Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2016)" : 10 Documents clear

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN PAKET BARANG DOMESTIK ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA) Widyananda Yudikindra; Siti Malikhatun Badriyah
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Sengketa dengan konsumen dalam penyelenggaraan jasa pengiriman paket barang domestik justru diciderai sendiri oleh konsumen, yakni dengan melakukan kekhilafan atau kekeliruan, paksaan, dan penipuan. Sementara pembelaan PT. Pos Indonesia dengan membuktikan letak kesalahan pada konsumen membawa konsekuensi perjanjian menjadi tidak sah sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan dapat dibatalkan. Selain itu PT. Pos Indonesia (Persero) juga tidak dapat dituntut dari segala kerugian yang diderita konsumen. Sementara secara yuridis, adanya ketentuan UU No.8 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2009 maupun Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.65/DIRUT/0812 hanya menunjukan perlindungan hukum secara represif untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu masih diperlukan penataan kembali upaya perlindungan hukum dengan merujuk asas-asas hukum yang diatur UU No. 8 Tahun 1999 sehingga diharapkan lebih terwujud upaya perlindungan hukum secara preventif yang efektif untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.

PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PHEDOFILIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI TENTANG PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG Tri Novita Sari Manihuruk; Nur Rochaeti
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Phedofilia merupakan bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji dan jahat. Anak sebagai korban Phedofilia sangat dirugikan, sebab hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum secara maksimal. Untuk mewujudkan perlindungan hak anak sebagai korban Phedofilia diperlukan suatu upaya yang rasional, yaitu dengan kebijakan perlindungan hukum khususnya di Polrestabes semarang. Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak korban yaitu mendapatkan rehabilitasi medis, Psikososial, restitusi, konseling dan segala bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Phedofilia dalam Tahap Penyidikan Pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang dilaksanakan berdasarkan SOP dan Undang-Undang, yaitu berupa: sharing, orangtua korban didampingi dalam pembuatan laporan, korban didampingi oleh orangtua ketika melakukan pemeriksaan, mendapatkan bantuan pelayanan medis, mendapatkan bantuan konseling dan psikiater, korban dijauhkan dari tersangka, identitas korban dirahasiakan/ tidak dipublikasikan. Perlindungan hak anak korban Phedofilia pada masa yang akan datang dikaji dari studi komparasi negara Malaysia dan Singapura serta studi Pembaharuan KUHP 2015 dan Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2016).

EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN WAYANG ORANG SRIWEDARI SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HAK CIPTA Maharsidewi Kusharyani; Budi Santoso; Fifiana Wisnaeni
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Wayang Orang Sriwedari Surakarta merupakan salah satu pertunjukan kesenian budaya yang harus dilestarikan dan dilindungi. Wayang Orang Sriwedari adalah ekspresi budaya tradisional atau folklor yang berhak mendapat perlindungan Hak Cipta. Wayang Orang Sriwedari Surakarta dapat dilindungi apabila pertunjukan tersebut masih tetap eksis Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta ditinjau dari hukum Hak Cipta dan untuk mengetahui peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk melestarikan dan melindungi Wayang Orang Sriwedari Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis. Hasil penelitian mengajukan bahwa Wayang Orang Sriwedari Surakarta hingga saat ini masih dapat mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah tontonan pertunjukan tradisional yang masih diminati masyarakat. Wayang Orang Sriwedari Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional atau folklor berhak memperoleh perlindungan hukum Hak Cipta. Unsur-unsur yang ada dalam Wayang Orang Sriwedari Surakarta yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah berupa folklor lisan atau tulisan, musik, gerak atau tari, teater, sandiwara, pertunjukan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam melestarikan Wayang Orang Sriwedari Surakarta adalah dengan mengangkat pemain Wayang Orang Sriwedari Surakarta menjadi Pegawai Negeri Sipil dan melakukan regenerasi pemain dengan membuka rekruitmen pemain baru.

PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN KARST TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENAMBANGAN BATU GAMPING DI KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN, KEBUMEN, JAWA TENGAH) Wisda Amalia; Adji Samekto; Eko Sabar Prihatin
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kawasan Penambangan Batu Gamping di Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah, merupakan Kawasan Bentang Alam Karst, yang secara yuridis tidak boleh ditambang, namun faktanya kawasan tersebut masih terus ditambang oleh masyarakat sekitar, sehingga banyak dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Fenomena ini akhirnya memunculkan pertanyaan, mengapa pemerintah daerah belum memberikan perlindungan hukum terhadap Kawasan Karst Gombong secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakoptimalan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum, selain karena faktor ekonomi yang mendominasi, faktor dilematis pemerintah dalam menertibkan para penambang yang hanya menambang skala kecil pun, akhirnya semakin menyebabkan regulasi yang ada tidak berjalan secara optimal. Ditambah, dengan beralihnya kewenangan Izin Pertambangan Rakyat ke provinsi, yang justru semakin mempersulit dan memperlemah pengawasan pemerintah daerah. Realita ini menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut, oleh karena itu penting adanya penguatan kembali secara kelembagaan, aturan, serta budaya hukum, sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik dan lebih efektif.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS DAN SIGER LAMPUNG SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADSIONAL Nenny Dwi Ariani; Kholis Roisah
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kain Tapis dan Siger bagi Masyarakat Adat Lampung bersifat sakral dan berfungsi sebagai busana adat yang penggunaannya bersifat khusus, namun saat ini telah terjadi desakralisasi terhadap Kain Tapis dan Siger Lampung. Penelitian ini berfokus pada urgensi Kain Tapis dan Siger mendapat perlindungan hukum, kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi Kain Tapis dan Siger, dan kebijakan ideal dalam melindungi Kain Tapis dan Siger. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal research, pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan Kain Tapis dan Siger sangat urgen baik ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis; Kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung melakukan optimalisasi terhadap Peraturan Daerah yang terkait dan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual tahun 2015. Kendalanya berupa aspek substansi, struktur dan kultur; Kebijakan Ideal yang dilakukan yaitu membuat Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang substansinya berisi ketentuan khusus tentang Kain Tapis dan Siger serta membuat peraturan pelaksana berupa Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota.

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PENYIDIK UNIT PPA SATUAN RESKRIM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN KENDAL Agil Widiyas Sampurna; Suteki Suteki
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kasus pelecehan seksual seperti persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di kabupaten Kendal sudah semakin marak dan mengkhawatirkan karena sudah sangat memungkinkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak. Hal tersebut terjadi karena mudahnya akses pornografi melalui internet yang kemudian ditiru dan dipraktekkan oleh anak tersebut. Hal itu terbukti dengan adanya anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun melakukan pelecehan seksual di kabuapten Kendal pada tahun 2015 dan akhirnya anak tersebut di vonis putusan pidana penjara oleh hakim, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Sehingga, perlu dilakukan terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada khususnya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai garda terdepan dalam penaganan tindak pidana berkaitan dengan anak. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Socio-Legal Research, sebagai suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Domain tersebut terdiri dari, Mengapa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional dan tidak berbasis keadilan restoratif di kabupaten Kendal. Dan Bagaimana dampak dari penyidikan tersebut, serta Bagaimana konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif. Hasil peneltian bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oeh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional karena ada alasan yang mendorong baik secara internal maupun eksternal, dampaknya dapat mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara tersebut, dan hukum acara terkait proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam penyidikan. Konsep baru tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif, yaitu melalui sistem penegakan hukum satu atap/one roof enforcement system (ORES) dengan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sehingga penyidik unit PPA dapat menerapkan konsep baru penyidikan melalui sistem tersebut.

UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Galih Puji Mulyono; Barda Nawawi Arief
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dilaksanakan menggunakan sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan narapidana. Kondisi kelebihan penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana di lembaga pemasyarakatan, keadaan tersebut dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal). Strategi pembinaan dalam upaya mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan saat ini masih belum maksimal. Kajian komparasi terhadap upaya mengurangi kepadatan narapidana dengan model Good Time Allowance di negara asing antara lain dalam undang-undang negara Wyoming (AS), Republik Filipina, Montana (AS). Model Good Time Allowance adalah pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik, dapat memberikan motivasi kepada narapidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik untuk berkomitmen menjadi baik dengan penghargaan pengurangan masa menjalani pidana.

PENERAPAN DISKRESI OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A, SEMARANG: (TELAAH PARADIGMA KONSTRUKTIVISME TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN) Otniel Yuristo Yudha Prawira; Suteki Suteki
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Perempuan memiliki peranan untuk menerima zat anak, mengandung anak, melahirkan anak, menyusui anak. Hanya saja perempuan juga dapat kehilangan hak kemerdekaannya sebagai seorang manusia karena kesalahan yang disebabkan oleh situasi tidak terduga, berada di waktu dan tempat yang tidak tepat ataupun karena kekhilafannya. Dan ironisnya adalah perempuan tersebut sedang hamil (bahkan hingga melahirkan) ataupun menyusui anaknya dalam keadaan sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kriteria pola bangunan jauh dari kata ideal, kelebihan kapasitas narapidana, serta minimnya peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur bagaimana peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A terhadap pembinaan narapidana perempuan yang hamil dan/atau menyusui adalah faktor-faktor yang menyatakan bahwa diskresi sudah dapat dilakukan. Namun, minimnya pengetahuan dan pengalaman petugas lapas terhadap diskresi serta disintegrasi antar anggota tim pengamat pemasyarakatan merupakan hambatan utama dalam membina narapidana hamil dan/atau menyusui.

PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN : STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG Ida Bagus Gde Winaya; Lita Tyesta A.L.W
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, Bandar Udara dilengkapi dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). KKOP relatif sangat luas, mulai dari pinggir landas pacu sampai radius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai 150 m relatif terhadap Titik Reference Bandar Udara. Bangunan dan benda tumbuh di dalam KKOP harus diatur dan dikendalikan, tidak melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan. Penelitian menganalisis pengaturan pembangunan dan benda tumbuh di KKOP dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pembangunan dan benda tumbuh di KKOP Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengaturan KKOP dirumuskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan berikut peraturan pelaksanaannya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara tegas menetapkan penyerahan urusan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, termasuk di dalamnya adalah KKOP. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan dan pengendalian KKOP Bandar Udara Ahmad Yani, baru dituangkan secara umum di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di Kota Semarang, belum ada Perda tentang rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara

IDE DASAR KESEIMBANGAN DALAM PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN OLEH KEKUASAAN KEHAKIMAN di INDONESIA Saddam Setia Gultom; RB Sularto
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi warga negara, ide dasar keseimbangan di kabulkannya penetapan status tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan, bagaimana rekonstruksi pengaturan penetapan status tersangka pasca Putusan Nomor 21/PUU/XII/2014 dalam konteks kekuasaan kehakiman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan maksud untuk mendapat gambaran dan penjelasan mengenai ide dasar keseimbangan tentang dikabulkannya penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan, serta bagaimana rekonstruksi penetapan status tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ide dasar keseimbangan dalam penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan adalah keseimbangan antara masyarakat/individu/tersangka dengan aparat penegak hukum serta keseimbangan antara tersangka dengan masyarakat, tujuannya tidak lain adalah untuk perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Sehingga pasca putusan tersebut diperlukan adanya perubahan terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana yang lebih modern dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA