Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Articles
310 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI PENYETORAN KE KAS NEGARA: SUATU KAJIAN HUKUM DOKTRINAL ]]>
<![CDATA[A.P. Edi Atmaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.39 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.85
<![CDATA[Kerugian daerah merupakan subsistem dari konsep kerugian negara yang berinduk dari konsep keuangan negara yang secara tegas termaktub dalam konstitusi. Selama ini penyelesaian kerugian daerah oleh pemerintah daerah dilakukan melalui penyetoran ke kas daerah, meskipun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundangan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan dengan memanfaatkan data sekunder, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara dalam konstruksi yuridis atas keuangan negara beserta turunannya. Kesimpulan yang diperoleh adalah belum terdapatnya norma yang tegas yang mengatur keharusan penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas daerah, sehingga diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara menjadi sah dan mungkin.]]>
<![CDATA[EVALUASI KESUKSESAN SIMDA BMD PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN MENGGUNAKAN MODEL KOMBINASI DELONE MCLEAN DAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL ]]>
<![CDATA[Hari Laksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (833.903 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.101
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Grobogan mengadopsi SIMDA-BMD untuk penatausahaan aset daerah. Evaluasi terhadap kesuksesan penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan dilakukan guna mengukur kesuksesan sistem. Evaluasi SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna dari Model Kesuksesan Sistem Informasi Updated DeLone McLean. Variabel tersebut digabungkan dengan variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan dari Model TAM untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDA BMD. Responden penelitian adalah pengguna SIMDA BMD terutama pihak pengurus barang di seluruh organisasi perangkat daerah. Analisis data menggunakan PLS menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan; kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan; persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna; dan kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih (net benefits). Sedangkan variabel kualitas sistem dan kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDABMD di Kabupaten Grobogan.]]>
<![CDATA[LEVEL PENALARAN MORAL DAN KONFLIK PERAN: STUDI EKSPERIMEN BAGI MODEL PERILAKU WHISTLEBLOWING APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Rury Citra Diani]]>;
<![CDATA[I Made Narsa]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (664.084 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.104
<![CDATA[Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat diharapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun banyak kecurangan dan berbagai praktek pelanggaran etika dan hukum yang mengakibatkan kerugian negara tidak berhasil diungkap oleh APIP, melainkan diungkap oleh pihak di luar organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh level penalaran moral dan konflik peran terhadap perilaku whistleblowing APIP. Dengan menggunakan desain faktorial 2x2 antar subjek, eksperimen yang melibatkan 102 mahasiswa magister akuntansi, menemukan bahwa APIP dengan level penalaran moral yang tinggi memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level penalaran moral yang rendah. APIP dalam kondisi konflik peran terbukti memiliki perilaku whistleblowing lebih rendah dibandingkan APIP dalam kondisi tidak ada konflik peran. APIP dengan level penalaran moral tinggi dan tidak ada konflik peran memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level moral rendah dan ada kondisi konflik peran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku whistleblowing APIP dengan level penalaran moral yang tinggi tidak berbeda signifikan dalam kondisi ada konflik peran atau dalam kondisi tidak ada konflik peran.]]>
<![CDATA[MODEL TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus Joko Pramono]]>;
<![CDATA[Hendy Hendharto]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1044.688 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.105
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mencari struktur program transformasi BPK yang efektif dan implementatif. Metode yang digunakan adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk memperoleh berbagai elemen dan sub-elemen kunci keberhasilan transformasi yang berorientasi pada lima faktor utama transformasi BPK. Data diperoleh melalui FGD dengan peserta 14 pegawai BPK yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, struktur program dari sembilan elemen program menurut Saxena (1992) menunjukkan konsistensi logika berpikir yang baik dan layak diterima sebagai model operasional transformasi BPK. Kedua, model transformasi BPK terdiri dari tiga elemen pengungkit, yaitu: kebutuhan, tujuan, dan aktivitas. Ketiga, sub-elemen kunci yang menjadi driver power tiga elemen pengungkit memiliki keterkaitan yang erat antar satu sub-elemen dengan sub-elemen lainnya. Komitmen pimpinan terhadap transformasi menjadi kebutuhan mutlak bagi terlaksananya transformasi BPK. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, maka proses tata kelola yang baik dan sistem TI yang handal sebagai penggerak tercapainya tujuan transformasi lainnya akan sulit terwujud. Komitmen pimpinan juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menggerakkan berbagai aktivitas yang berorientasi pada transformasi secara berkelanjutan dan terpadu. Khususnya pada program Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan dan Pelatihan, serta Manajemen Talenta yang akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pimpinan BPK.]]>
<![CDATA[SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI PREDIKTOR KECURANGAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH. DAPATKAH LOYALITAS INDIVIDU MEMITIGASINYA? ]]>
<![CDATA[Ronald Tehupuring]]>;
<![CDATA[Rafli Alvaro Lingga]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (785.517 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.111
<![CDATA[Berbagai kasus korupsi yang terjadi pada sektor pemerintah serta belum optimalnya perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah pada beberapa daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian intern serta kurangnya loyalitas individu dalam mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut memicu terjadinya praktik kecurangan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi dengan loyalitas individu sebagai variabel moderasi. Responden penelitian adalah mahasiswa sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan menyebarkan modul penelitian melalui skenario sebagai pengantar bagi responden dalam menjawab pertanyaan penelitian. Alat analisis menggunakan SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pengendalian intern organisasi pemerintah daerah semakin tinggi, praktik kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Sebaliknya ketika sistem pengendalian intern rendah, kecurangan akuntansi akan semakin tinggi. Sedangkan interaksi antara pengendalian intern dan loyalitas tidak mempengaruhi individu melakukan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 (Full) ]]>
<![CDATA[Jurnal TAKEN]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9792.01 KB)
<![CDATA[Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari perencanaan pembangunan nasional. Salah satu isu sentral perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini adalah lemahnya koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi, sehingga perencanaan pembangunan dapat efektif mendukung pembangunan nasional yang terpadu dan komprehensif dalam mencapai tujuan bernegara.]]>
<![CDATA[Volume 2, Nomor 2, Desember 2016 (Full) ]]>
<![CDATA[Jurnal TAKEN]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11425.519 KB)
<![CDATA[this edition is concict of 5 articles]]>
<![CDATA[Volume 1, Nomor 1, Juni 2015 (Full) ]]>
<![CDATA[Jurnal TAKEN]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (8458.489 KB)
<![CDATA[Sesuai amanat konstitusi, BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. BPK bertanggungjawab untuk memastikan bahwa keuangan negara yang digunakan dalam tujuan bernegara telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK diharapkan membantu pemerintah untuk perbaikan kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola keuangan negara, sehingga pemerintah dapat melaksanakan program -program pro rakyat dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, merupakan jurnal yang diterbitkan BPK, sebagai salah satu bentuk sumbangsih BPK dalam membantu tercapainya tujuan bernegara. Melalui artikel-artikel ilmiah di dalam jurnal ini, diharapkan dapat memberikan gagasan dan ide untuk perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, sehingga dapat tercapai kehidupan negara yang semakin sejahtera.]]>
<![CDATA[Volume 1, Nomor 2, Juni 2015 (Full) ]]>
<![CDATA[Jurnal TAKEN]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (8405.691 KB)
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan dan kematangan tata kelola sektor publik, BPK terus mengembangkan kapasitas pemeriksaan dan kelembagaan agar tetap relevan dan terus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi rakyat dan para pemangku kepentingan melalui tugas pokok pemeriksaan sesuai konsititusi.Secara bertahap dan terukur, BPK mulai memfokuskan pemeriksaan dari mendorong transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. sejalan dengan harapan pemangku kepentingan, rencana strategis BPK ke depan serta menyongsong tahun baru - yang identik dengan harapan baru dan refleksi atas apa yang telah dilakukan selama ini, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015 memilih tema "Pemeriksaan untuk Kesejahteraan Rakyat". Tema ini diambil sekaligus untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan arti penting pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat.]]>
<![CDATA[PENGARUH INVENTARISASI ASET TERHADAP LEGAL AUDIT DAN PENILAIAN ASET (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG) ]]>
<![CDATA[Sut Mutiah Sangadji]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1265.031 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.140
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh inventarisasi aset terhadap legal audit dan penilaian aset. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Bandung menggunakan data primer (kuesioner) dan sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 sampai dengan 2016. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling yaitu pengguna aset (pejabat struktural) di 36 dinas pemerintahan, koordinator aset di bagian pemberdayaan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Bandung. Sampel yang dipilih merupakan sampel yang memahami dan mengevaluasi pelaksanaan aset di Pemerintah Kota Bandung. Hasil analisis data dengan software SmartPLS versi 3.0 menunjukkan bahwa inventarisasi aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap legal audit dan juga terhadap penilaian aset. Kesimpulannya tinggi rendah kualitas pelaksanaan inventarisasi aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tahapan manajemen aset yang lainnya, seperti legal audit dan penilaian aset.]]>
