cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2019): Notarius" : 40 Documents clear
IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH Niswa, Erin; ALW, lita Tyesta; Prananingtyas, Paramita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.925 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26969

Abstract

SENGKETA HAK GARAP DAN PENGUASAAN TANAH DI KALICARI SEMARANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013) Mega Dewanti, Pinanti; Sukirno, Sukirno
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.338 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23775

Abstract

 A dispute between the Plaintiff and the Government of Semarang City on the issuance of the Decree of Mayor of Semarang, Number: 143/285/2002 on Determination of Land of Former Bengkok and Building of Asset of Kelurahan Being Semarang City Government's Asset. The problems that arise in this writing is how the legitimacy of the release of land rights and compensation claim based on the Supreme Court Decision Number 153 PK / TUN / 2013 whether has provided legal certainty for the owner. The conclusion of this legal writing, that the Panel of Judges is negligent in observing the validity of arable land in deciding cases that give the decision of the cancellation of the Decree of Mayor of Semarang Number 143/285/2002 dated September 12, 2002, concerning Determination of Land of Bengkok and Building of Asset of Village to Government's Asset Semarang City because Ny. Murdyaningsih has not been able to prove the origin of the land that became the case according to the prevailing laws and regulations. Keywords: Land Dispute, Right to Develop Land and Mastery Land. Abstrak Sengketa antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Semarang atas di terbitkannya Surat Keputusan Walikota Semarang, Nomor: 143/285/2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan pelepasan hak dan ganti kerugian tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 apakah telah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim lalai dalam mencermati mengenai keabsahan tanah garapan dalam memutus perkara yang memberi putusan pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 143/285/2002 tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang karena Ny. Murdyaningsih belum dapat membuktikan asal-usul tanah yang menjadi perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Garap dan Penguasaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL YANG TELAH MENINGGAL Trisnawati, Melita; Suteki, Suteki
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.513 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23760

Abstract

The notary public as the general official has the authority to make authentic deed in accordance with the norms, the values and the provisions of the applicable legislation so that the law can work in the community. Every deed made by a notary must stored in a notary protocol, and the protocol shall be transferred in the event of a notary passing away. But the problem is when a notary has passed away and his protocol is transferred to another notary, then a dispute arises related to the deed. Notary recipient of the protocol will still be called for questioning if there is a problem related to the protocol that is in his control, because it is one of the responsibility of the recipient of notary protocol. This is where the role of MKN appears to provide protection in the form of inspection or investigation permits by the authorities. And the role of MPD and INI in preventing the occurrence of violations in the deed by the notary in the form of guidance to all members of the notary. Keywords : Notary Protocol, Original Of The Deed, Legal Protection AbstrakPada hakekatnya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat.. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol wajib dialihkan dalam hal notaris meninggal dunia. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Serta adanya peranan MPD dan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota notaris. Kata kunci : Protokol Notaris, Minuta Akta Notaris, Perlindungan Hukum
PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT ADANYA KLAUSULA EKSONERASI Artdityo, Artdityo; Busro, Achmad; Doramia Lumbanraja, Anggita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.898 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26975

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT DI KONSENSI TAMBANG PT. MAHAKAM SUMBER JAYA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA Harjanto, Budi; Sukirno, Sukirno; Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.531 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26888

Abstract

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI BAITUL MAAL WA TAMWIL KABUPATEN SEMARANG Rahmawan, Rahmawan; Dja’is, Mochammad
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.807 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23771

Abstract

The purpose of executing the object of the fiduciary is to guarantee the repayment of the credit facility granted by banking institutions as creditors. The problem in this study is on the execution of motor vehicles in the Baitul Maal Tanwil in the district of Semarang cause many problems. This thesis uses normative juridical research method and empirical research data support. Based on qualitative analysis known that prevention fiduciary execution problems, can be done by registration of fiduciary security object at the Ministry of Justice and Human Rights through an online application method, but to do an execution must be done on the spot, online application method of the execution of fiduciary can make  sure a justice and legal standing for creditors to execution of fiduciary object, and  by registering online fiduciary guarantee object, the object is expected to issue execution fiduciary. Keywords: Fiduciary, Execution Fiduciary, Baitul Maal Tamwil. Abstrak Tujuan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah untuk menjamin pelunasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan selaku kreditor. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada kendaraan bermotor pada Baitul Maal Tanwil di wilayah Kabupaten Semarang menimbulkan berbagai macam permasalahan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan didukung data penelitian empiris. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa pencegahan permasalahan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui metode pendaftaran secara online, tetapi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tetap dilakukan secara langsung di lapangan, pendaftaran objek jaminan fidusia secara online, memberikan suatu kepastian hukum atau legal standing yang jelas bagi kreditor di dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Kata kunci : Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Baitul Maal Tamwil.
PENETAPAN PERWALIAN ANAK TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA MENJUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR KARENA PEWARISAN Alfarobi, Zulfa Salsabila; Prasetyo, Hafidh Pujiono
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.207 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26970

Abstract

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KEAGENAN PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PARA AGEN Syarief, Ahmad; Prananingtyas, Paramita; Sukma, Novira Maharani
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.73 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26884

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN SISTEM HUKUM PATEN DI NEGARA CHINA) Bambang Ribowo, Mochammad; Raisah, Kholis
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (793.251 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23761

Abstract

This study discusses the comparison of legal protection against simple patents in the patent law system in Indonesia. The normative juridical research method with a descriptive approach is supported by a theoretical approach, namely by reviewing and reviewing the provisions of Law Number 13 of 2016 concerning Patents with legal theory to compare legal protection against simple patents in the patent law system in Indonesia. The results of the study show that the comparison of patent regulations in Indonesia and in China has several differences in the mechanisms and principles of legal protection that are seen in differences in giving and there are similarities in the standards of regulation that still adhere to the principles in the WTO / TRIPs Agreement. In resolving simple patent rights disputes, important indicators of violations are related to (1) Identification of inventions in claims supported by simple patent descriptions, (2) identification of comparative inventions that exist before the date of receipt; and (3) anticipation of previous inventions against suspected inventions that have not been made recently for each unit of Claim from the Patent to be canceled, so that if there is a patent case in the future it can at least be a picture of its completion Keywords: Simple Patent, Comparison of Legal Protection, Dispute Resolution. Abstrak Penelitian ini membahas tentang perbandingan perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di indonesia.  metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan teori, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan teori hukum untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perngaturan paten di Indonesia dan di negara china terdapat beberapa perbedaan mekanisme  dan prinsip perlindungan hukum yang terlihat pada perbedaan pemberian serta terdapat persamaan dalam standar pengaturan yang tetap menganut prinsip dalam WTO/TRIPs Agreement. Dalam penyelesaian sengketa hak paten sederhana indikator pelanggaran yang penting diketahui adalah berkaitan dengan (1) Identifikasi invensi dalam klaim yang didukung deskripsi paten sederhana, (2) identifikasi invensi pembanding yang ada sebelum tanggal penerimaan; dan (3) antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan atas setiap satuan Klaim dari Paten yang hendak dibatalkan, sehingga apabila terdapat perkara paten dikemudian hari setidaknya dapat menjadi gambaran dalam penyelesaiannya.. Kata kunci: Paten Sederhana, Perbandingan Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN GAMBAR DARI INTERNET DALAM KAITANNYA DENGAN HAK CIPTA Wirakusuma, In Bagus Sugiharta; Santoso, Budi; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.105 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26976

Abstract

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue