cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2021)" : 7 Documents clear
Pengaruh Tahun Duda Terhadap Pernikahan di KUA Kec. Pati Kab. Pati Shobri Asykur
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v8i1.2598

Abstract

This research is to find out how much influence the Year of Widower has on the event of marriage at the KUA, Pati District, Pati Regency. This study uses a qualitative type of research with sociological juridical methods, namely research conducted in order to find out how the law runs (applies) in the Pati District area. In analyzing this research, the author uses an analytical approach that seeks to describe, analyze and assess the data related to the problem. Communities in the Pati District, Pati Regency, in carrying out wedding celebrations, some of the community still have an influence on the number of days, markets, months, and the Year of Widower. The impact of different types of education can almost certainly be their mindsets are also different. For people who still believe in these calculations, on average, it is caused by the teachings of their ancestors who passed down the science of counting. However, for people who are educated and understand the teachings of Islam, they begin to think ahead and use logic and Islamic teachings sourced from the Qur'an and hadith, thus they no longer use the calculation of days, markets, months and years of widowhood. So, whenever they want to carry out their wedding celebration, they are not affected by the calculation. The author wants to try to examine in more depth, how much influence the Year of Divorce has on marriage events in the KUA Pati District, Pati District, supported by data from the Pati District KUA and community participation in the Pati District, Pati District. Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tahun Duda terhadap peristiwa Nikah di KUA Kec. Pati Kab. Pati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana hokum itu berjalan(berlaku) di wilayah Kecamatan Pati. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakanpendekatan – analisis yang berusaha menggambarkan, menganalisadan menilai data yang terkait dalam masalah. Dalam penelitin ini penulis berusaha mengidentifikasi aspek aspek yang terkait dengan fenomena yang terjadi ketika akan memasuki Tahun Duda dengan cara menggali informasi dari petugas yang ada di KUA Kec. Pati, perangkat Desa yang mengurusi tentang pernikahan (P3N) serta masyarakat di wilayah kecamatan Pati Kabupaten Pati secara luas. Menurut petugas terkait dalam praktek pelaksanaan pernikahan yang dilakukan pada Tahun Duda memang agak sedikit berkurang, bahkan sebagian ada yang tidak berani sama sekali untuk melaksanakan pernikahan pada Tahun Duda. Masyarakat di wilayah Kec. Pati Kab. Pati dalam melaksanakan hajatan pernikahan sebagian masyarakatnya masih ada yang berpengaruh hitungan hari, pasaran, bulan, dan tahun duda. Dampak aneka ragam pendidikan yang berbeda bisa hampir dipastikan pola pikir mereka juga berbeda. Bagi masyarakat yang masih percaya dengan perhitungan tersebut rata-rata disebabkan oleh ajaran leluhurnya yang mewariskan ilmu hitungan tersebut. Namun bagi masyarakat yang sudah berpendidikan dan memahami ajaran Agama Islam, mereka mulai berfikir maju dan menggunakan logika serta ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits, dengan demikian mereka sudah tidak menggunakan perhitungan hari, pasaran, bulan dan tahun duda. Sehingga, kapanpun mereka hendak melaksanakan hajatan pernikahan mereka tidak terpengaruh dengan hitungan tersebut. Penulis ingin mencoba mengkaji lebih mendalam, seberapa besar pengaruh tahun duda terhadap peristiwa nikah di KUA Kec. Pati Kab. Pati dengan didukung data dari KUA Kec. Pati dan partisipasi masyarakat di wilayah Kec. Pati Kab. Pati.
Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017 Suparno Suparno
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v8i1.2601

Abstract

Underage marriage for women deals with a person's physical condition as a level of mental readiness that has not reached maturity including the formation of identity and social identity as a teenager who incidentally in the search period of identity. The objectives of this study were to identify divorce due to early marriage, early marriage and divorce factors, with two early preliminary variables, the second variable of divorce. To get the theoretical proposition and paradigm concerning divorce due to Early Marriage case study in KUA Keling Sub-district, Jepara District in 2017. Therefore, the thing that must be taken seriously by all KUA Keling Sub- district stakeholders is how to overcome the early marriage phenomenon that occurs with efforts to provide understanding to the community at that age. Directly why the case of divorce due to early marriage and divorce factors due to early marriage. The type of research used is field research with qualitative approach. The type of research the authors do is qualitative research using field research instruments. About what is experienced by the subject of research holistically and by way of description in the form of words and languages in a special context that is natural and by utilizing various scientific methods. (Tohirin, 2012: 30), namely: (1) Suspected of many early marriages, led to the divorce case study in KUA Keling Subdistrict (2) Suspected, early marriage factor became the main cause of divorce case study in KUA Kecamatan Keling. The results of research with qualitative approach based on the descriptions and research results, it can be concluded that the divorce in KUA subdistrict rivet of early marriage indicator factor. that most 29.30% of married couples who claim to be the reason they are divorced are economic factors and there is no responsibility resulting from the selfish attitudes of each marriage partner, mutual suspicion, disharmony in the household, disputes and infidelity and no hope of living in harmony in the household. Seeing the phenomenon that the number of divorce cases in Kecamatan Keling that has increased from year to year that early marriage is very vulnerable to divorce, it is appropriate and should be early marriage is minimized, or even banned.Pernikahan di bawah umur bagi wanita berhubungan dengan kondisi fisik seorang sebagai tingkatan kesiapan mental yang belum mencapai kematangan termasuk pembentukan identitas diri dan identitas sosial sebagai remaja yang notabene dalam masa pencarian identitas. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perceraian akibat pernikahan dini, faktor-faktor pernikahan dini dan perceraian, dengan dua variabel faktor awal pernikan dini, variabel kedua perceraian. Untuk mendapatkan proposisi teoritis dan paradigma yang menyangkut perceraian akibat Pernikahan Dini studi kasus di KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tahun 2017.Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan secara serius oleh seluruh stakeholders KUA Kecamatan Keling adalah bagaimana mengatasi fenomena pernikahan dini yang terjadi dengan upaya memberikan pemahaman pada masyarakat pada usia tersebut. Secara langsung mengapa kasus perceraian akibat pernikahan dini dan faktor perceraian akibat pernikahan dini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkanberbagai metode ilmiah. (Tohirin, 2012 : 30), yaitu : (1) Diduga banyak pernikahan dini, menimbulkan terhadap perceraian studi kasus di KUA Kecamatan Keling (2) Diduga, faktor pernikahan dini menjadi penyebab utama perceraian studi kasus di KUA Kecamatan Keling. Hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif berdasarkan uraian-uraian dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian yang ada di KUA kecamatan keling dari faktor indikator pernikahan dini. bahwa 29.30 % pasangan perkawinan yang menyatakan alasan mereka bercerai adalah faktor ekonomi dan tidak ada tanggungjawab yang diakibatkan sikap egois dari masing-masing pasangan perkawinan, saling curiga, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan perselingkuhan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga. Melihat fenomena bahwa banyaknya kasus perceraian di Kecamatan Keling yang telah meningkat dari tahun ketahun bahwa pernikahan dini yang sangat rentan dengan perceraian, maka sudah selayaknya dan seharusnya pernikahan dini diminimalisir, atau bahkan di larang.
Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus Hermawan - Hermawan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v8i1.2597

Abstract

Marriage is made into Islam as one of the social pillars and declares it a way to walk the path of peace. The community in Kudus Regency to be precise, Loram Kulon Village has a tradition regarding the custom of the wedding procession, which people call it the mubeng gapura. This study aims to analyze the practice of the manten mubeng gapuro tradition at the Wali Loram Kulon Kudus Mosque and to analyze the Manten Mubeng Gapuro tradition at the Wali Loram Kulon Kudus Mosque in a review of Islamic law. This study uses a socio-historical approach, qualitative research types and field research research methods. Types of data sources in this study are primary data sources and secondary data sources, while data collection methods are participant observation, interviews and documentation. The results of this study state that, first, the manten mubeng gapura tradition in Loram Kulon Village holds various spiritual meanings and messages. The choice of the gate of the mosque as a place for mubeng rituals aims to bring the bride and groom closer to the mosque, this tradition continues to be carried out by the local community in order to preserve and respect the cultural heritage of their ancestors. Second, the tradition of mubeng gapura manten in Loram Kulon Village, Jati Subdistrict, Kudus Regency is categorized into 'Urf sahih, because the implementation of this tradition is a means of hoping for the good of the bride and groom, and in its implementation it does not burden the community nor brings adversity to them. Pernikahan dijadikan sebagai salah satu pilar sosial dan dideklarasikan sebagai jalan untuk menapaki jalan perdamaian. Masyarakat di Kabupaten Kudus tepatnya Desa Loram Kulon memiliki tradisi mengenai adat prosesi pernikahan, yang disebut masyarakat dengan mubeng gapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi manten mubeng gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus dan menganalisis tradisi Manten Mubeng Gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis, jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian lapangan.Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan metode pengumpulan datanya adalah observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, Tradisi manten mubeng gapura di Desa Loram Kulon menyimpan berbagai makna dan pesan spiritual. Pemilihan gapura masjid sebagai tempat ritual mubeng bertujuan untuk mendekatkan kedua mempelai ke masjid, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat setempat dalam rangka dan menghormati warisan budaya nenek moyang mereka.Kedua, tradisi mubeng gapura manten di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dikategorikan ke dalam 'Urf sahih, karena pelaksanaan ini merupakan sarana mengharapkan kemaslahatan kedua, dan dalam pelaksanaannya tidak ada masyarakat dan tidak pula kesengsaraan bagi mereka. Pemilihan gapura masjid sebagai tempat ritual mubeng bertujuan untuk mendekatkan kedua mempelai ke masjid, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat setempat dalam rangka dan menghormati warisan budaya nenek moyang mereka.Kedua, tradisi mubeng gapura manten di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dikategorikan ke dalam 'Urf sahih, karena pelaksanaan ini merupakan sarana mengharapkan kemaslahatan kedua mempelai, dan dalam pelaksanaannya tidak ada masyarakat dan tidak pula kesengsaraan bagi mereka. Pemilihan gapura masjid sebagai tempat ritual mubeng bertujuan untuk mendekatkan kedua mempelai ke masjid, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat setempat dalam rangka dan menghormati warisan budaya nenek moyang mereka.Kedua, tradisi mubeng gapura manten di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dikategorikan ke dalam 'Urf sahih, karena pelaksanaan ini merupakan sarana mengharapkan kemaslahatan kedua mempelai, dan dalam pelaksanaannya tidak ada masyarakat dan tidak pula kesengsaraan bagi mereka.
Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 dan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga Rizqi Mulya Ramadhan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v8i1.2614

Abstract

This study aims to find out how married life is regulated in law, both positive law in Indonesia in particular. The focus is on the husband's sexual intercourse against his wife. The existence of a hadith which states that a wife who refuses her husband's invitation will be cursed until morning is interpreted as a reason for forced sexual relations. Meanwhile, this contradicts the contents of articles 5, 6, 7, and 8 of Law number 23 of 2004. How is the law of sexual coercion of husbands against wives in the household in Law Number 23 of 2004 and Islamic jurisprudence. This study uses a normative juridical approach, qualitative research types, and descriptive analysis methods. Data collection methods used are primary, secondary and tertiary legal data. The result of this research is that Islam really glorifies the status of women. Especially in marriage, the wife should be treated with love. That the purpose of establishing marriage is sakinah, mawaddah, wa rahmah. Husband and wife in marriage are partners, who help and strengthen each other. The coercion that violence can create can destroy the four main foundations of a marriage. Deviation from the maintenance of the five basic things (al-Kulliyat al-Khams) which resulted in the loss of benefit in marriage. In line with that, Law Number 23 of 2004 is present as evidence that the state is present in protecting the human rights of every citizen, especially women. Describing forms of violence which, if they are violated, have consequences that must be accepted.  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan pernikahan diatur dalam hukum, baik hukum positif Indonesia khususnya. Fokusnya adalah pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri. Adanya hadis yang menyebutkan bahwa istri yang menolak ajakan suami akan dilaknat sampai pagi ditafsirkan sebagai alasan pemaksaan hubungan seksual. Sementara hal tersebut bertentangan dengan isi pasal 5, 6, 7, dan 8 UndangUndang nomor 23 Tahun 2004. Bagaimana hukum pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian kualitatif, dan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulandata yang digunakan yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah Islam sangat memuliakan derajat perempuan. Terutama dalam pernikahan, istri harus diperlakukan dengan kasih. Bahwa tujuan dibentuknya pernikahan adalah sakinah, mawaddah, wa rahmah. Suami dan istri dalam pernikahan adalah sebuah partner, yang saling membantu dan menguatkan. Pemaksaan yang dapat terjadi kekerasan dapat merusak empat pondasi utama pernikahan. Melencengnya dari pemeliharaan   lima   hal   pokok   (al-Kulliyat al-Khams) yang mengakibatkan hilangnya kemaslahatan dalam pernikahan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir sebagai bukti negara hadir dalam melindungi hak asasi setiap warga negaranya, terutama perempuan. Mendeskripsikan bentukbentuk kekerasan yang bila dilanggar terdapat konsekuensi yang harus diterima.
Studi Komparasi Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jepara dan KUA Donorojo) Misbachuddin Misbachuddin
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v8i1.2571

Abstract

Problems in marriage and family are very diverse, from small problems to big problems resulting in divorce, in other words, there are causes that the marriage is not as expected. Marriage requires good mental, financial and knowledge preparation. Therefore, it is necessary to have marital guidance before carrying out marriage in order to know the future marital life and prepare for domestic life. This type of research is qualitative through descriptive nature. In this study, the author intends to find out how the differences in the implementation and effectiveness of marriage guidance in KUA Jepara and Donorojo Districts. Data collection was carried out by means of observation, interview and documentation techniques. The information in this research is the head of the KUA, the head of the KUA as well as the marriage guidance supervisor and the bride and groom who are conducting the marriage guidance. The results of this study indicate that the process of implementing marriage guidance at KUA Jepara District has two targets, namely for the prospective bride and groom after marriage, while the process of implementing marriage guidance at KUA Donorojo District only focuses on the prospective bride and groom. The implementation of marriage guidance at KUA Jepara and Donorojo Subdistricts is not yet fully effective because there are still many inhibiting factors in the process of implementing marriage guidance. Permasalahan dalam perkawinan dan keluarga sangat beragam dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar mengakibatkan perceraian, dengan kata lain ada yang menyebabkan perkawinan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perkawinan dibutuhkan persiapan baik mental, financial dan pengetahuan tentang perkawinan. Oleh sebab itu maka perlulah adanya bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan agar mengetahui kehidupan perkawinan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga. Jenis kajian ini adalah kualitatif melalui sifat diskriptif. Pada kajian ini penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana perbedaan pelaksanaan dan efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jepara dan Donorojo. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi dalampenelitian ini adalah Kepala KUA, penghulu sekaligus pembimbing bimbingan perkawinan serta calon pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan. Hasil kajian ini menunjukan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jepara memiliki dua sasaran yaitu bagi calon pengantin dan pasangan pengantin setelah menikah, sedangkan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Donorojo hanya berfokus pada pasangan calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Ke camatan Jepara dan Donorojo belum sepenuhnya efektif karena masih banyak faktor penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.  
Analisis Putusan No. 0938/pdt.g/2017/pa.jepr Tentang Harta Akibat Perceraian Saifur Rohman
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v8i1.2589

Abstract

Marriage is an inner bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the divinity of the One. Marriage can be broken because of death, divorce and court decisions. Divorce is a legal event that will bring various legal consequences, one of which relates to joint property in marriage. Joint assets are assets obtained together during marriage. Regarding this joint property dispute can occur after a divorce or during the divorce process and if there is a dispute regarding joint property, the settlement is submitted to the Religious Court. Joint assets are regulated in Article 35 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 85 of Compilation of Islamic Law. The purpose of this study was to find out about the Judge's consideration and the settlement of cases Number: 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. The research method used is normative juridical method with qualitative research using descriptive analysis. Data collection techniques used are primary data in the form of a decision of the Jepara Religion court in case number: 0938/Pdt.G/2017/PA. Jepr while secondary data sources are interviews with Judges. Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that:  Jepara Religious Court Judge in deciding case Number 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepr is based on Article 35 paragraph (1) and Article 37 Law Number 1 Year 1974 and Article 97. Compilation of  Islamic Law that is, each husband and wife get half of the joint assets because both have share in the acquisition of joint assets. Whereas the settlement of case number 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepr in the dispute on the sharing of joint assets in the Jepara Religious Court in decision No. 0938 / Pdt.G / 2017 / PA. Jepara is based on Law No. 7 of 1989 which was amended and supplemented by Law No. 3 of 2006 and the second amendment to Law No. 50 of 2009 concerning Religious Courts. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan  putusan  pengadilan.  Perceraian merupakan  peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum salah satunya berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan. Mengenai sengketa harta bersama ini bisa terjadi setelah perceraian atau pada saat proses perceraian dan apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama maka penyelesainanya diajukan kepada Pengadilan Agama. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pertimbangan Hakim dan penyelesaian perkara Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr mengenai sengketa harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normaif dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan analisis secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan Agama Jepara dalam perkara nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr sedangkan sumber data sekunder berupa wawancara dengan Hakim. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Hakim Pengadilan Agama  Jepara  dalam  memutuskan  perkara  Nomor  0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing suami dan isteri mendapatkan separo dari harta bersama karena keduanya mempunyai andil dalam perolehan harta bersama. Sedangkan penyelesaian perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr dalam sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama  Jepara  dalam  putusan Nomor  0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr  adalah berdasarkan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati Ahmad Samad
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v8i1.2607

Abstract

One of the tasks of BP4 is to form a sakinah, mawaddah wa rahmah family and prevent divorce in order to create a noble nation in accordance with Islamic teachings. BP4's most difficult efforts are preventing divorce, resolving disputes, and various household disputes. These disputes are caused by various factors originating from humans themselves and many more external factors. While the positive impact of the BP4 Prospective Bride Course in Kayen District is the preparation of the bride and groom related to the material that has been delivered. Based on the results of interviews that the authors did, the prospective brides admitted that this pre-marital guidance was very useful for them. Because there is a lot of knowledge that they didn't know before, after following the guidance they understand, and they want to always try their best to improve the quality of marriage and create a happy and prosperous family, eternal according to Islamic guidance. The success of BP4 is the awareness of the partner, of the rights and responsibilities as a husband and wife, so that in married life an attitude of mutual understanding is formed, and mutual respect is created by creating a sakinah family so as to minimize the occurrence of divorce.Salah satu tugas BP4 adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mencegah perceraian guna mewujudkan bangsa yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Usaha BP4 yang paling berat adalah mencegah perceraian, menyelesaikan percecokan, pertikaian rumah tangga yang sangat banyak ragamnya. Percecokan tersebut ditimbulkan oleh berbagai macam faktor yang berasal dari manusia itu sendiri dan lebih banyak lagi faktor-faktor dari luar. Sedangkan dampak positif dari Kursus BP4 Calon Pengantin di Kecamatan Kayen yakni adanya persiapan diri dari calon pengantin terkait dengan materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pra nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya tidak mereka ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam. Keberhasilan BP4 adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai dengan tercipta keluarga yang sakinah sehingga dapat meminimalisir perceraian.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 10, No 2 (2023): ISLAMIC LAW Vol 10, No 1 (2023): Islamic Law Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue