Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM" : 14 Documents clear

REKONSILIASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF HUKUM AGAMA Suparmin Suparmin
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Reconciliation , " Ham Serious Violation " is one form of " political crime " , in which between the perpetrator and the victim there is a relationship of power , the perpetrator was a " ruler " while the victim is " people" . Settlement will not be finished , as long as the structure and power systems perpetuate oppression and arbitrary action . According to Galtung , ' violence is also referred to as structural violence ' , which is unlawful . God's Word , the placement of man as caliph in the earth is Allah 's mandate was responsible for creating consensus for peace , tranquility , order and welfare of the nation and stateRekonsiliasi, “Pelanggaran Ham Berat” adalah salah satu bentuk “Kejahatan Politik”, dimana antara pelaku dan korban ada hubungan kekuasaan, yaitu pelaku adalah “penguasa” sedangkan korban adalah “rakyatnya”. Penyelesaian tidak akan selesai, selama struktur dan sistem kekuasaan melanggengkan penindasan dan tindakan sewenang-wenang. Menurut Galtung, ‘kekerasan yang terjadi juga disebut sebagai kekerasan struktural’, yang melanggar hukum. Firman Allah, penempatan manusia sebagai khalifah dimuka bumi adalah amanat Allah untuk bertanggung jawab menciptakan musyawarah untuk mewujudkan perdamaian, ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan hidup dalam berbangsa dan bernegara

DEKONSTRUKSI STELSEL ABSORPSI DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF Tongat Tongat
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to address the central issue of the public emergence of alleged lack of consistency in imposing criminal judge in the case perbarengan crime. The method used is normative research. Construction of the existing criminal stelsel in perbarengan criminal offense not to give clarity to the judge in a convict. So too there is no minimum threshold should be clear criminal judge imposed, thereby potentially causing injustice, especially when compared to criminal punishment in the case of a single criminal actPenelitian ini bertujuan untuk menjawab isu sentral munculnya dugaan publik atas tidak adanya konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Konstruksi existing tentang stelsel pidana dalam perbarengan tindak pidana tidak memberi kejelasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana. Demikianpun tidak ada batas minimum pidana yang jelas yang harus dijatuhkan hakim, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana tunggal

PENERAPAN METODE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PENYUSUNAN REGULASI DAERAH Rahmad Satria
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The making of regional regulations so far has been in the form of legal drafting focusing on adjustability and obedience to the higher laws. However, it has not considered the aspirations and roles of stakeholders and public participation, RIA (Regulatory Impact Assessment) can be used as a systematical means of evaluation to regional regulations so that they will be more contextual, aspired, responsive, quality, effective , and efficient.Penyusunan regulasi daerah setingkat peraturan daerah selama ini lebih bersifat legal drafting, menekankan kepada kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun belum memandang penting aspirasi dan peran pemangku kebijakan serta partisipasi publik. RIA (Regulatory Impact Assessment) dapat dipergunakan sebagai piranti evaluasi secara sistematis terhadap regulasi daerah sehingga menjadi lebih kontekstual, aspiratif, responsif, berkualitas, efektif dan efisien

HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI PERWUJUDAN DOKTRIN NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Constitutional Court Decision No. 85 / PUU - XII / 2014 to restore control over the water resources of the country, including in terms of management and enterprise. This study discusses how the construction of the state's right to control the management of the water resources of our doctrines of the welfare state. Methods used juridical empirical. This research resulted in the construction of the state's right to control the management of the water resources of our doctrines of the welfare state that is the heart of the Law on Water ResourcesPutusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XII/2014 mengembalikan penguasaan atas sumber daya air kepada negara termasuk dalam hal pengelolaan dan pengusahaannya. Penelitian ini membahas bagaimana konstruksi hak menguasai negara dalam pengelolaan sumber daya air sebagai perwujudan doktrin negara kesejahteraan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan konstruksi hak menguasai negara dalam pengelolaan sumber daya air sebagai perwujudan doktrin negara kesejahteraan yang merupakan jantung Undang-Undang tentang Sumber Daya Air

MEREKONSTRUKSI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI MENUJU HUKUM YANG MELAYANI Sri Nur Hari Susanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research aims to reconstruct the legal system, especially state administrative law so that it can function as a law that can serve the public interest. Other objectives is to study conceptually harmonize laws and regulations relating to public service. The method used is a normative legal research, which explores the use of a conceptual approach. The results showed that the reconstruction of the administrative law which is oriented toward public service, it must first pay attention to the paradigm shift of the administration of the state itself. It is thus necessary to take measures to harmonize the legislation of sectoral public services based on the principles / legal principles that are generally acceptedPenelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum khususnya hokum administrasi negara sehingga dapat difungsikan sebagai hukum yang dapat melayani kepentingan publik. tujuan lainnya adalah melakukan kajian konsepsional mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yang membahas menggunakan pendekatan konseptual. (conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa rekonstruksi hukum administrasi negara yang memiliki orientasi terhadap pelayanan publik, maka harus terlebih dahulu memperhatikan perubahan paradigma terhadap administrasi negara itu sendiri. Dengan demikian perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan sektoral bidang pelayanan publik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip/asas-asas hukum yang berlaku umum

ALOKASI ,DISTRIBUSI ZAKAT DAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI PERBANKAN SYARIAH Indah Purbasari Encik Muhammad Fauzan Azizah
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Islamic banking is a financial institution which runs based on the principle of shariah, namely, prohibition of riba and unproductive fund (al-ikhtinaz) and encouraging assistance between others (ta’awun). Therefore, Islamic banking distributes the fund on corporate social responsibility (CSR) program and almsgiving (zakat). However, the funding resource of zakat has not yet cleared whether it is from company profit instead of zakat from officer and customer. Company tends to publish the CSR program unless it is including the fund of zakat. This research try to explore the resource and distribution pattern of CSR and company zakat as both of them have actually difference in the distrbution due to shariahPerbankan Syariah merupakan institusi keuangan yang menerapkan prinsip syariah yakni menghindari riba, menghindari dana dalam keadaan diam (al-ihtinaz) dan tolong-menolong (ta’awun). Salah satu bentuk prinsip ta’awun, bank syariah mendistribusikan dana tanggung jawab sosial dan zakat. Namun, sumber alokasi dana zakat belum jelas apakah bersumber dari keuntungan perusahaan atau komulatif dengan zakat karyawan dan nasabah. Prakteknya, perusahaan lebih mempublikasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan meskipun termasuk di dalamnya terdapat dana zakat. Penelitian ini mencoba mengupas alokasi dan distribusi dana tanggung jawab sosial dan zakat perusahaan sebab secara syariah keduanya mempunyai hukum yang berbeda dalam pola distribusi

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE ES TELER 77 (Suatu Pendekatan Normatif) Ery Agus Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Traditionally, a contract performs based on the result of prior negotiation between the parties, who have an equal bargaining position. Recently the trend shows many businessmen doing their businesses did not base on equal business negotiation, cause of unequal bargaining position but one party already set forth standard requirements in an agreement form, then offers to the other party. The research problem which come up; are the standard requirements in standard contract or agreement not in contrary with Freedom of Contract principle. The research result shows, stronger party (Franchisor) breached the Freedom of Contract, and consensual principles In contrary many clauses set franchisor rights with a less obligations. Based on the literary study judge has rights to omit the clauses which strongly potential to give disadvantages to one party and give advantages to the other partySecara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasam berkontrak di mana dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin nyata bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melaui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Permasalahan yang muncul adalah apakah perjanjian baku yang dibuat oleh para pebisnis tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak

MUTASI PEJABAT FUNGSIONAL KE DALAM JABATAN STRUKTURAL DI ERA OTONOMI DAERAH Nelson Bastian Nope
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to assess the functional officials mutation arrangements for structural positions in the era of regional autonomy, as well as procedures and mechanisms for the functional mutation officials have met the structural positions placement principle. The method used is a normative juridical research, the research focused on assessing the legislation. Research result shown that arrangememnt, procedure, and mekanism of mutation to funtional official to occupy structural position which done in region is by corporation of position judgment and promotion that has duty to give judgment to region head but didn’t give full care of qualification, competency, and assessment of goverment employee’s job so didn’t create the principle of appointmentPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural di era otonomi daerah, serta prosedur dan mekanisme mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural telah memenuhi prinsip penempatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan pada pengkajian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur dan mekanisme mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural yang dilakukan di daerah adalah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Kepala daerah namun tidak sepenuhnya memperhatikan kulifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sehingga belum terciptanya asas penempatan.

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DAN PLURALISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Nur Rochaeti
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Children in the justice system requires different handling with adults, because children are vulnerable to violence, abuse and exploitation. BAPAS role along Institutes Companion Pusaka Indonesian, Medan City Government has involved community participation in the implementation of Diversion and restorative justice in the juvenile criminal justice system as an effort to give children the best interests of the childAnak-anak dalam sistem peradilan membutuhkan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa, karena anak-anak rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Peran BAPAS bersama Lembaga Pembaga Pendamping Pusaka Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Medan telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi Diversi maupun keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya memberikan kepentingan terbaik bagi anak

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TENTANG KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI S.Endang Prasetyawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Management of natural resources and ecosystems as part of the authorized capital is essentially an integral part of sustainable development as an accomplishment of Pancasila. Indonesian nation has a rich natural diversity in it, which are of a variety of animals, one of them is an endangered species. Human behavior can currently threaten the extinction of endangered species which human ambition would like to have but do not care about habitat native population. Extinction of rare animals can be prevented by established legal protections for endangered speciesPengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa, salah satunya satwa langka. Perilaku manusia saat ini dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya dihabitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA