cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Dinamika Sosial Budaya
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14109859     EISSN : 25808524     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Dinamika Sosial Budaya (JDSB) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang (LPPM USM), jurnal ini melingkupi bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu manajemen, akuntansi, bidang ilmu hukung dan bidang ilmu psikologi.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 17, No 2 (2015): Desember" : 13 Documents clear
ANALISIS PENYELESAIAN KONTRAK ASURANSI MELALUI LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN B. Rini Heryanti; Dewi Tuti Muryati; Efi Yulistyowati
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.954 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v17i2.474

Abstract

Perkembangan penyelesaian sengketa asuransi melalui ADR, banyak diminati oleh para pihak yang bersengketa.karena dirasa lebih realistis, mudah, murah, dan cepat tanpa harus mengorbankan faktor kepastian. Penyelesaian sengketa kontrak asuransi melalui jalur non litigasi/ADR dapat diselesaikan melalui BMAI yang telah didirikan pada tahun 2006, di tahun 2011 pemerintah juga telah mendirikan OJK yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan disektor jasa keuangan bank dan non bank, yang didalamnya salah satu tugasnya adalah melakukan penyelesaian sengketa asuransi. Perumusan masalah yang diteliti adalah, bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelesaian sengketa hukum kontrak asuransi?, bagaimanakah kedudukan BMAI kedepanya, setelah didirikannya OJK ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pengaduan dan penyelesaian sengketa asuransi oleh OJK secara umum diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.21 tahun 2011.Memperhatikan Pasal 29 tersebut mengamanatkan OJK untuk menyiapkan perangkat, menyusun mekanisme, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK No.1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No.2/SEOJK. 07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sedangkan kedudukan BMAI setelah adanya OJK berada dibawah OJK.The development of the insurance dispute resolution through ADR, much in demand by the parties to bersengketa.felt to be more realistic, easier, cheaper, and faster without sacrificing the certainty factor. Dispute settlement insurance contract through the non litigation / ADR can be resolved through BMAI which had been established in 2006, in 2011 the government has also set up the FSA, which has the task to pass surveillance sector financial services of banks and non-banks, which includes one of his tasks is to insurance dispute resolution. The formulation of the problem under study is, how does the authority of the Financial Services Authority (FSA) in insurance contract law dispute resolution?, How BMAI position, after the establishment of the FSA ? The method used in this research, normative juridical approach, the analytical descriptive specification, while the data collection techniques using primary data and secondary. The research result of complaints and the settlement of disputes by the FSA insurance is generally provided for in article 29 of Law 21 years 2011. Article 29 mandates the FSA to set up the equipment, develop mechanisms and facilitate the resolution of consumer complaints were harmed by the offender in the financial services institution , the FSA issued a FSA Regulation 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection and Financial Services Sector FSA Circular No.2 / SEOJK.07 / 2014 on the Ministry and the Consumer Complaint Settlement In Financial Services business communities, while the position of BMAI, the FSA under the FSA.
GAYA KEPEMIMPINAN DAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EXCELLENT SERVICE DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Dinperindag Jawa Tengah) Kesi Widjajanti; Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.343 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v17i2.491

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap penerapan prinsip good governance dalam upaya peningkatan excellent service untuk membangun kepercayaan publik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah (Dinperindag Jateng). 100 responden digunakan untuk memberikan tanggapan tentang gaya kepemimpinan, penerapan prinsip good governance, kinerja pelayanan serta memberikan penilaian tingkat kepercayaannya terhadap Dinperindag Jateng. Selain itu informan kunci dalam penelitian ini digunakan untuk menjustifikasi tanggapan atau pendapat dari para responden tersebut. Alat analisis yang digunakan adalah mix methode dengan desain Sequential Explanatory. Model sequential explanatory dicirikan dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif. Hasil Analisis menunjukkan bahwa secara garis besar masyarakat menilai implementasi dari good governance dan gaya kepemimpinan di lingkungan Dinperindag telah dinilai baik. Dinperindag telah mampu menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap Dinperindag-pun dinilai cukup tinggi. Hasil lain yang diperoleh yaitu 1) kepemimpinan transformasional dapat mempengaruhi pelaksanaan dan implementasi good governance serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat, 2) masa kepemimpinan yang pendek belum dapat membuktikan dampak dari gaya kepemimpinan terhadap kinerja pelayanan, 3) kinerja pelayanan yang baik akan membawa kepercayaan masyarakat, 4) pelaksanaan prinsip good governance dapat menciptakan excellent service untuk selanjutnya membawa kepercayaan terhadap masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA Wawan S; Yudhitiya D D; Gaya Caecia
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.182 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v17i2.494

Abstract

Sistem pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Adapun system pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) yang pernah diterapkan di Indonesia meliputi pemilihan secara langsung dan tidak langsung. Mayoritas masyarakat Indonesia cenderung pro terhadap sistem pemilhan secara langsung dan kontra terhadap pemilihan secara tidak langsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama apakah sistem pilkada tidak langsung bertentangan atau tidak dengan sistem demokrasi pancasila, dan rumusan masalah yang kedua bagaimanakah perbandingan sistem pilakada langsung dan sistem pemilukada tidak langsung ditinjau berdasarkan demokrasi Pancasila. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menyimpulkan, pertama, pada dasarnya, pilkada dengan sistem pemilihan tidak langsung, tidak bertentangan dengan Dasar Negara dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia..Kesimpulan kedua, Mekanisme pemilukada dengan menggunakan sistem secara langsung dan secara tidak langsung, jika dibandingkan, cenderung lebih menguntungkan dengan menggunakan sistem pemilihan secara tidak langsung.

Page 2 of 2 | Total Record : 13