LAW REFORM
s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 1 (2015)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dian Erdianto]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.072 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15756
<![CDATA[Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata dengan sistem hukum acara pidana. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah teleconference. Pada kenyataannya masih terjadi pertentangan mengenai penerapan keterangan saksi secara teleconference dalam persidangan. Tujuandalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini dan masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif analitis.Analisis data dalam penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini, dimana menurut hukum sepanjang saksi tersebut memenuhi syarat-syarat antara lainsaksi harus mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu (pasal 160 ayat (3) jo. pasal 185 ayat (7) KUHAP), Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual / teleconference di muka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari pasal 185 ayat (1) KUHAP), Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 angka 27 KUHAP), Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (pasal 185 ayat (6) KUHAP). Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference di masa yang akan datang, sangat diperlukan karena penggunaanvideo conference sangat efektif dilakukan mengingat kondisi saksi yang mengalami guncangan psikis yang hebat ketika hendak dimintai keterangan;Penggunaan video conference tersebut telah disetujui oleh Mahkamah Agung serta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KEBIJAKAN GEOTHERMAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhamad Azhar]]>;
<![CDATA[Suhartoyo Suhartoyo]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.408 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15761
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kebijakan pemerintah Indonesia dalam menguasai, mengatur hingga mengelola Geothermal Energi dalam bentuk kebijakan. Selain itu juga untuk menguraikan upaya hukum apa yang telah dilakukan yang berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan rangka pembangunan ketahanan energi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian eksplanatoris, serta menggunakan sumber data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain penjelas dari peraturan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Geothermal Energi masih belum optimal sehingga belum dapat mendukung ketahanan energi nasional. pemanfaatan geothermal energi dalam rangka ketahanan energi nasional belum sepenuhnya maksimal jika dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Energy panas bumi hanya termanfaatkan sejulam 05 % dari keseluruhan sumberdaya panas bumi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kedepan, sudah saatnya pemerintah mulai mengoptimalkan pengelolaan Geothermal Energi demi terwujudnya pembangunan ketahanan energi nasional.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERUBAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP DAERAH TERTINGGAL (STUDI DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR) ]]>
<![CDATA[Aprilianita Khusnul A’in]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (73.26 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15754
<![CDATA[PBB merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya 90% untuk daerah, 10% untuk pusat kemudian dibagi ke daerah secara merata. Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka PBB P2 menjadi pajak daerah dengan hasil penerimaan PBB P2 100% sebagai penerimaan daerah, dimana semua daerah diharuskan mandiri. Perubahan PBB P2 memudarkan semangat gotong-royong sebagai falsafah negara Indonesia sehingga terjadi kesenjangan antar daerah.Kemudian, perubahan PBB P2 pada Kabupaten Situbondo sebagai daerah tertinggal mengakibatkan meningkatnya penerimaan PBB P2, namun pemerintah Kabupaten Situbondo perlu merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah agar klausul PBB P2 dimasukan dalam jenis pajak daerah.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK ]]>
<![CDATA[Muhamad Hasan Muaziz]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.488 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15757
<![CDATA[Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapanya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku. Agar tercapainya keadilan dalam berkontrak maka diperlukan pengaturan klausula baku yang digunakan di dalam perjanjian saat ini. Klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/ debitur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula baku. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS ]]>
<![CDATA[Adi Hardiyanto Wicaksono]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.654 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15752
<![CDATA[Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam suatu sistem peradilan pidaana anak dilakukan melalui proses diversi yang berorientasi pada keadilan restorative. Pelaksanaan diversi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib dilakukan pada setiap tingkatan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA ini. Penelitian menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia, bagaimana implementasi diversi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan serta kendala-kendala apa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode pendekatan penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada suatu keadilan restoratif telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan dalam pelaksanaan upaya diversi khususnya pada tingkat penuntutan telah menuju ke arah yang lebih baik dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor : 006/PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yang menjadi pedoman bagi jaksa dalam melakukan upaya diversi. Namun demikian dalam pelaksanaan upaya diversi tersebut yang masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi yang baru dikeluarkan, kurangnya pemahanan para pihak mengenai pelaksanaan diversi serta kurangnya keahlian jaksa anak untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice sehingga untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan perhatian dari pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi, serta adanya sosialisasi bagi para pihak mengenai diversi dan diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bagi para jaksa anak pada khususnya.]]>
<![CDATA[AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN BISNIS BAGI PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Kusnandi Kusnandi]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.779 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15758
<![CDATA[Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Namun disamping nilai ekonomi yang didapat, tidak jarang aset HKI tersebut memunculkan beragam potensi risiko seperti risiko hukum dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan HKI apabila aset HKI tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Dalam hal ini, konsep audit HKI menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi dan/atau meminimalisasi risiko kerugian bisnis terhadap aset perusahaan. Penelitian menganalisis mengenai konsep Audit HKI yang berbasis pada risiko kerugian bisnis yang diakibatkan dari ketidakmampuan perusahaan dalam mengelolaan aset-aset HKI miliknya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan sebagai strategi kebijakan internal perusahaan dalam mengantisipasi beragam risiko kerugian. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur. Berdasarkan penelitian perlu diadakannya suatu usaha untuk mengkaji kembali terhadap posisi tawar yang diberikan dari audit HKI yang lebih mengedepankan risiko-risiko bisnis dimana secara bersamaan akan menghasilkan nilai dan keuntungan ekonomi bagi pemilik perusahaan. dan secara praktisi, para pengusaha perlu membuat divisi/departemen khusus dalam struktur organisasinya menjadi bagian dalam pengelolaan aset perusahaan dalam bentuk kekayaan intelektual serta membangun sistem perlindungan secara mandiri terhadap aset HKI tersebut untuk mencegah atau meminimalisir risiko-risiko kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran hukum HKI.]]>
<![CDATA[ARTI PENTING PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PEMILIK DAN PENGGUNA KARYA SENI FOTOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PROMOSI KOMERSIAL ]]>
<![CDATA[Sujana Donandi]]>;
<![CDATA[Etty Susilowati]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (75.21 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15753
<![CDATA[Hasil karya seni fotografi merupakan salah satu ciptaan yang sering digunakan pada promosi komersial. Perjanjian berbentuk tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pemilik dan pengguna hasil karya seni fotografi. Perlindungan hukum juga diperlukan dalam penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin guna mengembalikan hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh pemilik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting perjanjian tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial dan mendalami mengenai penyelesaian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dari pemilik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Simpulan Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hasil karya seni untuk kepentingan promosi komersial perlu diperjanjikan secara tertulis karena beberapa alasan berikut: (a) Perjanjian tertulis dapat menjadi bukti untuk melaksanakan prestasi (b) Perjanjian tertulis dapat menjadi alat bukti yang kuat (c) Untuk menentukan siapa Pencipta karya seni fotografi dalam suatu hubungan kerja (d) Sebagai dasar untuk menentukan siapa Pemegang Cipta karya seni fotogtrafi (e) Perjanjian tertulis dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Penyelesaian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dapat ditempuh melalui beberapa cara sebagai berikut: (a) melalui alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan, seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli (b) Arbitrase (c) melalui mekanisme pengadilan.]]>
<![CDATA[PIDANA PENJARA TERBATAS : SEBUAH GAGASAN DAN REORIENTASI TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI JENIS SANKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdul Kholiq]]>;
<![CDATA[Barda Nawawi Arief]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.095 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15759
<![CDATA[Penggunaan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) selama ini mendapatkan kritik-kritik terutama dikaitkan dengan dampak negatif dari jenis pidana tersebut. Adanya dampak negatif yang melekat dalam penjatuhan pidana penjara bagi pelaku kejahatan dapat berupa stigmatisasi dan prisonisasi. Berbagai upaya pembaharuan jenis pidana telah dilakukan seperti mencari alternatif pidana perampasan tersebut yang berupa pidana penjara terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal), yaitu melakukan penelitian dalam teori-teori atau doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam undang-undang yang berlaku, selanjutnya melakukan komparasi dengan ketentuan yang berlaku di beberapa negara asing. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia dan negara lain; dan untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini ditemukan bahwa kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia tidak merumuskan secara limitatif, akan tetapi dalam upaya memberikan alternatif dari pidana penjara telah dirumuskan pidana bersyarat atau pidana percobaan yang di atur dalam Pasal 14a-14f KUHP (WvS), selain itu jenis pidana pengawasan juga dirumuskan di luar KUHP. Kebijakan formulasi pidana penjara terbatas di masa yang akan datang, pada dasarnya jenis pidana penjara terbatas merupakan sanksi alternatif dari perampasan kemerdekaan yang dalam pelaksanaannya pelaku hanya menjalani sebagian pidana di dalam lembaga dan sisanya dijalani di luar lembaga dengan tetap adanya pengawasan terhadap terpidana.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL ATAS HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN UDARA ]]>
<![CDATA[Rosalita Ardiani Putri]]>;
<![CDATA[Bambang Eko Turisno]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (83.308 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15755
<![CDATA[ Keselamatan pada kegiatan pengangkutan udara menyangkut jiwa seorangpenumpang dan terhadap bagasi atau barang yang mereka bawa.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang adil atas hilangnya bagasi penumpang dalam pengangkutan udara dan bagaimanakah putusan pengadilan tentang sengketa hilangnya bagasi penumpang menurut teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hilangnya bagasi pada pengangkutan udara dirasa belum cukup adil bagi para penumpang, terutama terlihat pada isi perjanjian pengangkutan dan besar ganti kerugian. Putusan hakim pengadilan mengenai tanggung jawab pengangkut udara yang dibahas dalam tesis ini telah sesuai dengan teori keadilan milik John Rawls “Justice as Fairness”, yaitu keadilan yang paling fair atau yang paling jujur yang harus dijadikan sebagai pedoman.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELAPA KOPYOR SEBAGAI POTENSI KOMODITAS INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN PATI ]]>
<![CDATA[Yurida Zakky Umami]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.937 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15760
<![CDATA[Perlindungan hukum Indikasi Geografisdiatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Komoditas yang mempunyai potensi sebagai komoditas Indikasi Geografis salah satunya adalah Kelapa Kopyor Pati, karena memiliki ciri khas khusus jika dibandingkan dengan kelapa kopyor dari daerah lain.Ciri khas khusus dari kelapa kopyor Pati ini rawan untuk “diklaim” oleh pihak lain, maka perlu perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis. Tujuan peneltian membahas perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati dan implikasi perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati hanya dapat diperoleh jika kelapa kopyor Pati didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi syarat-syarat yang ada dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Sedangkan Implikasi perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati adalah dapat memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan mempunyai hak kepemilikan terhadap kelapa kopyor Pati secara kolektif oleh masyarakat Pati..Masyarakat Pati berhak secara eksklusif menggunakan dan memanfaatkan nama Indikasi Geografis “Kelapa Kopyor Pati”.]]>
