cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Islam Darul Ulum
ISSN : 25804561     EISSN : 2580457X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
MIMBAR YUSTITIA publishes research on various topics, national laws and international law, including analysis on policies, verdict, and human rights issues. The journal has published some of the most popular and popular articles in this field. This is an invaluable resource for academics and also interested in current analysis of current legal issues. The journal is published by Faculty of Law Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 154 Documents
 12   13   14   15   16 
PENYELESAIAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN MULTIGUNA AKIBAT NASABAH MENINGGAL DUNIA Prasetyo, Muhamad Zanuar
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i1.2841

Abstract

Financial institutions provide consumer financing facilities (multipurpose financing) in the form of funding for consumer needs (customers) to purchase consumptive needs. The agreement process for the consumer financing facility must be able to convince the financing company. However, if the consumer (debtor) dies, who is still bound by the obligation to pay the installments, it is necessary to settle the implementation of the credit agreement. This study uses a normative legal research method by discussing the problem of goods credit agreements with multipurpose financing facilities on the completion of the implementation of multipurpose financing credit agreements caused by the customer's death. In connection with the death of the debtor, if the circumstances of death are the same as default in the form of not fulfilling any achievements at all, then the obligations of the deceased debtor must be continued by the person who is the guarantor in the financing agreement (in this case it can be the wife/husband or other person who his name is called the guarantor in the financing agreement).
Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan Taufiqurrahman, Faishal
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.2913

Abstract

Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu kebijakan berdasarkan wewenang jabatan yang melekat kepadanya. Padahal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya terdapat perbedaan, baik itu dari segi fungsi maupun peruntukannya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis akan mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur, misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, majalah, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain: 1) Apakah perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? 2) Asas dan norma hukum apa saja yang dapat digunakan dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, perbedaan antara peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah jika dilihat pada materi muatannya, maka pada peraturan perundang-undangan materi muatannya itu bersifat mendasar dimana ditujukan untuk warga masyarakat, pada peraturan kebijakan itu materi muatannya lebih ditujukan kepada suatu organ pemerintahan lain yang berada dibawahnya ataupun berada pada tingkatan yang sama, sedangkan materi muatan pada keputusan itu biasanya bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum). Kedua, asas dan norma hukum administrasi negara yang dapat digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah; 1) asas negara hukum dan demokrasi, 2) asas kedaulatan dan kekuasaan atau kewenangan publik, 3) asas opportunitas, 4) asas het vermoeden van rechtmatigheid atau asas pre sumtio justae causae, 5) asas perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan tata usaha negara, 6) asas jabatan, 7) asas netralitas dalam pembuatan keputusan, 8) asas larangan menyalahgunakan kewenangan.
TANGGUNG GUGAT PT MAYBANK INDONESIA TERHADAP KERUGIAN NASABAH DALAM PENGGUNAAN JASA PENYIMPANAN DANA Pratiwi, Amelia Niken
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.3067

Abstract

Winda Lunardi seorang atlet e-Sport dan ibunya yang bernama Floleta Lizzy memiliki masalah kehilangan saldo tabungan sebesar Rp 20.000.000.000 (20 Miliar) yang dimana sudah tercatatkan dalam dua rekening tabungan di PT Maybank Indonesia, rekening berisi Rp 15.000.000.000 (15 Miliar) milik Winda dan rekening berisi Rp 5.000.000.000 (5 Miliar) milik ibunya yang bernama Floleta Lizzy dan kedua rekeningnya habis dan tersisa tinggal Rp 600.000 di rekening Winda dan Rp 17.000.000 di rekening ibunya. Winda diduga mendapatkan rekening koran palsu dan kepala Maybank cabang Cipulir menawarkan iming-iming dengan sejumlah laba lewat skema tabungan berjangka 10 persen untuk membuka rekening berjangka serta Kepala Maybank telah memakai data-data Winda untuk menyalahgunakan uang dari rekening tersebut. Uang yang didapatkan oleh kepala cabang Maybank Cipulir dari Winda digunakan untuk diputar kembali guna menginvestasikan kegiatannya.Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengkaji bentuk tanggung gugat PT Maybank Indonesia terhadap kerugian nasabah dalam penggunaan jasa penyimpanan dana. Tipe peneletian yang digunakan Penulis adalah Yuridis Normative. Kemudian metode yang digunakan adalah metode pendekatan deduksi. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pihak Maybank wajib bertanggung gugat dengan memberikan ganti rugi kepada pihak Winda selaku nasabah yang dirugikan atas perbuatan salah satu pegawai bank Maybank.
Inheritance Rights Of Children Who Have Changed Sex Reviewed From The Civil Code And Islamic Inheritance Law Ravi, M. Dimas; Ahmad, Muh. Jufri
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 8 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v8i2.8133

Abstract

This study discusses the problem of inheritance law for children (transvestites) from the perspective of the Civil Code (KUH Perdata) and Islamic law. The Civil Code (KUH Perdata) and Islamic law. The phenomenon of transsexuals is a complex problem, both socially, religiously, and legally, because it involves changes in gender identity that have implications for legal status and inheritance rights. This study aims to analyze how inheritance law in Indonesia, both in the Civil Code and Islamic law, accommodates the rights of transvestites as heirs. The method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. statutory approach and a conceptual approach. This study examines positive law in Indonesia, the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI), and the views of scholars on the phenomenon of transsexuals. transsexual phenomenon. In civil law, inheritance rights are regulated based on blood relations or marriage, without considering changes in gender. Meanwhile, in Islamic law, gender reassignment is seen as problematic because it contradicts the basic teachings of the provisions of Allah. because it contradicts the basic teachings of the provisions of Allah. The MUI fatwa states that deliberate sex change is haram, except for cases that require confirmation. This study reveals a legal vacuum related to specific regulations regarding the legal status of transsexuals in inheritance in Indonesia. In the Civil Code, transsexuals are recognized based on changes in population data that are validated by the court. However, in Islamic law, the inheritance rights of transsexuals are not recognized.

Page 16 of 16 | Total Record : 154

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): December 2024 Vol 8 No 1 (2024): June 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020 Vol 3 No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019 Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 More Issue