Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Articles
310 Documents
<![CDATA[PENGARUH SIKAP KE ARAH PERILAKU, NORMA SUBJEKTIF, DAN PERSEPSI KONTROL ATAS PERILAKU TERHADAP NIAT DAN PERILAKU WHISTLEBLOWING CPNS ]]>
<![CDATA[Azwar Iskandar]]>;
<![CDATA[Ramaluddin Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1143.88 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.142
<![CDATA[Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diharapkan mempunyai keberanian untuk menjadi seorang whistleblower karena masih baru, segar dan relatif tidak memiliki berbagai kepentingan yang dapat menghalanginya menjadi seorang whistleblower. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap ke arah perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku terhadap niat dan perilaku whistleÂblowing para CPNS mengguÂnakan Theory of Planned Behavior, dengan mengambil studi kasus pada alumni Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian Keuangan di Balai Diklat Keuangan Makassar Tahun 2016 dan 2017. Data diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, dengan teknik simple random sampling dan pendekatan kuantitatif Pemodelan Persamaan Struktural dengan Partial Least Square (PLS). PeneliÂtian ini menemukan bahwa sikap ke arah perilaku (attitude toward behavior) para CPNS tidak berpengaruh signifikan terhadap niat mereka untuk melaÂkukan pengungkapan kecurangan (whistlebloÂwing). Variabel norma subjektif dan persepsi kemampuan mengontrol perilaku para CPNS, berpengaruh signifikan terhadap niat mereka untuk melakukan whistleblowing. Niat para CPNS dalam melakukan whistleblowing berpeÂngaruh signifikan terhadap perilaku. Sedangkan persepsi kemampuan mengontrol perilaku para CPNS tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku. ]]>
<![CDATA[MENEROPONG KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK MENURUT TEORI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW ]]>
<![CDATA[Muh. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1130.853 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.152
<![CDATA[Kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak (tax amnesty), telah memunculkan kontroÂversi di masyarakat. Dalam waktu sebulan sejak pemberlakuannya, Undang-Undang PengampuÂnan Pajak telah dimohonkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebanyak empat kali, namun tidak ada satupun permohonan yang dikabulkan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, yang kemudian dianalisis menurut teori Economic Analysis of Law. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu dengan memaparkan konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan cara membebaskan wajib pajak dari kewaÂjiban membayar pajak yang terutang beserta sanksi denda dan sanksi pidana, apabila wajib pajak tersebut mau mengungkapkan hartanya dan membayar uang tebusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kebijakan pengampunan pajak merupakan pilihan terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan solusi yang paling menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan konsep dasar teori Economic Analysis of Law, yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi]]>
<![CDATA[ASUMSI KEGIATAN STRATEGIS UNTUK ROADMAP TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus Joko Pramono]]>;
<![CDATA[Hendy Hendharto]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1273.571 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.155
<![CDATA[Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu “Model Transformasi BPK RI: Menggunakan Metode Interpretive Structural Modeling†(Pramono & Hendharto, 2017), yang menghasilÂkan 13 kelompok aktivitas yang paling dibutuhkan dalam transformasi BPK RI. Penelitian ini akan mengelaborasi setiap kelompok aktivitas dari 13 kelompok aktivitas tersebut menjadi beberapa asumsi kegiatan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai asumsi kegiatan strategis yang akan diprioritaskan dalam roadmap transformasi BPK RI dengan menggunakan metode Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST). Data diperoleh melalui dua kali FGD dengan peserta pegawai BPK RI yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan tingÂkat jabatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa elaborasi terhadap 13 kelompok aktivitas transformasi BPK RI menghasilkan 114 asumsi kegiatan strategis transformasi BPK RI. RincianÂnya yaitu kuadran I (penting dan pasti) terdapat 55 asumsi kegiatan strategis, kuadran II (penting dan tidak pasti) terdapat 58 asumsi kegiatan strategis, kuadran III (tidak penting dan tidak pasti) tidak terdapat asumsi kegiatan strategis, dan kuadran IV (tidak penting dan pasti) terdapat satu asumsi kegiatan strategis. Selanjutnya 55 asumsi kegiatan strategis yang termasuk ke dalam kuadran I akan menjadi kegiatan dalam roadmap transformasi BPK RI.]]>
<![CDATA[The Relationship Between the Audit Board of the Republic of Indonesia's (BPK) Opinion With Regional Government Financial Report and Corruption ]]>
<![CDATA[Yudi Avalon Idrus]]>;
<![CDATA[Noer Azam Achsani]]>;
<![CDATA[Arief Tri Hardiyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1746.241 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.168
<![CDATA[BPK audit report on a government financial report contains an opinion that is a professional statement of the auditor regarding the fairness of financial information presented in the financial statement. In forming an opinion, a BPK auditor uses four criteria: the application of the Government Accounting Standard, adequate disclosures, compliance with laws and regulations, and effectiveness of internal control systems. The unqualified opinion is issued to a financial report with no material statements and/or fraud. However, it is widely reported that many irregularities still occur across government entities and cost the state's resources (finance). This study aims to analyze corruption committed by heads of local governments and its influence on BPK opinion and build a model which shows the relationship between them. This study uses a model called ordinal logistic regression and finds a correlation between BPK opinion and corruption committed by heads of local governments. The best ordinal logistic regression model shows that BPK opinion is dominantly influenced by the compliance of government financial reports with Government Accounting Standard, compliance with laws and regulations, and effectiveness of internal control systems.]]>
<![CDATA[UNQUALIFIED OPINION AND LEVEL OF CORRUPTION: THE TRIANGULATION APPROACH ]]>
<![CDATA[Ronald Tehupuring]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1125.839 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i2.170
<![CDATA[Corruption cases that occur in almost all provinces throughout Indonesia potentially bring financial harm to the government, drawing public attention in the last few years. A large number of provinces where such cases occur have received Unqualified Opinion. As a result there is a discrepancy between the public's perception and the findings of the BPK, Indonesia's supreme audit institution. The public is assured that government institutions or agencies that have received unqualified opinion are free from potential corruption. On the other hand, there are still potential corruption found that can cause financial harm to the state. Meanwhile, the government (BPK) has not conducted any audit on the financial reports to detect corruption. This inconsistency between public perception and the perception of the government, in this case the BPK, is referred to as an expectation gap. This study aims to prove that an unqualified opinion does not relate to level of corruption. The research method uses a combination of qualitative and quantitative/triangulation approach (mixed method). The study collects samples from 31 provinces throughout Indonesia. The result of this study indicates that an unqualified opinion represents the good governance of an organization. However, such opinion does not necessarily guarantee that the institution is free from potential corruption. The reason is that a BPK audit is not designed to detect corruption, but rather to determine the fairness of information presented in financial reports. Result of quantitative testing conducted during the study also confirms the result of the qualitative testing, and thus it can be affirmed that an unqualified opinion does not significantly relate to corruption level.]]>
<![CDATA[DOES LESS CORRUPTION REDUCE INCOME INEQUALITY IN INDONESIA? ]]>
<![CDATA[Azwar Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1430.264 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i2.193
<![CDATA[It is widely believed that corruption is a cause of income inequality and a barrier to successful its eradication. It undermines the efforts of developing countries, including Indonesia to alleviate income inequality. It is also argued that the increased inequality caused by corruption worsens the position of the poorest people in a society as it reduces public resources available for social spending of government. Besides, corruption might harm the quality and quantity of public services, such as education and health services. This study is designed to know the long-run and short-run impacts of corruption on the inequality of income. The study uses secondary data from World Bank and Transparency International then Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) and dynamic Error Correction Model (ECM) during the year 1995-2017. The results of the study indicate that corruption has significant effects on the level of income inequality both in the short and long run. The negative implication of corruption on citizens' life is a major disaster in the economy and harmful to the growth and development of the people in Indonesia particularly, and the economy in general. The simple Pearson correlation findings also indicate that corruption has significant distributional consequences by affecting government expenditures. Therefore, the rise of corruption increases income inequality as it reduces the effectiveness of government spending on education, health, and final consumption for society. Thus, it can be concluded that for the Indonesian context, and increased inequality due to corruption has worsened the position of the poorest as fewer resources available for social spending.]]>
<![CDATA[ELEMENTS WHICH TRIGGER EMPLOYEE'S INTENTION TO DISCLOSE FRAUD VIA A WHISTLEBLOWING SYSTEM: A CASE STUDY ]]>
<![CDATA[Putri Anggraini]]>;
<![CDATA[Ramadhan Nugraha Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1295.225 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i2.203
<![CDATA[Fraud is very liquid; thus, it could occur both in public sector and private institutions. The consequences of fraud could be very damaging such as the loss of assets and the ruin of a company's reputation. BPK as one of the governmental institutions in Indonesia is obliged to implement a whistleblowing system as a means to detect any fraudulent activities. It is believed that an effective whistleblowing system is likely to be credible and secure so that all employees could disclose misconducts without any hesitation. Therefore, this study aims to contribute to the novelty of the whistleblowing system which has been implemented in BPK. There are several elements to be considered in setting up a whistleblowing system namely, secrecy of the tipsters' identity, incentives, whistleblowers' protection, accessibility, training of ethical program, power owned by the addressee, the perpetrators and the potential whistleblowers, management's support as well as their response to the tips given by the employees. A questionnaire and descriptive statistical analysis are used to rank the elements from the most important to the least essential items in a whistleblowing system from the perspective of the employees in BPK. The result shows that BPK's employees consider the whistleblowers' protection as the most critical element in the system; whereas, rewards is the least factor which triggers them to blow the whistle. Those elements, however, are integral parts which complement each other in establishing an effective whistleblowing mechanism.]]>
<![CDATA[SELF-EFFICACY AND CONTROLLABILITY AS WHISTLEBLOWING INTENTION PREDICTORS OF FINANCIAL MANAGERS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ]]>
<![CDATA[I Wayan Yeremia Natawibawa]]>;
<![CDATA[Gugus Irianto]]>;
<![CDATA[Roekhudin Roekhudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1417.386 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i2.213
<![CDATA[Whistleblowing policy is considered as an effective technique in an investigation audit that is useful for the organization to avoid losses due to fraud. However, employees who intend to report fraud encounter ethical dilemma. Whistleblowing is a behavior that respects honesty, but is also a behavior that can possibly compromise organizational loyalty. The objective of this research is to analyze factors influencing whistleblowing intention of financial managers in school organization by understanding the action based on decomposed theory of planned behavior (DTPB). Data were collected through questionnaires that were distributed to financial managers of school organizations, particularly principals, vice-principals, administration heads, treasurers, and financial administration employees of public senior high schools, vocational high schools, and Islamic high schools in Malang City. Research population comprised of 214 persons. Response rate was 89.72%, or there were 192 questionnaires that were duly completed. The analysis method employed was multiple regression. Two independent variables were observed in this research, namely self-efficacy and controllability, while only one dependent variable was examined, namely whistleblowing intention. Result of the research shows that self-efficacy and controllability have positive effect on whistleblowing intention, entailing that whistleblowing intention of employees will increase when they possess selfconfidence and strong intention to conduct whistleblowing.]]>
<![CDATA[FACTORS AFFECTING INTENTION ON WHISTLEBLOWING: AN ANALYSIS ON MODERATED MODEL OF WHISTLEBLOWING CHANNEL ]]>
<![CDATA[Astia Putriana]]>;
<![CDATA[Bambang Hariadi]]>;
<![CDATA[Yeney Widya Prihatiningtias]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1270.909 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i2.218
<![CDATA[The purpose of this study is to examine and to provide empirical evidence of the effect of personal responsibility, personal cost, and education on whistleblowing intention, as well as the impact of whistleblowing channel in influencing personal cost on whistleblowing intention. The populations of this study are civil servants (ASN) from the financial department and procurement services department in Banjarmasin municipal government. The sample of this study is 104 respondents, obtained using the saturated sampling technique. Questionnaire data of this research is analyzed using the Partial Least Squares (PLS). The result shows that civil servants consider their personal responsibility as they intend to blow the whistle. Yet, the study finds that personal cost and education do not affect civil servant's whistleblowing intentions. The study also finds that the whistleblowing channel is unable to moderate the effect of personal cost on whistleblowing intention. These findings help to obtain insight regarding the policy that can improve whistleblowing intention.]]>
<![CDATA[MEASURING SUSTAINABILITY PERFORMANCE IN UNIVERSITY: IS IT POSSIBLE TO IMPLEMENT SUSTAINABILITY ACCOUNTING IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATION? ]]>
<![CDATA[Putu Sukma Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 1 June 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1113.474 KB)
|
DOI: 10.28986/jtaken.v6i1.376
<![CDATA[This study aims to identify the ability of non-business organizations to implement the concept of sustainability accounting and to measure the organization’s sustainability performance. The object of this study is higher education institutions (public universities). This study used a qualitative paradigm with data collection techniques and using the document analysis method. The data used is the university’s sustainability report and relevant documents. The methods used to analyze sustainability performance is the GASU method and the STARS System. The results of this study found that public university organizations can apply the concept of sustainability accounting and have a very high capability to implement the concept of sustainability accounting. This study also identified the challenges in the implementation process of sustainability accounting in public sector organizations, particularly in higher education institutions. ]]>
