Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Jurnal BPPK merupakan publikasi ilmiah yang berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang keuangan negara. Terbit pertama kali tahun 2010. Artikel yang diterbitkan dalam Jurnal BPPK telah melalui proses review, evaluasi dan penyuntingan oleh Dewan Redaksi, Mitra Bestari dan Anggota Staf Editorial. Jurnal BPPK terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, pegawai, dan pemerhati masalah keuangan negara.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[PENENTUAN HAK DAN DAMPAK PEMANFAATAN LIDAH TANAH BERBASIS PENGEMBANGAN EKONOMI DI WILAYAH MUARA GEMBONG ]]>
<![CDATA[arfin bin ibrahim fasini]]>
<![CDATA[ Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.356
<![CDATA[Sebagai daratan yang terbentuk secara alamiah, lidah tanah memiliki nilai ekonomi potensial bagi untuk dimanfaatkan sebagai budi daya tambak, namun lidah tanah merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) status penguasaan lidah tanah menurut hukum adat masyarakat Muara Gembong; (ii) dampak pemanfaatan lidah tanah ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status penguasaan lidah tanah di Kecamatan Muara Gembong membutuhkan kesungguhan penggarapan, semakin utuh hubungan masyarakat dengan tanahnya, semakin kukuh kekuasaan atas tanah tersebut. Pemanfaatan lidah tanah sebagai budi daya tambak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun pengeksploitasian sumber daya lahan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan menyebabkan tekanan terhadap ekosistem mangrove yang mengakibatkan dampak negatif sosial, ekonomi, maupun ekologi. Keharmonisan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian sumber daya alam tergantung pada kemampuan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar konservasi dan pembangunan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[HAMBATAN PENERAPAN SISTEM E-BILLING PADA PENERIMAAN NEGARA DJBC DALAM PERSPEKTIF PENGGUNA JASA ]]>
<![CDATA[Rita Dwi Lindawati]]>
<![CDATA[ Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.357
<![CDATA[Penerimaan negara yang berasal dari kepabeanan dan cukai merupakan komponen penting dari denyut nadi perekonomian suatu negara. Penerapan PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, merupakan wujud nyata upaya perubahan di bidang pelayanan dan pengelolaan penerimaan negara berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh penerapan sistem pembayaran penerimaan negara secara elektronik pada DJBC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing pada DJBC memberikan kemudahan pembayaran penerimaan negara menjadi lebih praktis, cepat, aman, dan menghasilkan data valid, akurat, dan real time, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, namun masih terdapat kendala penerapan e-billing, terutama permasalahan pada sistem dan jaringan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TERKAIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI INTERNET ]]>
<![CDATA[agung tri safari]]>
<![CDATA[ Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.358
<![CDATA[Submission of Customs Declaration including matters regulated in the Customs Law. Furthermore, this matter is further elaborated based on the Minister of Finance Regulation. Customs Declaration can be submitted in writing on the form or in the form of Electronic Data. For those in the form of Electronic Data, it is delivered by submitting Electronic Data storage media in the form of diskettes or etc to the Customs Office or through an Electronic Data exchange system. DJBC has issued a policy related to the full implementation (Mandatory) of the submission of customs declaration documents through the PDE system based on KEP-415 / BC / 2016 and began to be implemented effectively on January 1, 2019. The purpose of this study is to evaluate whether this policy can be applied in all regions of Indonesia This research is descriptive with a qualitative approach. Based on secondary data, not all regions of Indonesia are affordable to the internet network. The constraints on the availability of infrastructure are a necessity that must be anticipated. The results of this discussion can be input into the improvement of related policies.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGARUH DIMENSI BRAND IMAGE TERHADAP BRAND IMAGE DAN PERSEPSI PENGGUNA KEMENKEU CORPU ]]>
<![CDATA[Jamila Lestyowati]]>
<![CDATA[ Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.360
<![CDATA[Kemenkeu Corpu adalah merek untuk strategi baru BPPK menciptakan pembelajaran yang applicative, relevant, accesible, and impactfull. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dimensi brand image yaitu brand identity, brand personality, brand association dan brand attitude and behavior terhadap brand image dan persepsi pengguna Kemenkeu Corpu. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh dimensi brand image terhadap brand image, sedangkan metode kualittatif untuk melihat pengaruh brand image terhadap persepsi pengguna Kemenkeu Corpu. Hasil pengujian menunjukkan secara keseluruhan terdapat pengaruh signifikan antara dimensi brand image dengan brand image. Secara individual brand attitude and behavior dan brand association berpengaruh signifikan terhadap brand image. Dimensi lainnya yaitu brand identity dan brand personality tidak berpengaruh signifikan terhadap brand image. Brand image sendiri berpengaruh positif terhadap persepsi konsumen yaitu saat pelatihan karena meningkatkan performa mereka di tempat kerja]]>
<![CDATA[PENGARUH NILAI ASET TETAP DAN BELANJA MODAL DALAM ALOKASI BELANJA PEMELIHARAAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Rahadi Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.370
<![CDATA[Abstrak Nilai barang milik negara pemerintah pusat yang besar membutuhkan belanja pemeliharaan yang tidak sedikit agar dapat dipelihara dengan baik untuk penggunaan yang optimal. Beberapa penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja pemeliharaan instansi pemerintah. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain nilai aset tetap dan belanja barang modal. Penelitian ini menganalisis apakah kedua faktor tersebut dipertimbangkan dalam alokasi belanja pemeliharaan di instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai aset tetap dipertimbangkan dalam pengalokasian belanja pemeliharaan sedangkan belanja barang modal tidak. Key word: alokasi belanja, pemeliharaan, nilai aset, belanja modal. Abstract Republic of Indonesia has a large number of asset which must be preserved to maximize utilization. Researchers analyze how maintenance’s budget is allocated by exploring variables that might be considered such as total asset value before budget allocation. This study examined did last year asset balance and capital expenditure considered in allocating budget for asset’s preservation. The result show that capital expenditure did not deliberate in maintenance’s budget and on the other hand, value of total asset did. Key words: budgeting, preservation, capital expenditure, asset, government]]>
<![CDATA[PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS PROVINSI SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[Marsel Palayukan]]>
<![CDATA[ Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.376
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh belanja pemerintah terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis pembangunan manusia difokuskan pada indikator pengeluaran pemerintah, yang merupakan rasio alokasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap total produk domestik regional bruto, konsumsi rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan, serta menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk. Studi ini menggunakan data panel dengan analisis yang digunakan least square dummy variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai fixed effect model dengan metode poolled EGLS (cross section weight). Sedangkan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, maka pemerintah daerah harus meningkatkan pengeluaran untuk sektor publik, meningkatkan pendapatan per kapita melalui pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas daerah.]]>
<![CDATA[MEMUNGUT PPN ATAU TIDAK KETIKA BENDAHARA DESA BERTRANSAKSI DENGAN PENGUSAHA NON PKP ]]>
<![CDATA[Mohammad Djufri]]>
<![CDATA[ Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.380
<![CDATA[There are differences of opinion regarding the collected of VAT when Villlage Government Treasurers - who now changed his name to Head of Financial Affairs - deals with Non Taxable Entrepreneur partners with practices. The opinion states that there is no collected VAT by the Head of Financial Affairs whenever deals with Non Taxable Entrepreneur partners. There are two reasons how to collected VAT by Head of Financial Affairs. Firstly, status of Taxable Entrepreneur is a condition for tax payable mechanism and secondly, must be a tax invoice for each transaction. Practically, the Village Government Treasurer collected VAT on each transaction with Non Taxable Entrepreneur partners. This paper aims to clarify this issue through normative research. The result of this paper, that two reasons of collected VAT (status of Taxable Entrepreneur and the existence of tax invoices) are inappropriate. The most appropriate is set by the decree of the Director General of Taxes No. Kep-382 / PJ. / 2002, which clearly states that the VAT collector does not need to collect VAT on delivery of Taxable Goods or Taxable service by Non Taxable Entrepreneur. The rule can be a reference for the Head of Financial Affairs not to collect VAT to Non Taxable Entrepreneur partners. In fact, the rule can be interpreted differently because there are special rules (provisio) in the VAT Act and the issuance of this rule does not comply with the principle of lex superior derogat legi inferior. To provide legal certainty that is clear and firm and does not contain double meaning or provide an opportunity to be interpreted, new regulations are required at the lowest level of the Ministry of Finance Regulation as mandated by the VAT Law, and in that rule to be returned to special rule as stated in Article 16A.]]>
<![CDATA[PEMANTAUAN DAN EVALUASI UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROYEK/KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PINJAMAN ]]>
<![CDATA[Yanuar Pribadi]]>
<![CDATA[ Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.457
<![CDATA[Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan suatu program telah sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sumber pembiayaan yang berasal dari utang menimbulkan konsekuensi berupa biaya yang harus ditanggung dalam pelaksanaan proyek/kegiatan tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang tidak efektif berisiko menimbulkan tambahan biaya pinjaman yang dapat membebani keuangan negara. Kementerian Keuangan sebagai pengelola utang negara melakukan pemantauan dan evaluasi pada aspek keuangan berupa realisasi penarikan dan menilai kinerja suatu proyek/kegiatan menggunakan metode Progress Variant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi pinjaman belum dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan proyek/kegiatan karena koordinasi antar instansi yang kurang baik, generalisasi penilaian kinerja proyek, serta keterbatasan sumber daya pemantauan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif langkah penyempurnaan proses pemantauan dan evaluasi sehingga dapat meminimalkan biaya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sehingga proyek/ kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.]]>
