Garuda - Garba Rujukan Digital

Mengelola Konflik Sumberdaya Alam Dengan Hukum Adat Albertus, Frendly
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Resolusi konflik pada pengelolaan sumber daya alam dianggap berdasar kepadapranata adat ketika suatu konflik diselesaikan melalui sistem peradilan adat didalamsebuah forum dengan menerapkan norma-norma adat. Pemerintah, masyarakat hukumadat, dan pihak swasta harus serius dalam memberdayakan lembaga-lembaga adat.Keseriusan pemerintah terhadap pengakuan institusi adat diuraikan dalam undangundang.Keseriusan masyarakat hukum adat ditunjukkan dengan menerima secara kritisdan hati-hati dalam berbagai nilai baru yang baik untuk memperkuat kehidupan sosialmasyarakat selanjutnya. Posisi dan status anggota masyarakat adat tidak hanya sebagaipenerima pasif budaya lokal, tetapi juga sebagai aktor, pencipta, dan agen inovator darilembaga adat. Anggota masyarakat hukum adat sebagai subjek aktif melakukan inovasidan revitalisasi dari lembaga adat agar dapat menyesuaikan dengan perkembanganzaman. Keseriusan pihak swasta diwujudkan dalam bentuk kesediaan untukberkonsultasi dengan masyarakat hukum adat untuk memahami perasaan hati dankesediaan anggota masyarakat hukum adat.

Aspek Yuridis Terhadap Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Farahwati, Farahwati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu organisasikhusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persainganusaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yangkondusif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPPU dalammenjatuhkan sanksi serta mengetahui tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metodologi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Research).Berdasarkan penelitan diperoleh dua kesimpulan yaitu: 1). Bahwa KPPUmerupakan lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihaklain, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha agarmenumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yangsehat, dan mencegah praktek-praktek monopoli; 2). Hukum persaingan usahamerupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatanekonomi dan bisnis dalam berinvestasi yang bertujuan untuk menjamin terlaksananyapasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntunganyang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk dan menjadi payunghukum yang sama bagi setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalammenjalankan usahanya.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Di Lingkungan BKD Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2013 Hutasoit, Wesley Liano
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Pelaksanaan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ditujukanuntuk meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda.Dalam penilaian pemberian TTP berdasarkan penilaian atas beban kerja, prestasi kerja,dan sasaran kerja. Analisis beban, prestasi, dan sasaran kerja ada pada 56kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Sedangkan PNS didaerah berlaku ketentuan Tunjangan Tambahan Penghasilan yang tertuang dalam Suratkeputusan dan peraturan kepala daerah. Pemberian tambahan penghasilan atas bebankerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untukmenyelesaian tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Sedangkan untukpendekatan berdasarkan prestasi kerja, tambahan penghasilan dimaksud diberikankepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Melalui Pembentukan Karakter Laili, Umi
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masaÂ depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.Generasi yang berkarakter adalah generasi yang berkualitas serta memiliki peran yang baik di setiap lapisan masyarakat, dapat memberi pengaruh baik dan dapat menjadi suri tauladan bagi generasi lainnya. Karakter diartikan sebagai nilai-nilai yang baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Membentuk anak yang berkarakter dilakukan sebagai salah satu alternatif perlindungan anak.Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sosio-legal. Metode sosio-legal digunakan dengan mengacu pada ilmu-ilmu sosial dan berbagai disiplin yang memberikan perhatian pada hukum. Metode sosio-legal digunakan dengan membandingkan prilaku yang terjadi pada masyarakat dengan data literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sukunder.Pembentukan karakter harus dilakukan sejak dini. Dalam membentuk karakter anak diperlukan peran serta dari seluruh komponen bangsa, secara bersama-sama, terus- menerus sehingga mewujudkan generasi Indonesia yang berkompeten, berdaya saing, dan berakhlak mulia.Lingkungan sebagai pendidik terdepan bagi anak, interaksi dengan lingkungan selayaknya orang tua, guru maupun masyarakat memberikan tauladan yang baik dengan terus menerus membina dan mengawasi pergaulan anak, jangan sampai terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, sehingga anak pun menteladani hal-hal positif yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh lingkungan.Â

Studi Beberapa Kasus Korupsi Di Indonesia (Some Cases Of Corruption In Indonesia) Ekawati, Ekawati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Penelitian ini dilakukan di Samarinda, Kalimantan Timur dengan metodeperpustakaan. Tujuan dari itu bersedia untuk mengetahui donor korupsi oleh AnasUrbaningrum, mantan ketua partai Demokrat. Hal ini diambil pada tahun 2014 dariKaltimpost. Hasilnya bahwa ada beberapa proyek di Indonesia rusak oleh Anas danteman-temannya di antara adalah: proyek Hamblang Youth Centre, e-KTP, pesawatMerpati, bangunan pajak, East Kaltim listrik, pendidikan dan pelatihan dengan anggarantryliun. Proyek-proyek melibatkan beberapa petugas. (1). Beberapa suara dari korupsipenerimaan ilegal uang dan materi, (2). Untuk memenangkan pengadilan adalahkesempatan kecil (3). suatu akuntabilitas dedikasi untuk negara, kelompok atau individuluar biasa (4). bersalah akan terbukti di pengadilan. (5). Jika terbukti benar itu adalahtindakan yang buruk dari Anas. Saran-saran (1). The komisi korupsi harus memecahkanbenar-benar dengan mengambil bersalah dengan aktor, (2). Uang rusak harus diberikankembali ke negara tersebut, (3). Lembaga kontrol harus bekerja keras, (4). Para aktorharus dikirim ke penjara dan dihukum sekeras mungkin. (5). Jika ada bukti ia harusdirehabilitasi.

Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda Ludya Sirait, Abdul Rokhim dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik inisudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota besar tetapi dipedalaman juga banyak terjadi. Penyebabnya bervariasi karena masalah ekonomi,rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan masalahyang paling sering terjadi adalah kehamilan di luar nikah (kecelakaan atau populerdengan istilah married by accident) dan alasan lainnya.Biasanya perkawinan yang dilakukan di bawah umur bukan melahirkankebahagiaan keluarga dan rumah tangga, justru banyak berujung pada perceraian dandampak lainnya.Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan data langsung diperoleh darimasyarakat maupun keterangan dari instansi terkait. Teknik penelitian yang dipakaiadalah teknik wawancara pada narasumber dari Pengadilan Agama Kelas IASamarinda. Metode analisis data dari penulisan ini menggunakan analisis secarakualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain : (1) Untuk memperolehpemahaman bahwa perkawinan di bawah umur tidak boleh terjadi; (2) Untukmengetahui dan menganalisis sanksi terhadap pelanggaran atas perkawinan anak dibawah umur; (3) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari perkawinan dibawah umur, khususnya perceraian.Kesimpulan penelitian bahwa: (1) Dampak yang buruk dari perkawinan dibawah umur adalah meningkatnya angka kematian ibu melahirkan dan terutamadampak perceraian yang semakin meningkat di Indonesia dan di Samarinda padakhususnya. (2) Sanki-sanksi hukum dikenakan kepada siapapun yang melanggarketentuan-ketentuan di dalam undang-undang perkawinan dan undang-undangperlindungan anak. Dilihat dari hukum agama bahwa perkawinan yang disahkan dengantatacara dan persyaratan agama yang diyakini sifat dari perkawinan tersebut adalah sah.

Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Studi Penelitian Pada Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala) Jumarianto, Jumarianto
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Pelayanan Publik dianggap efektif jika masyarakat memperoleh pelayan mudahdengan prosedur yang tidak berbeli-belit, cepat, tepat dan memuaskan. Kemampuanuntuk meningkatkan efektivitas dari pelayanan publik ditentukan oleh kemampuanpemerintah dalam meningkatkan disiplin pegawainya. Penelitian ini dilatarbelakangioleh masyarakat yang mengurus dan membuat kartu keluarga (KK) yang masih merasakesusahan dan tidak efektif, ketidakprofesionalan pegawai dalam tugasnya, sepertidatang terlambat dan pulang lebih cepat menyebabkan pelayanan menjadi buruk.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pelayanan pembuatan kartukeluarga (KK) pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala.Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif,dengan jenis penelitian deskripsi, data yang terkumpul melalui kuesioner akan diolahmenjadi data frekuensi. Dalam menganalisa data digunakan analisis deskripsi kualitatifdari Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan pelayananpublik.Hasil Penelitian menunjukkan kesederhanaan pelayanan pengurusan kartukeluarga (KK) pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dapatdiklasifikasikan pada kategori good (Baik) dengan nilai 74%. Kejelasan dan kepastianpelayanan juga termasuk dalam kategori tersebut dengan nilai 76%. Sedangkan untukaspek keamanan, aspek keterbukaan, aspek ekonomis dan aspek keadilan yang meratadalam pelayanan publik termasuk kategori excellent (Sangat baik) dengan nilai berturutturut82,33%, 86,66%, 85,33% dan 84%. Pada aspek ketepatan waktu diklasifikasikanpada kategori good (Baik) dengan nilai 64%.Kesimpulan penelitian berdasarkan 7 indikator yang diamati, efektifitaspelayanan publik pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala memiliki nilairata-rata 78,95%. Jika berdasarakan kriteria interpretasi pada 61% - 80% termasukdalam kategori good (Baik).

Implementasi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1253/Pdt.G/2015/Pa.Smd) Royani, Esti
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menganalisa implementasiUndang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap HartaBersama sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama SamarindaNomor: 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd) serta untuk mengetahui dan menganalisa hambatanhambatanatau kendala apa saja yang terjadi pada penerapan pembagian hak hartabersama jika ditinjau dari Implementasi Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Samarinda.Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris danspesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersamadilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan danKompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suamiatau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan dan jika perkawinan putus, masing- masing berhak Â½ (seperdua) dari hartatersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala-kendalayang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekalipara pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul ataubukan. Bukti tulis (Sertifikat SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh :ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudahmeninggal.

Perspektif Hukum Tentang Pasar Malam Di Kota Samarinda Asyari, Fatimah
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.Â Â Â Â Â Â Â Â Â PenelitianÂ Â Â Â Â Â Â iniÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â bertujuanÂ Â Â Â untukÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â mengetahuiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â caraÂ Â Â mengatasiÂ Â Â bebagai permasalahan yang disebabkan berkembang pesatnya pasar malam yang berada di Kota Samarinda. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sosio-legal. Metode sosio-legal digunakan dengan membandingkan prilaku yang terjadi pada masyarakat dengan data literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sukunder.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penataan Pasar Malam adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang diperjualbelikan dengan kesepakatan harga berdasarkan tawar menawar, di suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan pasar malam di Kota Â Samarinda, Â maka Â harus Â dibentukÂ peraturan Â daerah Â kota Â SamarindaÂ tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, yang diharapakan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, dan akan menciptakan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Dengan dasar pertimbangan utama bahwa Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum daerah yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa dengan ancaman sanksi dan atau ancaman pidana, sehingga lebih mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, serta power yang cukup untuk menata Pasar Malam di Kota Samarinda.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA