cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25274716     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013" : 18 Documents clear
PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM KAITANNYA DENGAN DIVESTASI SAHAM PT.NNT di NUSA TENGGARA BARAT Zainal Asikin
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3553.152 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.438-446

Abstract

Abstract The research analyzes about how the Indonesian Law regulates on shares divestment and how the divestment practice conducted by Local government of West Nusa Tenggara.Through the normative approach (normative study) and case approach. It was concluded that the law in Indonesian has not regulated, the process of shares divestment by the Government (Local Company). However Trough the Legal analogy method so the Acts Number 1 Year 2004 on State treasury and some of its implementation regulations applicable to the investments and divestments process. Likewise, as long as the divestment cooperation aims to build the public infrastructure so that the President Regulation Number 65 Year 2005 refers to President Number 13 Year 2010 could be umbrella of law.In the process of shares divestment of PT. NNT, it is found that there were procedural mistakes by the Government of West Nusa Tenggara, as well as there was collaboration agreement contain a conflict of norm, so that it has potential of loss to the state. Keywords:  the Cooperation Agreement, Divestiture Shares Abstrak Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang divestasi saham dan bagaimana praktek divestasi saham itu dilakukan oleh pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Dengan melalui pendekatan normatif (studi normative)  dan pendekatan kasus, maka disimpulkan bahwa hukum di Indonesia belum mengatur tentang proses divestasi saham oleh pemerintah ( Perusahaan Daerah). Akan tetapi melalui metode analogi hukum maka UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan beberapa peraturan pelaksanannya dapat diterapkan terhadap proses investasi dan divestasi. Begitupula sepanjang yang menyangkut kerjasama divestasi itu bertujuan untuk membangun infrastruktur publik maka Perpres No.67 tahun 2005 jo Perpres No.13 Tahun 2010 dapat dijadikan payung hukum. Ditemukan kesalahan prosedur dalam proses divestasi saham PT.NNT oleh Pemerintah NTB dan adanya perjanjian Kerjasama yang mengandung konflik norma sehingga berpotensi merugikan Negara (daerah) Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Divestasi Saham
CLASS ACTION TERHADAP UTANG SWASTA BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA MENJADI UTANG NEGARA Ikomatussuniah Ikomatussuniah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2622.956 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.362-368

Abstract

Abstract Liquidation of Bank Indonesia Case Assistance in 1998, is still a mess. Ambiguity completion BLBI indicated since been spreading the cronies culture and corruption in Indonesia as well as the less of a forceful and law enforcement. The researcher examines that the transfer of BLBI debt private bankers turning to the country's debt. It is caused BLBI debt charged to the state. The debt principal and interest of the  debt rogue bankers, is paid from the state budget that comes from the tax. This is detrimental to people and the state, people can do a class action.   Keywords: bank, corruption, class action.   Abstrak Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia tahun 1998, sampai sekarang masih menjadi kemelut. Ketidakjelasan penuntasan kasus BLBI diindikasikan karena sudah menjalarnya budaya kroni dan korupsi di negara Indonesia serta ketidaktegasan aparat hukum dalam penegakan hukum. Dengan penelitian literatur, penulis menelaah tentang kasus BLBI yang mengalihkan utang para bankir swasta beralih menjadi utang negara. Hal ini menyebakan pembayaran utang BLBI dibebankan kepada negara, yaitu pada APBN. Utang para bankir berupa pokok dan bunganya, dibayarkan dari APBN yang berasal dari uang pajak. Ini merugikan rakyat dan negara, rakyat dapat melakukan class action. Kata kunci: bank, korupsi, class action.
PENDEKATAN KEADILAN MELALUI SILAISME DAN STANDARISASI PIDANA (PENYUSUNAN POLA PIDANA) So Woong Kim
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2954.231 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.397-404

Abstract

Abstract “Sila” itself in Pancasila is misinterpreted, making it difficult to be actualized. Sila, properly interpreted as a doctrine/precept supported by freedom is referred as “Silaism”. Silaism needs to be supported by the standardization of sanction, considering within the practice of the criminal law system, sanction occupies a central position. Both the KUHP (Criminal Code) and the laws outside of KUHP regulates delict and sanction as one and both act more individually, where each delict has its own sanction. Sanctions may differ between the KUHP and laws outside of KUHP, thus bringing conflict between norms and disparities. Therefore, a new sanction standardization is needed. To achieve “Justice”, both Silaism and sanction standardization are vital. Keywords: Justice, Silaisme, Criminal Standards (Compilation Criminal Pattern) Abstrak Kesalahan pemaknaan sila pada Pancasila membuat Pancasila sulit diaktualisasikan. Pandangan mengenai pemaknaan yang tepat yaitu Sila sebagai ajaran / precept dan didukung adanya kebebasan disebut sebagai “Silaisme”. Silaisme perlu didukung dengan adanya standarisasi pidana. Mengingat pentingnya pidana dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Baik KUHP maupun UU di luar KUHP pengaturan delik dan pidana menjadi satu, dan lebih bersifat individual, dimana masing-masing delik terdapat pidananya. Antara KUHP dan UU di luar KUHP bisa berbeda mengenai pidananya. Hal tersebut akan membawa dampak adanya konflik norma dan disparitas. Untuk itu perlu adanya standar pidana yaitu dengan penyusunan pola pidana baru. Silaisme dan standarisasi pidana merupakan upaya pendekatan terhadap keadilan. Kata Kunci : Keadilan, Silaisme, Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana)
MEMBANGUN SISTEM HUKUM KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERPERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Amalia Diamantina
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2548.899 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.329-335

Abstract

Abstract The protection of children’s citizenship rights are arranged so that children may not be a stateless person. However, there are still shortcomings in the arrangement and the implementation of the protection of the right of citizenship of a child born from intermarriage.  Therefore we should be more aware of the synchronization and harmonization in the regulation of protection of children’s right of citizenship.   Key words  : legal citizenship, children’s protection, intermarriage   Abstrak Perlindungan terhadap hak kewarganegaraan anak dalam Undang Undang Kewarganegaaran sudah disusun sedemikian rupa sehingga anak tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam pengaturan dan implementasi terhadap perlindungan hak kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, sehingga sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengaturan dan perlindungan hak kewarganegaraan anak perlu lebih diperhatikan. Kata kunci : hukum kewarganegaraan, perlindungan anak, perkawinan campuran
URGENSI PENATAAN REGULASI DAS PRIORITAS DALAM RANGKA TERTIB HUKUM ADMINISTRASI DAS TERPADU DI INDONESIA I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3438.413 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.447-454

Abstract

Abstract Destruction of Ciliwung watershed is one of the causes that make Jakarta will not be free from floods. Ciliwung watershed destruction also triggered the destruction of the water catchment area around the peak. Has led to the destruction of Ciliwung river discharge rapidly changing. Integrated watershed management is resource management efforts involving various parties   who participate from the planning stages through to monitoring and evaluation. Classification is based on the Government Regulation No. 37 in 2012 that 8 (eight) watershed in the watershed JABODETABEK, Angke-Pesanggrahan, DAS of Krukut, DAS of Ciliwung, DAS of Buaran, DAS of Sunter, DAS of Cakung, and DAS of Cisadane and DAS of Bekasi, a restored watershed carrying capacity and categorized as Priority One. Optimization of central and local governments in order structuring regulation is needed in order to administration of law of integrated watershed management. Keywords: Regulation, Integrated Watershed, Administrative Law Abstrak Rusaknya DAS Ciliwung adalah salah satu penyebab yang membuat Jakarta tidak akan terbebas dari Banjir. Rusaknya DAS Ciliwung juga memicu rusaknya daerah tangkapan air di sekitar Puncak. Rusaknya DAS Ciliwung telah menyebabkan debit sungai cepat berubah. Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang menyangkut berbagai pihak yang berperan sejak tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Berdasarkan Klasifikasi PP No. 37 Tahun 2012 bahwa 8 (delapan) DAS di JABODETABEK yaitu DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Krukut, DAS Ciliwung, DAS Buaran, DAS Sunter, DAS Cakung, DAS Cisadane dan DAS Bekasi, merupakan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan masuk kategori Prioritas Satu. Optimalisasi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penataan regulasi sangat diperlukan dalam rangka tertib hukum administrasi pengelolaan DAS terpadu. Kata Kunci: Regulasi, DAS Terpadu, Hukum Administrasi Negara
TINJAUAN YURIDIS TENTANG RELASI SUAMI-ISTERI MENURUT KHI INPRES NO. 1/1991 Islamiyati Islamiyati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2370.399 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.369-375

Abstract

Abstract Relationship domicile husband and wife in family represent contractual terms explaining about position of husband and wife as perpetrator in life of family. KHI Inpres No. 1/1991 is as base of yuridis normatif of marriage have arranged detailedly about spouse relationship, consisted of by obligation of husband and wife, dimiciling spouse, husband obligation, habitat, obligation of husband which have the wife to more than a, and the wife obligation. Despitefully, in KHI also discripts  that dimiciling spouse more limber in interpreting leadership of men for woman in family, as in balancing among rights and obligations by proporsional  with hitting creation of family sakinah, mawaddah and rahmah. Keywords : Spouse relationship, KHI Inpres No. 1/1991 Abstrak   Relasi kedudukan suami-isteri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami-isteri sebagai pelaku pada kehidupan rumah tangga. KHI Inpres No. 1/1991 sebagai salah satu landasan yuridis normatif perkawinan telah mengatur secara terperinci tentang relasi suami isteri, yang terdiri dari; kewajiban suami isteri, kedudukan suami isteri, kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban suami yang berpoligami, dan kewajiban isteri. Selain itu, dalam KHI juga memaparkan bahwa kedudukan suami isteri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yakni keseimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kata Kunci : Relasi Suami-Isteri, KHI Inpres No. 1/1991
UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK) Sri Ismawati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3950.275 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.405-415

Abstract

Abstract Child penitentiary should implement child rights convict appropriate national legislation and international attempts to fullfill human rights. Implementation of fullfillment the rights of convict reflected in the development implementation of child penitentiary. To see the fullfillment of the rights of the child convict, research has done in Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pontianak, using socia legal approach. This research efforts to produce conclusion of convict have not performed up to children, for lack of facilities and infrastructur for the development of facilities, lack of experys specialized in psychology,  and the law as an instrument of national prison not fully regulate in accordance to convict of rights with the minimum standart rules.   Key word : Child protection, Human Right, Coaching  young prisoners Abstrak Lembaga Pemasyarakatan anak sejatinya harus mengimplementasikan hak narapidana anak sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional sebagai upaya memenuhi hak asasi manusia. Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana tercermin dari pelaksanaan pembinaan terhadap anak dalam lembaga pemasyarakatan anak. Untuk melihat pemenuhan hak-hak narapidana anak, dilakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pontianak, dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa upaya perlindungan hak-hak narapidana anak belum dilaksanakan secara maksimal, karena kurang sarana prasarana untuk fasilitas pembinaan, kurang tenaga ahli khususnya dibidang psikologi dan kerohanian, dan Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai instrument nasional belum sepenuhnya mengatur hak narapidana anak yang selaras dengan standar minimum rules (SMR).   Kata kunci : Perlindungan anak, Hak asasi manusia, Pembinaan Narapidana anak
PERSETERUAN KPK DENGAN POLRI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Bambang Dwi Baskoro
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3434.675 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.336-345

Abstract

Abstract The course of the wiped out corruption has been  still found a lot of constraint although in the age of reformation has beeen changed many paradigms .It could be happened because the law enforcement institutions seek the truth themselves, that arrived enmity among the law enforcement institutions.This enmity  would be result the wiped out corruption became weaken and made an effort to formed clean and good government became very  difficult. Keywords: Enmity, Among Law Enforcement Institutions,Weaken Abstrak   Jalannya pemberantasan korupsi masih menemui banyak kendala meskipun di era reformasi sudah terjadi perubahan paradigma. Hal itu dapat terjadi disebabkan lembaga-lembaga  penegak  hukum  mencari  pembenaran sendiri yang berakibat munculnya perseteruan antar lembaga penegak hukum. Perseteruan ini akan melemahkan upaya-upaya bangsa di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan usaha mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari KKN akan sulit terwujud. Kata Kunci: Perseteruan, Antar Lembaga Penegak Hukum, Memperlemah

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue