cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
sentot.sa@unika.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unika Soegijapranata Semarang Gedung Yustinus Lantai 2 Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)
ISSN : -     EISSN : 2622612X     DOI : 10.24167/jemap
Core Subject : Economy,
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan menyajikan tulisan publikasi dosen dan mahasiswa di bidang kajian ekonomi dan kajian bisnis meliputi manajemen, akuntansi dan perpajakan
Articles 156 Documents
The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance with Intention to Pay Taxes as An Intervening Variable Dewi Anjani; Edy Siswanto
JEMAP Vol 9, No 2: Oktober 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jemap.v9i2.16086

Abstract

This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance, with intention to pay taxes as an intervening variable in Kendal Regency. This quantitative study uses primary data collected through questionnaires distributed to 100 motor vehicle taxpayers selected through purposive sampling. Data were analyzed using path analysis and the Sobel test through SPSS 25. The results of the study indicate that taxpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant effect on intention to pay taxess. Taxpayer awareness and intention to pay taxess also have a positive and significant direct effect on taxpayer compliance. However, tax sanctions do not directly affect taxpayer compliance. Furthermore, the Sobel test proves that intention to pay taxess significantly mediate the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance. Therefore, tax authorities are advised to focus more on educational programs to increase taxpayer awareness and encourage their intention to pay taxes, rather than relying solely on strict sanction enforcement .Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan niat membayar pajak sebagai variabel intervening di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis jalur (path analysis) dan uji Sobel dengan bantuan perangkat lunak SPSS 25.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dan niat membayar pajak juga memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi pajak tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, hasil uji Sobel membuktikan bahwa niat membayar pajak secara signifikan memediasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, otoritas perpajakan disarankan untuk lebih memprioritaskan program edukasi guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong niat mereka untuk membayar pajak, daripada hanya mengandalkan penegakan sanksi yang ketat
Analysis of The Simplification of Income Tax Calculations Article 21 Through The Ter Scheme: A Quantitative and Qualitative Study Putu Dian Pusparini; Rd. Tatan Jaka Tresnajaya
JEMAP Vol 9, No 2: Oktober 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jemap.v9i2.15938

Abstract

This study examines the impact of simplifying Article 21 Income Tax calculation through the Average Effective Rate (TER) scheme on tax compliance, with compliance cost as a mediating variable, and assesses the role of Coretax in overcoming implementation challenges. Using a sequential explanatory mixed-methods approach, quantitative data from 48 Article 21 withholding agents in Denpasar were analyzed with Structural Equation Modeling (SEM), followed by qualitative interviews with tax officials and practitioners using thematic analysis. The results indicate that the TER scheme significantly improves tax compliance while reducing compliance costs. Nevertheless, compliance cost has no significant effect on tax compliance and does not mediate the relationship between simplification and compliance. Qualitative findings suggest that Coretax helps reduce time-related compliance costs but continues to face challenges in system integration, data validation, and technical reliability. The study recommends expanding TER categories, introducing automatic tax refunds, and enhancing Coretax integration to strengthen Article 21 Income Tax administration.Abstrak: Penelitian ini mengkaji dampak penyederhanaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) terhadap kepatuhan pajak, dengan biaya kepatuhan sebagai variabel mediasi, serta menilai peran Coretax dalam mengatasi berbagai tantangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan desain sequential explanatory. Data kuantitatif yang diperoleh dari 48 pemotong PPh Pasal 21 di Denpasar dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), kemudian dilanjutkan dengan wawancara kualitatif terhadap pejabat pajak dan praktisi yang dianalisis menggunakan analisis tematik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema TER secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mengurangi biaya kepatuhan. Meskipun demikian, biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan tidak memediasi hubungan antara penyederhanaan penghitungan pajak dan kepatuhan. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa Coretax membantu mengurangi biaya kepatuhan yang berkaitan dengan waktu, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam integrasi sistem, validasi data, dan keandalan teknis. Penelitian ini merekomendasikan perluasan kategori TER, penerapan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara otomatis, serta peningkatan integrasi Coretax untuk memperkuat administrasi PPh Pasal 21.
Internal Control System in Fraud Prevention Efforts on Inventory Management Using the Coso Framework Helia Khairani; Shalsabilla Puteri Kurniawan
JEMAP Vol 9, No 2: Oktober 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jemap.v9i2.14966

Abstract

Inventory is an important asset that supports the continuity of a company's operations, especially in the trade and distribution sector. Ineffective inventory management, especially if not supported by a strong internal control system, can increase the risk of fraud, including physical theft, data manipulation, and abuse of authority. Therefore, the implementation of an effective internal control system is very important to reduce these risks. One of the most widely used frameworks for evaluating and strengthening internal control systems is the COSO Framework, which consists of five integrated components: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. This study aims to examine the role and effectiveness of the COSO Framework in preventing fraud in inventory management through a literature review approach. This study analyzes previous studies that focus on internal control systems, fraud prevention, and inventory management. The results of the literature review show that consistent and integrated implementation of the five COSO components can significantly reduce the risk of inventory fraud and improve the reliability and accuracy of inventory information. However, several recurring weaknesses were identified, particularly related to inadequate segregation of duties, limited fraud-oriented risk assessment, and the absence of independent and ongoing monitoring mechanisms. This study concludes that the effectiveness of internal control systems depends not only on the formal adoption of the COSO Framework, but also on organizational commitment, procedural readiness, and the development of an integrity-based control culture to support transparent and accountable inventory management.Abstrak: Persediaan merupakan aset penting yang mendukung keberlangsungan operasional perusahaan, khususnya di sektor perdagangan dan distribusi. Pengelolaan persediaan yang tidak efektif, terutama apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat, dapat meningkatkan risiko kecurangan, termasuk pencurian fisik, manipulasi data, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk mengurangi risiko tersebut. Salah satu kerangka kerja yang banyak digunakan untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem pengendalian internal adalah COSO Framework, yang terdiri atas lima komponen terintegrasi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan efektivitas COSO Framework dalam mencegah kecurangan pada pengelolaan persediaan melalui pendekatan studi literatur. Penelitian ini menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang berfokus pada sistem pengendalian internal, pencegahan kecurangan, dan pengelolaan persediaan. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa penerapan kelima komponen COSO secara konsisten dan terintegrasi dapat secara signifikan mengurangi risiko kecurangan persediaan serta meningkatkan keandalan dan keakuratan informasi persediaan. Namun, ditemukan beberapa kelemahan yang berulang, khususnya terkait pemisahan tugas yang tidak memadai, penilaian risiko yang belum berorientasi pada kecurangan, serta tidak adanya mekanisme pemantauan yang independen dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal tidak hanya bergantung pada penerapan formal COSO Framework, tetapi juga pada komitmen organisasi, kesiapan prosedural, dan pengembangan budaya pengendalian yang berlandaskan integritas guna mendukung pengelolaan persediaan yang transparan dan akuntabel.
Analysis of Development Inequality and Economic Convergence in the Bodetabek Region 2018–2024 Loula Lourinsa; Nenik Woyanti
JEMAP Vol 9, No 2: Oktober 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jemap.v9i2.15760

Abstract

Economic development in the Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi) region plays a strategic role in supporting national economic growth. The concentration of economic activity, investment, labor absorption, and infrastructure development is uneven. This leads to development inequality between regions. This study aims to analyze the level of development inequality, test for the occurrence of ẞ-convergence and o-convergence, and identify the influence of investment, labor, and infrastructure on economic growth in the Bodetabek region. The study uses quantitative secondary data from eight regencies/cities in the Bodetabek region during the 2018-2024 period. Data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and various official government publications. The analytical methods used include the Williamson Index, ẞ-convergence analysis, o-convergence analysis, and panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results show that the level of development inequality in the Bodetabek region is still relatively high. The ẞ-convergence analysis shows that there is no economic convergence, as indicated by a positive and insignificant beta coefficient, thus indicating a tendency for economic divergence. The a-convergence analysis also shows that inter-regional income disparities persist, as indicated by a very small decrease in sigma values over the study period. Panel data regression results indicate that investment has a positive and significant effect on economic growth, while labor and infrastructure have no significant effect.Abstrak: Pembangunan ekonomi di kawasan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi aktivitas ekonomi, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur masih belum merata. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan, menguji terjadinya konvergensi beta (β-konvergensi) dan konvergensi sigma (σ-konvergensi), serta mengidentifikasi pengaruh investasi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Bodetabek.Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif dari delapan kabupaten/kota di kawasan Bodetabek selama periode 2018–2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai publikasi resmi pemerintah. Metode analisis yang digunakan meliputi Indeks Williamson, analisis β-konvergensi, analisis σ-konvergensi, serta regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Bodetabek masih tergolong tinggi. Analisis β-konvergensi menunjukkan bahwa tidak terjadi konvergensi ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien beta yang bernilai positif dan tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan divergensi ekonomi. Analisis σ-konvergensi juga menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antarwilayah masih berlangsung, yang ditandai oleh penurunan nilai sigma yang sangat kecil selama periode penelitian. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tenaga kerja dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia's Global Minimum Tax Reporting Framework After The OECD'S September 2026 GIR Update: A Normative Assessment of PER-6/PJ/2026 Muh Jadid Taqwa
JEMAP Vol 9, No 2: Oktober 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jemap.v9i2.16174

Abstract

Unlike prior Indonesian Global Minimum Tax (GMT) studies that examine substantive tax incentives or treaty interactions under PMK 136/2024 and earlier digital-reporting studies predating the September 2026 OECD release, this study provides the first normative legal crosswalk between Director General of Taxes Regulation PER-6/PJ/2026 and the OECD’s September 2026 GloBE Information Return (GIR). Employing normative legal research through a statutory approach and comparative documentary coding of primary legal and OECD instruments published through 13 October 2026, the study constructs an element-by-element GIR matrix assessing conformity and domestic legal implications. Results show broad architectural alignment across group filing responsibilities, core GIR categories, transitional simplified reporting through 2028/2030, and the separation between the GIR (due 15 or 18 months after the imposition year) and domestic GloBE returns (due four months after the subsequent GloBE tax year, extendable by two months in Year 1, with mandatory GIR or Notification receipt attachment). However, public texts do not establish field-level equivalence across Annex I, operationalisation of the January/September 2026 Side-by-Side and permanent safe harbour elections, or interoperability with the pending revised OECD XML schema. The study recommends version-controlled crosswalks, safe harbour election guidance, and synthetic XML validation.Abstrak: Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax atau GMT) di Indonesia yang mengkaji insentif pajak substantif atau interaksi perjanjian perpajakan berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2024, serta penelitian terdahulu mengenai pelaporan digital yang dilakukan sebelum publikasi OECD pada September 2026, penelitian ini menyajikan kajian silang normatif hukum pertama antara Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 dan GloBE Information Return (GIR) yang diterbitkan oleh OECD pada September 2026. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pengodean komparatif terhadap dokumen hukum primer serta instrumen OECD yang diterbitkan hingga 13 Oktober 2026, penelitian ini menyusun matriks GIR yang menguraikan setiap elemen untuk menilai kesesuaian dan implikasinya terhadap hukum nasional.Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan yang luas dalam struktur pengaturan, meliputi tanggung jawab pelaporan kelompok usaha, kategori utama GIR, pelaporan sederhana dalam masa transisi hingga tahun 2028/2030, serta pemisahan antara GIR, yang wajib disampaikan dalam jangka waktu 15 atau 18 bulan setelah tahun pengenaan pajak, dan Surat Pemberitahuan GloBE domestik, yang wajib disampaikan dalam jangka waktu empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak GloBE berikutnya, dengan kemungkinan perpanjangan selama dua bulan pada Tahun Pertama (Year 1), serta kewajiban melampirkan bukti penerimaan GIR atau notifikasi. Namun, dokumen yang tersedia untuk publik belum menunjukkan adanya kesetaraan pada tingkat masing-masing kolom antara Lampiran I, penerapan pilihan Side-by-Side dan permanent safe harbour yang diperkenalkan pada Januari/September 2026, maupun interoperabilitas dengan skema XML OECD yang telah direvisi dan masih menunggu penyelesaian. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan matriks kesesuaian yang dikendalikan berdasarkan versi dokumen, penerbitan pedoman mengenai pemilihan safe harbour, serta pelaksanaan validasi XML menggunakan data sintetis
Reorganization of the Supervision Division as a Strategy for Enhancing Tax Revenue: A Case Study of the Jakarta Kelapa Gading Primary Tax Office Assyifa Anassafitri; Primandita Fitriandi
JEMAP Vol 9, No 2: Oktober 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jemap.v9i2.15718

Abstract

This research analyzes the implementation of organizational reorganization within the supervision function of the Directorate General of Taxes (DJP) to strengthen taxpayer oversight and enhance tax revenue performance. As a large institution, DJP continuously strives to be adaptive and responsive in addressing changes while carrying out its duties and functions. The reorganization in this study focuses on The Third Reform, which reflects the five pillars of tax reform as outlined in PMK Number 184/PMK.01/2020 and further emphasized in SE-05/PJ/2022. This study draws on a sample of employees and analyzed data from the Jakarta Kelapa Gading Tax Office and the North Jakarta Regional Office of the DJP. Data were collected through interviews with an Account Representative, a Section Head, and personnel from the Data and Tax Potential Supervision Division. The data were analyzed using a qualitative evaluation approach. The findings indicate that the reorganization of the supervision function implemented by the DJP has resulted in substantial changes and has positively affected both the quality of tax supervision and tax revenue at the Jakarta Kelapa Gading Tax Office.Abstrak: Penelitian ini menganalisis pelaksanaan reorganisasi organisasi pada fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak dan meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Sebagai institusi besar, DJP terus berupaya untuk beradaptasi dan merespons perubahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Reorganisasi yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada Reformasi Ketiga, yang mencerminkan lima pilar reformasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 dan dipertegas lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022.Penelitian ini menggunakan sampel pegawai dan menganalisis data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan seorang Account Representative, seorang kepala seksi, serta pegawai pada bidang Pengawasan Data dan Potensi Perpajakan. Data dianalisis menggunakan pendekatan evaluasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorganisasi fungsi pengawasan yang diterapkan oleh DJP telah menghasilkan perubahan yang substansial dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pengawasan perpajakan maupun penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading