Articles
38 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2019)"
:
38 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR V-CLAIM SECARA ONLINE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL WAHAB SYAHRANIEKOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Decky Pebrian]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu upaya pemerintah dalam mengefektivitaskan pemenuhan kepuasan kepada masyarakat dalam penggunaan V-Claim secara online salah satunya adalah dengan menjalin kesepakatan kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Samarinda dan RSUD Abdul Wahab Syahranie Kota Samarinda berupa aplikasi yang bernama virtual claim secara online. Sebagai penyedia pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan, RSUD Abdul Wahab Syahranie Kota Samarinda memiliki hak untuk mendapat pembayaran klaim atas fasilitas yang telah diberikan kepada masyarakat pengguna V-Claim. Sedangkan BPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan klaim dari rumah sakit sesuai dengan persyaratan yang berlaku.Adapun yang menjadi unsur penerapan terhadap kepuasan masyarakat yang menggunakan aplikasi v-claim ini terdiri dari prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, percepatan pelayanan, keadilan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan, sedangkan yang menjadi alat ukur sejauhmana pelaksanaan prosedur v-claim secara online ini berjalan efektif maka penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yang terdiri pendekatan sasaran, pendekatan sumber daya dan pendekatan proses.Tinjauan Tentang Efektivitas Pelaksanaan Prosedur V-Claim Secara Online Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahranie Kota Samarinda hasilnya dinilai dengan Predikat “A” artinya unsur penerapan dari pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi v-claim secara online masuk kategori “Sangat Baik”. Hal ini dapat diindikasikan dari penelitian penulis terhadap kemudahan prosedur pelayanan jasa aplikasi v-claim, kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan sangat baik, proses pelayanan v-claim di BPJS sangat cepat, sistem mendaftar v-claim secara online sangat mudah dan bisa diakses siapa saja, tidak ada perlakukan khusus terhadap jenis pelayanan.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN KEUANGAN KANTOR PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Hamsiah Hamsiah]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hamisah . Hubungan antara Kepuasan Kerja Dengan Kinerja Pegawai Pada Bagian Keuangan Kantor Pemerintah Kota Samarinda Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kepuasan Kerja mempunyai hubungan yang positif dengan Kinerja Pegawai Pada Bagian Keuangan Kantor Pemerintah Kota Samarinda Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Kepuasan Kerja dengan variabel Kinerja Pegawai Pada Kantor Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji statistik dimana koefisien korelasi (r) adalah sebesar 0,725 yang berarti terdapat hubungan yang kuat dan positif diantara kedua variabel.Sementara itu hasil uji t (t-test) menunjukkan bahwa t empiris yang dihasilkan adalah sebesar 4,172. Hasil ini jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis t untuk n – 2 adalah 1,740. Ini berarti terdapat hubungan dan pengaruh yg signifikan antara variabel Kepuasan Kerja dengan Kinerja Pegawai pada Kantor Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian maka dapat dikatakan pula bahwa tujuan penelitian ini dapat tercapai, permasalahan dapat terpecahkan dan hipotesis dapat dibuktikan. ]]>
<![CDATA[PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PADA KANTOR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Yamani Yamani]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine and describe the effect of supervision on the effectiveness of budget use in the Kaliorang District Office in East Kutai Regency. Based on the results of the calculation of data analysis, the value of r count is 0.408 then compared with the price of criticism in table r Product Moment at N = 36 with a significance level of 95%, the price of criticism = 0.329. Thus it is proven: r count = 0.408> r table = 0.329 at σ = 95%, it can be concluded that there is a positive and significant influence between financial supervision on the effectiveness of financial use. So the hypothesis proposed in this study can be accepted, namely the existence of a positive and significant influence between financial supervision of the effectiveness of financial management in the Kaliorang District office in East Kutai Regency. Based on the calculation of the coefficient of determination obtained R Square or r2 value of 25%. So it can be seen that the magnitude of the effect of supervision on the effectiveness of financial use in the Kaliorang District Office in East Kutai Regency is 25%, and 75% is influenced by other factors not measured in this study. In general, the achievement of the OPD performance in the Kaliorang District Office of East Kutai District as of December 31, 2018 has been able to fulfill the main tasks and functions that have been charged. This can be reflected in the realization of the budget which reached 98.63%. Therefore, there are no significant obstacles in the implementation of the OPD program / activities in the Kaliorang District Office.]]>
<![CDATA[PERANAN KEPEMIMPINAN CAMAT DI KECAMATAN BATU AMPAR TERHADAP PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH ]]>
<![CDATA[Arsuni Arsuni]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to find out how the Role of Camat Leadership in Batu Ampar District Against the Maintenance of Regional Property.The timing of the research is carried out in December 2018 until May 2019 for 5 (five) months. The research method in this study is descriptive with a descriptive analysis of the percentage, the data obtained through direct observation to the field and distributing questionnaires to the speakers with a sample size of 31 (thirty one) respondents.Based on the analysis of the data obtained using questionnaires obtained a percentage value of 70% with very good value, the average score is 4.29. According to Umar (2002), the value of 4.29 falls into the very good category.]]>
<![CDATA[PERANAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Joko Setia Budi]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peranan DPRD diwujudkan ke dalam tiga fungsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsi tersebut, maka pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama DPRD. Dalam menjalankan fungsi ini, khususnya dalam hal mengenai prakarsa atau inisiatif pembuatan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan sudah terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari prakarsa pembuatan peraturan daerah bukan hanya berasal dari pemerintah provinsi tetapi juga berasal dari inisiatif DPRD dan ini tentu telah sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56 yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur” dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah”. Hanya saja memang didalam prakarsa tersebut lebih banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga DPRD perlu mendorong produktifitasnya dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan rancangan peraturan daerah khususnya pada peraturan daerah yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga kedepan usulan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disampaikan mampu meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUTAI TIMUR ]]>
<![CDATA[Ahmad Dani]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tax is a mandatory contribution collected by the government from the community (taxpayer) to cover the state's routine expenses and development costs without remuneration that can be directly appointed. Motorized vehicle tax is a tax on the ownership and / or control of motorized vehicles, all wheeled vehicles and their vehicles used on all types of road and movement by technical equipment. The formulation of the problem is 1). How big is the contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) to Regional Original Income (PAD) in East Kutai District ... 2). What are the obstacles and difficulties in the field in the process of citing Motor Vehicle Taxes (PKB) in East Kutai Regency. The type of data used in this study is secondary data types. Secondary data is data obtained both unprocessed and processed, either in the form of numbers or in the form of description. In this study secondary data taken from the literature relevant to research titles such as books, magazines, articles, time / period of technical instructions and others that have relevance to the problem under study.The results of the study show the contribution of motor vehicle tax (PKB) to original income. The lowest area in 2013 of 12.90% was included in the low or low category. Thus the contribution or benefits provided by the acceptance of Motor Vehicle Tax (PKB) on Regional Original Income in 2013-2017 is still low. However, Regional Original Income is not only influenced by the acceptance of Motor Vehicle Tax (PKB), because there are still other income receipts that can affect Regional Original Income (PAD]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT ]]>
<![CDATA[Albina albina]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Albina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak daerah dan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang berlokasi di kota Barong Tongkok. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Barat belum dapat menjalankan otonomi daerah secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dari Sistem Penerimaan Pajak dan retribusi daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat menggunakan with holding system untuk setiap jenis-jenis pajak daerah dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini penulis juga menyarankan beberapa hal yang mungkin menjadi bahan masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dalam meninngkatkan penerimaan PAD khususnya pada pos pajak dan retribusi daerah.]]>
<![CDATA[ANALISIS DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Nita Rahma Wati]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Discipline is the training of one's awareness to comply with regulations in the absence of forced elements so as to produce attitudes and control of habits for the organization in achieving a goal. This research was conducted at the BPKAD office in the city of Samarinda. Especially for BPKAD office employees in the city of samarinda. The purpose of this study was to determine the analysis of the factors that influence the work discipline of employees at the BPKAD office in the city of Samarinda.The use of samples in this study, the authors apply the sample is the whole of the population. As for the method of data collection is the census technique that is the population that can be considered as representing all employees. The sample in this study were 87 people.Data collection techniques used are primary and secondary. The analysis used is descriptive qualitative, namely analyzing the data obtained based on reality and then connected with the theories that support the discussion, then the authors draw some conclusions from these explanations.From the results of the study it can be concluded that leadership, penalties and motivational sanctions can affect discipline. In this case the author suggests that in improving the discipline of work pegawaai, leaders must be more assertive in giving sanctions to employees who violate the rules do not be at the office at the time of official work hours are still ongoing and always pay attention to the attendance of employees at the BPKAD office in Samarinda city and management can be created and done.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN IMB ]]>
<![CDATA[Maisarah Ayu Wandira]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seiring dengan otonomi daerah yang telah berlangsung, pemerintah daerah kian giat untuk meningkatkan pelayanan publik, tidak terkecuali dengan pelayanan di bidang perizinan yang berguna untuk meningkatkan iklim investasi di daerah Kota Samarinda. Kota Samarinda sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 mengenai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).Berkaitan dengan hal itu peneliti ingin mendeskripsikan mengenai efektivitas penyelenggraan pelayanan perizinan IMB yang memfokuskan pada tercapainya tujuanpelayanan yang sederhana, cepat, tepat dan nyaman bagi masyarakat. Dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kota Samarinda.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi serta penelitian kepustakaan.Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian mendeskripsikan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dilihat dari tercapainya tujuan pelayanan yang sederhana, mudah dan nyaman yang dilihat dari indikator prosedur pelayanan dan kenyamanan lingkungan pelayanan telah tercapai sedangkan untuk tujuan pelayanan yang cepat dan tepat belum tercapai secara optimal. Berdasarkan tercapainya tujuan pelayanan yang berhasil tercapai maka pelayanan perizinan IMB telah terselenggara dengan efektif karena indicator tujuan yang tercapai lebih banyak dibandingkan yang belum tercapai. Sedangkan untuk faktor-faktor penghambat terdapat : kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pegawai yang professional.]]>
<![CDATA[ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MELALUI MUSREMBANG KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR ]]>
<![CDATA[Ali Sadikin]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui Isu-Isu Strategis Pembangunan Partisipatif Melalui Musrembang Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi dengan melakukan pengumpulan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara actual kondisi masyarakat yang memerlukan pembangunan fisik untuk diproritaskan dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Bengkal. Dari sisi urgensi, terdapat prioritas dalam pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal yang dinilai memiliki urgensi terutama yang terkait dengan sarana umum seperti sarana kesehatan, jaringan air, listrik, jalan, jembatan, dan balai pertemuan memilik iurgensi dalam pembangunan desa. Selanjutnyadariindikatorrelevansimenunjukkanisupembangunan yang diaspirasikanmemilikikesesuaiandenganprioritaspembangunandesa di KecamatanMuaraBengkal. Kemudiandampakpositif yang dapatdicermatiyaitumasyarakatdapatdilibatkandalam proses perencanaanpembangunan di Desasehinggaterbangunkepercayaanantarapemerintah dan masyarakatnamuntidakdapatdipungkiribahwaadaketidakpuasansejumlahpihak. Pada indikatorkesesuaianvisimisimenunjukkanketerlibatansejumlah OPD atau SKPD merupakanupayapemerintahdaerahdalammenyelaraskanvisimisikabupatendalampenyelenggaraanMusrembang di KecamatanMuaraBengkal SKPD yang terlibatmengontrolrealisasidariperencanaanpembangunan di KecamatanMuaraBengkal. Padaindikatorinklusimenunjukkanisustrategis yang dibahasbelummamputerserapsecara optimal kendalanyaadalahpembahasantidakfokus dan selaludibatasiwaktukecenderungan yang munculadalahlebihkepadakuantitasdaripadakualitashasilpembahasanmasihdibutuhkanwaktuuntukmemperdalamisustrategis yang dipalingdibutuhkanmasyarakat. Selanjutnyahasilpenelitian pada indikatorsensitivitasmenunjukkanisusensitivitas yang munculadalah pada saatmusyawarahadadugaanaspirasihanyamewadahikepentingankelompok dan juga terkaittanah yang dijadikantempatpembangunansaranaumum.]]>
