Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Articles
310 Documents
<![CDATA[PERJALANAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Hammam, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i1.73
<![CDATA[Perjalanan akuntansi aset tetap di Indonesia, khususnya pada Pemerintah Daerah telah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) hingga kini diterapkan akuntansi berbasis akrual. Masing-masing dari pendekatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah memiliki sisi positif dan negatif, diantaranya semakin maju akuntansi semakin akurat penggambaran aset tetap namun semakin rumit pelaksanaannya. Tulisan ini akan membahas perjalanan tersebut beserta sisi positif dan negatifnya. Selanjutnya, perkembangan akuntansi aset tetap sektor publik pada dunia internasional telah mengenal capital charging yang diharapkan dapat menutup kekurangan manajemen aset tetap pada sektor publik, yaitu memandangnya sebagai barang gratis. Penjelasan mengenai capital charging akan disajikan sebagai salah satu pembuka wacana untuk perkembangan akuntansi aset tetap di Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMERIKSAAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Pamugar, Haris]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i1.74
<![CDATA[Pemberian subsidi BBM merupakan program Pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dalam menjalankan usaha dan aktivitas hidup sehari-hari. Pada pemeriksaan BPK tahun anggaran 2011 s.d. 2015 masih ditemukan adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyaluran kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima subsidi dan melebihi kuota subsidi. Atas nilai temuan pemeriksaan tersebut, BPK melakukan koreksi nilai subsidi BBM dengan mengeluarkannya dari penagihan Badan Usaha penyalur BBM ke Pemerintah, sehingga menghemat pengeluaran/belanja Pemerintah untuk pembayaran subsidi BBM. Dengan adanya penghematan belanja Pemerintah, maka dana tersebut dapat dialihkan ke sektor pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemeriksaan subsidi BBM dan apakah pemeriksaan tersebut memiliki hubungan dengan kesejahteraan rakyat. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2012 s.d. 2016, peraturan perundang-undangan, penelitian dan artikel terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan subsidi BBM diperlukan dan memiliki hubungan tidak langsung dengan kesejahteraan rakyat.]]>
<![CDATA[UNDERSTANDING AUDIT METHODS TO ASSIST PLANNING ON PROGRAM EVALUATION: SHARING GAO'S EXPERIENCE ON NATIONAL HEALTH SECURITY PROGRAM ]]>
<![CDATA[Adnyana, I Gede Sudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i1.78
<![CDATA[BPK has a mandate to conduct a performance audit for examining whether government agencies have implemented their critical programs in the possible aspects of efficiency, effectiveness, or economy. Nevertheless, the current audit methods for those government programs designed at the planning stages by the audit teams have not been fully emphasized on one or a combination of four main types of evaluation, such as process and/or implementation evaluation; outcome evaluation; impact evaluation; and cost-benefit and cost-effectiveness analyses. They can be identified by using measures of program performance, along with other information, to study the benefits of a program or how to improve it. The program chosen is the NHS program, evaluated by using GAO's experience which was empirically implemented and observed by the author during the fellowship program in the Agency. This study discusses the evaluation of FOD evaluation and a general guide to address researchable questions derived from NHS program stage evaluation, analysis of researchable question types, and to consider some challenges at designing evaluations. Further, BPK could improve the methods and design of its performance audit plan as regards program evaluation by considering such variables that have been applied in their best practices.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI PENYETORAN KE KAS NEGARA: SUATU KAJIAN HUKUM DOKTRINAL ]]>
<![CDATA[Atmaja, A.P. Edi]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.85
<![CDATA[Kerugian daerah merupakan subsistem dari konsep kerugian negara yang berinduk dari konsep keuangan negara yang secara tegas termaktub dalam konstitusi. Selama ini penyelesaian kerugian daerah oleh pemerintah daerah dilakukan melalui penyetoran ke kas daerah, meskipun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundangan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan dengan memanfaatkan data sekunder, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara dalam konstruksi yuridis atas keuangan negara beserta turunannya. Kesimpulan yang diperoleh adalah belum terdapatnya norma yang tegas yang mengatur keharusan penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas daerah, sehingga diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara menjadi sah dan mungkin.]]>
<![CDATA[EVALUASI KESUKSESAN SIMDA BMD PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN MENGGUNAKAN MODEL KOMBINASI DELONE MCLEAN DAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL ]]>
<![CDATA[Laksono, Hari]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.101
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Grobogan mengadopsi SIMDA-BMD untuk penatausahaan aset daerah. Evaluasi terhadap kesuksesan penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan dilakukan guna mengukur kesuksesan sistem. Evaluasi SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna dari Model Kesuksesan Sistem Informasi Updated DeLone McLean. Variabel tersebut digabungkan dengan variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan dari Model TAM untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDA BMD. Responden penelitian adalah pengguna SIMDA BMD terutama pihak pengurus barang di seluruh organisasi perangkat daerah. Analisis data menggunakan PLS menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan; kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan; persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna; dan kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih (net benefits). Sedangkan variabel kualitas sistem dan kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDABMD di Kabupaten Grobogan.]]>
<![CDATA[LEVEL PENALARAN MORAL DAN KONFLIK PERAN: STUDI EKSPERIMEN BAGI MODEL PERILAKU WHISTLEBLOWING APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Diani, Rury Citra]]>;
<![CDATA[Narsa, I Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.104
<![CDATA[Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat diharapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun banyak kecurangan dan berbagai praktek pelanggaran etika dan hukum yang mengakibatkan kerugian negara tidak berhasil diungkap oleh APIP, melainkan diungkap oleh pihak di luar organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh level penalaran moral dan konflik peran terhadap perilaku whistleblowing APIP. Dengan menggunakan desain faktorial 2x2 antar subjek, eksperimen yang melibatkan 102 mahasiswa magister akuntansi, menemukan bahwa APIP dengan level penalaran moral yang tinggi memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level penalaran moral yang rendah. APIP dalam kondisi konflik peran terbukti memiliki perilaku whistleblowing lebih rendah dibandingkan APIP dalam kondisi tidak ada konflik peran. APIP dengan level penalaran moral tinggi dan tidak ada konflik peran memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level moral rendah dan ada kondisi konflik peran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku whistleblowing APIP dengan level penalaran moral yang tinggi tidak berbeda signifikan dalam kondisi ada konflik peran atau dalam kondisi tidak ada konflik peran.]]>
<![CDATA[MODEL TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pramono, Agus Joko]]>;
<![CDATA[Hendharto, Hendy]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.105
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mencari struktur program transformasi BPK yang efektif dan implementatif. Metode yang digunakan adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk memperoleh berbagai elemen dan sub-elemen kunci keberhasilan transformasi yang berorientasi pada lima faktor utama transformasi BPK. Data diperoleh melalui FGD dengan peserta 14 pegawai BPK yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, struktur program dari sembilan elemen program menurut Saxena (1992) menunjukkan konsistensi logika berpikir yang baik dan layak diterima sebagai model operasional transformasi BPK. Kedua, model transformasi BPK terdiri dari tiga elemen pengungkit, yaitu: kebutuhan, tujuan, dan aktivitas. Ketiga, sub-elemen kunci yang menjadi driver power tiga elemen pengungkit memiliki keterkaitan yang erat antar satu sub-elemen dengan sub-elemen lainnya. Komitmen pimpinan terhadap transformasi menjadi kebutuhan mutlak bagi terlaksananya transformasi BPK. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, maka proses tata kelola yang baik dan sistem TI yang handal sebagai penggerak tercapainya tujuan transformasi lainnya akan sulit terwujud. Komitmen pimpinan juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menggerakkan berbagai aktivitas yang berorientasi pada transformasi secara berkelanjutan dan terpadu. Khususnya pada program Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan dan Pelatihan, serta Manajemen Talenta yang akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pimpinan BPK.]]>
<![CDATA[SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI PREDIKTOR KECURANGAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH. DAPATKAH LOYALITAS INDIVIDU MEMITIGASINYA? ]]>
<![CDATA[Tehupuring, Ronald]]>;
<![CDATA[Lingga, Rafli Alvaro]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.111
<![CDATA[Berbagai kasus korupsi yang terjadi pada sektor pemerintah serta belum optimalnya perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah pada beberapa daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian intern serta kurangnya loyalitas individu dalam mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut memicu terjadinya praktik kecurangan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi dengan loyalitas individu sebagai variabel moderasi. Responden penelitian adalah mahasiswa sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan menyebarkan modul penelitian melalui skenario sebagai pengantar bagi responden dalam menjawab pertanyaan penelitian. Alat analisis menggunakan SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pengendalian intern organisasi pemerintah daerah semakin tinggi, praktik kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Sebaliknya ketika sistem pengendalian intern rendah, kecurangan akuntansi akan semakin tinggi. Sedangkan interaksi antara pengendalian intern dan loyalitas tidak mempengaruhi individu melakukan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 (Full) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari perencanaan pembangunan nasional. Salah satu isu sentral perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini adalah lemahnya koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi, sehingga perencanaan pembangunan dapat efektif mendukung pembangunan nasional yang terpadu dan komprehensif dalam mencapai tujuan bernegara.]]>
<![CDATA[Volume 2, Nomor 2, Desember 2016 (Full) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[this edition is concict of 5 articles]]>
