Garuda - Garba Rujukan Digital

KONFIGURASI POLITIK DAN KEBERPIHAKAN REGULASI DAERAH BIDANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA MASYARAKAT MARJINAL DI KALIMANTAN BARAT Satria, Rahmad
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0063.209-324

This research aimed to evaluate and describe the political configuration of regional government and alignment of regional regulations which regulate the fulfillment of ecosoc rights of marginalized societies in West Kalimantan. By means of socio-legal approach, this research founds the fact of political configuration of Regional Government of West Kalimantan that is classified as democratic, does not automatically produces some regional regulation which stand up for (responsive) the fulfillment of ecosoc rights of marginalized societies. The Identification of its causes is regulatory problem due to the lack of unity of regulations which are synchronized and consistent, the low perception of both regional government and societies toward the existence of the fulfillment of ecosoc rights and the factor of absence of political will to regulate the regional regulations that based on alignment for marginalized societies. Ideally, the construction of regional regulations is not committed in discriminative and always accommodate the normative basic of human rights.

PENERAPAN METODE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PENYUSUNAN REGULASI DAERAH Rahmad Satria
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The making of regional regulations so far has been in the form of legal drafting focusing on adjustability and obedience to the higher laws. However, it has not considered the aspirations and roles of stakeholders and public participation, RIA (Regulatory Impact Assessment) can be used as a systematical means of evaluation to regional regulations so that they will be more contextual, aspired, responsive, quality, effective , and efficient.Penyusunan regulasi daerah setingkat peraturan daerah selama ini lebih bersifat legal drafting, menekankan kepada kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun belum memandang penting aspirasi dan peran pemangku kebijakan serta partisipasi publik. RIA (Regulatory Impact Assessment) dapat dipergunakan sebagai piranti evaluasi secara sistematis terhadap regulasi daerah sehingga menjadi lebih kontekstual, aspiratif, responsif, berkualitas, efektif dan efisien

KONFIGURASI POLITIK DAN KEBERPIHAKAN REGULASI DAERAH BIDANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA MASYARAKAT MARJINAL DI KALIMANTAN BARAT Rahmad Satria
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0063.209-324

This research aimed to evaluate and describe the political configuration of regional government and alignment of regional regulations which regulate the fulfillment of ecosoc rights of marginalized societies in West Kalimantan. By means of socio-legal approach, this research founds the fact of political configuration of Regional Government of West Kalimantan that is classified as democratic, does not automatically produces some regional regulation which stand up for (responsive) the fulfillment of ecosoc rights of marginalized societies. The Identification of its causes is regulatory problem due to the lack of unity of regulations which are synchronized and consistent, the low perception of both regional government and societies toward the existence of the fulfillment of ecosoc rights and the factor of absence of political will to regulate the regional regulations that based on alignment for marginalized societies. Ideally, the construction of regional regulations is not committed in discriminative and always accommodate the normative basic of human rights.

Analisis Yuridis terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 Rahmad Satria; Rizki Amalia Fitriani; Agustinus Astono; Purwanto
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.67

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, antara lain studi pustaka, berupa kajian artikel-artikel yang menulis tentang judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Wawancara yang dilakukan pada beberapa Penyidik Polri dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar. Dokumentasi berupa rekaman wawancara. Hasil penelitian ini adalah tindakan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan.

Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Rahmad Satria; Ivan Wagner; Setyo Utomo; Rizki Amalia Fitriani; Agustinus Astono
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.88

Pengadilan administrasi menjadi salah satu bagian dari tersedianya akses keadilan kepada rakyat yang disediakan dengan tujuan menyelesaikan sengketa administratif. Reformasi birokrasi, termasuk pada tubuh lembaga peradilan administrasi di Indonesia masih menyisakan sejumlah problematika. Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil peradilan administrasi, telah menekankan penyimpangan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur). Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai perwujudan peradilan administrasi di Indonesia masih menggunakan hukum acara lama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum acara pengadilan administrasi di Indonesia masih memuat sejumlah pembatasan yurisdiksi pemeriksaan PTUN. Khusus pada Pasal 2 huruf e, menjadi problematis apabila dikaitkan dengan keputusan administrasi yang menyimpang dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Penyimpangan dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya cacat hukum, sehingga ketentuan pembatasan yurisdiksi itu sudah seharusnya dipahami sekali lagi bahkan ditinjau ulang. Penelitian normatif ini berusaha untuk membahas seputar problematika tersebut dan menyiapkan argumen untuk mengatasi problematika itu.

Kedudukan Hukum Surat Edaran Nomor 5/Se-400.Hk.02/Ii/2022 Terkait Dengan Peralihan Hak Atas Tanah Satria, Rahmad
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22963

Abstrak[A1] Menteri ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak Milik dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) pada tahun 2022, mengeluarakan surat edaran terkait dengan Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Transfer Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Susunan Rumah Susun karena Jual Beli. Sedangkan, Kepesertaan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan merupakan syarat dalam proses peralihan hak milik karena jual beli. Munculnya permasalahan dari sisi hukum, mengingat pada tanggal 18 Agustus 2022, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat dari Sekretaris Jenderal yang menunda pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Pengalihan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Rumah Susun Karena Jual Beli. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana kedudukan hukum Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perihal Penundaan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ?”. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelaah ketentuan perundang-undangan atau statue approach. Sumber data dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif.Kata Kunci: Peralihan Tanah, Peraturan Kebijakan, Jaminan Kesehatan.

PENERAPAN METODE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PENYUSUNAN REGULASI DAERAH Rahmad Satria
Jurnal Equilibrium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Repository
Publisher : Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyusunan regulasi daerah setingkat peraturan daerah selama ini lebih bersifat legal drafting menekankan kepada kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun belum memandang panting aspirasi dan peran pemangku kebyakan serta partisipasi publik RIA (Regulatory Impact Assessment) dapat dipergunakan sebagai piranti evaluasi secara sistematis terhadap regulasi daerah sehingga menjadi lebih kontekstual, aspiratif, responsif, berkualitas efektif dan efisien.

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA Rahmad Satria
Jurnal Equilibrium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Repository
Publisher : Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembangunan berbasis HAM merupakan konsepsi pembangunan manusia yang didasarkan pada standar HAM yang lahir dari kepribadiaan akibat maraknya ketidakadilan dan kemiskinan yang merendahkan martabat kemanusiann. Negara yang direpresentamirian pemerintah dan pemerintah daerah memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan pemenuitan hak ekonomi, social dan budaya terhadap warganya, Indacator pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan melalui produk regulasi dan ketersediaan anggaran.

Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B Astono, Agustinus; Satria, Rahmad; Serah, Yenny Aman; Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak keluarga di masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak buruk yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Metode pelaksanaan penyuluhan mencakup pemberian materi presentasi dan diskusi interaktif yang melibatkan tim penyuluh hukum, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik, peningkatan ketertiban hukum, serta pengurangan praktik perkawinan di bawah tangan. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi peningkatan literasi hukum tentang pencatatan perkawinan melalui kerja sama antara akademisi, instansi terkait, dan masyarakat, penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, serta keterlibatan aktif instansi pemerintah dalam memantau dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan.

Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat’n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Fitrian, Yuko; Astono, Agustinus
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v6i2.66723

Hukum Adat, meskipun diakui keberadaannya oleh UUD 1945, tetapi dalam faktanya masih terdapat paradoks antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. Berdasarkan fakta yang didapatkan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Daerah Kabupaten Landak, Masyarakat Hukum Adat, dalam hal ini Masyarakat Dayak Kanayat’n, sering dijadikan ”kambing hitam” dalam kerusakan terhadap ekosistem lingkungan, terutama dalam peristiwa kebakaran hutan. Kesalahpahaman dalam hal tersebut kemudian menjadi suatu kesimpulan bahwa Masyarakat Dayak Kanayat’n memiliki kecenderungan untuk dianggap sebagai masyarakat yang konservatif, tidak ingin berpikir maju, dan selalu mempertahankan status quo. Anggapan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Masyarakat Dayak Kanayat’n, terlebih aturan Hukum Adat Dayak Kanayat’n sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, kemudian diprogresifkan melalui Musyawarah Adat (Musdat). Metode penelitian hukum berupa model penelitian yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Kesimpulannya, pemikiran atau pemaknaan hukum progresif dalam musyawarah adat Dayak Kanayat’n menunjukkan bahwa peraturan adat, terutama dalam pelestarian lingkungan, jika diterapkan sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat, mengarah pada gagasan bahwa hukum dibuat untuk memanusiakan seluruh manusia, bukan sebaliknya. Musyawarah adat Dayak Kanayat’n pada tahun 2010 hadir sebagai gerbang penunjuk arah bagi setiap masyarakat, terutama masyarakat Dayak Kanayat’n, yang membutuhkannya. Dalam konteks ini, hukum adat memperoleh validitas dan relevansi yang mendalam dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search