cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 2460142X.     EISSN : 25484931     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)" : 5 Documents clear
Efektivitas Pendidikan Politik Tingkat SMA/Sederajat dengan Aplikasi E-Pemilos di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Ridho Al-Hamdi; Miftahul Khairiyah
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v8i1.15280

Abstract

Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (Pemilos) dengan aplikasi e-pemilos yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah inovasi untuk melaksanakan Pemilos walaupun di era pandemi Covid-19. Hal tersebut menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengingat kegiatan Pemilos berbasis aplikasi elektronik dilaksanakan secara serantak di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendidikan politik tingkat SMA/sederajat di Kabupaten Kulon Progo dengan aplikasi e-pemilos. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk pengumpulan data, studi ini menggunakan diskusi kelompok terumpun (focus group discussion, FGD), wawancara, dan studi dokumentasi. Temuan studi ini menunjukkan, bahwa pada indikator pencapain tujuan, program Pemilos telah dilaksanakan sesuai batasan waktu yang telah direncanakan, partisipasi siswa sekolah yang mengikuti program ini cukup tinggi, dan asas Pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dapat diterapkan. Pada indikator integrasi, sosialisasi Pemilos kurang efektif karena sosialisasi tidak berdampak pada baiknya pemahaman siswa tentang teknis pelaksanaan Pemilos serta siswa tidak memahami manfaat dari program tersebut. Sementara pada indikator adaptasi, pelaksanaan secara daring (online) semakin tidak meyakinkan siswa tentang pentingnya Pemilos ini. Selain itu, sarana-prasarana juga termasuk kurang efektif karena tidak semua pemilih mempunyai fasilitas yang sama. Dari tiga indikator, pelaksanaan Pemilos hanya efektif pada pencapaian tujuan saja. Karena itu, Pemilos dengan aplikasi e-pemilos masih belum efektif dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Colaborative Governance: Model Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Sungai/Parit Sebagai Batas Alam Kota Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya Zulkarnaen Zulkarnaen
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v8i1.15322

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dalam mengelola parit/sungai sebagai batas alam antara kedua daerah tersebut. Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat dan letaknya berdampingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil dari penelitian ini antara lain pemerintah kota pontianak dan kabupaten kubu raya sangat mengapresiasi penelitian ini, serta menilai bahwa pelaksanaan collaborative governance  merupakan ide yang inovatif dan mengena untuk menjawab masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah, namun saat ini belum memiliki payung hukum untuk melaksanakan collaborative governance, Peneliti berharap dengan adanya insiasi serta ide dari peneliti dapat mendorong kedua daerah tersebut untuk segera merancang dan mengimplementasi kolaborasi dalam penanganan masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah
Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya Dalam Pemenuhan Ruang terbuka Hijau Lusi Andriyani
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v8i1.15593

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan-kawasan hijau dalam bentuk taman-taman kota, hutan kota, jalur-jalur hijau ditepi atau ditengah jalan, bantaran tepi sungai atau tepi jalur kereta, halaman setiap bangunan dari semua fungsi yang termasuk dalam Garis Sempadan Bangunan dan Koefisien Dasar. Kebijakan tentang RTH di kota Surabaya merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pada kajian ini dapat dilihat dari implementasi Perda yang berjalan dengan tidak konsisten karena Pemkot Surabaya melakukan interpretasi atas konsep RTH. Kajian ini menggunakan teori relasi kuasa sebagai kekuasaan yang dibangun atas dasar kolaborasi dengan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif eksplanatif dengan “triangulasi”. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pengelolaan RTH yang berdampak pada pengembalian kembali lahan konservasi. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan Pemkot Sebelumnya yang menjadikan Pamurbaya sebagai kawasan pemukiman. Implementasi program muncul polemik yang berkaitan dengan konsistensi Pemkot Surabaya dalam menjalankan Perda No. 3 Tahun 2007. Pemkot melakukan interpretasi sendiri terhadap perda berkaitan dengan kawasan lindung (hutan mangrove) yang ada di pesisir pantai serta ruang terbuka hijau. Kondisi ini menempatkan wajah Kota Surabaya lebih berpihak pada kapitalis dengan dominasi penamaan ruang sesuai dengan nama pengembang, seperti Pakuwon Center, Citraland.
Mistisisme Politik : Eksistensi Magis dalam Perpolitikan Indonesia Fitria Barokah
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v8i1.13275

Abstract

Indonesia sudah memasuki era disrupsi dengan diiringi kemajuan teknologi infomasi, kepercayaan akan hal-hal magis masih eksis sampai sekarang. Dalam roda perpolitikan Indonesia sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu magis. Metode yang digunakan adalah literature review untuk mengkaji secara kritis pengetahuan mengenai gagasan, temuan yang berorientasi akademik yang ditemukan didalam sebuah dokumen kepustakaan. Data akan didapatkan  melalui studi kepustakaan,  buku, jurnal, website, dan hal-hal yang menjadi relevensi dengan permasalahan dunia mistis dengan politik. Tulisan ini membahaspengelompokan mistisisme menjadi 2 yaitu mistisisme yang bersumber dari Tuhan sebagai contohnya dalam kontestasi  politik  para kandidat akan mengunjungi ulama-ulama untuk meminta restu maupun dukungan. Mistisisme yang bersumber dari kekuatan diluar diri manusia namun bukan Tuhan yaitu kekuatan mistik yang dilakukan oleh ahli magic yaitu paranormal, dukun dan lain sebagainya, sebagai contoh para kandidat akan pergi ke dukun atau paranormal untuk meminta kekuatan dan pelindung diri untuk memenagkan kontestasi politik, bahkan mengirim ilmu hitam (santet) untuk menjatuhkan lawan politiknya
Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Angga Natalia; Erine Nur Maulidya
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v8i1.16513

Abstract

Desa memiliki peran strategis sebagai lokus pembangunan yang terkecil untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Prioritas dana desa di tahun 2021 difokuskan untuk percepatan mencapai SDGs yang dengan memulihkan ekonomi nasional, menentukan program prioritas dan adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan perubahan prioritas dana desa tersebut, peneliti ingin membahas tentang aktualisasi empat pilar SDGs yang dalam hal ini bukan hanya membahas tentang pembangunan sosial tetapi juga membahas tentang ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola serta tantangan-tantangannya pada Desa Kalisari di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu desa termuda dan mulai menerapkan konsep Smart Village. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kalisari secara bertahap sudah mengaktualisasikan empat pilar SDGs melalui berbagai program atau kegiatan baik program pemerintah maupun swadaya desa. Berbagai tantangan dalam mengaktualisasikan empat pilar SDGs di atas di Desa Kalisari Kecamatan Natar Lampung Selatan diantaranya adalah memastikan penerapan prinsip inklusif dan no one left behind, data harus komprehensif dan terintegrasi, adanya integrasi program seluruh pemangku kepentingan, adanya keselarasan aksi pada agenda pembangunan, adanya sinkronisasi kepentingan pemerintah dan non-pemerintah serta, tantangan geografis dan kependudukan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 10, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue