NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Kedudukan Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia) ]]>
<![CDATA[Muhammad Adil Maulana]]>;
<![CDATA[Abdullah Kelib]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.42790
<![CDATA[AbstractThe development of Islamic banking into the global financial industry led to the development of Islamic banking products. It is possible there will be disputes relating to Islamic banking products. and requires a legal framework for dispute resolution truly "Islamic". This article discussed regarding the settlement of disputes through arbitration of Islamic banking in Indonesia and Malaysia, so hopefully will get an understanding of Islamic banking dispute resolution and arbitration role in developing an Islamic economics. The method in this article is a juridical-normative approach, that tried to synchronize the legal provisions applicable to the implementation of the case to be studied. Specifications of research were classified in descriptive analysis research. The result of this article is dispute settlement process through Badan Arbitrase National Indonesia and the Kuala Lumpur Regional for Arbitration beginning with the submission of arbitration agreement. After the examination process is completed then the award is decided by the arbitration is final and binding. National Sharia Arbitration and Kuala Lumpur Regional Arbitration for having similarities and differences. Settlement of Islamic banking disputes through arbitration Sharia should be returned to the application of the principles of Islamic Sharia are fully in favour of the economic advancement of Islam. Keywords: role; arbitration; Islamic banking disputes.AbstrakBerkembangnya perbankan Islam menjadi industri keuangan dan finansial global menyebabkan berkembangnya bentuk-bentuk produk bank Islam, sehingga, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa berkaitan dengan produk-produk bank Islam. Perbankan Islam memerlukan kerangka hukum penyelesaian sengketa yang efisien, dan benar-benar “Islam”. Artikel ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan Islam melalui arbitrase di Indonesia dan Malaysia, sehingga diharapkan akan mendapat pemahaman mengenai penyelesaian sengketa perbankan Islam dan peranan arbitrase dalam mengembangkan ekonomi Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya terhadap kasus yang akan diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif analisis. Hasil artikel ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kuala Lumpur Regional for Arbitration dimulai dengan adanya penundukkan melalui perjanjian arbitrase. Setelah proses pemeriksaan selesai, maka putusan yang diputus oleh kedua arbitrase ini bersifat final and binding. Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kuala Lumpur Regional for Arbitration memiliki kesamaan dan perbedaan. Penyelesaian sengketa perbankan Islam melalui arbitrase syariah harus dikembalikan kepada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam yang sepenuhnya demi mengembangkan kemajuan ekonomi Islam.Kata kunci: peranan; arbitrase; sengketa perbankan Islam.]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Guna Mewujudkan Good Corporate Governance ]]>
<![CDATA[Dewi Ajipawang Setyawati]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.42566
<![CDATA[Abstract Notaries have the role of a number of matters or conditions related to the company, including as a candidate to propose the legitimacy of a legal element, in order to apply for ratification of changes to the organization's articles of association. A Notary also has a role in amendments to the articles of association and changes in the Notary's organizational information. The research method used is normative juridical and the research specification is descriptive-analytic. The data analysis technique used qualitative analysis. Based on the results of this study, it was found that for every amendment to the Company's Articles of Association, the Notary must make a deed of amendment to the Articles of Association, where this deed is another deed containing changes from the previous Articles of Association. In making the company deed, the substance and statements contained in the organizational contract actually refer to positive law, and still refer to the draft organizational structure, but changes are made in the articles so that they do not conflict with company regulations and principles in order to create a good corporate company. Governance.Keywoards: articles of association; notary; amandmentAbstrak Notaris memiliki peran sejumlah hal atau keadaan yang berhubungan atas perusahaan, termasuk tentang sebagai calon untuk mengajukan legitimasi suatu unsur yang sah, guna permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi. Seorang Notaris juga memiliki peran dalam perubahan anggaran dasar dan perubahan informasi organisasi Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptifaanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dihasilkan bahwa untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris harus membuat akta perubahan Anggaran Dasar, dimana akta ini merupakan akta lain yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar yang lalu. Dalam pembuatan akta perusahaan, substansi dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kontrak organisasi sebenarnya mengacu pada hukum positif, dan masih mengacu pada rancangan susunan organisasi, namun dilakukan perubahan dalam pasal-pasalnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan serta prinsip perusahaan agar tercipta perusahaan yang Good Corporate Governance.Kata kunci: anggaran dasar; notaris; perubahan ]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan ]]>
<![CDATA[Eko Adi Santoso]]>;
<![CDATA[FX Joko Priyono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.37244
<![CDATA[AbstractThe free will of man causes often problematic problems in the practice of notary positions. The difficulty of knowing and understanding the free will of man causes a variety of issues concerning the falsification of deed notaries. The purpose of this study is to analyze the authenticity of the falsified notarial deed and notary responsibility for the falsified deed. This research method uses normative juridical research method with legal material collection techniques through positive legal inventory, legal principles and doctrines, legal findings in cases in concreto or court decisions. The conclusion of this study is the basis for testing the authenticity of the falsified notaries deed is to understand the forms of deed and the function of notarial deed. While the legal implications of the falsified notarial deed have an impact on the object of the deed's product and the subject, especially notary liability. The implications for the product object of the deed result in it being cancelable, null and void, having no legal force, invalidity or legal force to the extent of the deed under hand. Notary liability for falsified deed can be ensnared in civil, criminal, and other sanctions.Keywords: notary public; act authenticity; forgeryAbstrakKehendak bebas yang dimiliki manusia menyebabkan sering kali terjadi problematika dalam praktek jabatan notaris. Sulitnya mengetahui dan memahami kehendak bebas manusia menyebabkan berbagai persoalan menyangkut pemalsuan akta notaris. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar autentisitas akta notaris yang dipalsukan dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dipalsukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto atau putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah landasan untuk menguji autentisitas akta notaries yang dipalsukan adalah dengan memahami bentuk-bentuk akta dan fungsi akta notaris. Sedangkan implikasi hukum terhadap akta notaris yang dipalsukan berdampak terhadap objek produk akta dan subjek terutama pertanggungjawaban notaris. Implikasi terhadap objek produk akta tersebut mengakibatkan dapat dibatalkan, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah atau berkekuatan hukum sebatas akta di bawah tangan. Pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dipalsukan maka dapat dijerat sanksi perdata, pidana, dan sanksi-sanksi lainnya.Kata kunci: notaris; autentisitas akta; pemalsuan]]>
<![CDATA[Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai Pengendalian Pembangunan Di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Rizky Noor Fajrina]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.41530
<![CDATA[AbstractSpatial control aims to create a place that is livable, can be used for sustainable development and maintain the Natural Resources contained therein. The aims of this study is to specify the control of space utilization through the building permit instrument in the city of Semarang and to find out the actions taken by the Semarang city government against buildings that do not have these permits. . The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis. The result of the discussion of this journal is that every development will definitely be reviewed by the Spatial Planning Office when a Building Construction Permit will be issued whether it is in accordance with its designation. Buildings that have been erected without being equipped with a Building Permit and are not in accordance with their designation, the Semarang City Government will take firm action. The conclusion of this study is that spatial control in the city of Semarang is very influential for sustainable development because the buffer area is an area that becomes a buffer for the lower area, in this case the lower Semarang area.Keywords: building permit; spatialAbstrakPengendalian Tata Ruang bertujuan untuk menciptakan tempat yang layak dihuni (liveable), dapat digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari penelitian berikut ialah guna mengetahui pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrument Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Semarang dan mengetahui tindakan yang dijalankan pemerintah Kota Semarang terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki perizinan tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah setiap pembangunan pasti akan ditinjaui oleh Dinas Tata Ruang saat akan diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Bangunan yang sudah terlanjur berdiri tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak sesuai peruntukannya maka Pemerintah Kota Semarang akan menindak tegas. Simpulan dari penelitian ini pengendalian tata ruang di Kota Semarang sangat berpengaruh untuk pembangunan yang berkelanjutan dikarenakan daerah resapan air merupakan daerah yang menjadi penyangga untuk kawasan bawahnya dalam hal ini yaitu daerah Semarang bawah.Kata kunci: izin mendirikan bangunan (imb); tata ruang]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Tindakan Wanprestasinya yang Merugikan Klien ]]>
<![CDATA[Monika Sitanggang]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.39779
<![CDATA[AbstractNotary is a general official who is trusted by the State and the Community by delegated the main tasks and obligations in accordance with Lawi Numberi 2 of 2014 concerningi Amendmentsi to Law Numberi 30 of 2004 iconcerning Notary iPosition. Ini carryingi outi his position as a general official who provides services to the community, a notary does not rule out the possibility of doing a defense that can harm the client. This action must be accounted for by the Notary as a General Officer. The method of approach used in this study is normative juridic. Thei purposei of this writingi is to find outi and analyzei the accountability of the notary for its actions that harm the client. The results of this study are punishment for a Notary who made a negligence of the client. This punishment is in the form of criminal sanctions, civil and administrative, where a notary can be sued by clients who feel disadvantaged, and the category of punishment in accordance with the portion of violations. This study also produced a role of a Notary in providing legal services to the public in accordance with the code of ethics Notary.Keywords: notary; default; client.AbstrakNotaris merupakani pejabati umumi yangi dipercayai olehi Negara dan masyarakati dengan dilimpahkan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan UU Nomori 2 Tahuni 2014 tentangi perubahan atasi Undang-Undangi Nomori 30 Tahuni 2004 Tentangi Jabatani Notaris. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang memberikan jasa kepada masyarakat, Notaris tidak menutup kemungkinan melakukan wanprestasi yang dapat merugikan klien. Tindakan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Metodei pendekatani yangi digunakan dalami penelitiani ini adalahi yuridisi normatif. Tujuani penulisan ini untuk mengetahuii dan menganalisisi pertanggungjawaban Notaris atas tindakannya yang merugikan klien. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman bagi seorang Notaris yang melakukan suatu kelalaian terhadap klien. Hukuman ini berupa sanksi pidana, perdata, dan administrasi, dimana seorang Notaris dapat digugat oleh klien yang merasa dirugikan, serta kategori pemberian hukuman sesuai dengan porsi pelanggarannya. Penelitian ini juga menghasilkan peran dari seorang Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan kode etik Notaris.Kata kunci: notaris; wanprestasi; klien.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. Mubarokfood Cipta Delicia ]]>
<![CDATA[Annisa Nur Asrini]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.39606
<![CDATA[AbstractThe establishment of a Limited Liability Company must be proven by a Notary Deed and used as an attachment to the registration of the PT. Mubarokfood Cipta Delicia trademark as legal evidence in legal evidence. This thesis uses a normative juridical approach. The data source is in the form of secondary legal materials and data analysis is qualitative. The results of the study indicate that the legal consequences that arise for the home industry that falsify the PT. MubarokFood Cipta Delicia by the judge the defendant was found guilty and sentenced. The judge's consideration regarding the facts and constitutes a violation of the law by the defendant, namely the registration of the PT. MubarokFood Cipta Delicia at the Directorate General of Intellectual Property Rights (formerly the Directorate General of Copyright, Patents, Trademarks)-Ministry of Law and Human Rights, so that there is recognition of rights from the state on the brand. The role of the Notary in the trademark rights owner of PT. MubarokFood Cipta Delicia is the deed of establishment by a Notary.Keywords: protection; law; brand; tradeAbstrakPerseroan Terbatas pendiriannya harus dibuktikan dengan Akta Notaris dan digunakan sebagai lampiran pendaftaran merek dagang PT. Mubarokfood Cipta Delicia sebagai alat bukti sah dalam pembuktian secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum sekunder dan analisis data bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul bagi home industry yang memalsukan Merek PT. MubarokFood Cipta Delicia oleh Hakim, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Pertimbangan hakim tentang fakta dan merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa yaitu telah didaftarkannya merek PT. MubarokFood Cipta Delicia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, Merek)-Kementerian Hukum dan HAM, sehingga ada pengakuan hak dari negara atas mereknya. Peran Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. MubarokFood Cipta Delicia adalah dengan telah dibuatnya akta pendiriannya oleh Notaris.Kata kunci: perlindungan; hukum; merek; dagang]]>
