cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Published by Institut Agama Islam Negeri Manado
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "vol 4, no 1 (2006)" : 10 Documents clear
PARADIGM AND REALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.882 KB) | DOI: 10.30984/as.v4i1.214

Abstract

The research on "PARADIGM AND REALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA" is a library research, which aims to investigate about the factors influencing failed law enforcement in Indonesia. The good law enforcement is one of the criterions success nation to increase the dignity specially in law. Law should protect all societies living anywhere. So, it can create stability and safety life of our societies. There are many functions of law. Law can make the good thing for all sectors, for example economic, politic, trade, etc. Paradigm and reality of law enforcement in Indonesia is not carried out well yet. It is caused by two factors. They are officers of law enforcement (judge, police, advocate, and public prosecutor). If they have the good morality and integrity, law enforcement can run well. The second is Indonesian legislative assembly as the makers of law. Although the makers of law are not socialization with societies directly, but the result of them can reach and cover all problems in Indonesian societies. 
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA Hasyim Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.055 KB) | DOI: 10.30984/as.v4i1.210

Abstract

This research has been conducted in order to know the legal regulations concerning the Syariah Bank expenditure in Indonesia and the regulation of profit sharing at Bank syariah expenditure process according to Act Number 10, 1998. The result of the research indicates that the availability of the new Banking Law has opened a greater opportunity to the conventional banks in establishing new branches where their activities comprise among others, the performing of the expenditure activity based on the Syariah principle. Beside that, Act number 10, 1998 has become to Bank Syariah a legal umbrella in legitimating the syariah principles in the implementation of the bank operational system. 
ASPEK HUKUM USAHA WARALABA DI INDONESIA Mudassir Mathar
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.726 KB) | DOI: 10.30984/as.v4i1.211

Abstract

Hakikatnya kegiatan usaha bisnis dapat dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk dan cara sepanjang kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara khusus bisnis waralaba di Indonesia telah diatur dengan perundang-undangan yang khusus mengatur bisnis waralaba baik dari segi perjanjiannya maupun etika bisnis yang lazim di dalam bisnis ini. Peraturan yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata) dan peraturan lain yang mengaturnya ada didalam undang ketenagakerjaan. Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan Undang-Undang pajak penghasilan serta Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan. Selain itu perjanjian (Perikatan) waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang­Undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan, karena itu perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak. Rumusan yang mengatakan perjanjian franchising adalah suatu perjanjian dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu melalui iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya. Pada tulisan ini kata franshisee diartikan waralaba, dengan demikian rumusan franchising tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya kegiatan usaha waralaba belakangan ini yang menjadi kecendrungan para pengusaha untuk memilih alternative usaha yang am an dari resiko kegagalan usaha dikarenakan kebingungan untuk memulai suatu usaha dan menghadapi persaingan usaha itu sendiri. Lebih jauh tulisan ini ingin mengetatahui peraturan-peraturan apa saja yang mengatur tentang perjanjian waralaba selain yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata). 
MARKETING VALUE: REDEFINISI FUNGSI DAN MAKNA BRAND Moh. Muzwir Luntajo
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.241 KB) | DOI: 10.30984/as.v4i1.212

Abstract

Brand in this time in global economic environment non again just a name. At marketing company, brand do not simply soul have to all product, but more than that. When branding have become the spirit company, hence each every product will be saleable by it self. That's one of the 'core' a marketing company in improving its customer base
MENCERMATI KETENTUAN HARTA BERSAMA SEBAGAI SUATU DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.116 KB) | DOI: 10.30984/as.v4i1.213

Abstract

Ketentuan-ketentuan Hukum Islam meskipun diyakini pengikutnya sebagai ketentuan-ketentuan agama, namun tidak jarang para mujtahid hukum Islam berusaha merespons perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, baik dengan mencoba mengadakan interpretasi ayat­ayat maupun mengadopsi maslahat yang dikandung. Harta bersama merupakan bentuk akomodasi pemuka hukum Islam Indonesia terhadap hukum Islam dengan hukum adat. Diketahui bahwa kitab­kitab fiqh tidak ada penjelasan institusi masyarakat Indonesia ke dalam sistem hukum Islam. Dengan masuknya persoalan harta bersama ini ke dalam sistem hukum Islam semakin mengukuhkan dinamisasi hukum Islam terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Dengan ketentuan praktek-praktek tersebut tidak melanggar norma-norma yang baku dalam hukum Islam
MENCERMATI KETENTUAN HARTA BERSAMA SEBAGAI SUATU DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i1.213

Abstract

Ketentuan-ketentuan Hukum Islam meskipun diyakini pengikutnya sebagai ketentuan-ketentuan agama, namun tidak jarang para mujtahid hukum Islam berusaha merespons perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, baik dengan mencoba mengadakan interpretasi ayat­ayat maupun mengadopsi maslahat yang dikandung. Harta bersama merupakan bentuk akomodasi pemuka hukum Islam Indonesia terhadap hukum Islam dengan hukum adat. Diketahui bahwa kitab­kitab fiqh tidak ada penjelasan institusi masyarakat Indonesia ke dalam sistem hukum Islam. Dengan masuknya persoalan harta bersama ini ke dalam sistem hukum Islam semakin mengukuhkan dinamisasi hukum Islam terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Dengan ketentuan praktek-praktek tersebut tidak melanggar norma-norma yang baku dalam hukum Islam
PARADIGM AND REALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i1.214

Abstract

The research on "PARADIGM AND REALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA" is a library research, which aims to investigate about the factors influencing failed law enforcement in Indonesia. The good law enforcement is one of the criterions success nation to increase the dignity specially in law. Law should protect all societies living anywhere. So, it can create stability and safety life of our societies. There are many functions of law. Law can make the good thing for all sectors, for example economic, politic, trade, etc. Paradigm and reality of law enforcement in Indonesia is not carried out well yet. It is caused by two factors. They are officers of law enforcement (judge, police, advocate, and public prosecutor). If they have the good morality and integrity, law enforcement can run well. The second is Indonesian legislative assembly as the makers of law. Although the makers of law are not socialization with societies directly, but the result of them can reach and cover all problems in Indonesian societies. 
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA Hasyim Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i1.210

Abstract

This research has been conducted in order to know the legal regulations concerning the Syariah Bank expenditure in Indonesia and the regulation of profit sharing at Bank syariah expenditure process according to Act Number 10, 1998. The result of the research indicates that the availability of the new Banking Law has opened a greater opportunity to the conventional banks in establishing new branches where their activities comprise among others, the performing of the expenditure activity based on the Syariah principle. Beside that, Act number 10, 1998 has become to Bank Syariah a legal umbrella in legitimating the syariah principles in the implementation of the bank operational system. 
ASPEK HUKUM USAHA WARALABA DI INDONESIA Mudassir Mathar
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i1.211

Abstract

Hakikatnya kegiatan usaha bisnis dapat dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk dan cara sepanjang kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara khusus bisnis waralaba di Indonesia telah diatur dengan perundang-undangan yang khusus mengatur bisnis waralaba baik dari segi perjanjiannya maupun etika bisnis yang lazim di dalam bisnis ini. Peraturan yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata) dan peraturan lain yang mengaturnya ada didalam undang ketenagakerjaan. Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan Undang-Undang pajak penghasilan serta Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan. Selain itu perjanjian (Perikatan) waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang­Undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan, karena itu perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak. Rumusan yang mengatakan perjanjian franchising adalah suatu perjanjian dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu melalui iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya. Pada tulisan ini kata franshisee diartikan waralaba, dengan demikian rumusan franchising tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya kegiatan usaha waralaba belakangan ini yang menjadi kecendrungan para pengusaha untuk memilih alternative usaha yang am an dari resiko kegagalan usaha dikarenakan kebingungan untuk memulai suatu usaha dan menghadapi persaingan usaha itu sendiri. Lebih jauh tulisan ini ingin mengetatahui peraturan-peraturan apa saja yang mengatur tentang perjanjian waralaba selain yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata). 
MARKETING VALUE: REDEFINISI FUNGSI DAN MAKNA BRAND Moh. Muzwir Luntajo
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i1.212

Abstract

Brand in this time in global economic environment non again just a name. At marketing company, brand do not simply soul have to all product, but more than that. When branding have become the spirit company, hence each every product will be saleable by it self. That's one of the 'core' a marketing company in improving its customer base

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2006 2006


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1 (2026) Vol 23, No 2 (2025) Vol 23, No 1 (2025) Vol 22, No 2 (2024) Vol 22, No 1 (2024) Vol 21, No 2 (2023) Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue