NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
61 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2013): Notarius"
:
61 Documents
clear
<![CDATA[PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA MENJADI TANAH HAK MILIK ATAS RUMAH DINAS BAGI 17 PEGAWAI PT PLN YANG TELAH PENSIUN DI KABUPATEN UNGARAN ]]>
<![CDATA[Nidya Dewanti, Annisa]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5697
<![CDATA[Pemberian Hak Atas Tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik bagi pegawai PT PLN Kabupaten Ungaran yang pernah menempati rumah dinas tersebut tidak melalui mekanisme jual beli pada umumnya, karena status rumah dan tanah tersebut adalah milik negara sebagaimana Keputusan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian hak atas tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik atas rumah dinas bagi 17 pegawai PT PLN yang telah pensiun di Kabupaten Ungaran, dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Hak Atas Tanah dari rumah dinas PT PLN kepada 17 pegawainya yang telah pensiun melalui tahapan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Hambatannya adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dan kurangnya pemahaman dalam hal pengajuan permohonan Hak Atas Rumah DInas tersebut, serta lamanya waktu yang diperlukan untuk proses penerbitan Sertipikat.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[-, MESRAFENY]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5897
<![CDATA[Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penghimpunan dana masyarakat melalui zakat jika dikelola dengan benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Das Sollen), namun pada kenyataannya dana masyarakat yang dihimpun melalui zakat belum sebanding dengan jumlah wajib zakat yang ada (Das Sein). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai   berikut : Bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ? Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan bagaimana solusinya ? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan sumber data berupa data primer, dan data sekunder adapun teknik pengumpulan data pada tesis ini adalah dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka mengoptimalkan peran dan kinerja BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kota Pekanbaru menetapkan 5 (lima) program unggulan, yaitu Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru sehat, Pekanbaru Peduli. Bentuk-Bentuk pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pendistribusian periodesasi tiga bulan sekali, pendistribusian bersifat  program, pendistribusian bersifat insidentil. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru. Saran dari penelitian ini adalah, bagi pemerintah sebaiknya melakukan tertib administrasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat agar terdaftar dan secara sah menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat.  ]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KALIREJO STUDI KASUS PADA PT. ADI SASONGKO ]]>
<![CDATA[ADHI SAYOGO, SUYONO]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5688
<![CDATA[Dewasa ini dengan semakin gencarnya pembangunan di Indonesia memicu respon dari pihak swasta untuk ikut terjun kedalamnya baik sebagai investor maupun kontraktor. PT. Adi Sasongko sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, sudah barang tentu berusaha untuk mendapatkan suatu kontrak kontruksi, harus mengikuti tender atau mengajukan penawaran harga kepada pihak pengguna jasa.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode case study. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan bangunan gedung Serbaguna Kalirejo antara PT. Adi Sasongko dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang yang telah dituangkan kedalam surat perjanjian (kontrak) terdapat hambatan-hambatan baik bersifat eksternal seperti tambah dan kurang pekerjaan yang menyebabkan mundurnya jangka waktu pelaksanaan serta berubahnya nilai harga kontrak, maupun bersifat internal seperti standar mutu, dan sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL YANG TELAH TERDAFTAR MELALUI HAK PRIORITAS (studi pada merek Crocs di Indonesia) ]]>
<![CDATA[PAKSI, DIAH EKA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5888
<![CDATA[Merek Crocs telah terdaftar pada Ditjen HKI melalui hak prioritas, pada tanggal, 25 Nopember 2005 dengan nomor D002005026051, dengan nama pemilik Crocs inc, yang berkedudukanan 6273 Monarch Park Place, Niwot, code post 80503. Sebelumnya telah terdaftar di Negara asal Amerika Serikat pada tanggal 25 Mei 2005. Pada prakteknya di Indonesia banyak muncul produk sandal dari Cina yang terindikasi mirip dengan sandal "Crocs". Hal ini memunculkan permasalahan mengenai berlakunya asas konstitutif pada pendaftaran merek terkenal melalui hak prioritas dan perlindungan hukum produk sandal dan sepatu merek "Crocs" terhadap membanjirnya produk sandal dan sepatu sejenis dari Cina. Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap sandal "Crocs" di Indonesia? Apakah keberadaan sandal yang menyerupai sandal dan sepatu Crocs buatan China dapat diasumsikan sebagai pelanggaran hak prioritas "Crocs" Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library reseach), digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek, perlindungan hukum terhadap Merek terdaftar, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini akhirnya menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal "Crocs" yang berasal dari Amerika Serikat di wilayah yuridiksi Indonesia, hanya dapat dilakukan dengan pendaftaran melalui hak prioritas, karena bergabungnya Indonesia dalam perjanjian internasional pada World Intellectual Property Organization (WIPO). Keberadaan sendal dan sepatu merk China bukan merupakan perbuatan yang mengandung unsur praduga beritikad buruk (presumtion of bad faith) yang bertujuan untuk membonceng ketenaran (passing off) atau pembajakan terhadap merek "Crocs", merupakan pelaksanaan pemberian hak ekskusif merek "Crocs" Saran dari penelitian ini agar ada perubahan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, dengan memasukkan Asas perlindungan kepentingan nasional (diplomatic protection), untuk melindungi merek original Indonesia, sehingga produk barang dan jasa yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk impor yang sejenis.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR PENERIMA FIDUSIA APABILA OBJEK JAMINAN FIDUSIA MUSNAH (Studi Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Semarang) ]]>
<![CDATA[Ikayanti, Lutfi]]>;
<![CDATA[Malikhatun, B, Siti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5679
<![CDATA[Apabila benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitor kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Pasal 25 UU Fidusia, maka tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit di bank. Selain itu, tidak jelas perlindungan hukum bagi para pihak karena musnahnya jaminan fidusia. Akibat hukum bagi kreditor penerima fidusia apabila objeknya musnah pada PT. Bank BNI Syariah menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah piutang tetap ada tetapi tidak dijamin dengan jaminan fidusia. Perjanjian pokok tetap ada dengan pemberian jaminan secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa jika objek jaminan fidusia musnah, sedangkan debitor melakukan wanprestasi pada PT. Bank BNI Syariah terkait dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit baik terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia sangat lemah.]]>
<![CDATA[Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Simping Artha Sokaraja ]]>
<![CDATA[Setiadi, Arif Indra]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5711
<![CDATA[Fokus penelitian ini adalah  surat kuasa membebankan jaminan fidusia (SKJMF), yang digunakan untuk melakukan perbuatan hukum menghadap Notaris pada saat pembuatan akta jaminan fidusia di PT BPR Gunung Simping Artha Sokaraja yang tidak diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembuatan akta jaminan fidusia yang menggunakan SKJMF dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia terhadap SKMJF yang belum dilanjutkan dengan pendaftaran fidusia tetapi pemberi fidusia telah lebih dahulu cedera janji. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dan dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara terpimpin, serta data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Praktik pembuatan akta jaminan fidusia di BPR Gunung Simping Artha Sokaraja, dilakukan dengan terlebih dahulu dibuat SKMJF, yang diberikan oleh pemilik benda jaminan kepada bank, untuk melakukan perbuatan hukum menghadap Notaris, sehingga dengan surat kuasa tersebut pihak bank disamping sebagai pihak pemberi kuasa juga sebagai pihak penerima kuasa dalam akta jaminan fidusia, hal ini bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada pihak bank. Dengan penggunaan SKMJF ini, jaminan fidusia tidak harus didaftarkan, karena sewaktu-waktu dengan surat kuasa tersebut pihak bank dapat menghadap Notaris untuk membuat akta jaminan fidusia sebagai syarat untuk mendaftarkan jaminan fidusia, jika debitor berindifikasi wanprestasi.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DEBITORNYA MENGADAKAN PERJANJIAN KAWIN (Studi Kasus Macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura) ]]>
<![CDATA[Prasasti, Ken]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5702
<![CDATA[Dalam praktek perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan memakai hak tanggungan atau fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura yang awalnya sederhana mengalami kompleksitas ketika debitor mengadakan perjanjian kawin dengan istrinya. Hal ini menjadi hambatan tersendiri apabila kredit tersebut mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran yang disebabkan debitor meninggal dunia. Masalah yang dirumuskan yaitu pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura yang debitornya mengadakan perjanjian kawin; penyelesaian hukumnya apabila dalam penjualan jaminan hak tanggungan terdapat sisa hasil penjualan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh, pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura yang debitornya mengadakan perjanjian kawin, yaitu tahap pengajuan permohonan kredit; peninjauan ke lapangan; pembuatan surat penawaran putusan kredit; penandatanganan perjanjian kredit hanya oleh debitor (tidak mengikutsertakan istri sebagai pihak yang berhutang); proses pengikatan jaminan. Penyelesaian hukum apabila penjualan hak tanggungan memiliki sisa penjualan adalah dengan menentukan siapa ahli waris dari debitor yaitu istri dari debitor karena perjanjian kawin yang di adakan oleh keduanya tidak meniadakan hak mewaris sang istri.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENGURUS COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP PADA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Pailit No.63/PAILIT/2011/PN.JKT. PST. ) ]]>
<![CDATA[SITUNGKIR, ROSPITA RUFINA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5902
<![CDATA[Studi ini meneliti tentang tanggung jawab pengurus persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennootschap dalam kasus pernyataan pailit CV. Griya Rattan Cirebon melalui Putusan No. 63/PAILIT/ 2011/PN.JKT. PST (Das Sollen). Penelitian mengenai tanggung jawab pengurus atas penyelesaian utangnya terhadap kreditor serta akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan pailit. Kasus bermula dari debitor tidak mampu membayar utang meskipun telah diupayakan perdamaian, sehingga kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas CV. Griya Rattan Cirebon selaku termohon pailit (Das Sein). Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab para sekutu CV. Griya Rattan Cirebon setelah putusan pailit pengadilan Niaga? Bagaimana pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit CV. Griya Rattan Cirebon oleh Kurator setelah pernyataan Pailit Pengadilan Niaga? Metode yang digunakan dalama peneltian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) tanggung jawab CV. . Griya Rattan Cirebon selaku debitor pailit terhadap para kreditornya merupakan tanggung jawab bersama para sekutu komplementer dan sekutu komanditer secara tanggung renteng, namun tetap ada pemisahan tegas mengenai tanggung jawab yang menjadi bagiannya masing-masing; 2) Pemberesan harta pailit sudah dilaksanakan oleh kurator sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan, namun masih tidak maksimal karena terdapat sejumlah ketentuan dalam UU Kepailitan yang tidak jelas sehingga berpotensi merugikan baik kreditor maupun debitor. Saran dari penelitian ini adalah Bagi para legislator/pembuat undang-undang disarankan untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, khususnya pada Pasal-Pasal yang tidak jelas sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, yaitu: Pasal 100, Pasal 127 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 72 UUK No. 37/2004, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATAS SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2308.K/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 ]]>
<![CDATA[-, Hartono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5693
<![CDATA[Di Kota Madiun terjadi gugatan/sengketa atas sebidang tanah SHM No. 1814/Kejuron Surat Ukur No. 109/Kejuron/2001 tertanggal 29 Oktober 2001 atas nama para Penggugat. Berdasarkan putusan MA-RI No. 2308 K/PDT/2004 tertanggal 26 Oktober 2005, keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk membatalkan sertipikat pengganti atas nama para Penggugat menjadi atas nama pemilik semula Ny. X. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis proses pelaksanaan pembatalan sertipikat pengganti dan untuk mengkaji kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative gramatikal dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan studi pustaka (library research). Data yang diperoleh diteliti, diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan sertipikat pengganti yang diajukan pada kantor pertanahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut amarnya tidak memerintahkan kantor pertanahan untuk membatalkan sertipikat pengganti. Saran: Perlu adanya reformasi birokrasi Badan Pertahanan Nasional secara nyata dan perlu peningkatan kwalitas sumber daya manusianya sehingga dapat menjalankan pelayanan publik dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan umum yang baik demi kepastian hukum masyarakat yang membutuhkan bukti sertipikat hak milik.  ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITOR WANPRESTASI (SUATU STUDI PADA PT ASTRA SEDAYA FINANCE DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT) ]]>
<![CDATA[MANANDA S, HASIAN]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5893
<![CDATA[Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Astra Sedaya Finance Pontianak Kalimantan Barat, merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Astra Sedaya Finance Pontianak Kalimantan Barat dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia (Das Sollen). Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (Das Sein). Problem yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance di Pontianak Kalimantan Barat ; perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan fidusia di PT.Astra Sedaya Finance dalam hal debitor Wanprestasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, merupakan cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses terjadinya jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia; Dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat yang ditempuh oleh PT. Astra Sedaya Finance Pontianak Kalimantan Barat yaitu melakukan upaya-upaya dengan cara : Melakukan penagihan, apabila pelunasan tidak dilakukan maka pihak Kreditor akan melakukan penjualan barang jaminan. Penyitaan ini dilakukan didasarkan Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang memuat irah–irah â€DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA†yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Saran dari penelitian ini adalah agar dalam perjanjian disebutkan juga hak-hak dari debitur sehingga debitur dapat melakukan upaya hukum jika suatu saat terlambat melunasi hutang.]]>
