cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Social and Political Science
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 26150964     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
JSPS menerima artikel orisinil (hasil penelitian atau tinjauan hasil penelitian, dan gagasan konseptual atau studi literatur bidang ilmu sosial dan politik), yang belum pernah dipublikasikan dalam media lain. Dewan Redaksi berwenang untuk menerima atau menolak artikel yang masuk, dan seluruh artikel tidak akan dikembalikan kepada pengirim. Dewan Redaksi juga berwenang mengubah artikel, sebatas tidak akan mengubah isi artikel. Artikel berupa karya mahasiswa (karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dsb.) harus menampilkan mahasiswa sebagai peneliti utama.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 2" : 16 Documents clear
Peran Pendampingan dalam Pelaksanaan Bansos Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Dwi Roby Pramono
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). tujuan dari program ini guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan asumsi pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan keluarga miskin dapat ditempuh melalui intervensi pemberian bantuan. Sampai tahun 2018 target jumlah keluarga penerima manfaat (kpm) PKH hampir mencapai 10 juta kpm yang tersebar menyeluruh di semua provinsi. Keluarga penerima manfaat (kpm) PKH yang begitu majemuk dan unik di masing-masing wilayah sehingga diperlukan pendamping program yang berasal dari komunitas tersebut. Menurut Ife dalam Community Deveplopment, peran dan keterampilan yang harus dimiliki oleh community worker yaitu peran dan keterampilan fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis. Satu contoh, kpm PKH Kabupaten Jember dengan budaya lokal yaitu Jawa/ Madura, maka pendamping PKH Jember sebaiknya orang yang menguasai bahasa Jawa/ Madura sehingga komunikasi dan kedekatan emosional menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan program. Tidak hanya perubahan perilaku keluarga miskin tetapi peningkatan ekonomi juga mendapat perhatian pemerintah. Sehingga mulai tahun pertengahan 2016 pemerintah meluncurkan E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Kelompok Usaha Bersama (Kube) PKH sebagai persiapan peralihan mekanisme bantuan sosial dari tunai ke non tunai berbasis digital untuk meningkatkan cakupan kebijakan ekonomi inklusif. Pelaksana E-warong Kube PKH adalah peserta PKH sehingga peran pendamping sangat penting guna mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan guna efektif dan tepat sasaran. Untuk mencapai keberhasilan program E-warong Kube PKH perlu dipersiapkan secara matang dan massif di semua titik project. Dalam Kajian oleh Smeru Research Institute tentang “Pelaksanaan Awal E-Warong Kube PKH” pada Februari 2017 di titik awal project menyebutkan bahwa persiapan pelaksanaannya belum matang, antara lain, karena belum adanya kelengkapan regulasi program seperti pedoman umum, petunjuk teknis operasional maupun kejelasan kerja sama antarpihak.
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi Sebagai Daya Dukung Pengelolaan Pariwisata Tree Setiawan Pamungkas; Anwar Anwar; Galih Wicaksono
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis di tengah peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Kabupaten yang mencapai lebih dari Rp. 1 Milyar. Transparansi pengelolaan keuangan desa dibutuhkan dalam rangka menunjang Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pariwisata. Transparansi merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini membahas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara transparan. Temuan lain menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ditujukan untuk pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal mampu dilaksanakan secara transparan, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kata kunci : Pengelolaan keuangan Desa, transparansi,, pariwisata
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ASET KOMUNITAS Didiet Widiowati
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research entitled "Assets-based Community development in Gedepangrango Village Kadudampit sub-district Sukabumi District". The Poor Family in Gedepangrango Village is 68.53%. This problem of poverty causes other social problems such as baby neglected, children neglected, neglected elderly, Children With disabilities (ADK), Persons With disabilities (ODK), Women Prone Social Economics (PRSE), etc.. On the other side, Desa Gedepangrango is rich in community assets that can be optimized to empower communities in an effort to overcome poverty. The purpose of this research is to produce Assets-based Community development design in Gedepangrango Village, Kadudampit Sub-district, Sukabumi District. The research method used qualitative method, with action research type (Action Research). The data sources are Village Apparatus, Community Leaders and community of Gedepangrango Village, selected purposively. Data Collection Techniques use indepth Interviews, Participatory Observation, Documentation Studies and Focus Group Discussion (FGD). The results show that in Gedepangrango Village there are assets based namely physical assets, financial assets, human assets, environmental assets, social assets, technology assets, and spiritual assets. Through social intervention (physical development, economic development, and social development), social workers as facilitators optimize assets based in an effort to empower communities to address poverty and other social problems. This research also produces Assets-based Community development design. Keywords: Assets-based, Ecological Perspective, community development, Poverty, Strengths Perspective,
Institusionalisasi Internal Audit Capability Model (IACM) Pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Luar Negeri Tyarlin Maryani
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understanding of the institutionalization process of the Internal Audit Capabilty Model (IACM) conducted by the APIP Ministry of Foreign Affairs with emphasis on the implementation of institutionalization process and the implications of the organization. To achieve the research objectives, the approach used is descriptive qualitative by using case study strategy. The background of the institutionalization of IACM will be analyzed using New Institutionalism Theory (NIT), and the implications of the application are analyzed using Organizational Change based on the stages of movement The result of the research shows that the institutionalization of IACM in the APIP foreign ministry has the ability to perform its roles and functions optimally in order to add value to the organization. Strategy of level 3 APIP capability improvement consists of six elements. The first element is very important for APIP Ministry of Foreign Affairs to speed up the internal audit charter. The second element, the recruitment of competent human resources, the sustainability of human resource quality improvement. The third element needs to be implemented Quality assurance. The fourth element of APIP needs to have policies, systems and procedures for reporting the management of supervisory activities and supporting accountability, the fifth element of APIP needs to participate effectively by adding value to its organization. Element 6 APIP builds a transparent budgeting process to ensure the availability of resources in the performance of tasks responsibility. keywords: IACM, APIP, Institutionalisasi, Changing organization
PENERAPAN POLITIK HIJAU SEBAGAI GERAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN LOKAL DI KABUPATEN TUBAN Sri Musrifah; Miftachul Munir
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In addition to food security, the Government of Indonesia is a major program of economic development and political blue, which focuses on maritime as Indonesia's natural advantages. As an island nation with the longest coastline in the world and 17,508 islands that stretches from Sabang to Merauke, Indonesia holds the potential of marine and coastal outstanding. In the last two decades, erosion and coastal erosion has led to a reduction in the shores shoreline Indonesia and threaten the lives of coastal communities. One is on the north coast of Tuban, which has suffered erosion and sedimentation with an area of ​​approximately 4200 m2. Based on RTRW Tuban known that all along the coast Tuban there are a lot of infrastructure and activity canters, such as ports, warehousing, industrial, residential, tourism and primary arterial road that connects the northern coast of East Java, West Java. One effort to save damage to the north coast of Tuban is the participation of civil society. Mangrove Center Tuban is one form of active participation of civil society in supporting the rescue of the northern coast of Tuban. This study uses the approach of political ecology and qualitative methods with methods of in-depth interviews to collect data from Tuban informants such as local government, management of the foundation, and local residents. This study aimed to describe the political ecology as a social movement performed by Mangrove Center Tuban to save the northern coast Jenu from abrasion. This research is expected to be input for local government policy Tuban in balancing between development and ecosystem. Keywords: Political ecology, local policies, local development
Analisis Dampak Kebijakan Daerah Khusus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Thailand Selata Sareef Tehtae
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan daerah khusus di Thailand Selatan merupakan kebijakan pemerintah pusat (Bangkok) dalam hal memberikan wewenang penuh kepada militer, untuk mengatasi konflik yang berada di Thailand Selatan. Kebijakan tersebut meliputi tiga hal, yaitu: 1) กฎอัยการศึกปี 2547 (peraturan dalam keadaan darurat tahun 2004); 2) พ.ร.ก ฉุกเฉินปี 2548 Po-Ro-Ko (peraturan keamanan dalam keadaan darurat tahun 2005); dan 3) พ.ร.บ ปี 2551 Po-Ro-Bo (peraturan bertindak tentang keamanan dalam negara tahun 2008). Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Thailand selatan (studi kasus di desa Repel, Krongpinang, Thailand. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut, yaitu: 1) Hilangnya fungsi eksekutif setempat; 2) Lembaga pemerintahan daerah tertekan oleh sistem militer; 3) Keharmonisan masyarakat terhadap pemerintahan daerah (kepala desa) menurun. Kata kunci: Patani, Konflik, Kebijakan Daerah Khusus, penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2019) Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018 Vol 1 No 1 (2017): Juni - November 2017 Vol 3 No 1 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1