Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL POENALE Jurnal Meta-Yuridis Cepalo Progressive Law Review Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Sumbangsih
Nenny Dwi Ariani
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAERAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi di Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang) Ariani, Nenny Dwi
JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luasnya wilayah hukum Pengadilan Tipikor Daerah menyebabkan efektivitas bekerjanya diragukan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang; (2) Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang. Metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Efektivitas bekerjanya Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang secara kelembagaan sudah efektif. Namun secara Sistem Peradilan Pidana Korupsi, belum efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi evektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang yaitu faktor  pendukung adanya kewenangan terpusat mengadili perkara korupsi dan adanya Hakim ad hoc. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya kesenjangan substansi hukum, keterbatasan sumber daya hakim dan Panitera Pengganti, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi para saksi dari luar Bandar Lampung. Saran: (1) agar di setiap Pengadilan Negeri ada Pengadilan Tipikor; (2) menambah hakim, Panitera Pengganti, sarana dan prasarana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi saksi pada perkara korupsi.
EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAERAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi di Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang) Ariani, Nenny Dwi
JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luasnya wilayah hukum Pengadilan Tipikor Daerah menyebabkan efektivitas bekerjanya diragukan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang; (2) Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang. Metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Efektivitas bekerjanya Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang secara kelembagaan sudah efektif. Namun secara Sistem Peradilan Pidana Korupsi, belum efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi evektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang yaitu faktor  pendukung adanya kewenangan terpusat mengadili perkara korupsi dan adanya Hakim ad hoc. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya kesenjangan substansi hukum, keterbatasan sumber daya hakim dan Panitera Pengganti, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi para saksi dari luar Bandar Lampung. Saran: (1) agar di setiap Pengadilan Negeri ada Pengadilan Tipikor; (2) menambah hakim, Panitera Pengganti, sarana dan prasarana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi saksi pada perkara korupsi.
Pencegahan Penyalahgunaan Gadget dan Perlindungan Anak pada Siswa SMAIT Daarul’ Ilmi Bandar Lampung Maroni, Maroni; Dewi, Erna; Fathonah, Rini; Warganegara, Damanhuri; Ariani, Nenny Dwi; Anwar, Mashuril
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 5, No 3 (2020): November 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v5i3.3405

Abstract

In general, the students at SMAIT Daarul Ilmi do not understand about the prevention of gadget abuse and child protection properly. They also have never received legal counseling regarding gadget abuse and child protection. Thus, it is necessary to provide good knowledge and understanding through socialization and focus group discussions (FGD) to overcome partner problems related to the prevention of gadget abuse and child protection among students of SMAIT Daarul Ilmi, Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung City. This program includes providing knowledge and understanding, prevention of gadget abuse, and child protection. Then proceed with discussion and question and answer, and test the participants' understanding by giving a pre-test and post-test. The results of the program show that this socialization and focus group discussion (FGD) activity is important to increase public knowledge, understanding and legal awareness regarding the prevention of gadget abuse and child protection. This program contributes to preventing the adverse effects of technological change.DOI: https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i3.3405 
KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS LAMPUNG Ariani, Nenny Dwi
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i1.6789

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan utama yang bersifat yuridis normatif, yaitu meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang digunakan untuk mempelajari Kontribusi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis masyarakat adat Lampung Kontribusi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis masyarakat adat Lampung dilakukan secara hukum yang diwujudkan dengan cara: 1) Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; 2) Menjadikan motif kain Tapis dan Siger sebagai  unsur dekoratif dan elemen bangunan gedung berornamen  Lampung, 3) Membuat dan memberlakukan  Peraturan  Daerah Nomor 4 Tahun 2016  tentang  Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Lampung. Selain itu pemerintah juga mengadakan berbagai acara untuk mempromosikan kain Tapis ke masyarakat luas. Kontribusi ideal yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindunngi kain Tapis melalui pembentukan aturan hukum tertulis yaitu peraturan daerah terkait ekspresi budaya tradisional. Nantinya, dalam perda tersebut, setidaknya harus mengatur hal-hal sebagai berikut: pengertian, lingkup perlindungan, kepemilikan ekspresi budaya tradisional, pemanfaatan, bentuk perlindungan, terakhir larangan dan sanksi.
Problematic Dilemma of The Limitation of Granting Remission for Corruption Prisoners Maroni Maroni; Nenny Dwi Ariani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v12no2.939

Abstract

Corruption is an extraordinary crime, so the law enforcement for corruption cases must also be done extraordinarily. Therefore, the corruption prisoners or corruptors should be differentiated by their pattern of guidance in Penitentiary. The difference in the process of fostering in Penitentiary is in the form of limitation of granting remission for corruptors. The existence of such restrictive policy poses a problem dilemma to the guidance of current corruption prisoners based on Penitentiary System. This is because the penitentiary system essentially sees the crime of "deprivation of liberty" against a person is only "temporary" so that there is a reduction in criminal or remission for every prisoner. The problem is how to overcome the dilemma of granting remission for corruptors in the perspective of the correctional system. The research method is normative juridical with the regulation of law and doctrinal approach. The result of this research is to overcome the dilemma of granting remission for corruptors by revising Government Regulation Number 99 of 2012 on Terms and Procedures Implementation of Rights of Citizens Correctional Penitentiary that distinguishes the requirements for corruption prisoners that cause losses of state in the high or low nominal. For the corruption prisoners that doing corruption in the high nominal to get the special requirement for granting remission should be added in the high profile corruption prisoners are required to accomplish morality education on the nation and homeland patriotism at their expenses. While the lower profile ones are required to following the common standard coaching for general prisoners. Keywords: Remissions, Corruption Prisoners, Corruption, Correctional System
Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia Rohaini Rohaini; Nenny Dwi Ariani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v11no2.985

Abstract

Genetic Resources is a foundation of human life, as a source of food, industrial raw materials, pharmaceuticals, and medicines. From its utilization may provide a financial benefit to the provider and the user of it. Unfortunately, most of it obtained from developing countries through biopiracy, including Indonesia. Furthermore, in the early 1980s, access and benefit sharing (ABS) to genetic resources became an international issue. It leads to the adoption of the Convention on Biological Diversity (CBD) in 1992. However, since it was approved, the whole ideas of excellence of it could not be implemented, a problem on it still arises. Intellectual property right laws, in certain aspects, are possible for using to protect traditional knowledge from their utilization. However, at the same time, intellectual property regime also becomes “a tool” to legitimate of biopiracy practices. Due to massive international pressure, mostly in developing countries, it proposes two kinds of protections, which are positive protection and defensive protection. This paper will examine one of it, which is positive protection. By using the normative method and qualitative approach, this paper identified at least two kinds of positive protections that we can develop to protect genetic resources related to traditional knowledge, which are optimizing the patent law and developing the sui generis law. Furthermore, it can be done by some revision by adding new substances, an improvement on the articles, or even by doing the deletion on certain articles. Moreover, in order to develop the sui generis law, it identified several minimum elements that shall be contained on it, inter alia: the purposes of protection; scope of protection; criteria of protection; the beneficiaries of protection: the holder of traditional knowledge; the kind of rights to be granted; how the rights acquired; how to enforce it; how the rights lost or expired; and dispute resolution.  Keywords: Positive Protection, Genetic Resources, Traditional Knowledge.
The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expressions of Lampung Rohaini Rohaini; Kingkin Wahyuningdiah; Nenny Dwi Ariani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v14no3.1853

Abstract

Traditional Cultural Expressions are creations in the field of art that contain elements of traditional heritage characteristics as a national culture which are shared resources developed and maintained or preserved by certain traditional communities. In Lampung, there are various traditional cultural expressions of Lampung indigenous people that still exist. It needs to be protected due to it has unique characteristics and different from other intellectual works. Based on article 38 of Law No 14 of 2018 on Copyright, the Government of Lampung must protect and prevent unauthorized claims and misappropriation of Lampung Traditional Cultural Expression. Using the socio-legal approach, the reseach aims to examine and analyze kinds of legal protection done by Lampung Government for protecting TCE in Lampung, and the challenges of it.
THE RECONSTRUCTION OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM FOR ADDRESSING CORRUPTION CRIME IN THE FRAMEWORK OF SUPPORTING NATIONAL DEVELOPMENT Maroni Maroni; Nenny Dwi Ariani; Dheka Ermelia Putri
Cepalo Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v5no1.2231

Abstract

The urgency for criminal justice system reconstruction of the corruption is given the legal gap in eradicating corruption law if it is only carried out by the Regional Corruption Court, which is domiciled in the Capital Province. Because the Corruption Court’s working area is so broad, it is because many corruption cases to be tried, it will also require large fees and a large number of judges, and ideally, it will take a long time in the process of examining. Meanwhile, on the other hand, there is an obligation for the corruption case settlement by the Corruption Court to be carried out quickly, simply and at low cost. This paper’s problems are: (a) Why is it important to reconstruct the Corruption Criminal Justice System? (b) What is the ideal construction of the Corruption Criminal Justice System to support national development in Indonesia? The research method is qualitative with juridical normative and sociological approaches, especially in collecting primary data to reconstruct the corruption criminal justice system. This research shows that the ideal construction of the corruption court system is to support National Development, namely the relative competence of the Regional Corruption Court, which is not limited by the administrative area of a province. The Republic of Indonesia’s administrative area consists of various Provinces and Regencies/Cities. In these conditions, ideally, the relative competence of a Corruption Court can also examine corruption cases in districts/cities close to the Corruption Court, even though they are located in a different province from the domicile of a Corruption Court.
Formation of an anti-radicalism and terrorism law-aware society Rini Fathonah; Mashuril Anwar; Maroni Maroni; Nenny Dwi Ariani
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 6, No 4 (2021): November 2021
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v6i4.5714

Abstract

To create harmony and peace in society, every form of radicalism and terrorism must be abolished. Preventing radicalism and terrorism is not easy, because it requires a systematic and massive strategy. The role of the community is very necessary for preventing and overcoming radicalism and terrorism, for that it is important to provide understanding to the community, especially youth organizations. The activity, which was held in Batu Putuk, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, aims to educate and encourage the youth of Karang Taruna, Batu Putuk Village, to play an active role in preventing and overcoming radicalism and terrorism. This activity is carried out with a comprehensive method in the form of socialization, discussion, and clinical services. In line with the aim of the activity, namely educating and encouraging the youth of Karang Taruna in Batu Putuk Village to participate in efforts to prevent radicalism and terrorism, the benefits of this activity include increasing the ability of partners to recognize activities that lead to radicalism and terrorism, increasing the ability of partners to counteract the influence of radicalism and terrorism, as well as encourage the active role of partners in countering radicalism and terrorism.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS DAN SIGER LAMPUNG SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADSIONAL Nenny Dwi Ariani; Kholis Roisah
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.563 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i1.15842

Abstract

Kain Tapis dan Siger bagi Masyarakat Adat Lampung bersifat sakral dan berfungsi sebagai busana adat yang penggunaannya bersifat khusus, namun saat ini telah terjadi desakralisasi terhadap Kain Tapis dan Siger Lampung. Penelitian ini berfokus pada urgensi Kain Tapis dan Siger mendapat perlindungan hukum, kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi Kain Tapis dan Siger, dan kebijakan ideal dalam melindungi Kain Tapis dan Siger. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal research, pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa  Perlindungan Kain Tapis dan Siger sangat urgen baik ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis; Kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung melakukan optimalisasi terhadap Peraturan Daerah yang terkait dan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual tahun 2015. Kendalanya berupa aspek substansi, struktur dan kultur; Kebijakan Ideal yang dilakukan yaitu  membuat Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang substansinya berisi ketentuan khusus tentang Kain Tapis dan Siger serta membuat peraturan pelaksana berupa Peraturan Gubernur, Bupati dan  Walikota.
Co-Authors Ahmad Zazili Anwar, Mashuril Dheka Ermelia Putri Erna Dewi . Harsa Wahyu Ramadhan Kingkin Wahyuningdiah Maroni Maroni Mashuril Anwar Maya Shafira Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rohaini Rohaini Sepriyadi Adhan S surya prameswari, regita Warganegara, Damanhuri