Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN KONSEP UTILITARIANISME UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERKEADILAN KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Wibowo, Dwi Edi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah Financial Technology atau Fintech. Fintech jenis pinjam-miminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P-lending) merupakan jenis Fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2P-lending lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan P2P- lending justru memperlemah posisi dari konsumen. Permasalahan Bagaimanakah Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Fintech. (Financial Technology) Yang Berkeadilan, Tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan kosnumen fintech ( finansial technology yang berkeadilan . Kata kunci : utilitarianisme, perlindungan konsumen, berkeadilan Abstrak The role of the internet in information technology has been used to develop the financial industry through the modification and efficiency of financial services, known as Financial Technology or Fintech. Fintech borrows money based on technology or peer to peer lending (P2P-lending) is a fast-growing type of Fintech in Indonesia, the advantages of lending and borrowing via other P2P-lending services are very easy conditions and a fast process compared to borrowing money through Bank Institution. But the ease of transactions offered by P2P-lending services actually weakens the position of consumers. Problems How to Implement the Utilitarianism Concept to Realize Fintech Consumer Protection. (Financial Technology) that is just, the aim is to find out how the application of the concept of utilitarianism is to realize the protection of fintech consumers (equitable technology finance. Keywords: utilitarianism, consumer protection, justice

THE FALL OF PRESIDENT MUHAMMED HOSNI MUBARAK AND THE PROSPECTS FOR DEMOCRATIZATION IN EGYPT Khasyiin, Nuril
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

This study discusses fall of the Mubarak regime by looking the factors and analyze how the authoritarian regime change toward democracy. January 25, became a real effort to realize that dream. This study begins with a discussion; efforts in seeking Mubarak legitimacy to support his power from Sadat's opposition, and continued with the factors that led Mubarak’s support, moved to be opposition. It’s describes the end of Mubarak regime. His Opposition from the middle class, lower class and some upper class (military). They are became a major actor in fall of the Mubarak regime. Mubarak's regime is dominated by the ruling classes in cooperation with employers in taking the natural resources of Egypt. Upper-class diversion such as corruption, electoral manipulation, arrest opposition parties and human rights abuses became commonplace in this regime. Employers in this regime to explore the economic resources. After the economic crisis, these classes subordinan then rose up against the dominant classes. This study uses a theoretical approach (replacement and legitimacy). With this both theoreticals approach will help the authors provide a powerful explanation of the fact that the field has been meticulous writer. Hepotesa of this study was Mubarak's supporters will move into the opposition, if their interests and needs are not met anymore. Mubarak attitude change employers are more concerned with the prosperity of the public, abuse of power by officers, with the pressure of economic crisis, will force the opposition to end with this authoritarian regime. Keywords: Egypt, Authoritarian Regime, Economic Crisis, Regime Change, Fall Mubarak.

PROGRESSIVE LAW FUNCTIONS IN REALIZING JUSTICE IN INDONESIA Lisma, Lisma
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1) bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasan yakni mempergunakan peran moral dan etika, melakukan penafsiran yang progresif, pendidikan dimulai pada fakultas hukum dan mengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues that occurred in Indonesia seemed to be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice is whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife that is blunt upward and sharp downward, the problem of injustice is the basis of this research so that it can be formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. this study aims to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method uses normative research with the description of rules, judges' decisions and actions of law enforcement officers that are progressive. This study uses two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded: (1) that the law which is considered unfair can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so that it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, namely, the use of moral and ethical roles, perform progressive interpretations, education begins in law faculties and lifts of good people. The embodiment of progressive law in Indonesia can be pursued by the development of national law in Indonesia with maintenance, reform, and creation such as progressive law that breaks down and builds the law.Keywords: State of Law, Justice, Progressive of Law

ANALYSIS OF CONSTRUCTION SERVICES INCOME TAX LAW Hasan, Nor; Tjaraka, Heru
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final dan Pajak Penghasilan bersifat Tidak Final serta menganalisis bentuk penyelesaian konflik hukum atas pengenaan Pajak Penghasilan pada sektor jasa konstruksi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi, terutama dalam hal penentuan kualifikasi usaha. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis sistematika hukum dengan menggunakan asas hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan erat dengan pengenaan pajak atas jasa konstruksi, yang diperoleh melalui studi dokumentasi untuk mengidentifikasi pengertian pokok dan/atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Konflik hukum pada sektor pajak penghasilan jasa konstruksi dapat diselesaikam dengan interpretasi yang telah memenuhi 3 (tiga) asas dalam contextualism dan asas preferensi hukum, yaitu asas lex superiori derogat legi inferiori. Dengan asas lex superiori derogat legi inferiori tersebut, Pasal 23 Undang ? Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) lebih unggul dari pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Pengenaan pajak dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final dikenakan pada Jasa Konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. Namun apabila tidak memiliki kualifikasi usaha, maka tidak dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, melainkan dikenai Pasal 23 UU PPh. ABSTRACTThis study aims to analyze the characteristics of construction services subject to Final Income Tax and Non-Final Income Tax as well as to analyze the form of conflict of the rules on the imposition of Income Tax on construction service sector that can provide legal certainty, especially in the case of business qualification determination. This research is a normative legal research with statute approach and conceptual approach. The types of materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Technique of trace material technique is library study and internet access. The analysis of legal materials used is with legal systematic analysis using legal principles and legal provisions relating to the imposition of taxes on construction services, obtained through documentation studies to identify basic understanding of rights and obligations, legal events, legal relations, and the object of law. Conflict of rules in the income tax of construction services can be answered by interpretation that has fulfilled 3 (three) principles in contextualism and the principle of legal preferences, that is namely the principle of lex superiori derogat legi inferiori then Article 23 of the Income Tax Law is superior to Article 3 PP. 51 Year 2008 juncto PP. 40 Year 2009. So Article 4 Paragraph (2) Sub-Paragraph d of the Income Tax Law which is finalized shall be Construction Services which have business qualification and if not have business qualification then not subject to Article 4 Paragraph (2) Sub-Paragraph d of Income Tax Law, seafarers shall be subject to Article 23 of the Income Tax Law.

THE URGENCY OF CREATING REGIONAL REGULATIONS FOR SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY Ariany, Lies; Ristiawati, Risni
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

The Regional government which carried out based on the principle of autonomy as wide as possible implies that the regions are given the authority to regulate and manage all their own affairs. So, this study tried to conduct a study of normative law to further examine the nature of the implementation of regional autonomy, and the second tried to analyze the role of regional regulations in order to support the implementation of regional autonomy through library research using the statute approach and conceptual approach. The results of the study indicated that one of the important ideals and rationalities for implementing regional autonomy was to make the policy process closer to the society, not only in the central government. For this reason, authority needs to be given so that local governments can take their own initiative to make decisions regarding the interests of the local community through laws at the local government level. Thus, the contents of the Regional Regulations are to accommodate the interests of the people in the regions in order to achieve happiness and prosperity that is distributed equally to the people in the area.Pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yaitu memberi dan melaksanakan rumah tangga itu sendiri. Untuk alasan ini, penelitian ini adalah studi hukum normatif untuk memeriksa lebih lanjut tentang pelaksanaan otonomi daerah dan pendekatan lain yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan perpustakaan menggunakan pendekatan Statuta dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu cita-cita dan rasionalitas penting pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat proses lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya di pemerintah pusat. Untuk alasan ini, perlu mengisi ruang sehingga pemerintah dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat keputusan tentang lingkungan masyarakat melalui peraturan di tingkat pemerintah daerah. Ini adalah konten materi dari Peraturan Daerah pada dasarnya untuk mengakomodasi manfaat masyarakat di daerah dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kemakmuran yang didistribusikan secara merata kepada orang-orang di daerah tersebut.(The regional government is carried out based on the principle of autonomy is giving and carrying out the household itself. For this reason, the research is normative legal studies to examine more about the implementation of regional autonomy and other approaches that can be analyzed using the library approach using the Statute approach and the conceptual approach. The results of the study show that one of the important ideals and rationalities of the implementation of regional autonomy is to make the process closer to the community, not only in the central government. For this reason, it is necessary to fill the space so that the government can take its own initiative to make decisions about the community environment through a regulation at the regional government level. This is the material content of the Regional Regulation is essentially to accommodate the benefits of the community in the area in order to achieve happiness and prosperity that is evenly distributed to the people in the area).

PENERAPAN KONSEP UTILITARIANISME UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERKEADILAN KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Wibowo, Dwi Edi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah Financial Technology atau Fintech. Fintech jenis pinjam-miminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P-lending) merupakan jenis Fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2P-lending lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan P2P- lending justru memperlemah posisi dari konsumen. Permasalahan Bagaimanakah Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Fintech. (Financial Technology) Yang Berkeadilan, Tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan kosnumen fintech ( finansial technology yang berkeadilan . Kata kunci : utilitarianisme, perlindungan konsumen, berkeadilan Abstrak The role of the internet in information technology has been used to develop the financial industry through the modification and efficiency of financial services, known as Financial Technology or Fintech. Fintech borrows money based on technology or peer to peer lending (P2P-lending) is a fast-growing type of Fintech in Indonesia, the advantages of lending and borrowing via other P2P-lending services are very easy conditions and a fast process compared to borrowing money through Bank Institution. But the ease of transactions offered by P2P-lending services actually weakens the position of consumers. Problems How to Implement the Utilitarianism Concept to Realize Fintech Consumer Protection. (Financial Technology) that is just, the aim is to find out how the application of the concept of utilitarianism is to realize the protection of fintech consumers (equitable technology finance. Keywords: utilitarianism, consumer protection, justice

READING FATWAS OF MUI A PERSPECTIVE OF MASLAHAH CONCEPT Rosyid, Maskur; Irfan, M. Nurul
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Kemaslahatan dan kebaikan manusia merupakan tujuan pokok setiap bentuk peratuan, termasuk fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satubidang fatwa yang diterbitkan MUI adalahhukumkeluarga. Fokusutamatulisaniniadalahmembacaulang dan menganalisa fatwa-fatwa MUI dalambidanghukumkeluargadenganperspektifkonsepmaslahatmayoritas fuqaha yang juga telahditerbitkandalam Fatwa MUI tentangKriteriaMaslahatNomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005. Fatwa-fatwa tersebut, dilihatmenggunakanparadigmakonsepmaslahat, adakalanya masuk dalam kategori ma?la?ahmu?tabarah, ma?la?ahmursalah, dan adaindikasibeberapa fatwa yang masuk kedalam kategori ma?la?ah mulghah. Adapun fatwa MUI dalam bidang hukum keluarga yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu fatwa tentang Aborsi, tentang Perkawinan Beda Agama, tentang Kewarisan Beda Agama, tentang Perkawinan Di BawahTangan (sirri, tidak dicatatkan), dan tentang Nikah Wisata.Kata kunci: Ma?la?ah, GradasiMa?la?ah, MUI, HukumKeluargaAbstract: Human benefit and goodness are the main objectives of every form of regulation, including the fatwas of the Council of Indonesian Ulama (MUI). One of the fatwa fields issued by MUI is family law. The main focus of this paper is to reread and analyze the fatwas of the MUI in the field of family law with the perspective of the concept of majority fuqaha masses which have also been published in the MUI Fatwa concerning the Maslahat No. 6 / MUNAS VII / MUI / 10/2005. These fatwas, are seen using the concept of maslahat, sometimes include to the category of ma?la?ahmu?tabarah, ma?la?ahmursalah, and there are indications of several fatwas that include to the category of ma?la?ahmulghah. The fatwas of the MUI in the field of family law referred to in this article is a fatwa on Abortion, concerning Differential Marriage, about Different Religions, About Marriage Under the Hand (sirri, not recorded), and about Tourism Marriage.Keywords: Ma?la?ah, Gradation of Ma?la?ah, MUI, Family Law

AKAD CONSTRUCTION ON CREDIT CARD PRODUCTS (ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAWS) Huda, Rahmatul
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, aspek ibadah maupun mu?amalah. Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena terkait dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam pemenuhan hajat hidup. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari mu?amalah. Salah satu bentuk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini, salah satunya adalah kartu kredit (credit card). Lembaga perbankan pun berlomba-lomba menerbitkan kartu kredit sebagai bentuk service kepada nasabah. Kartu kredit sekarang mulai menjadi gaya hidup masyarakat sebagai bentuk kemudahan dalam bertransaksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang model akad pada produk pembiayaan, khususnya kartu kerdit. Untuk itu perlu dibahas dan dikritisi, bagaimana akad dalam produk pembiayaan kartu kredit tersebut yang seharusnya bebas dari akad ribawi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi akad ribawi pada produk kartu kredit dan menganalisis hukum ekonomi syariah tentang akad pada produk kartu kredit. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan bahwa akad dalam kartu kredit adalah akad pinjaman (qardh). Tambahan syarat atas pinjaman dari pihak issuer bank hukumnya haram, bila ditinjau dari hukum syariat Islam. Hal ini karena bunga tambahan atas penangguhan pembayaran pinjaman termasuk riba nasiah (riba jahiliyah). Riba ini diharamkan karena adanya tambahan jumlah pinjaman disebabkan penangguhan pembayaran. Penerapan prinsip syari?ah dalam kartu kredit bisa dilaksanakan berdasarkan akad-akad: (a) Kafalah, (b) Qardh, (c) Ijarah. Kata Kunci: Akad, Hukum Ekonomi Syariah, Kartu KreditABSTRACT Islam is a universal and comprehensive religion. it covers all aspects of human life, worship and mu'amalah. Economic activities cannot be separated by human life, because they are related to human needs and desires in fulfilling life. Economic activities and business transactions are included in mu?amalah. One of financing that has great demand by the society is a credit card. Banking institutions compete to launch credit card as one of service to customers. In this era, Credit card becomes lifestyle of our society. It helps for doing transaction. Based on this background, there is an opportunity to do a research about the contract model on financing products, especially credit card. For this reason, it needs to be discussed and criticized, how the contract in the credit card financing product should be free from the usurywi contract. The purpose of this research is to find out how the construction of usurywi on credit card product and analyze sharia economic law regarding contract on credit card product. This type of research is normative legal research with a conceptual approach. Based on the method, it is found a conclusion that the credit card contract is a loan agreement (qardh. Additional requirements for loans from the issuer bank are illegal, if it is viewed from Islamic law. This is because of the additional interest on the suspension of loan payments including usury nasiah (usury jahiliyah). This usury is prohibited because there is an additional loan that it caused by deferred payment. The application of sharia principles on credit card can be carried out based on contracts: (a) Kafalah, (b) Qardh, (c) Ijarah.

PROGRESSIVE LAW FUNCTIONS IN REALIZING JUSTICE IN INDONESIA Lisma, Lisma
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1) bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasan yakni mempergunakan peran moral dan etika, melakukan penafsiran yang progresif, pendidikan dimulai pada fakultas hukum dan mengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues that occurred in Indonesia seemed to be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice is whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife that is blunt upward and sharp downward, the problem of injustice is the basis of this research so that it can be formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. this study aims to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method uses normative research with the description of rules, judges' decisions and actions of law enforcement officers that are progressive. This study uses two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded: (1) that the law which is considered unfair can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so that it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, namely, the use of moral and ethical roles, perform progressive interpretations, education begins in law faculties and lifts of good people. The embodiment of progressive law in Indonesia can be pursued by the development of national law in Indonesia with maintenance, reform, and creation such as progressive law that breaks down and builds the law.Keywords: State of Law, Justice, Progressive of Law

THE FALL OF PRESIDENT MUHAMMED HOSNI MUBARAK AND THE PROSPECTS FOR DEMOCRATIZATION IN EGYPT Khasyiin, Nuril
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

This study discusses fall of the Mubarak regime by looking the factors and analyze how the authoritarian regime change toward democracy. January 25, became a real effort to realize that dream. This study begins with a discussion; efforts in seeking Mubarak legitimacy to support his power from Sadat's opposition, and continued with the factors that led Mubarak?s support, moved to be opposition. It?s describes the end of Mubarak regime. His Opposition from the middle class, lower class and some upper class (military). They are became a major actor in fall of the Mubarak regime. Mubarak's regime is dominated by the ruling classes in cooperation with employers in taking the natural resources of Egypt. Upper-class diversion such as corruption, electoral manipulation, arrest opposition parties and human rights abuses became commonplace in this regime. Employers in this regime to explore the economic resources. After the economic crisis, these classes subordinan then rose up against the dominant classes. This study uses a theoretical approach (replacement and legitimacy). With this both theoreticals approach will help the authors provide a powerful explanation of the fact that the field has been meticulous writer. Hepotesa of this study was Mubarak's supporters will move into the opposition, if their interests and needs are not met anymore. Mubarak attitude change employers are more concerned with the prosperity of the public, abuse of power by officers, with the pressure of economic crisis, will force the opposition to end with this authoritarian regime. Keywords: Egypt, Authoritarian Regime, Economic Crisis, Regime Change, Fall Mubarak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone -

Journal Mail Official anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA