cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
+6282111929912
Journal Mail Official
jurnal.bpk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Published by Badan Pemeriksa Keuangan RI
ISSN : 24603937     EISSN : 2549452X     DOI : 10.28986/jtaken
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : -
Articles 310 Documents
 16   17   18   19   20 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PAPUA DAN BONUS DEMOGRAFI 2020 (DEVELOPMENT PLANNING IN PAPUA AND DEMOGRAPHIC BONUS 2020) Putro, Kristian Hariyono
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v2i1.37

Abstract

Demographic change and rapid modernization that resulted in the displacement and dislocation of indigenous Papuan, has been stimulating their antipathy and demand for independence. Better educated settlers have dominated the growing market-economy and sidelined local people from the benefits of economics and welfare. Large scale flows of migration have also drive a sense of identity being wrenched among Papuans. Together these processes have given rise to a collective perception that Papuans are facing a serious threat to their demographic and cultural survival. On the other hand, it was projected that in the 2020s, a lower fertility rate policy will bring opportunity to Indonesia experiencing a demographic bonus. This essay will focus on Papua Island due to the complexity of its problems in many sectors that arise along with demographic change. Using secondary data of population census 2010, this essay adopts a comparison method to find demographic composition in Papua and analyze the data descriptively. In conclusion, there is inequality in Papua's demographic composition which could challenge the opportunity of demographic bonus 2020. This essay recommends The government revitalize the family planning program which focuses on women's and girls' participation to reach 2.1 fertility rates. The government should also execute policies that aimed to increase access to indigenous Papuans to basic services such as education and health facilities.AbstrakPerubahan demografi dan cepatnya modernisasi yang mengakibatkan tergusurnya penduduk asli Papua telah memicu antipati serta tuntutan untuk merdeka. Para pendatang dengan pendidikan yang lebih baik mendominasi pasar ekonomi dan dalam prosesnya menyisihkan penduduk lokal dari keuntungan ekonomi dan kesejahteraan. Perpindahan penduduk dalam skala besar yang disebut program transmigrasi ke Papua juga mendorong timbulnya perasaan identitas yang terenggut diantara penduduk asli. Seluruh proses tersebut membangun persepsi bersama bahwa mereka menghadapi pemusnahan ras, atau paling tidak ancaman serius atas kelangsungan demografi dan budaya mereka. Di sisi lain, diprediksikan bahwa kebijakan penurunan tingkat kelahiran akan membawa kesempatan bagi Indonesia mengalami bonus demografi pada tahun 2020-an. Esai ini akan fokus ke Papua karena kompleksitas masalahnya di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan serta kesehatan yang timbul seiring perubahan demografi. Memanfaatkan data sekunder dari Sensus Penduduk terakhir pada tahun 2010 yang diolah dengan program Stata, esai ini menggunakan metode komparasi untuk mengetahui perbandingan komposisi demografi di Papua dan menganalisa secara deskriptif sumber-sumber data terkait. Sebagai simpulan, memang terdapat ketimpangan dalam komposisi demografi masyarakat Papua yang dapat menghambat kesempatan menikmati bonus demografi 2020. Esai ini menyarankan agar pemerintah merevitalisasi program keluarga berencana yang fokus kepada partisipasi perempuan untuk mencapai rasio 2,1 kelahiran per perempuan. Pemerintah juga hendaknya membuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat asli Papua ke pelayanan dasar seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan.
ANALISIS ATAS PENGAKUAN PENDAPATAN PAJAK DAN MIGAS SAAT PERMULAAN IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PADA AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Yuwana, Wirawan Purwa; Djamhuri, Ali; Andayani, Wuryan
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v2i1.38

Abstract

The Central Government has started to implement the accrual basis in 2015. The beginning of that implementation was interesting to study mainly how the revenue recognition after accounting basis changed. This study aimed to understand and interpret revenue recognition at the beginning of accrual basis implementation. This study used a qualitative methodology with an interpretive paradigm and a case study approach. The interesting results of this study showed some understanding and interpretation. First, the government lost the right of income from oil and gas due to the inconsistency of tax rates between contract and tax treaty. Secondly, there was no disclosure change in oil and gas non-tax revenues because it still used the net principle so that the Government's rights and obligations not well-identified. Thirdly, some bureaucrats had utility motives at oil and gas property tax by utilizing a collection fee. Fourth, the recognition of Government-Tax Borne contained inequity and burdensome Indonesian people because made an addition in mandatory spending, which was funded from the government debt and greater tax collection. The accrual basis implementation should be able to bring a greater good through the use of accounting information in decision-making and public policy.Abstrak Pemerintah Pusat telah memulai penerapan basis akrual pada tahun 2015. Permulaan implementasi ini menarik untuk diteliti terutama mengenai pengakuan pendapatan setelah basis akuntansi berubah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai pengakuan pendapatan pada awal implementasi basis akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dan menafsirkan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hasil pemahaman dan penafsiran yang menarik. Pertama, Pemerintah kehilangan hak negara dari PPh Migas karena penggunaan tarif pajak yang tidak konsisten antara kontrak dan tax treaty. Kedua, tidak ada perubahan pengungkapan PNBP Migas karena masih menggunakan asas neto sehingga substansi hak kewajiban dan negara dalam pengakuan pendapatan PNBP migas tidak diketahui dengan pasti. Ketiga, terdapat motif utilitas sebagian birokrat dalam pengenaan PBB Migas dengan memanfaatkan biaya pemungutan. Keempat, pengakuan pajak ditanggung pemerintah mengandung substansi ketidakadilan dan memberatkan rakyat Indonesia karena menambah mandatory spending yang dibiayai dari utang negara dan pemungutan pajak yang lebih besar. Implementasi basis akrual seharusnya dapat membawa kebaikan yang lebih besar melalui pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
PENGELOLAAN MUSEUM PEMERINTAH DENGAN MODEL BADAN LAYANAN UMUM (SUATU TINJAUAN) Ujianto, Dwi Agus; Isharyanto, Fitri
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v2i1.39

Abstract

The government's museum is a museum established by the government/local government. Currently, the government's museum applies the technical management unit (UPT) model in managing museums which has no flexibility in financial and human resource management. To improve the performance of the government's museum, the government needs a breakthrough in managing the museum, namely through the establishment of the government's museum Public Service Agency (BLU). The BLU offers financial flexibility such as management of cash, revenue, and expenditure. It also has flexibility in the procurement of goods/services. Also, the BLU have flexibility in hiring non-civil servants professional and in deciding employee's compensation. Thus, the BLU of the government's museum is expected to improve its services to the public efficiently, effectively, productively, and accountable. Eventually, the public will be satisfied with the government museum's performance. Furthermore, it will increase the public need for the existence of a government museum.AbstrakMuseum pemerintah merupakan museum yang didirikan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Saat ini, pengelolaan museum pemerintah dilaksanakan dengan pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja museum pemerintah, pemerintah memerlukan suatu terobosan yang dapat digunakan dalam pengelolaan museum pemerintah. Terobosan itu adalah dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) museum pemerintah. BLU memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan kas, pendapatan, dan belanja. BLU juga memiliki fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, BLU juga memberikan fleksibilitas dalam merekrut tenaga profesional di luar Pegawai Negeri Sipil (nonPNS), serta fleksibilitas dalam memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, BLU museum pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, produktif, dan akuntabel. Pada akhirnya, masyarakat akan merasa puas terhadap kinerja museum pemerintah. Selain itu, peningkatan kinerja tersebut dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan museum pemerintah.
DOES THE ROTATION OF HEAD OF AUDIT OFFICE ACROSS OFFICES IMPACT AUDIT QUALITY? STUDY CASE OF THE AUDIT BOARD OF REPUBLIC OF INDONESIA Komalasari, Nurul
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v2i2.61

Abstract

This study examines the effect of the head of audit office rotation on auditing quality. This study is motivated by two propositions in private sector auditing. First, that audit partners from larger audit offices are argued to be more experienced compared with audit partners from smaller offices. Second, the audit partners from larger audit offices also argued to be more capable of handling the rotation challenges. This study aimed to examine these propositions in a public sector setting by using the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) as a case study, where the head of the representative office is the audit partner equivalent. This study tested these propositions by examining audit quality across BPK's representative audit office sizes and the effect of rotation and types of rotation of the head of the representative audit office on audit quality. This study used the number of audit findings in the financial audit reports as the proxy of audit quality. This study found that audit quality varies across office sizes in the BPK, where the larger representative offices tend to have a better audit quality. This study also found that the rotation of the head of the audit office is negatively associated with audit quality. Lastly, this study found that the negative effect of rotation is caused by the negative effect of changes in office sizes, which outweighs the positive effect of rotation.AbstrakPenelitian ini menguji dua argumen dalam konteks audit sektor swasta. Pertama audit partner dari kantor audit yang lebih besar dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman audit yang lebih baik dari audit partner dari kantor audit yang lebih kecil. Kedua, audit partner dari kantor audit yang lebih besar juga dianggap lebih mampu menghadapi tantangan rotasi. Penelitian ini menguji kedua proposisi ini dalam konteks audit sektor publik menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai studi kasus. Penelitian ini untuk menguji kedua proposisi tersebut dengan meneliti kualitas audit antar kantor perwakilan BPK, efek dari rotasi dan tipe rotasi kepala perwakilan BPK terhadap kualitas audit, dengan menempatkan kepala kantor perwakilan BPK sebagai ekuivalensi dari audit partner pada sektor swasta. Penelitian ini menggunakan jumlah temuan audit dalam laporan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pendekatan  ukuran atas kualitas audit. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan kualitas audit antar kantor perwakilan dengan kecenderungan kantor perwakilan yang memiliki entitas audit yang lebih banyak akan memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor perwakilan dengan entitas audit yang lebih sedikit. Penelitian ini juga menemukan bahwa rotasi kepala kantor perwakilan berdampak negatif terhadap kualitas audit. Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif tersebut disebabkan oleh dampak negatif perubahan ukuran kantor perwakilan, yang lebih besar dari dampak positif rotasi itu sendiri. 
MENGUKUR KESUKSESAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BASIS AKRUAL (SAIBA) MENGGUNAKAN MODEL DeLONE & McLEAN Noviyanti, Noviyanti
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v2i2.62

Abstract

This study aims to determine the user's perception of the Accrual Basis Institution Accounting System (SAIBA) in the ministry/agency in the first year of implementation of the accrual-based government's financial statements. Updated D & M IS Success Model is used to assess the success of SAIBA as a mandatory system in Indonesian Government Accounting. Respondents are operators of Institution Accounting System (SAI) in the ministries/agencies, who are joining the Workshop on Preparation and Study of Financial Statements at Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Bogor in November 2015 and selected using a purposive sampling method. The Primary data were obtained through questionnaires that were collected from 204 respondents, which were then analyzed using structural equation modeling. This study found that SAIBA can be categorized as successful information for each dimension of success in the Updated D&M IS Success Model. Respondents assessed the system quality, the information quality and service quality of SAIBA tend to be good. However, respondents indicated the use of SAIBA has no significant effect on user satisfaction, in contrast to the other constructs relationships, the system quality, the information quality, and the service quality of SAIBA with net benefit and it's reciprocal proved to be a significant impact.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSFORMASI KAPABILITAS ORGANISASI DAN PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Pramono, Agus Joko
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v2i2.63

Abstract

This study is aimed to study the influencing factors of the Audit Board of Republic Indonesia's roles and capabilities transformation to meet the national development goals. This study uses a qualitative approach with the Analytic Network Process (ANP) method, to map out the interrelated factors of nodes within 3 clusters, which are the external, internal, and supporting factors. Focus Group Discussion (FGD) was conducted to design a Framework Analysis. The participants of the FGD were BPK RI officials and its stakeholders including relevant external experts. The FGD has made a quantification framework as an ideal approach to use for data processing on software super decisions. This process has brought about the priorities as follows: external stakeholder engagement, leadership and governance system, communication, and the management of information system. The research has found out that the most significant and urgent factor is the concern of, and support from, the external stakeholders for BPK RI. Therefore, BPK RI has to design a strategy and communication program that can effectively improve the external support and concern.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transformasi kapabilitas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analytic Network Process (ANP) untuk mendapatkan hubungan antar node dalam 3 cluster (faktor eksternal, internal dan penunjang) yang bersifat network. Framework analysis disusun melalui FGD para pakar dari eksternal dan internal BPK RI. Kuantifikasi framework dihasilkan dari FGD para pakar internal BPK RI. Olah data pada software superdecisions menghasilkan prioritas-prioritas sebagai berikut: faktor eksternal prioritasnya Stakeholders Engagement; faktor internal prioritasnya Kepemimpinan dan Sistem Tata Kelola; faktor penunjang prioritasnya Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen. Berdasarkan hasil kajian ini diketahui bahwa hal paling penting dan mendesak adalah adanya kepedulian dan dukungan dari stakeholders eksternal terhadap BPK RI sehingga perlu segera disusun strategi, perencanaan, dan program komunikasi yang mampu secara efektif meningkatkan kepedulian dan dukungan stakeholders eksternal terhadap BPK RI.
THE EFFECT OF AUDIT FOLLOW-UP AND SIZES ON THE AUDIT QUALITY Mahpiansyah, Mahpiansyah
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v2i2.64

Abstract

This study examines the effect of local audit size and the audit feedback implementation on audit quality in Indonesia. The Indonesian government has two audit institutions: external and internal audits. The audit feedback is a recommendation from the external audit to correct the audit subjects' financial reports. This study analyzes panel data of 33 provinces from 2009 to 2013 from Audit Report Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) and Badan Pusat Statistik (BPS), using OLS and TSLS. There are two data variables: the number of data and the amount of data. Both dependent and independent variables contain the number of data and the amount of data except the audit size variables. Audit feedback is divided into finished audit feedback and unfinished audit feedback while audit sizes are divided into three variables. The study finds that audit feedback and audit size are statistically significant to influence the audit findings and the internal audit sizes based on the auditor's number, the number of the subject unit and the number of provincial employees are statistically significant only to the number of audit findings. It implies that the number of audit feedback affects the audit findings as a whole without being disturbed by the nominal amount of audit feedback. There are no previous studies that measure the effect of audit feedback on audit quality. This paper added an important question on the relationship between audit sizes and the effectiveness of audit feedback on audit quality in government institutions, especially in local governments. AbstrakPenelitian ini mengukur pengaruh ukuran audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap kualitas audit di Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki dua institusi audit: eksternal dan internal audit. Tindak lanjut audit adalah perkembangan pelaksanaan rekomendasi audit dari audit eksternal untuk memperbaiki laporan keuangan auditee. Penelitian ini menganalisa data 33 provinsi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dari Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (ILHP BPK) dan Daerah Dalam Angka Badan Pusat Statistik (DDA BPS) menggunakan OLS dan TSLS. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan dan ukuran audit berpengaruh signifikan terhadap temuan audit walaupun ukuran audit yang didasarkan pada jumlah internal auditor, jumlah unit subyek audit dan jumlah pegawai provinsi hanya berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tindak lanjut audit secara keseluruhan mempengaruhi temuan audit tanpa terganggu dengan nominal tindak lanjut audit. Belum ada penelitian sebelumnya yang mengukur pengaruh dari tindak lanjut audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini menambahkan pertanyaan penting mengenai hubungan antara ukuran audit dan efektivitas tindak lanjut audit pada kualitas audit di institusi pemerintah khususnya pemerintah daerah.
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BASIS AKRUAL (SAIBA) PADA MITRA KERJA KPPN GORONTALO DAN MARISA Iskandar, Azwar; Amriani, Tenry Nur; Subekan, Achmat
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v2i2.65

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the success of accrual basic application system (SAIBA) implementation based on user perception with DeLone & McLean (DM) Information System (IS) Success Model Approach. The data used are primary and secondary data. Primary data gathered through questionnaires distributed to respondents while secondary data gathered from other institutions such as the Directorate General of Budget, Directorate General of Treasury, and Treasury Office of Gorontalo and Marisa. This model uses six variables which are system quality, information quality, user satisfaction, use, individual impact, and organizational impact. This research empirically showed that the accrual basic application system (SAIBA) currently implemented not successfully running yet based on all Delone and McLean's success measurement criteria.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi aplikasi SAIBA yang telah berjalan selama ini berdasarkan sudut pandang pengguna (user) dengan menggunakan pendekatan Delone & McLean Information System Success Model. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang dibagikan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan disajikan oleh pihak-pihak lainnya seperti Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharan Negara Kementerian Keuangan, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo dan Marisa. Model ini menggunakan enam variabel pengukuran yaitu kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kepuasan pengguna (user satisfaction), penggunaan sistem (use), dampak individu (individual impact) dan dampak organisasi (organizational impact). Penelitian membuktikan secara empiris bahwa implementasi aplikasi SAIBA belum berjalan sukses berdasarkan kriteria pengukuran sesuai model kesuksesan DeLone dan McLean (1992).
PENGARUH EARNING PERFORMANCE DAN PROPORSI PAD LKPD 2015 TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH DI JAWA TENGAH Hadi, Waskito
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v3i1.66

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 di Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh Earning Performance dan proporsi PAD terhadap kemandirian daerah baik secara parsial maupun simultan menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan metode sensus. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 36 LKPD TA 2015 di Jawa Tengah yang telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan ke lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD provinsi/kota/kabupaten di Jawa Tengah. Seluruh elemen populasi diteliti dan menjadi sasaran akhir populasi dalam penelitian ini. Hasil analisis data dengan SPSS versi 15.0 menunjukkan bahwa earning performance mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 3,1% dan besar pengaruh proporsi PAD terhadap kemandirian daerah adalah sebesar 82,4%. Earning performance dan proporsi PAD secara simultan mempengaruhi kemandirian daerah sebesar 89,7% yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,897 sedangkan variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini dapat mempengaruhi kemandirian daerah (e) sebesar 10,3%. Hasil analisis menyimpulkan bahwa earning performance dan proporsi PAD berpengaruh terhadap kemandirian daerah baik secara simultan maupun parsial.
PENGARUH KARATERISTIK TUJUAN ANGGARAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DENGAN TINGKAT DESENTRALISASI SEBAGAI PEMODERASI Panjaitan, Ingrid; Shopiana, Shopiana
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v3i1.69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah serta tingkat desentralisasi sebagai pemoderasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kradenan dan Gabus, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) sebagai alat uji. Responden penelitian adalah aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan, dengan sampel sebanyak 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik tujuan anggaran dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemda. Sedangkan variabel sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda, dan desentralisasi tidak dapat memoderasi pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Page 18 of 31 | Total Record : 310

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2025): JTAKEN Vol. 11 No. 1, June 2025 Vol. 11 No. 2 (2025): JTAKEN Issue in progress Vol. 10 No. 2 (2024): JTAKEN Vol. 10 No. 2 December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): JTAKEN Vol. 10 No. 1 June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 2 December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 1 June 2023 JTAKEN 2023: Article in Press Vol. 8 No. 2 (2022): JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): JTAKEN Vol. 7 No. 2 December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): JTAKEN Vol. 7 No. 1 June 2021 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 2 December 2021 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 1 June 2021 Vol. 6 No. 2 (2020): JTAKEN Vol. 6 No. 2 December 2020 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 2 December 2020 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 1 June 2020 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 2 December 2019 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 Desember 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015 More Issue