Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Leuit, Journal of Local Food Security International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Lentera: Multidisciplinary Studies Jurnal Pengabdian Dinamika Journal of Law and Justice J-CEKI Lentera: Multidisciplinary Studies
Ikomatussuniah Ikomatussuniah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
CLASS ACTION TERHADAP UTANG SWASTA BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA MENJADI UTANG NEGARA Ikomatussuniah Ikomatussuniah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2622.956 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.362-368

Abstract

Abstract Liquidation of Bank Indonesia Case Assistance in 1998, is still a mess. Ambiguity completion BLBI indicated since been spreading the cronies culture and corruption in Indonesia as well as the less of a forceful and law enforcement. The researcher examines that the transfer of BLBI debt private bankers turning to the country's debt. It is caused BLBI debt charged to the state. The debt principal and interest of the  debt rogue bankers, is paid from the state budget that comes from the tax. This is detrimental to people and the state, people can do a class action.   Keywords: bank, corruption, class action.   Abstrak Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia tahun 1998, sampai sekarang masih menjadi kemelut. Ketidakjelasan penuntasan kasus BLBI diindikasikan karena sudah menjalarnya budaya kroni dan korupsi di negara Indonesia serta ketidaktegasan aparat hukum dalam penegakan hukum. Dengan penelitian literatur, penulis menelaah tentang kasus BLBI yang mengalihkan utang para bankir swasta beralih menjadi utang negara. Hal ini menyebakan pembayaran utang BLBI dibebankan kepada negara, yaitu pada APBN. Utang para bankir berupa pokok dan bunganya, dibayarkan dari APBN yang berasal dari uang pajak. Ini merugikan rakyat dan negara, rakyat dapat melakukan class action. Kata kunci: bank, korupsi, class action.
The New Global Beacon of Light in Nusantara: Institutionalization of Indonesia's Halal-Thayyib Food Laws Ikomatussuniah Ikomatussuniah; Mohammad Reevany Bustami
Leuit (Journal of Local Food Security) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Unggulan Iptek Ketahanan Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37818/leuit.v3i1.15496

Abstract

In examining the institutionalization of halal-thayyib (HT) and its enhancements, the aim of this article is to three-fold: (1) to deliberate on the ontological components of HT and to formulate an integrated Nusantara framework of halal-thayyib as guiding foundational pillars of institutionalization, (2) to examine insights, issues and social constructs of institutionalization of HT in Indonesia based on social actors’ own perspectives as well as legal and structural realities in Indonesia and (3) to provide an analysis of constraints, gaps and potentialities of institutionalization based the findings in relation to the integrated Nusantara framework of HT. This article is based on a case study in Banten, as Indonesian government has already identified it to be developed as the largest landmass of halal food-hub in Southeast Asia. The research employs deductive logic in the formulation of framework and abductive research strategy in obtaining the informants’ own insights and constructs vis-à-vis the subject matter. From the analysis, early indications in the empirical field show that the problems are arguably deep and wide-ranging.  These issues become obvious with the incorporation of ‘thayyib’ (roughly means wholesomeness) into the halal concept especially when the entire food production process and its institutionalization practices are called into question. The overwhelming challenge is the rich prospects of the institutionalization of this enhancement in the halal food laws and certification. With the transformation into and adoption of halal-thayyib food laws, Indonesia will be well-placed as the leader not only in ASEAN but also regionally in Asia and beyond.
PELATIHAN PARALEGAL BAGI MASYARAKAT PENDAMPING KORBAN KEKERASAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DI DESA SUJUNG KECAMATAN TIRTAYASA Ikomatussuniah, Ikomatussuniah; Ridwan, Ridwan; Solapari, Nuryati
Jurnal Pengabdian Dinamika Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/dinamika.v3i1.8863

Abstract

Sujung village located in the district of Serang with 80% of the female population is migrant workers. Violence and abuse against the law happens to the workers. Counseling is necessary in order to provide education and legal knowledge for the workers. To that end, we was presented on the role of paralegals to support victims of violence against migrant workers in the Sujung village was given and paralegal training to support violence victims for migrant workers to improve public access to justice. The target audience were the migrant workers as many as 20 people, with the extension methods were lecturing, counseling and training. The material consists of a paralegal extension, recognize other forms of violence as a violation of human rights and access to legal aid for migrant workers in the Province of Banten by Legal Aid for the Poor Regulation 2014, Number 3.
Pengawasan BP2MI Dalam Upaya Mewujudkan PMI Yang Bermartabat Azril Nurachmat, Ridwandani; Ikomatussuniah, Ikomatussuniah; Rayhan, Ahmad
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 2 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i2.145

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama melalui kontribusi remitansi. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi PMI, seperti eksploitasi, perlakuan tidak adil, dan lemahnya perlindungan hukum. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki mandat untuk mengawasi dan melindungi PMI agar mereka dapat bekerja secara bermartabat dan memperoleh hak-hak yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan BP2MI dalam melindungi PMI berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta studi literatur terkait perlindungan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BP2MI memiliki kewenangan luas dalam pengawasan dan perlindungan PMI, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan. Permasalahan utama meliputi kurangnya sosialisasi terkait prosedur penempatan PMI, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih tingginya jumlah PMI yang bekerja secara non-prosedural. Selain itu, masih banyak PMI yang kurang mendapatkan pelatihan keterampilan dan informasi tentang hak-haknya sebelum bekerja di luar negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BP2MI perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan program pelatihan bagi calon PMI, serta memperbaiki sistem penempatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak PMI, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan kualitas SDM PMI agar dapat bersaing di pasar kerja global.
Pengawasan BP2MI Dalam Upaya Mewujudkan PMI Yang Bermartabat Azril Nurachmat, Ridwandani; Ikomatussuniah, Ikomatussuniah; Rayhan, Ahmad
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 2 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i2.145

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama melalui kontribusi remitansi. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi PMI, seperti eksploitasi, perlakuan tidak adil, dan lemahnya perlindungan hukum. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki mandat untuk mengawasi dan melindungi PMI agar mereka dapat bekerja secara bermartabat dan memperoleh hak-hak yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan BP2MI dalam melindungi PMI berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta studi literatur terkait perlindungan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BP2MI memiliki kewenangan luas dalam pengawasan dan perlindungan PMI, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan. Permasalahan utama meliputi kurangnya sosialisasi terkait prosedur penempatan PMI, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih tingginya jumlah PMI yang bekerja secara non-prosedural. Selain itu, masih banyak PMI yang kurang mendapatkan pelatihan keterampilan dan informasi tentang hak-haknya sebelum bekerja di luar negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BP2MI perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan program pelatihan bagi calon PMI, serta memperbaiki sistem penempatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak PMI, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan kualitas SDM PMI agar dapat bersaing di pasar kerja global.
Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Khoirunnisa, Salsabila; Ikomatussuniah, Ikomatussuniah; Rayhan, Ahmad
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.9468

Abstract

Penggunaan kantong plastik yang tidak dikurangi menyebabkan peningkatan volume sampah di TPA Cilowong sebesar 2,5% per bulan dan berdampak pada perubahan iklim. Berdasarkan Permen LHK No. 75 Tahun 2019, plastik termasuk bahan yang sulit terurai dan tidak dapat didaur ulang. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan hambatan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang dalam mengurangi kantong plastik sekali pakai. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengurangan plastik oleh DLH belum optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan, konflik sosial terkait TPA Cilowong, minimnya investasi swasta, sulitnya sosialisasi karena kurangnya regulasi, serta rendahnya pemahaman DLH terhadap isu plastik. Hal ini menunjukkan bahwa konsep negara kesejahteraan belum sepenuhnya tercermin dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Serang.
Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Bencana Alam Ilmi, Nurhasanatul; Ikomatussuniah, Ikomatussuniah; Nurikah , Nurikah
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 2 (2025): Penegakan Integritas dan Kepastian Hukum dalam Kelembagaan dan Profesi Hukum di I
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v2i2.304

Abstract

Legal protection provided by the Regional Disaster Management Agency is not given equally in receiving assistance in terms of logistical assistance and infrastructure repair. Article 8 paragraph (1) of Serang City Regional Regulation Number 16 of 2011 concerning Disaster Management, BPBD is responsible for disaster management. The problem identification of this research is how the implementation of the authority of the BPBD of Serang City in efforts to protect the law for victims of natural disasters through post-disaster rehabilitation and reconstruction and how the obstacles to the implementation of the BPBD's authority in efforts to protect the law for victims of natural disasters through post-disaster rehabilitation and reconstruction. The theory of this research is the theory of authority and the theory of legal protection. This research uses empirical juridical research methods with qualitative data analysis. The results showed that Disaster Management by BPBD has not been carried out optimally due to the inequality of receiving assistance in logistics and infrastructure assistance. The National Disaster Management Agency provides mandated authority to BPBD based on Serang City Regional Regulation Number 16 of 2011 concerning Disaster Management. Legal protection provided by the Regional Disaster Management Agency is not given equally in receiving assistance in terms of logistical assistance and repair Preventive legal protection by BPBD is provided through prevention such as conducting disaster-related socialization, disseminating disaster information and implementation, enforcing regional spatial plans through the PERKIM Office related to development and repressive legal protection by handling rehabilitation, namely logistical assistance and reconstruction, namely rebuilding facilities and infrastructure. The obstacles are lack of participation from related agencies, overlapping administration, lack of information and understanding of the community, and budget limitations. This research shows that the implementation of post-disaster rehabilitation and reconstruction by BPBD is not given equally to the provision of logistical assistance and infrastructure.
KONSTRUKSI SOSIAL HAMBATAN IMPLEMENTASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN HALAL PANGAN LOKAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: PENELITIAN SOSIAL LEGAL TERHADAP INOVASI MAKANAN HALAL DI PROVINSI BANTEN Ikomatussuniah, Ikomatussuniah; Sariyah, Sariyah
International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Mathla’ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/ijma.202332.86

Abstract

The community's participation in the implementation of halal product assurance regulates in Articles 53, 54, and 55 of the JPH Law. However, its fact is under expectations. This paper aims to determine the obstacles in implementing the community's participation in local halal food assurance based on halal product assurance regulations in Banten province and the efforts made by the government to protect Muslim consumers. The study used socio-legal research methods with an abductive approach and qualitative data analysis, then data collection done by using in-depth interviews and related legal materials. The results showed the existence of four obstacles in the implementation of community participation in local halal food assurance based on halal product assurance regulations in Banten province, namely, the willingness to obtain halal raw materials for local food is limited, the processing process of local food products is less professional, the packaging of local food products is less attractive, the sale of halal local food products is still traditional and less desirable and weak public knowledge of consumer rights. The tripartite government efforts are essential to collaborate, namely the government (BPJPH), civil society, and business actors.
Efektivitas Penghentian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Itikad Baik di Komisi Informasi Provinsi Banten Odi Salsabilla Kirana Fitri Sudrajat; Ikomatussuniah Ikomatussuniah; Rila Kusumaningsih
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Januari: JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.6969

Abstract

Public information disclosure is a manifestation of open and accountable government which is the basis for publik information requests. Everyone has the right to obtain public information through the mechanism of requesting information from public bodies. The problem that arises is that some information requessts are not made in good faith thereby failing to reflect the purpose of public information disclosure as a means of monitoring government performance. To adress this issue there is a mechanism to terminate the resolution of such information disputes in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to determine the effectiveness of terminating informastion disputes that are not conducted in good faith and the obstacles in its implementation. The results of the study indicate that the termination of informastion disputes that are not conducted in good faith is not yet effective due to factors that influence the effectiveness of the law in society not being fulfilled including legal factors, societal factors, and cultural factors. The obstacles faced in the implementation of the termination of public information disputes that are not conducted in good faith include legal enforcement mechanism, public information management, and understanding of public information transparency. The effectiveness of a law is determined by the overall elements supporting its enforcement so it is hoped that the implementation of the termination of publik information disputes does not violate human rights and citizens’ rights.
Co-Authors Ahmad Rayhan Azril Nurachmat, Ridwandani Ilmi, Nurhasanatul Khoirunnisa, Salsabila Mohammad Reevany Bustami Nurikah , Nurikah Odi Salsabilla Kirana Fitri Sudrajat Ridwan, Ridwan Rila Kusumaningsih Sariyah Sariyah, Sariyah Solapari, Nuryati