cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 61   62   63   64   65 
Wanprestasi Penyewa dalam Perjanjian Sewa Rumah Tinggal: Studi di Desa Klidon Sleman Azzahrah, Zafira; Bardriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.72039

Abstract

ABSTRACTA house rental agreement is a legal contract binding the parties based on mutual consent, where the owner grants the tenant the right to use the house for a specified period in exchange for rental payments. However, breaches of contract (wanprestasi) often occur, requiring legal resolution in accordance with the agreement and applicable regulations. This study aims to analyze the dispute resolution mechanisms for contract breaches in house rental agreements in Desa Klidon, Sleman. The research employs an empirical juridical approach with qualitative analysis. The findings indicate that the tenant's liability for breach of contract in house rentals in Desa Klidon, Sleman, is based on a legally valid agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, with legal implications for unauthorized modifications. Dispute resolution can be pursued through deliberation, mediation, or litigation, depending on the agreement and available evidence.Keywords: Breach of Contract; Tenant; House Rental AgreementABSTRAKPerjanjian sewa-menyewa rumah merupakan perjanjian hukum yang mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan, di mana pemilik memberikan hak penggunaan rumah kepada penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban pembayaran sewa, namun sering kali timbul wanprestasi yang memerlukan penyelesaian hukum sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah tinggal di Desa Klidon, Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban penyewa yang wanprestasi dalam sewa rumah di Desa Klidon, Sleman, didasarkan pada perjanjian sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dengan implikasi hukum atas perubahan tanpa izin. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau gugatan ke pengadilan, sesuai kesepakatan dan bukti yang ada.Kata Kunci: Wanprestasi; Penyewa; Perjanjian Sewa Rumah
Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Terhadap Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Noraini, Noraini; Santoso, Budi; Kunantiyorini, Anik
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.79254

Abstract

ABSTRACTThe implementation of the Electronic Mortgage System (HT-el) has introduced major changes to mortgage registration and the authority of PPAT, while creating regulatory, technical, and procedural challenges that remain misaligned with the Mortgage Law (UUHT). These conditions highlight the need for immediate adjustments in regulations and administrative policies. This study examines the application of HT-el in relation to PPAT authority and evaluates its effectiveness. Using a normative research method with descriptive qualitative data, the study finds that the implementation and effectiveness of HT-el are still limited due to regulatory gaps, technical barriers, and inadequate human resource readiness. Therefore, regulatory refinement, improved PPAT competencies, and strengthened systems are necessary to achieve effective services and ensure legal certainty. Keywords: Mortgage Rights; Electronic; PPATABSTRAKPenerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) menimbulkan perubahan mendasar dalam mekanisme pendaftaran dan kewenangan PPAT, sekaligus menghadirkan berbagai persoalan regulasi, teknis, dan prosedural yang belum sepenuhnya selaras dengan UUHT, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan penyesuaian hukum dan kebijakan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penerapan hak tanggungan elektronik terhadap kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan untuk mengetahui efektivitas terhadap adanya hak tanggungan elektronik. Jenis penelitian ini adalah normatif, dengan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Implementasi dan efektivitas Hak Tanggungan Elektronik terhadap kewenangan PPAT belum optimal karena kendala regulasi, teknis, dan kesiapan SDM, sehingga dibutuhkan penyempurnaan aturan, penguatan kapasitas PPAT, serta perbaikan sistem untuk mewujudkan layanan yang efektif dan menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Elektronik; PPAT
Perlindungan Hak Cipta Adaptasi Film Korea "My Annoying Brother" di Indonesia Istiseptiara, Nening Fadhilah; Santoso, Budi
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.72519

Abstract

Problematika Profesi Notaris dalam Perbankan Syariah Abdillah, Nabila Sesha; Aminah, Aminah
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.65453

Abstract

ABSTRACTIslamic banking in Indonesia faces limitations in regulations governing the role of notaries in the transaction process.  This research aims to explain the problems of the nortary profession in Islamic banking. The method used is normative juridical with descriptive analysis research specification. The results of this study show that the notary profession in Islamic banking faces several problems that need to be considered, namely understanding of sharia principles, limited rules and guidelines, preparation of appropriate deeds, legal compliance obligations, role as a neutral party, and adequate education and training. Thus, notaries can carry out their duties and positions in supporting the progress of Islamic banking by ensuring validity, legal certainty, and justice in every transaction carried out.Keywords: Notary; Islamic BankingABSTRAKPerbankan syariah di Indonesia menghadapi keterbatasan dalam regulasi yang mengatur peran Notaris dalam proses transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan profesi notaris dalam perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesi notaris dalam perbankan syariah menghadapi beberapa problematika yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman atas prinsip syariah, keterbatasan aturan dan pedoman, penyusunan akta yang sesuai, kewajiban kepatuhan hukum, peran sebagai pihak netral, dan pendidikan serta pelatihan yang memadai. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya dalam mendukung kemajuan perbankan syariah di Indonesia dengan memastikan keabsahan, kepastian hukum, dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan.Kata Kunci: Problematika; Notaris; Perbankan Syariah
Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Pembelian Rumah Budi, Alan Pradigdo Setyo; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.48810

Abstract

ABSTRACTThe Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is a preliminary agreement arising from the possibility of consent between the parties, reflecting the principle of consensualism in contract law. This research examines forms of consumer protection and the application of legal remedies in residential property transactions conducted through the PPJB mechanism. The study uses a normative juridical method based on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively using a descriptive analytical approach. The findings show that legal protection is essential to ensure legal certainty and to prevent arbitrary actions that may harm the parties, and that the provisions of the PPJB safeguard interests of sellers and buyers. Keywords: Legal Protection; Consumers; Sale PurchaseABSTRAK Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan suatu kesepakatan pendahuluan yang lahir berdasarkan adanya peluang tercapainya persetujuan antara para pihak, yang erat kaitannya dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen serta penerapan upaya hukum dalam transaksi jual beli rumah melalui mekanisme PPJB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan para pihak, dan bahwa pokok-pokok pembuatan PPJB bertujuan melindungi kepentingan calon penjual dan calon pembeli.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Jual Beli
Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Homoseksual Hutagalung, Welly Angriani; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.74100

Abstract

ABSTRACTThis study analyzes the juridical aspects of divorce caused by one party engaging in homosexual behavior. The purpose of this research is to examine the legal basis, judicial considerations, and legal consequences of Divorce Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. The research employs a normative approach by analyzing court decision documents and relevant laws. The results show that the judge, in Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, granted the divorce due to the Defendant’s homosexual behavior, which led to continuous conflict, based on considerations balancing the values of maslahah (public interest) and legal certainty. This decision affirms that divorce due to homosexual orientation entails legal consequences for the marital relationship, child custody, and alimony obligations, aiming to achieve justice, public welfare, and legal certainty for the parties involved.Keywords: Divorce; Homosexual; Legal ConsequencesABSTRAKPenelitian ini menganalisis aspek yuridis perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang berperilaku homoseksual. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, pertimbangan hakim, dan akibat hukum putusan perceraian Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA. Cibinong memutus perceraian karena perilaku homoseksual Tergugat yang menimbulkan konflik berkelanjutan, dengan pertimbangan yang menyeimbangkan nilai maslahah dan kepastian hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perceraian akibat orientasi homoseksual membawa konsekuensi hukum terhadap hubungan suami istri, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum bagi para pihak.Kata Kunci: Perceraian; Homoseksual; Akibat Hukum
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM di BMT Beringharjo Yogyakarta Wibisono, Arya; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.71157

Abstract

ABSTRACTBMT Beringharjo's facilities encourage the public to apply for business loans, especially during the Covid-19 pandemic, which led to a decline in tourists in Malioboro, impacting sales and forcing business closures. Many entrepreneurs struggled to repay installments, prompting BMT Beringharjo to provide relief under certain conditions. This study examines the regulatory framework for resolving problematic MSME financing at BMT Beringharjo Yogyakarta. Using field research, the findings indicate that credit is based on agreements between creditors and debtors, emphasizing trust, prudence, and guarantees. Financing follows conventional or Islamic schemes, with Islamic finance disputes resolved through religious courts. The study highlights the importance of regulatory compliance and financial risk management in ensuring sustainable microfinance operations.Keywords: Troubled Financing; MSMEs; YogyakartaABSTRAKKemudahan fasilitas dari BMT Beringharjo mendorong masyarakat mengajukan pinjaman sebagai modal usaha, terutama saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan wisatawan di Malioboro, berdampak pada merosotnya penjualan, kerugian, bahkan penutupan usaha, sehingga banyak pelaku usaha kesulitan membayar angsuran, dan untuk mengatasinya, BMT Beringharjo memberikan keringanan dengan tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah BMT Beringharjo Yogyakarta menurut regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit adalah penyediaan dana berdasarkan perjanjian antara kreditur dan debitur yang berlandaskan kepercayaan, dengan prinsip kehati-hatian, jaminan kredit, serta skema pembiayaan konvensional atau syariah, sementara sengketa keuangan syariah diselesaikan oleh pengadilan agama.Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah; UMKM; Yogyakarta
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pembuat Konten Digital dalam Kepentingan Komersial Putra, Virano Feza Archile Keyla Restu; Santoso, Budi; Syafiuddin, Afif
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.78719

Abstract

ABSTRACTThe growth of digital technologies that ease the distribution of creative works while increasing piracy highlights the importance of Intellectual Property Rights (IPR) in preserving economic value, encouraging innovation, and ensuring the sustainability of the creative industry. This study aims to analyze the implementation of IPR and the forms of protection provided to digital content creators in commercializing their works. Using a doctrinal research method through a literature review of legislation, doctrinal writings, and relevant court decisions, this study applies a qualitative descriptive analysis. The results show that IPR protection is essential for preventing piracy and strengthening monetization; however, its effectiveness depends on literacy, law enforcement, technological support, and stakeholder collaboration to ensure sustainable digital content commercialization. Keywords: Protection; Intellectual Property Rights; Digital ContentABSTRAKPerkembangan digital yang memudahkan penyebaran karya sekaligus meningkatkan pembajakan menegaskan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna menjaga nilai ekonomi, mendorong inovasi, dan memastikan keberlanjutan industri kreatif di era teknologi dan globalisasi. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi HKI serta bentuk-bentuk perlindungan HKI yang diberikan kepada pembuat konten digital dalam menjalankan kegiatan komersialisasi karya mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan terkait untuk menganalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan HKI bagi pembuat konten digital untuk kepentingan komersial menegaskan bahwa perlindungan HKI menjadi dasar pencegahan pembajakan dan penguatan monetisasi karya, namun keberhasilannya bergantung pada literasi, penegakan hukum, teknologi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan agar komersialisasi konten digital berjalan efektif dan berkelanjutan.Kata Kunci: Perlindungan; Hak Kekayaan Inteltual; Konten Digital

Page 65 of 65 | Total Record : 648

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue