cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 25414682     EISSN : 26145642     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
he publication of Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial was based on the enthusiasm of lecturers of Law Department, UIN Ar-raniry to express their thought trhrough writing. However, at that time, the Law Department did not have a media to accommodate their enthusiasm. Hence the publication of this journal is very important. Interestingly, the presence of the journal is warmly welcome by Sharia and Law faculty's lecturers. In addition, the publication of the journal has contributed to the accreditation process of the Law Department as a new major in UIN Ar-raniry. The publication of the printed version of Journal Justisia in 2016 had a positive impact on the result of "B" level accreditation based on the assessment National Committe of Accreditation.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2022)" : 16 Documents clear
Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf’ Sitta Nur Karimah
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15114

Abstract

Abstrak Penelitian ini berkonsentrasi pada Praktek Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar. Basasuluh ialah proses peminangan dan terdapat berbagai macam tahapan yang dilakukan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, salah satunya ialah tahapan Babilangan atau perhitungan nama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kecocokan antara kedua calon mempelai, serta memprediksi bagaimana kehidupan rumah tangga mereka kelak jika diikat dalam ikatan pernikahan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tradisi Babilangan pada suku Banjar ini secara mendalam agar mengetahui praktek Babilangan pada tradisi Basasuluh dalam komposisi kaidah Islam menurut presfektif ‘urf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar ini tergolong dalam ‘urf  amali (fi’li) dari sudut pandang materi ‘urf , karena tradisi ini merupakan praktek dalam melaksanakan perhitungan nama calon pengantin yang berfokus pada sebuah praktek bukan perkataan, dan termasuk dalam ‘urf khaas (khusus) apabila ditinjau dari sudut pandang ruang lingkup ‘urf , hal ini karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat suku Banjar dan apabila dari segi keabsahan ‘urf  termasuk dalam’urf shahih. Hal ini karena mayoritas dalam pelaksanaan tradisi Basasuluh pada prosesi khitbah tidak bertentangan dengan hukum Islam, walaupun masih terdapat beberapa pengamalan dari tradisi ini yang sebaiknya ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan syirk kepada Allah SWT.Kata Kunci : Babilangan; Basasuluh; Suku Banjar; Khitbah; ‘Urf;
Problems of Law Enforcement of Notary Code of Ethics in the Digital Era Achmad Shodiq
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15773

Abstract

The purpose of this study is to analyze the problems faced by Notaries in implementing the code of ethics in the digital era and what are the problems of law enforcement of the notary code of ethics in the digital era. This research is normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches and analyzed descriptively qualitatively. The results of the analysis show that the digitalization era which is dominated by social media platforms can be an opportunity for Notaries to simplify their performance, but on the other hand it also opens up new potential for Notaries to take actions that violate the Notary's code of ethics. That is why the existence of the Notary Supervisory Council is very necessary to really carry out supervision and action against notaries who violate the code of ethics. The problem that has been experienced in the context of law enforcement of the notary code of ethics is that so far MPM seems to work half-heartedly, so that many Notaries do not heed the warnings or sanctions given when they are found to have violated the Notary Code of Ethics. Keywords: Digital Era, Ethics Code, Law Enforcement Problems, Notary.
Sistem Perceraian Fast Track yang digunakan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor membantu mempercepatkan penyelesaian permohonan cerai Norizan Binti Razali
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15694

Abstract

Sistem Perceraian Fast Track yang digunakan di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor di Malaysia telah dilaksanakan mulai tahun 2015 dapat memainkan peranan dalam  menjimatkan masa dan memudahkan pasangan suami isteri yang terpaksa mengambil keputusan bercerai kerana tidak perlu menunggu lama untuk proses perceraian. Sebelum ini proses perceraian menghabiskan masa sehingga 90 hari walaupun suami isteri bersetuju untuk bercerai secara baik. Dengan adanya proses ini, kes dapat diselesaikan dengan lebih cepat iaitu dalam masa 6 jam sahaja. Sistem Fast Track ini merupakan idea para Hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) demi untuk menyelesaikan kes-kes permohonan yang banyak tertumpuk kerana Negeri Selangor mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Justeru itu objektif kajian ini untuk menyoroti kajian lepas tentang keberkesanan sistem Fast Track ini. Kajian dibuat berbentuk kualitatif  dengan mengambil pendekatan analisis data statistik dan dianalisi secara deskriptif dengan teori-teori Undang-Undang yang menjadi objek penelitian. Tinjauan literature dilakukan secara tematik dan hasil analisis mendapati Sistem Perceraian Fast Track ini telah mencapai objektif yang diinginkan oleh JAKESS. 
Implementasi Keputusan Gubernur Aceh No. 560/1774/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Karyawan (Studi Penelitian pada Sejahtera Swalayan dan Disnaker Abdya) Soraya devy; putra yulaisa
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15740

Abstract

Kebijakan implementasi upah minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan di Indonesia, termasuk semua perusahaan di Kabupaten Aceh Barat daya. Pemberian upah minimum merupakan suatu hal yang paling penting dalam hubungan kerja karena sangat berdampak pada kesejahteraan para pekerja. Pada kenyataanya dari hasil penelitian penulis, kebijakan penetapan gaji karyawan Sejahtera Swalayan Abdya belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini disebabkan oleh pihak perusahaan yang belum mampu menerapkan keseluruhan amanat dan ketentuan yang terdapat pada diktum Kepgub Aceh tersebut secara maksimal. Secara faktual, belum terdapat relevansi antara Keputusan Gubernur Aceh dengan apa yang pihak perusahaan terapkan dalam manajemen kerja pada Sejahtera Swalayan dan para karyawan yang berkerja pada perusahaan tersebut. Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker Abdya mengenai pelaksanaan Kepgub terhadap karyawan Sejahtera Swalayan Abdya dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, upaya pembinaan (preventif educatif) yang dilakukan dengan cara menyurati perusahaan dan melakukan sosisalisasi. Tahapan Kedua meliputi tindakan represif non yustisial, dalam tahapan ini Disnaker Abdya memberikan peringatan tertulis melalui nota pemeriksaan kepada pimpinan perusahaan apabila terjadi pelanggaran mengenai pengupahan. Dan tahapan ketiga meliputi tindakan represif yustisial yaitu Tindakan yang dilakukan sebagai alternatif terakhir dan dilakukan melalui lembaga pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan peraturan parundangundangan tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019 tentang Penetapan UMP Aceh, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek hukum dilapangan. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini melalui data kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan, setelah data diseleksi selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh jawaban permasalahan.Kata Kunci: Implementasi Keputusan Gubernur Aceh, Upah Minimum Provinsi.
PertanggungJawaban Pidana Suap Terhadap Tindak Pidana yang Melibatkan Sektor Swasta Muhammad Zulfikar Adhiguna; Ifahdah Pratama Haspsari; Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15200

Abstract

Kerugian yang ditimbulkan oleh pembayaran di sektor swasta tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak uang, tetapi juga menyebabkan kegagalan, meningkatkan kesalahan, memutar balik pengembangan, dan menghancurkan citra dan lingkungan bisnis publik pada tingkat skala penuh. Tentu saja, karena keseriusan akibat yang ditimbulkan, akhirnya disarankan agar negara-negara mengutuk pembayaran di sektor swasta. Bagaimanapun, sampai saat ini Indonesia belum mengklasifikasikan pembayaran di daerah swasta sebagai demonstrasi penjahat kekotoran. Oleh karena itu, setiap penyuapan di sektor swasta tidak dapat dituduh dengan Undang-Undang Pemusnahan Kekotoran Diri. Orang-orang normal sering kali bingung tentang bagaimana hukum umum Indonesia dapat menjebak penyuap di sektor swasta. Semua hal yang sama, tidak berarti bahwa membayar di sektor swasta tidak dapat dituntut di bawah peraturan Indonesia. Perangkat berbagai informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah informasi sebagai studi catatan dan tampilan tulisan, yang menjadi bilah logika dalam pemeriksaan ini adalah kepolisian, hipotesis kewajiban pidana dan hipotesis antisipasi perbuatan salah. Kata Kunci: Tindak Pidana, Suap Sektor Swasta, Korupsi.
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Mohammad Firza Rokhmansyah; Nynda Fatmawati Octarina
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15789

Abstract

A lack of understanding of the importance of land registration for the first time that was issued, lead to a limited ownership of the land certificate of rights. Until now, the land owned by the society are largely uncertified. This study aims to know and analyze the role of the Land Deed Official in the performance of land registration, and also to analyze the importance of land registration in assigning legal theories of certainty. The research method uses empirical juridical, with a sociological juridical approach. The location of the research conducts in the National Land Agency of Kabupaten Mojokerto, using the primary and secondary types of data. The data analysis is qualitative. In the first phase of land registration, the roles of the Land Deed Official are particularly important when it comes to legal transitions of land rights, the imposition of land rights which are used as the basis for land rights registration. In the perspective of a legal certainty theory, listing land is essential in order to obtain legal certainty over land ownership. The land that has been listed will avoid any act of arbitrariness.Kata Kunci: Registration, Land, Legal Certainty.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue