cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Islam Darul Ulum
ISSN : 25804561     EISSN : 2580457X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
MIMBAR YUSTITIA publishes research on various topics, national laws and international law, including analysis on policies, verdict, and human rights issues. The journal has published some of the most popular and popular articles in this field. This is an invaluable resource for academics and also interested in current analysis of current legal issues. The journal is published by Faculty of Law Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021" : 10 Documents clear
Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan Faishal Taufiqurrahman
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.2913

Abstract

Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu kebijakan berdasarkan wewenang jabatan yang melekat kepadanya. Padahal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya terdapat perbedaan, baik itu dari segi fungsi maupun peruntukannya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis akan mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur, misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, majalah, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain: 1) Apakah perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? 2) Asas dan norma hukum apa saja yang dapat digunakan dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, perbedaan antara peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah jika dilihat pada materi muatannya, maka pada peraturan perundang-undangan materi muatannya itu bersifat mendasar dimana ditujukan untuk warga masyarakat, pada peraturan kebijakan itu materi muatannya lebih ditujukan kepada suatu organ pemerintahan lain yang berada dibawahnya ataupun berada pada tingkatan yang sama, sedangkan materi muatan pada keputusan itu biasanya bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum). Kedua, asas dan norma hukum administrasi negara yang dapat digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah; 1) asas negara hukum dan demokrasi, 2) asas kedaulatan dan kekuasaan atau kewenangan publik, 3) asas opportunitas, 4) asas het vermoeden van rechtmatigheid atau asas pre sumtio justae causae, 5) asas perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan tata usaha negara, 6) asas jabatan, 7) asas netralitas dalam pembuatan keputusan, 8) asas larangan menyalahgunakan kewenangan.
AUTENTIKASI AKTA PPAT YANG PENGESAHAN AKTANYA TIDAK SESUAI PADA SAAT PENANDATANGANAN PARA PIHAK DIHADAPAN PPAT Yulia Syanu Citra Pertiwi
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PPAT ialah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dibidang pertanahan yaitu terkait dengan hak atas tanah dan bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dinormakan dalam PP No. 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Bentuk serta tata cara proses pembuatan Akta PPAT diatur dalam PERKABAN No. 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji mengenai autentikasi akta PPAT yang pengesahan aktanya tidak sesuai pada saat penandatanganan para pihak dihadapan PPAT. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu akta PPAT yang pengesahan aktanya tidak sesuai pada saat penandatanganan para pihak dihadapan PPAT, terdapat sebuah penyimpangan terhadap prosedur pembuatan akta. Adanya penyimpangan terhadap proses pembuatan akta, berpengaruh pada nilai otentisitas akta tersebut dan berakibat hukum pada sifat kekuatan pembuktian akta tersebut.
TANGGUNG GUGAT PT MAYBANK INDONESIA TERHADAP KERUGIAN NASABAH DALAM PENGGUNAAN JASA PENYIMPANAN DANA Amelia Niken Pratiwi
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.3067

Abstract

Winda Lunardi seorang atlet e-Sport dan ibunya yang bernama Floleta Lizzy memiliki masalah kehilangan saldo tabungan sebesar Rp 20.000.000.000 (20 Miliar) yang dimana sudah tercatatkan dalam dua rekening tabungan di PT Maybank Indonesia, rekening berisi Rp 15.000.000.000 (15 Miliar) milik Winda dan rekening berisi Rp 5.000.000.000 (5 Miliar) milik ibunya yang bernama Floleta Lizzy dan kedua rekeningnya habis dan tersisa tinggal Rp 600.000 di rekening Winda dan Rp 17.000.000 di rekening ibunya. Winda diduga mendapatkan rekening koran palsu dan kepala Maybank cabang Cipulir menawarkan iming-iming dengan sejumlah laba lewat skema tabungan berjangka 10 persen untuk membuka rekening berjangka serta Kepala Maybank telah memakai data-data Winda untuk menyalahgunakan uang dari rekening tersebut. Uang yang didapatkan oleh kepala cabang Maybank Cipulir dari Winda digunakan untuk diputar kembali guna menginvestasikan kegiatannya.Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengkaji bentuk tanggung gugat PT Maybank Indonesia terhadap kerugian nasabah dalam penggunaan jasa penyimpanan dana. Tipe peneletian yang digunakan Penulis adalah Yuridis Normative. Kemudian metode yang digunakan adalah metode pendekatan deduksi. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pihak Maybank wajib bertanggung gugat dengan memberikan ganti rugi kepada pihak Winda selaku nasabah yang dirugikan atas perbuatan salah satu pegawai bank Maybank.
Implementasi Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta bagus anwar hidayatulloh
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Specifically regulate the poor are expected to provide comprehensive arrangements in an effort to improve the welfare of the poor in a more planned, directed and sustainable manner. However, in the implementation of this law, to this day it has not been able to solve poverty cases completely and evenly. Previously, the legal basis for efforts to improve the welfare of the poor was still partial and spread across various provisions of laws and regulations. Then the government enacted Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. With the existence of a law that specifically regulates the poor, it is expected to provide comprehensive regulations in an effort to improve the welfare of the poor in a more planned, directed and sustainable manner, especially in the city of Yogyakarta in the form of a Regional Regulation. This research aims to determine the juridical implementation of Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Yogyakarta. The type of research used in this research is normative juridical research so that the approach is more towards the approach of regional regulations and other regulations made by the Yogyakarta City Government. The results of this study indicate that when viewed from the characteristics of the problem, the Yogyakarta City Government in implementing Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin materially has implemented the mandate of the Law. However, the researcher found that there were formal defects in the application of the laws and regulations, namely that the Yogyakarta City Government had not implemented Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin the Management of the Poor as a legal basis for implementation. However, materially, the Yogyakarta City Government has implemented related policies regarding the handling of the poor in Yogyakarta City. Keywords : The Poor, Regulation, Yogyakarta.
PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN Siti Afiyah; Rusydi Rusydi; Rizky Dwi Chorniawan
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is based on the government's steps in the midst of the current COVID-19 pandemic and with the simultaneous 2020 Regional Head Elections being held initially on 23 September 2020 and postponed to December 2020. The Simultaneous Regional Head Election is a Regional head elections are carried out directly by people who meet the requirements, which are carried out simultaneously in regions in Indonesia. The 2020 simultaneous elections is the fourth batch of simultaneous elections conducted for regional heads as a result of the December 2015 election. There are 270 regions that carry out Simultaneous Pilkada 2020, the details are 9 provinces, 224 regencies, and 37 cities.
PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN Siti Afiyah; Rusydi Rusydi; Rizky Dwi Chorniawan
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.2627

Abstract

This research is based on the government's steps in the midst of the current COVID-19 pandemic and with the simultaneous 2020 Regional Head Elections being held initially on 23 September 2020 and postponed to December 2020. The Simultaneous Regional Head Election is a Regional head elections are carried out directly by people who meet the requirements, which are carried out simultaneously in regions in Indonesia. The 2020 simultaneous elections is the fourth batch of simultaneous elections conducted for regional heads as a result of the December 2015 election. There are 270 regions that carry out Simultaneous Pilkada 2020, the details are 9 provinces, 224 regencies, and 37 cities.
AUTENTIKASI AKTA PPAT YANG PENGESAHAN AKTANYA TIDAK SESUAI PADA SAAT PENANDATANGANAN PARA PIHAK DIHADAPAN PPAT Yulia Syanu Citra Pertiwi
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.3066

Abstract

PPAT ialah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dibidang pertanahan yaitu terkait dengan hak atas tanah dan bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dinormakan dalam PP No. 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Bentuk serta tata cara proses pembuatan Akta PPAT diatur dalam PERKABAN No. 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji mengenai autentikasi akta PPAT yang pengesahan aktanya tidak sesuai pada saat penandatanganan para pihak dihadapan PPAT. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu akta PPAT yang pengesahan aktanya tidak sesuai pada saat penandatanganan para pihak dihadapan PPAT, terdapat sebuah penyimpangan terhadap prosedur pembuatan akta. Adanya penyimpangan terhadap proses pembuatan akta, berpengaruh pada nilai otentisitas akta tersebut dan berakibat hukum pada sifat kekuatan pembuktian akta tersebut.
Implementasi Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta bagus anwar hidayatulloh
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.3112

Abstract

Abstract Specifically regulate the poor are expected to provide comprehensive arrangements in an effort to improve the welfare of the poor in a more planned, directed and sustainable manner. However, in the implementation of this law, to this day it has not been able to solve poverty cases completely and evenly. Previously, the legal basis for efforts to improve the welfare of the poor was still partial and spread across various provisions of laws and regulations. Then the government enacted Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. With the existence of a law that specifically regulates the poor, it is expected to provide comprehensive regulations in an effort to improve the welfare of the poor in a more planned, directed and sustainable manner, especially in the city of Yogyakarta in the form of a Regional Regulation. This research aims to determine the juridical implementation of Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Yogyakarta. The type of research used in this research is normative juridical research so that the approach is more towards the approach of regional regulations and other regulations made by the Yogyakarta City Government. The results of this study indicate that when viewed from the characteristics of the problem, the Yogyakarta City Government in implementing Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin materially has implemented the mandate of the Law. However, the researcher found that there were formal defects in the application of the laws and regulations, namely that the Yogyakarta City Government had not implemented Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin the Management of the Poor as a legal basis for implementation. However, materially, the Yogyakarta City Government has implemented related policies regarding the handling of the poor in Yogyakarta City. Keywords : The Poor, Regulation, Yogyakarta.
Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan Faishal Taufiqurrahman
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.2913

Abstract

Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu kebijakan berdasarkan wewenang jabatan yang melekat kepadanya. Padahal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya terdapat perbedaan, baik itu dari segi fungsi maupun peruntukannya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis akan mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur, misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, majalah, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain: 1) Apakah perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? 2) Asas dan norma hukum apa saja yang dapat digunakan dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, perbedaan antara peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah jika dilihat pada materi muatannya, maka pada peraturan perundang-undangan materi muatannya itu bersifat mendasar dimana ditujukan untuk warga masyarakat, pada peraturan kebijakan itu materi muatannya lebih ditujukan kepada suatu organ pemerintahan lain yang berada dibawahnya ataupun berada pada tingkatan yang sama, sedangkan materi muatan pada keputusan itu biasanya bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum). Kedua, asas dan norma hukum administrasi negara yang dapat digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah; 1) asas negara hukum dan demokrasi, 2) asas kedaulatan dan kekuasaan atau kewenangan publik, 3) asas opportunitas, 4) asas het vermoeden van rechtmatigheid atau asas pre sumtio justae causae, 5) asas perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan tata usaha negara, 6) asas jabatan, 7) asas netralitas dalam pembuatan keputusan, 8) asas larangan menyalahgunakan kewenangan.
TANGGUNG GUGAT PT MAYBANK INDONESIA TERHADAP KERUGIAN NASABAH DALAM PENGGUNAAN JASA PENYIMPANAN DANA Amelia Niken Pratiwi
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.3067

Abstract

Winda Lunardi seorang atlet e-Sport dan ibunya yang bernama Floleta Lizzy memiliki masalah kehilangan saldo tabungan sebesar Rp 20.000.000.000 (20 Miliar) yang dimana sudah tercatatkan dalam dua rekening tabungan di PT Maybank Indonesia, rekening berisi Rp 15.000.000.000 (15 Miliar) milik Winda dan rekening berisi Rp 5.000.000.000 (5 Miliar) milik ibunya yang bernama Floleta Lizzy dan kedua rekeningnya habis dan tersisa tinggal Rp 600.000 di rekening Winda dan Rp 17.000.000 di rekening ibunya. Winda diduga mendapatkan rekening koran palsu dan kepala Maybank cabang Cipulir menawarkan iming-iming dengan sejumlah laba lewat skema tabungan berjangka 10 persen untuk membuka rekening berjangka serta Kepala Maybank telah memakai data-data Winda untuk menyalahgunakan uang dari rekening tersebut. Uang yang didapatkan oleh kepala cabang Maybank Cipulir dari Winda digunakan untuk diputar kembali guna menginvestasikan kegiatannya.Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengkaji bentuk tanggung gugat PT Maybank Indonesia terhadap kerugian nasabah dalam penggunaan jasa penyimpanan dana. Tipe peneletian yang digunakan Penulis adalah Yuridis Normative. Kemudian metode yang digunakan adalah metode pendekatan deduksi. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pihak Maybank wajib bertanggung gugat dengan memberikan ganti rugi kepada pihak Winda selaku nasabah yang dirugikan atas perbuatan salah satu pegawai bank Maybank.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): December 2025 Vol 9 No 1 (2025): June 2025 Vol 8 No 2 (2024): December 2024 Vol 8 No 1 (2024): June 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020 Vol 3 No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019 Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 More Issue