta perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; kedua, prinsip-prinsip yang dapat ditarik dari pengaturan fikih wakaf ke dalam legislasi nasional, yakni: prinsip kemaslahatan, prinsip kepastian hukum, prinsip profesionalitas, dan prinsip akuntabilitas.
PENGUATAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM “KEJAHATAN TERKAIT DENGAN PERIKANAN” MELALUI REGIONAL COOPERATION AGREEMENT AGAINST CRIMES RELATED TO FISHERIES Ayu Mawar Rini
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.38280

Abstract

AbstractThe research aims to analyse the urgency of the establishment of the Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries. Considering the broad and emerging nature of Crimes Related to Fisheries, however, could not be solved accordingly by finding the recognition of IUUF as the form of Transnational Organized Crime. The initiative on establishing such agreement with the regional and market approach is trusted as the first practical solution taken by Indonesia to reduce the existence of Crimes Related to Fisheries, which at the same time strengthening the law enforcement for such crimes within the region. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi pembentukan “Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan”. Sifat “Kejahatan Terkait dengan Perikanan” yang luas serta terus berkembang tidak dapat serta merta diatasi dengan pengategorian IUUF sebagai bentuk dari Transnational Organized Crime. Inisiatif pembentukan perjnajian kerjasama dengan basis pendekatan kawasan dan pendekatan kawasan dipercaya mampu menjadi langkah awal bagi Indonesia serta menguatkan penegakan hukum untuk mengurangi kejahatan terkait di kawasan regional.
VICTIM’S REPARATIONS OF THE 1965-1966 GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN PALU CITY Andrey Sujatmoko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.39649

Abstract

AbstractThe Vienna Declaration and Program of Actions (VDPA)1993 recommends that each state consider the desirability of drawing up a national action plan of human rights. In Indonesia, it is reflected in “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia/RANHAM” and “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah/RANHAMDA” or the Indonesia National and Local Plan of Action on Human Rights. The best practice of the Local Plan of Action on Human Rights has conducted by the Local Government of Palu City-Central Sulawesi concerning the victim reparations of the 1965-1966 case as the past gross human rights violations that occurred in Palu City. The said reparations have implemented through economic and social programs as non-judicial reparations. This article will analyze the victim reparations of the past gross human rights violations of the 1965-1966 case in Palu City conducted by the Local Government of Palu City-Central Sulawesi.IntisariDeklarasi Wina dan Program Aksi tahun 1993 merekomendasikan bahwa tiap-tiap negara mempertimbangkan keinginannya untuk menyusun suatu rencana aksi nasional hak asasi manusia. Di Indonesia, hal itu direfleksikan di dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah (RANHAMDA). Praktik terbaik RANHAMDA telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu-Sulawesi Tengah mengenai pemulihan korban kasus 1965-1966 sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia masa lalu yang terjadi di Kota Palu. Pemulihan tersebut telah diimplementasikan melalui program-program ekonomi dan sosial sebagai pemulihan yang bersifat non-yudisial. Artikel ini akan menganalisis pemulihan korban pelanggaran berat HAM masa lalu pada kasus 1965-1966 di Kota Palu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu-Sulawesi Tengah.
DISRUPSI DAN MASA DEPAN PROFESI HUKUM Widodo Dwi Putro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.42928

Abstract

AbstractDisruption poses a threat on legal profession establishments such as law firms, notaries, as well as the courts. In the past, law used to be perceived as a complicated matter to laypersons and thus people dealing with the law required legal consultants in the past. However, artificial intelligence capable of resolving various legal issues has now become readily available making it unnecessary for people to consult with law firms. The main question is, why is artificial intelligence capable of replacing the human legal profession? In an effort to answer the said question, the research method looks at previous research predicting the occurrence of disruption in the area of law. The researcher also considers the most recent developments in the “competition” between the human legal profession and artificial intelligence. Any technology is bound to be replaced by an even more sophisticated technology, hence the legal profession applying a mechanical legal process is inevitably going to be replaced with speedier and more accurate artificial intelligence.  IntisariDisrupsi mengancam kemapanan profesi hukum seperti kantor-kantor advokat, notaris, dan juga pengadilan. Jika sebelumnya, hukum terasa rumit bagi banyak orang awam sehingga memerlukan konsultan hukum bagi yang berurusan dengan hukum, kini telah tersedia artificial intelligence yang mampu memecahkan berbagai persoalan hukum sehingga orang tidak perlu konsultasi ke kantor hukum. Pertanyaan mendasar, mengapa artificial inttelligence dapat menggantikan profesi hukum manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, Penulis menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang memprediksi munculnya disrupsi di bidang hukum. Penulis juga melihat perkembangan terbaru “kompetisi” antara profesi hukum manusia dan artificial intelligence. Teknologi yang lebih canggih akan menggantikan sesuatu yang bersifat teknologi pula, maka profesi hukum yang cara berhukumnya mekanis akan digantikan oleh artificial intelligence yang lebih cepat dan akurat.
MITIGASI SAMPAH ANTARIKSA: MENINJAU KESIAPAN REGULASI NASIONAL Shannon Suryaatmadja
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.44624

Abstract

AbstractThe rapid development of space activities has increased the risk of space object collisions in orbit, particularly of space debris. This situation potentially harms satellites and endangers space missions. To date, international efforts generally result in non-legally binding products or soft laws, providing only guidance to form a national legal framework in mitigating space debris. This article aims to review Indonesia’s efficacy in regulating its space activities to minimize space debris generation and risks. It also examines mitigation efforts in several other countries with the intention of providing input for the current national legal framework. IntisariPesatnya perkembangan kegiatan antariksa meningkatkan risiko tabrakan antar objek antariksa pada orbit bumi, terutama sampah antariksa. Situasi ini berpotensi merusak satelit hingga membahayakan keberlangsungan misi antariksa. Hingga kini, upaya internasional baru sanggup melahirkan produk hukum tidak mengikat, sehingga hanya mampu mengarahkan negara untuk menyusun kerangka hukum nasional dengan memperhatikan perihal mitigasi sampah antariksa. Artikel ini akan mengkaji kesiapan regulasi nasional untuk meminimalkan risiko timbul dan bertambahnya sampah antariksa. Dibahas pula perbandingan upaya mitigasi pada beberapa negara lain guna memberi masukan bagi Indonesia.
STATE AND CIVIL SOCIETY: G.W.F. HEGEL CONCEPTION ON THE STATE’S CONSTITUTION Linda Sudiono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.45073

Abstract

AbstractThis study aims to discuss the relationship between State and Civil Society according to G.W.F. Hegel and its implications towards the formation of State and Law. This study is expected to result critiques of Hegel's state and civil society conception as this conception has been implemented in Indonesia through Integralistic concept. The method of this study is normative study with discourse analysis through critical approach. The result shows Hegel’s view of the relationship between Civil Society and State (including its Constitutional Laws) focuses on the dialectical interaction between the particularity of Civil Society and the universality of State. IntisariTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskusikan tentang hubungan antara Negara dan Masyarakat Sipil menurut G.W.F. Hegel dan implikasinya terhadap pembentukan Negara dan Hukum. Studi ini diharapkan menghasilkan kritik terhadap konsepsi negara dan masyarakat menurut Hegel, yang pernah diterapkan di Indonesia melalui konsep Integralist. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan analisis wacana melalui pendekatan kritis. Hasilnya menunjukkan pandangan Hegel tentang hubungan antara Masyarakat Sipil dan Negara (termasuk Hukum Konstitusionalnya) berfokus pada interaksi dialektis antara kekhususan Masyarakat Sipil dan universalitas Negara.
PENERAPAN TEORI DISKURSUS HABERMAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Tri Harnowo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.45145

Abstract

AbstractAccording to Habermas's discourse theory, communicative actions justified through validity claim can build a common understanding and social collaboration. Mediation is one form of dispute resolution through a negotiation process to obtain a mutual agreement facilitated by a neutral third party oriented to common interests by maintaining good relations between the parties in the future. Communication techniques such as listening actively, asking questions, and reframing statements are important skills that mediators must possess. This conceptual paper analyzes the interaction between Habermas's discourse theory and the concept of mediation. Habermas's discourse theory can be a basic framework of analysis for mediators to predict the creation of consensus, identify statements based on validity claims, and search for common understanding options. IntisariMenurut teori diskursus Habermas, tindakan komunikatif yang dijustifikasi melalui klaim kesahihan dapat membangun suatu pemahaman bersama dan kerjasama sosial.  Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama difasilitasi oleh pihak ketiga netral yang berorientasi pada kepentingan bersama dengan menjaga hubungan baik para pihak di masa mendatang. Teknik komunikasi seperti mendengar aktif, bertanya, dan membingkai ulang pernyataan merupakan keahlian penting yang harus dimiliki oleh mediator. Artikel ini menganalisis interaksi antara teori diskursus Habermas dan penerapannya dalam teknik mediasi. Teori diskursus Habermas dapat menjadi kerangka dasar analisis bagi mediator untuk memprediksi terciptanya konsensus, mengidentifikasi pernyataan-pernyataan berdasarkan klaim kesahihan dan mencari opsi-opsi kesepakatan bersama.
OPTIMALISASI PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SEBAGAI PENCEGAHAN INVESTASI POLITIK YANG KORUPTIF Ibnu Sina Chandranegara; Syaiful Bakhri; Nanda Sahputra Umara
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.47512

Abstract

AbstractRegulation concerning limiting on campaign funds have not proven to limit campaign funds from donors with binding interests. Therefore, the needs to identify various weaknesses in the regulation concerning a limitation on campaign funds to optimize clean campaign by preventing conflicts of interest, ensure transparency and ensure independence in making post election policies. Normative legal research methods used in this study starts from primary legal materials including all laws and regulations concerning campaign funds in regional head election and literature review which related to regional head election, secondary materials and tertiary material. This research concludes that it is necessary to affirm the limitation of campaign funds, regulating composition of contributors with the reasonableness ratio, reformulation of sanctions which excess the limit of campaign funds, and application of investigative audit.IntisariSaat ini regulasi pembatasan dana kampanye terkait pemasukan terbukti belum mampu membatasinya dari penyumbang dengan kepentingan yang mengikat. Oleh karena itu,  identifikasi kelemahan dari regulasi pembatasan dana kampanye untuk mengoptimalisasi pembatasan dana kampanye diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan, menjamin transparansi asal sumbangan dan menjamin kemandirian dalam mengambil kebijakan tanpa terikat dengan donatur kampanye. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan meneliti bahan pustaka. Bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana kampanye dalam pemilu, khususnya pemilu kepala daerah, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlu penegasan pembatasan dana kampanye yang bersumber dari perorangan, penegasan komposisi penyumbang dengan rasio kewajaran, reformulasi sanksi kelebihan dana kampanye, dan penerapan audit investigasi.
TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENGGUNAAN DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE) Adam Setiawan; Nehru Asyikin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.48017

Abstract

AbstractDiscretion is part of the authority to act freely by government officials to ensure the implementation of public services. The instrument of discretion is attached to the functionary and used to overcome problems where there is no law. But sometimes the use of discretion causes harm to the community, so it is important to know the form of official responsibility whether it is functionary responsibility or personal responsibility. Government officials who use discretion, as long as the action is carried out within the formal environment of their authority or carried out in the context of exercising office authority, all consequences that arise will be the responsibility of the functionary. While personal responsibility is related to maladministration in the use of authority and public service.IntisariDiskresi merupakan bagian dari kewenangan bertindak bebas oleh pejabat pemerintah untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik. Instrumen diskresi melekat pada jabatan dan dipergunakan untuk mengatasi persoalan yang tidak ada hukumnya. Namun terkadang penggunaan diskresi menyebabkan kerugian bagi masyarakat sehingga penting mengetahui bentuk tanggung jawab pejabat apakah itu tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi. Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, selama tindakan itu dilakukan dalam lingkungan formil wewenangnya atau dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan, semua konsekuensi yang timbul akan jadi tanggung jawab jabatan. Sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue