cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 4: November 2022" : 12 Documents clear
EKSISTENSI KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Nur Fajri; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian dilakukan untuk menjelaskan kriteria perjanjian yang dikategorikan sebagai kartel berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dasar pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menggunakan pendekatan rule of reason pada pembuktian kartel dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan suatu perjanjian termasuk dalam kategori perjanjian kartel. Hasil penelitian  diketahui bahwa kriteria suatu perjanjian yang dikategorikan sebagai kartel adalah perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dasar pertimbangan KPPU menggunakan pendekatan rule of reason ialah rumusan Pasal 11. Namun penggunaan pendekatan per se illegal pada pembuktian kartel dianggap lebih ideal oleh KPPU. Mahkamah Agung sebagai judex yuris dalam menetapkan suatu perjanjian sebagai perjanjian kartel dengan mempertimbangkan dan memeriksa penerapan hukum yang digunakan oleh KPPU serta pemenuhan unsur terhadap Pasal 11 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999. Disarankan perlu dilakukannya amandemen terhadap Pasal 11 dan 42 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 agar terciptanya regulasi kartel yang komprehensif, rinci dan akan lebih efisien dengan menggunakan pendekatan per se illegal serta eksistensi dari bukti tidak langsung (indirect evidence) sehingga lebih memberikan kepastian hukum dalam pembuktian perkara kartel di Indonesia.Kata Kunci: Eksistensi, Kartel, Perjanjian yang Dilarang, Monopoli. 
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH ANTARA PENGEMBANG DENGAN PEMBELI (Studi Kasus Pada CV. CALATRAVA) Cut Rizkya Mulya; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.  Demikian juga dalam hal perjanjian jual beli rumah antara pihak pengembang yaitu CV. CALATRAVA dengan pembeli. Dimana mereka telah membuat perjanjian secara sah dalam bentuk tertulis namun dalam pelaksanaannya  ternyata terjadi wanprestasi yang mengakibatkan timbul kerugian bagi pihak pembeli.Kata kunci; Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli

Page 2 of 2 | Total Record : 12