Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 2 (2020)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Kemenangan Hattrick: Strategi Keterpilihan Een Rusmiyati dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Cirebon ]]>
<![CDATA[Akhmad Muzadi]]>;
<![CDATA[Fitriyah Fitriyah]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8146
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi oleh kemenangan Een Rusmiyati di pemilu legislatif yang kembali terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPRD perempuan dari Partai Hanura, salah satu partai kecil di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori representasi politik dari Vieira dan Runciman dan strategi politik Sheth dan Frazier sebagai alat untuk menjelaskan keterpilihan petahana Een Rusmiyati dalam Pemilu 2019. Adapun untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan Een Rusmiyati merupakan satu-satunya calon anggota legislatif yang terpilih dari Partai Hanura, yang mampu merawat konstituen sehingga bisa mengantarkan dirinya terpilih di pemilu berulang kali. Tugas perawatan konstituen berjalan efektif karena dirinya dibantu oleh tim sukses yang loyal, yang diketuai oleh adik laki-lakinya. ]]>
<![CDATA[Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis ]]>
<![CDATA[Laila Kholid Alfirdaus]]>;
<![CDATA[Teguh Yuwono]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8699
<![CDATA[Pandemi yang diakibatkan infeksi Covid-19 sejak akhir 2019 hingga saat ini memberikan pelajaran baru atas pendekatan kebijakan. Selama ini, ilmuan cenderung melihat kebijakan pada dari dua kutub pendekatan, yaitu kebijakan sebagai business as usual dan kebijakan di masa krisis. Munculnya pandemi ini rupanya menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan dalam kebijakan dalam situasi krisis. Mulai dari ketidakjelasan informasi tentang virus, ketidakpastian berakhirnya penularan, dilema prioritas kesehatan dan ekonomi, terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, adalah beberapa persoalan global yang terus mencuat di tengah tekanan publik yang makin besar terhadap kebijakan pemerintah. Artikel ini berusaha mengurai kerumitan kebijakan dalam konteks Covid-19, yang penulis sebut sebagai kebijakan multi-krisis. Dengan mengandalkan pada penelitian sekunder dengan sumber utama adalah dokumen-dokumen literatur, maka artikel ini adalah tawaran ide dalam mengkerangkai teori kebijakan.]]>
<![CDATA[Politik Jalanan: Fenomena Perilaku Politik Gerakan Pemuda Ka’bah Kota Yogyakarta di Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Moch. Edward Trias Pahlevi]]>;
<![CDATA[David Efendi]]>;
<![CDATA[Azka Abdi Amrurobbi]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8375
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh opini masyarakat yang menganggap bahwa Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) memiliki tendensi kelompok kekerasan dan kepentingan politik praktis, khususnya yang berafiliasi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kehadiran kelompok ini disebut sebagai kelompok vigilante atau milisi yang dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok kekerasan terutama di jalanan. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana manuver politik GPK selama momentum pemilu 2019 yang lalu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji tentang perilaku politik dan politik jalanan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta dengan mengunakan metode penelitian kualitatif, yang mengandalkan data-data primer dari para informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku GPK dalam politik jalanan dan eksistensi simbol ternyata berkorelasi dengan kepentingan ekonomi mereka. Selain itu, munculnya GPK Khittah berdampak pada menurunnya suara pemilih PPP di Kota Yogyakarta. ]]>
<![CDATA[Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufan Mahardika]]>;
<![CDATA[Arif Darmawan]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7909
<![CDATA[Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina salah satunya didasarkan pada prinsip One China Policy atau Kebijakan Satu China, dimana Indonesia hanya mengakui satu negara Cina yaitu Republik Rakyat Cina dan tidak mengakui secara resmi negara Taiwan. Walaupun tidak ada pengakuan secara resmi, tetapi ada hubungan diantara Indonesia dengan Taiwan, yaitu dalam sektor ekonomi dan juga pendidikan dan juga people-to-people exchange. Kemudian pemerintah daerah juga berinisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah di Taiwan dalam bentuk Sister City, salah satunya adalah Kota Bogor yang berupaya untuk mengadakan kerjasama dengan Kota Tainan. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana implikasi penerapan kebijakan One China Policy dalam upaya mewujudkan kerjasama sister city antara Bogor di Indonesia dengan Tainan di Taiwan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi kebijakan One China Policy juga sangat berpengaruh di level sub-state, sehingga kemudian kerjasama dalam bentuk sister city antara kedua kota tersebut tidak bisa terwujud, tetapi kemudian terjadi kerjasama informal antara masyarakat di kedua kota dalam bentuk kerjasama kebudayaan, people-to-people exchange dan juga business to business.]]>
<![CDATA[Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah ]]>
<![CDATA[Priyatno Harsasto]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8593
<![CDATA[Kebijakan desentralisasi di Indonesia belum juga mampu memenuhi harapan akan munculnya pemerintahan demokratis yang membawa kesejahteraan pada masyarakat. Penelitian ini bermaksud untuk mengulik masalah yang muncul dalam proses pemaknaan desentralisasi politik saat ini. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mengandalkan data-data sekunder, penelitian ini mencermati dinamika politik desentralisasi di Jawa Tengah. Desentralisasi memang telah berhasil meningkatkan kapasistas birokrasi dalam menyediakan pelayanan publik, namun pengembangan karir birokrat seringkali tergantung pada hubungan personal daripada institusional. Di samping itu, upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik pada saat yang sama dikuatkan dengan upaya resentralisasi birokrasi yang membatasi otonomi birokrasi.]]>
<![CDATA[Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung ]]>
<![CDATA[Sujadmi Sujadmi]]>;
<![CDATA[Bahjatul Murtasidin]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8514
<![CDATA[Perebutan akses dan konflik pemanfaatan atas ruang laut di Kepulauan Bangka Belitung merupakan konsekuensi logis atas sifat laut yang open access, dimana hampir 80% wilayah provinsi ini adalah lautan dan pesisir. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut antara berbagai aktor, yakni masyarakat, swasta, dan pemerintah berlangsung. Dengan meminjam pendekatan sosio-spasial dari Levebvre, penulis ingin menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berjalan secara dinamis bahkan menjadi arena kontestasi konflik kepentingan. Di satu sisi, kesejahteraan nelayan dan potensi kekayaan alam di laut (timah) perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada sisi yang berseberangan, aspek ekologi atas dampak dari aktifitas penambangan timah di laut juga wajib diperhatikan. Perda RZWP3K adalah sarana yang mengakomodir konflik kepentingan yang terjadi.]]>
<![CDATA[Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur ]]>
<![CDATA[Irvan Sebastian Iskandar]]>;
<![CDATA[Teguh Kurniawan]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7690
<![CDATA[Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2015 sampai 2019, jumlah laporan gratifikasi pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia menempati urutan kedua terbanyak setelah lembaga eksekutif. Kasus gratifikasi merupakan tindakan kecurangan yang sebenarnya bisa menjerat pelaku sebagai bentuk tindakan korupsi. Perbuatan gratifikasi tidak boleh lagi dianggap remeh layaknya perbuatan korupsi lainnya. Untuk itu, butuh penjelasan yang mendalam guna menguraikan terjadinya tindakan ini. Dengan metode kualitatif yang dipadukan dengan penggunaan faktor-faktor penyebab pada teori motif kecurangan, tulisan ini mencoba menjelaskan mengapa gratifikasi terjadi. Sayangnya, meski dilarang dan ada ancaman hukuman pidana korupsi, praktik ini masih kerap diterima dan terjadi oleh para penyelenggara negara yang ada di BUMN. Hasilnya, ada beberapa faktor yang dominan yang menyebabkan terjadinya praktik ini, diantaranya faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang menjadi sebab bagi seorang penyelenggara negara melakukan perbuatan kecurangan tersebut.]]>
<![CDATA[Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019 ]]>
<![CDATA[Iradhad Taqwa Sihidi]]>;
<![CDATA[Ali Roziqin]]>;
<![CDATA[Dedi Fitrah Suhermanto]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8516
<![CDATA[Pilpres 2019 menjadi panggung betapa populisme agama begitu terekpresi sebagai strategi menggaet pemilih. Baik Jokowi dan Prabowo sadar bahwa menonjolkan aspek religiutas melalui strategi politik yang tepat akan memperbesar peluang kemenangan. Tulisan ini berupaya melihat karakteristik penggunaan populisme Islam Jokowi dan Prabowo beserta hasil elektoral yang diperoleh. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitaif yang bersifat studi literatur., penulis mengandalkan data-data yang didapatkan melalui studi kepustakaan baik berupa buku, jurnal, koran, majalah, internet dan Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mampu memberikan informasi kunci mengenai operasionalisasi populisme Islam Jokowi dan Prabowo. Penelitian ini menunjukan bahwa populisme Islam Jokowi menang karena menguatnya dukungan Nahdatul Ulama (NU) dan kaum nasionalis sehingga unggul telak di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta daerah-daerah mayoritas non muslim, diantaranya Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, NTT dan Bali. Sebaliknya Prabowo unggul telak di daerah dengan basis islam kental (puritanisme), seperti Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Banten. Pilpres 2019 menunjukan bahwa populisme agama cukup berkontribusi bagi kemenangan kandidat politik sehingga sangat mungkin di masa depan sentimen identitas seperti ini terus diadopsi. ]]>
<![CDATA[Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak ]]>
<![CDATA[Mahpudin Mahpudin]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7737
<![CDATA[Artikel ini membahas sengketa konflik antara calon perseorangan dan penyelengaraa pemilu dalam kontestasi elektoral pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018. Mengapa terjadi sengketa pemilu antara calon perseorangan dengan lembaga penyelenggara pemilu dan Bagaimana resolusi konflik sengketa calon perseorangan dalam kontestasi elektoral pada Pilkada Kabupaten Lebak merupakan dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini. Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan berita online. Hasil penelitian mengungkap bahwa sengketa terjadi karena adanya ketidakpuasan bakal calon perseorangan yaitu Cecep Sumarno-Didin Saprudin terkait keputusan KPU Kabupaten Lebak yang menolak berkas pendaftaran sebagai calon kandidat. Penolakan tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Resolusi konflik yang digunakan untuk mengatasi sengketa tersebut adalah dengan metode adjudikasi. Hal ini dipilih sebab pihak yang berkonflik tidak pernah menemui kesepakatan bersama ketika dihadapkan melalui proses musyawarah yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak. Mekanisme adjudikasi dapat dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak karena undang-undang memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengadilan khususnya mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu. ]]>
<![CDATA[Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter ]]>
<![CDATA[Rachmad Gustomy]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8781
<![CDATA[Artikel ini ingin melacak dampak polarisasi politik pasca pemilu yang cukup kuat dalam wacana Covid-19. Pentingnya melacak perbincangan tentang Covid-19 adalah untuk melihat dampak distraksi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan social network analisis dan social network actor dalam perbicangan di media sosial Twitter. Dengan mengidentifikasi trending topic yang terkait selama 4 bulan, maka dilakukan crawling data dengan pemograman Phyton, kemudian dilakukan analisis kumulatif teks melalui library phyton sastrawi dan visualisasi analisis SNA dengan Gephi. Temuan penelitian ini memetakan setidaknya ada dua kutub kluster besar yang berseberangan, pertama adalah kutub kluster populis pluralis dan kutub kluster populis islam. Temuannya menunjukkan bahwa wacana kebijakan Covid-19 justru menjadi ajang bagi perang sentimen masing-masing kubu, yang ternyata didominasi oleh buzzer dan sebagian kecil influencer. Sebaliknya, suara kelompok kritis dan rasional malah tenggelam oleh gaung dari para buzzer yang cenderung memiliki sentimen negatif.]]>
