cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 40   41   42   43   44 
Analysis Legalitas Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Bagi Kreditor Arina Ratna Paramita; Djumadi Purwoatmodjo
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.42672

Abstract

AbstractSKMHT is the granting of power in accordance with the understanding of power, namely to carry out or carry out a certain business, in this case, namely "to impose a mortgage" or only specifically to one act of imposing a mortgage, in the form of a Deed of Granting Mortgage. This article discusses the issue of the legality of the SKMHT deed made before a Notary in terms of Article 15 of the Notary Position Act and its legal protection. The research method uses empirical juridical, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of the study indicate that the Power of Attorney to impose Mortgage (SKMHT) is given directly by the Mortgage Provider and must meet the requirements as stipulated in Article 15 of the Mortgage Law. If the requirements regarding the content of the Power of Attorney to impose Mortgage do not meet the requirements, it will result in the power of attorney in question being null and void, which means that the power of attorney concerned cannot be used as the basis for making the Deed of Granting Mortgage (APHT). SKMHT is a form of legal protection for creditors.Keywords: deed; legality; mortgage right; creditorAbstrakSKMHT merupakan pemberian kuasa yang sesuai dengan pengertian kuasa, yaitu untuk melakukan atau menyelenggarakan satu urusan tertentu, dalam hal ini yaitu ”membebankan  hak tanggungan” atau hanya khusus satu perbuatan membebankan hak tanggungan saja, kedalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan. Artikel ini membahas persoalan mengenai legalitas akta SKMHT yang dibuat dihadapan Notaris ditinjau dari pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris dan perlindungan hukumnya. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diberikan langsung oleh Pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan.”Jika“persyaratan mengenai muatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini tidak memenuhi persyaratan, akan berakibat surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan”(APHT). SKMHT menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur.Kata kunci : akta; legalitas; hak tanggungan; kreditor
Status Dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta Kevin Notario Raja Dolok; Fifiana Wisnaeni
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37314

Abstract

AbstractTanah Magersari is a land owned by the Sultanate and the Duchy which is widely used by people in the Special Region of Yogyakarta to become a place of residence or business. Tanah Magersari can only be used by indigenous people based on the Rijksblad Sultanate 1918 Number 16 jo. 1925 No.23, and Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 Number 25. The purpose of this study is to determine the ownership status of Tanah Magersari in the Sultan's Palace in terms of national land law and legal protection given to Tanah Magersari rights holders. Based on the results of the study it is known that: 1. The status of Tanah Magersari within the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Palace based on the laws and regulations of Yogyakarta is the land of the Sultanate and the Duchy has been declared a legal entity, so the Sultanate has ownership rights over the Sultanate's land and the Duchy has ownership of the Duchy land . 2. Legal protection granted to holders of Tanah Magersari rights is based on Special Regional Regulations and Basic Agrarian Laws.Keywords: legal status; legal protection; tanah magersariAbstrakTanah magersari adalah tanah kepunyaan Kasultanan dan Kadipaten yang sering dipergunakan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tanah hunian atau untuk wirausaha. Tanah magersari hanya dapat dipergunakan masyarakat asli didasarkan Rijksblad Kesultanan 1918 Nomor 16 jo. 1925 No.23, serta Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 Nomor 25. Tujuan penelitian ini gar diketahui pemilik sah dari tanah magersari di daerah Kraton Yogyakarta dilihat dari hukum tanah nasional serta perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak tanah magersari. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1. Status tanah magersari dalam lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan peraturan perundang-undangan Yogyakarta adalah tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah dinyatakan sebagai badan hukum, menyebabkan Kasultanan mempunyai hak milik dari tanah Kasultanan serta Kadipaten mempunyai hak milik dari tanah Kadipaten. 2. Perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak dari tanah magersari adalah didasarkan Peraturan Daerah Istimewa dan Undang-undang Pokok Agraria.Kata kunci : status hukum; perlindungan hukum; tanah magersari
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Elektronik Ellena Balqis Sekti; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36721

Abstract

AbstactAs technology develops, the registration of Mortgage Rights is carried out electronically, PPAT plays a role in the registration of Electronic Mortgage Rights. The purpose of writing this article is to determine the role of PPAT in registering Electronic-Based Mortgage guarantees and to find out how to improve Electronic Mortgage Rights that have been issued. The research method used is normative research. The result of the discussion of this article is that the collateral right imposition agreement is set out in the form of a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) drawn up by PPAT as the authorized official. Application for HT-el repair is submitted through the HT-el System no later than 30 (thirty) days from the date the HT-el Certificate is issued. The conclusion of this article is the role of PPAT in registering electronic-based Mortgage Rights, namely by making APHT and submitting deeds and documents that are complete requirements in the form of registration of Mortgage Rights through an electronic system of partners that are integrated with the HT-el system. HT-el is no later than 30 (thirty) days from the date the HT-el Certificate is issued.Keywords: bank; land deed official; mortgage rightAbstrakSemakin berkembangnya teknologi maka pendaftaran Hak Tnaggungan dilakukan secara elektronik, PPAT berperan dalam pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui peran PPAT dalam pendaftaran jaminan Hak Tanggungan Berbasis Elektronik dan mengetahui cara memperbaiki Hak Tanggungan Elektronik yang sudah diterbitkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Perjanjian pembebanan hak tanggungan dituangkan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT selaku pejabat berwenang. Permohonan perbaikan HT-el diajukan melalui Sistem HT-el paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Sertipikat HT-el diterbitkan. Simpulan dari artikel ini adalah peran PPAT dalam melakukan pendaftaran Hak Tanggungan berbasis elektronik yaitu dengan pembuatan APHT dan menyampaikan akta dan dokumen kelengkapan persyaratan berupa pendaftaran Hak Tanggungan melalui sistem elektronik mitra kerja yang terintegrasi dengan Sistem HT-el, Permohonan perbaikan HT-el diajukan melalui Sistem HT-el paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Sertipikat HT-el diterbitkan.Kata kunci : bank; PPAT; hak tanggungan
Tanggung Jawab Instansi Atas Kerugian Immateril Terhadap Wiraswasta Akibat Adanya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Amira Karana Sharira Yuan; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37140

Abstract

AbstractLand acquisition for public interest carried out by the government must be accountable to the parties that have been harmed, the responsibility is in the form of compensation for material and immaterial losses. The research method used by this journal is normative research. The results of the discussion of this journal are the government's responsibility in terms of land acquisition for the public interest of entrepreneurs, namely in the form of material compensation and immaterial damages based on Law Number 2 of 2012, Indonesian Assessment Standards (SPI) Number 204 of 2018 and other regulations as well as 6 (six) principles of land acquisition. The conclusion from the discussion of this journal is that in reality the government's responsibility for entrepreneurs in land acquisition for the public interest is only in the form of material compensation while non-physical or immaterial compensation has not been implemented, besides Law Number 2 of 2012 does not explicitly regulate immaterial compensation .Keywords: land acquisition; responsible; compensationAbstrakPengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah harus bertanggung jawab kepada para pihak yang telah dirugikan, tanggung jawab berupa penggantian kerugian secara materiil dan immaterial. Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap wiraswasta yaitu berupa ganti rugi secara materiil dam immaterial yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Standar Penilaian Indonesia (SPI) Nomor 204 Tahun 2018 dan peraturan lainnya serta 6 (enam) prinsip pengadaan tanah. Kesimpulan dari pembahasan jurnal ini bahwa pada kenyataannya tanggung jawab pemerintah terhadap wiraswasta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya berbentuk ganti rugi secara materiil sedangkan non fisik atau immaterial belum dilaksanakan, selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak mengatur secara tegas mengenai ganti rugi immaterial.Kata Kunci: pengadaan tanah; tanggung jawab; ganti rugi
Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek Diannita Anjar Prasomya; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.27522

Abstract

AbstractThis jurnal article discusses the owners of trademark rights in general who apply for the cancellation of the mark for other parties who resemble their mark. However, in reality there are parties who are not entitled to be aware of their mistakes, so in good faith they make an application for cancellation of the mark. The purpose of this study is to find out the arrangements for cancellation of a mark in good faith under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The result of the research is to explain the development of good faith principle regulation from time to time with the latest amendment regulating the provisions on good faith as stated in Article 21 paragraph (3) regarding the application being rejected if submitted by a Petitioner with bad faith, as well as explained in the Explanation section regarding the Petitioner. in bad faith, as well as Article 77 paragraph (2) related to a lawsuit for cancellation can be filed indefinitely if there is an element of bad faith and the implementation of the principle of good faith in the trademark registration system in cases of cancellation of a registered trademark is that a trademark must be registered in good faith, because if there is an element of bad faith, the mark is canceled.Keywords : development; cancellation; good faithAbstrakArtikel jurnal ini membahas pemilik hak atas merek pada umumnya mengajukan permohonan pembatalan merek bagi pihak lain yang menyerupai mereknya. Namun, dalam realitanya adanya pihak yang tidak berhak menyadari kekeliruannya, sehingga dengan Itikad baik melakukan permohonan pengajuan pembatalan merek. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui pengaturan atas pembatalan merek dengan itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian adalah menjelaskan perkembangan pengaturan prinsip itikad baik dari waktu ke waktu dengan perubahan terakhir yang mengatur ketentuan tentang itikad baik sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (3) tentang permohonanditolakjikadiajukanoleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, serta dijelaskan dalam bagian Penjelasan terkait Pemohon yang beriktikad tidak baik, serta Pasal 77 ayat (2) terkait gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsure iktikad tidak baik serta Implementasi prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek pada perkara-perkara pembatalan merek dagang terdaftar adalah merek harus didaftar dengan itikad baik, karena apabila terdapat unsur iktikad tidak baik maka merek tersebut dibatalkan.Kata kunci : perkembangan; pembatalan; iktikad baik
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya Felenvi Olivia Umbas; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37459

Abstract

AbstractNotaries and PPATs have legal protection in carrying out their positions. The problem in this journal is how the form of legal protection for Notaries and PPAT in carrying out their profession. The research method used in this journal is normative research. The results of this journal's research are a form of legal protection by a Notary in carrying out their profession, namely the Notary Supervisory Council and Notary Authority Council in accordance with Article 66 A paragraph (1) UUJN while the form of legal protection by PPAT is the presence of the PPAT and / or IPPAT Supervisory and Supervisory Council. is to provide legal assistance to PPAT in accordance with Article 50 Permen ATR / Head of BPN Number 2 of 2018. The conclusion of this journal is that Notaries and PPAT have different forms of legal protection but the purpose of legal protection obtained by Notaries and PPAT is the same, namely to protect Notaries and PPAT if they make a mistake up to the court's authority in carrying out their position.Keywords: notary; land titles registrar; legal protectionAbstrakNotaris dan PPAT mempunyai perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini hendak meneliti tentang bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitan normatif. Hasil penelitian jurnal ini adalah bentuk perlindungan hukum oleh Notaris dalam menjalankan profesinya yaitu dengan adanya Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kewenangan Notaris sesuai dengan Pasal 66 A ayat (1) UUJN sedangkan bentuk perlindungan hukum oleh PPAT yaitu adanya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT ialah memberikan bantuan hukum terhadap PPAT sesuai dengan Pasal 50 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian ini menemukan bahwa Notaris dan PPAT mempunyai bentuk perlindungan hukum yang berbeda tetapi tujuan dari perlindungan hukum yang didapatkan oleh Notaris dan PPAT sama yaitu untuk melindungi Notaris dan PPAT jika melakukan kesalahan sampai dengan keranah pengadilan dalam menjalankan jabatannya.Kata kunci: notaris; PPAT; perlindungan hukum
Kajian Studi Kasus Hukum Waris Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/20l4 Terhadap Kententuan Hukum Waris Barat Gagah Hotma Parulian Siregar; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36976

Abstract

AbstractMany problems regarding inheritance law occur due to distributions that are not in accordance with applicable regulations. One of the problems of inheritance law that was decided in the Supreme Court decision Number 784 K / Pdt / 20l4 raises several problems that are the focus of the study in this study, namely regarding the distribution of inheritance in the inheritance law case whether it is in accordance with the Civil Code. Likewise with the contents of the Supreme Court decision. The research method used in this research is normative juridical research method. This study found that in accordance with the provisions of the Civil Code, those who have the right to be the heirs of the two heirs who have passed away are the descendants of the two deceased heirs. However, the distribution of inheritance stipulated in the Supreme Court decision is not in accordance with the provisions of the Civil Code because the decision is based on the applicable Marriage Law.Keywords: inheritance law; marriage law; civil codeAbstrakPermasalahan mengenai hukum waris banyak terjadi disebabkan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu permasalahan hukum waris yang diputus di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/20l4 menimbulkan beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni  mengenai pembagian harta warisan dalam kasus hukum waris tersebut apakah telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata begitu juga dengan isi putusan Mahkamah Agung tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa yang sesuai dengan kententuan KUH Perdata bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari kedua pewaris yang telah meninggal dunia tersebut adalah anak keturunan dari kedua mendiang pewaris tersebut. Namun untuk pembagian warisan yang diatur di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUH Perdata karena mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan yang berlaku.Kata kunci: hukum waris; uu perkawinan; kuh perdata
Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum Agil Febriansyah Santoso; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.33566

Abstract

AbstractIntellectual property, as a spiritual and economic right, requires legal protection to create technical innovations, accelerate industrial development, create new jobs, promote economic growth, and improve the quality of life of the people. The questions answered by this study are how the intellectual property protection legal system encourages creativity to improve people's welfare, and the extent to which the state provides legal protection in the field of intellectual property rights. The research method used is a normative juridical research method using primary, secondary and tertiary legal materials. From the research results, it can be argued that the legal protection of intellectual property rights is the recognition, respect and protection of the state for the wishes and desires of every citizen in a society that produces intellectual property rights. Therefore, countries need to take the expected steps related to the development and protection of intellectual property rights, issue regulations and create conditions suitable for changing global trends. This includes increasing the role of research institutions and universities in order to be able to produce innovations and technology needed by the market and consumers.Keywords: legal protection; law of intellectual property; copyrights.AbstrakKekayaan intelektual, sebagai hak spiritual dan ekonomi, memerlukan perlindungan hukum untuk menciptakan penemuan inovatif di bidang teknis, mempercepat perkembangan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum perlindungan kekayaan intelektual mendorong kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual merupakan pengakuan, penghormatan dan perlindungan negara atas keinginan dan keinginan setiap warga negara dalam masyarakat penghasil hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah yang diharapkan terkait dengan pengembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, mengeluarkan peraturan dan menciptakan kondisi yang sesuai untuk perubahan tren global. Hal tersebut termasuk meningkatkan peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi agar mampu menghasilkan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan pasar dan konsumen.Kata kunci: perlindungan hukum; hukum kekayaan intelektual; hak cipta
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Razhez Akbar Wildan Utama; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37014

Abstract

Abstractlimited liability Company is run by the management of a PT company involving PT organs, one of which is that the Board of Directors must be in accordance with the aims and objectives of a company as stated in the Company's Articles of Association and not in conflict with the applicable PT law The research method of this journal is normative. The result of the research is that in the UUK-PKPU bankruptcy of a legal entity, a company does not necessarily experience financial difficulties or bankruptcy, the responsibility of the Board of Directors is specified in Article 97 paragraph (4) of Company law Number 40 of 2007, which stipulates that in the event that the Board of Directors consists of for 2 (two) members of the Board of Directors or more, the responsibilities as referred to in Article 97 paragraph (3) of Company law Number 40 of 2007 shall apply jointly and severally to each member of the Board of Directors. The conclusion of this journal is that the responsibility of the Board of Directors is regulated in Article 97 paragraph (3) Company law Number 40 of 2007 and Article 104 paragraph (2) Company law Number 40 of 2007.Keywords : bankruptcy; limited company; directors; responsibleAbstrakPerusaahan Terbatas dijalankan oleh pengurusan perseroan PT yang melibatkan organ PT, salah satunya ialah Direksi. Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan suatu perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan tidak bertentangan dengan UU PT yang berlaku. Metode artikel jurnal ini yaitu Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang berumber pada data sekunder sebagai data utama, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data, serta olah datanya menggunakaan analisis kualitatif. Hasil dari artikel jurnal yaitu dalam UUK-PKPU kepailitan suatu badan hukum tidak serta merta suatu perusahaan itu harus mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan, tanggung jawab Direksi ditentukan dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT Nomor 40 tahun 2007, yang menetapkan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomor 40 tahun 2007 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Simpulan dari hasil pembahasan terkait dengan pertanggung jawaban Direksi terhadap kepailitan PT yaitu anggota Direksi atau lebih, berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.Kata kunci : kepailitan; Perseroan Terbatas; direksi; tanggung jawab
Peranan Saksi Instrumenter Dalam Perkara Pidana Terkait Pembuatan Akta Notaris (Studi Kasus Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Pdg) yudhi Wirawan; Pujiono Pujiono
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37289

Abstract

AbstractInstrumenteral witness is a witness in a notary deed and participates in the process of making a notary deed. In the presence of instrumenteral witnesses in reading the deed, they heard and knew what was contained and included in the deed, while it was the obligation for the instrumenteral witnesses to keep the contents of the deed secret. Therefore, this study aims to explain how the legal protection for instrumenteral witnesses in providing information regarding the confidentiality of the notary deed which is the evidence in a corruption case. The approach method used is normative juridical. The result of the research is that instrumenteral witnesses get legal protection. The intrumentary witness is only responsible for his knowledge, limited to the formality of the deed's inauguration, regarding the content contained in the deed is the sole responsibility of the notary, because the deed was made by the notary together with the parties who presented to the notary public. If there is a dispute over the deed involving an instrumenteral witness, it is sufficient for the witness to explain the formal requirements for the deed inauguration.Keywords : instrumenter witness; notarial deed; confidentiality of a deedAbstrakSaksi instrumenter yaitu merupakan saksi dalam sebuah akta notaris dan ikut serta dalam proses pembuatan akta notaris. Kehadiran saksi instrumenter dalam pembacaan akta mereka mendengar dan mengetahui apa yang tercantum dan dicantumkan dalam akta, sedangkan kewajiban bagi saksi intrumenter untuk merahasiakan isi akta. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam memberikan keterangan terkait kerahasian terhadap akta notaris yang menjadi alat bukti dalam perkara korupsi. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Saksi instrumenter mendapatkan perlindungan hukum. Saksi intrumenter hanya bertanggung jawab terhadap pengetahuannya sebatas formalitas peresmian akta, mengenai isi yang terdapat di dalam akta itu adalah sepenuhnya tanggung jawab notaris, karena pembuatan akta itu dibuat oleh notaris bersama para pihak yang menghadap kepada notaris. apabila terjadi sengketa atas akta tersebut yang melibatkan saksi instrumenter maka saksi cukup menjelaskan persyaratan formalitas peresmian akta.Kata kunci : saksi instrumenter; akta notaris; kerahasiaan akta

Page 42 of 65 | Total Record : 648

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue