Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Articles
310 Documents
<![CDATA[Volume 1, Nomor 1, Juni 2015 (Full) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sesuai amanat konstitusi, BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. BPK bertanggungjawab untuk memastikan bahwa keuangan negara yang digunakan dalam tujuan bernegara telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK diharapkan membantu pemerintah untuk perbaikan kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola keuangan negara, sehingga pemerintah dapat melaksanakan program -program pro rakyat dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, merupakan jurnal yang diterbitkan BPK, sebagai salah satu bentuk sumbangsih BPK dalam membantu tercapainya tujuan bernegara. Melalui artikel-artikel ilmiah di dalam jurnal ini, diharapkan dapat memberikan gagasan dan ide untuk perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, sehingga dapat tercapai kehidupan negara yang semakin sejahtera.]]>
<![CDATA[Volume 1, Nomor 2, Juni 2015 (Full) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan dan kematangan tata kelola sektor publik, BPK terus mengembangkan kapasitas pemeriksaan dan kelembagaan agar tetap relevan dan terus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi rakyat dan para pemangku kepentingan melalui tugas pokok pemeriksaan sesuai konsititusi.Secara bertahap dan terukur, BPK mulai memfokuskan pemeriksaan dari mendorong transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. sejalan dengan harapan pemangku kepentingan, rencana strategis BPK ke depan serta menyongsong tahun baru - yang identik dengan harapan baru dan refleksi atas apa yang telah dilakukan selama ini, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015 memilih tema "Pemeriksaan untuk Kesejahteraan Rakyat". Tema ini diambil sekaligus untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan arti penting pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat.]]>
<![CDATA[PENGARUH INVENTARISASI ASET TERHADAP LEGAL AUDIT DAN PENILAIAN ASET (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG) ]]>
<![CDATA[Sangadji, Sut Mutiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.140
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh inventarisasi aset terhadap legal audit dan penilaian aset. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Bandung menggunakan data primer (kuesioner) dan sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 sampai dengan 2016. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling yaitu pengguna aset (pejabat struktural) di 36 dinas pemerintahan, koordinator aset di bagian pemberdayaan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Bandung. Sampel yang dipilih merupakan sampel yang memahami dan mengevaluasi pelaksanaan aset di Pemerintah Kota Bandung. Hasil analisis data dengan software SmartPLS versi 3.0 menunjukkan bahwa inventarisasi aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap legal audit dan juga terhadap penilaian aset. Kesimpulannya tinggi rendah kualitas pelaksanaan inventarisasi aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tahapan manajemen aset yang lainnya, seperti legal audit dan penilaian aset.]]>
<![CDATA[PENGARUH SIKAP KE ARAH PERILAKU, NORMA SUBJEKTIF, DAN PERSEPSI KONTROL ATAS PERILAKU TERHADAP NIAT DAN PERILAKU WHISTLEBLOWING CPNS ]]>
<![CDATA[Iskandar, Azwar]]>;
<![CDATA[Saragih, Ramaluddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.142
<![CDATA[Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diharapkan mempunyai keberanian untuk menjadi seorang whistleblower karena masih baru, segar dan relatif tidak memiliki berbagai kepentingan yang dapat menghalanginya menjadi seorang whistleblower. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap ke arah perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku terhadap niat dan perilaku whistleÂblowing para CPNS mengguÂnakan Theory of Planned Behavior, dengan mengambil studi kasus pada alumni Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian Keuangan di Balai Diklat Keuangan Makassar Tahun 2016 dan 2017. Data diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, dengan teknik simple random sampling dan pendekatan kuantitatif Pemodelan Persamaan Struktural dengan Partial Least Square (PLS). PeneliÂtian ini menemukan bahwa sikap ke arah perilaku (attitude toward behavior) para CPNS tidak berpengaruh signifikan terhadap niat mereka untuk melaÂkukan pengungkapan kecurangan (whistlebloÂwing). Variabel norma subjektif dan persepsi kemampuan mengontrol perilaku para CPNS, berpengaruh signifikan terhadap niat mereka untuk melakukan whistleblowing. Niat para CPNS dalam melakukan whistleblowing berpeÂngaruh signifikan terhadap perilaku. Sedangkan persepsi kemampuan mengontrol perilaku para CPNS tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku. ]]>
<![CDATA[MENEROPONG KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK MENURUT TEORI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW ]]>
<![CDATA[Najib, Muh.]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.152
<![CDATA[Kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak (tax amnesty), telah memunculkan kontroÂversi di masyarakat. Dalam waktu sebulan sejak pemberlakuannya, Undang-Undang PengampuÂnan Pajak telah dimohonkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebanyak empat kali, namun tidak ada satupun permohonan yang dikabulkan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, yang kemudian dianalisis menurut teori Economic Analysis of Law. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu dengan memaparkan konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan cara membebaskan wajib pajak dari kewaÂjiban membayar pajak yang terutang beserta sanksi denda dan sanksi pidana, apabila wajib pajak tersebut mau mengungkapkan hartanya dan membayar uang tebusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kebijakan pengampunan pajak merupakan pilihan terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan solusi yang paling menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan konsep dasar teori Economic Analysis of Law, yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi]]>
<![CDATA[ASUMSI KEGIATAN STRATEGIS UNTUK ROADMAP TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pramono, Agus Joko]]>;
<![CDATA[Hendharto, Hendy]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.155
<![CDATA[Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu “Model Transformasi BPK RI: Menggunakan Metode Interpretive Structural Modeling†(Pramono & Hendharto, 2017), yang menghasilÂkan 13 kelompok aktivitas yang paling dibutuhkan dalam transformasi BPK RI. Penelitian ini akan mengelaborasi setiap kelompok aktivitas dari 13 kelompok aktivitas tersebut menjadi beberapa asumsi kegiatan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai asumsi kegiatan strategis yang akan diprioritaskan dalam roadmap transformasi BPK RI dengan menggunakan metode Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST). Data diperoleh melalui dua kali FGD dengan peserta pegawai BPK RI yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan tingÂkat jabatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa elaborasi terhadap 13 kelompok aktivitas transformasi BPK RI menghasilkan 114 asumsi kegiatan strategis transformasi BPK RI. RincianÂnya yaitu kuadran I (penting dan pasti) terdapat 55 asumsi kegiatan strategis, kuadran II (penting dan tidak pasti) terdapat 58 asumsi kegiatan strategis, kuadran III (tidak penting dan tidak pasti) tidak terdapat asumsi kegiatan strategis, dan kuadran IV (tidak penting dan pasti) terdapat satu asumsi kegiatan strategis. Selanjutnya 55 asumsi kegiatan strategis yang termasuk ke dalam kuadran I akan menjadi kegiatan dalam roadmap transformasi BPK RI.]]>
<![CDATA[The Relationship Between the Audit Board of the Republic of Indonesia's (BPK) Opinion With Regional Government Financial Report and Corruption ]]>
<![CDATA[Idrus, Yudi Avalon]]>;
<![CDATA[Achsani, Noer Azam]]>;
<![CDATA[Hardiyanto, Arief Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.168
<![CDATA[BPK audit report on a government financial report contains an opinion that is a professional statement of the auditor regarding the fairness of financial information presented in the financial statement. In forming an opinion, a BPK auditor uses four criteria: the application of the Government Accounting Standard, adequate disclosures, compliance with laws and regulations, and effectiveness of internal control systems. The unqualified opinion is issued to a financial report with no material statements and/or fraud. However, it is widely reported that many irregularities still occur across government entities and cost the state's resources (finance). This study aims to analyze corruption committed by heads of local governments and its influence on BPK opinion and build a model which shows the relationship between them. This study uses a model called ordinal logistic regression and finds a correlation between BPK opinion and corruption committed by heads of local governments. The best ordinal logistic regression model shows that BPK opinion is dominantly influenced by the compliance of government financial reports with Government Accounting Standard, compliance with laws and regulations, and effectiveness of internal control systems.]]>
<![CDATA[UNQUALIFIED OPINION AND LEVEL OF CORRUPTION: THE TRIANGULATION APPROACH ]]>
<![CDATA[Tehupuring, Ronald]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i2.170
<![CDATA[Corruption cases that occur in almost all provinces throughout Indonesia potentially bring financial harm to the government, drawing public attention in the last few years. A large number of provinces where such cases occur have received Unqualified Opinion. As a result there is a discrepancy between the public's perception and the findings of the BPK, Indonesia's supreme audit institution. The public is assured that government institutions or agencies that have received unqualified opinion are free from potential corruption. On the other hand, there are still potential corruption found that can cause financial harm to the state. Meanwhile, the government (BPK) has not conducted any audit on the financial reports to detect corruption. This inconsistency between public perception and the perception of the government, in this case the BPK, is referred to as an expectation gap. This study aims to prove that an unqualified opinion does not relate to level of corruption. The research method uses a combination of qualitative and quantitative/triangulation approach (mixed method). The study collects samples from 31 provinces throughout Indonesia. The result of this study indicates that an unqualified opinion represents the good governance of an organization. However, such opinion does not necessarily guarantee that the institution is free from potential corruption. The reason is that a BPK audit is not designed to detect corruption, but rather to determine the fairness of information presented in financial reports. Result of quantitative testing conducted during the study also confirms the result of the qualitative testing, and thus it can be affirmed that an unqualified opinion does not significantly relate to corruption level.]]>
<![CDATA[DOES LESS CORRUPTION REDUCE INCOME INEQUALITY IN INDONESIA? ]]>
<![CDATA[Iskandar, Azwar]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v4i2.193
<![CDATA[It is widely believed that corruption is a cause of income inequality and a barrier to successful its eradication. It undermines the efforts of developing countries, including Indonesia to alleviate income inequality. It is also argued that the increased inequality caused by corruption worsens the position of the poorest people in a society as it reduces public resources available for social spending of government. Besides, corruption might harm the quality and quantity of public services, such as education and health services. This study is designed to know the long-run and short-run impacts of corruption on the inequality of income. The study uses secondary data from World Bank and Transparency International then Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) and dynamic Error Correction Model (ECM) during the year 1995-2017. The results of the study indicate that corruption has significant effects on the level of income inequality both in the short and long run. The negative implication of corruption on citizens' life is a major disaster in the economy and harmful to the growth and development of the people in Indonesia particularly, and the economy in general. The simple Pearson correlation findings also indicate that corruption has significant distributional consequences by affecting government expenditures. Therefore, the rise of corruption increases income inequality as it reduces the effectiveness of government spending on education, health, and final consumption for society. Thus, it can be concluded that for the Indonesian context, and increased inequality due to corruption has worsened the position of the poorest as fewer resources available for social spending.]]>
<![CDATA[TAX REFORM IN THE PERFORMANCE OF TAX OFFICERS AND ITS IMPLICATIONS ON TAX COMPLIANCE IN THE PERCEPTION OF TAX PAYERS? ]]>
<![CDATA[Kwarto, Febrian]]>;
<![CDATA[Yunaenah, Nenah]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v5i1.198
<![CDATA[Many complaints submitted to tax authorities have an impact on taxpayer compliance in carrying out their obligations, while also creating opportunities for non-compliance in applicable tax regulations. This study aims to determine how much influence tax reforms have on the performance of tax service officers and its implications for taxpayer compliance according to taxpayer perceptions. The data collection instrument used in this study is a questionnaire administered to 372 corporate taxpayer respondents at the Pratama Kelapa Gading Tax Office using the convenience sampling method. The analytical tool used is the Structural Equation Model (SEM) using the LISREL (Linear Structural Relationship) program. The results of this study show that according to the taxpayers' perception, tax reform has a significant influence on tax service performance, tax service performance has a significant influence on taxpayer compliance and tax reform has a significant influence on tax compliance. ]]>
