Articles
<![CDATA[THE URGENCY OF CREATING REGIONAL REGULATIONS FOR SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY ]]>
<![CDATA[Ariany, Lies]]>;
<![CDATA[Ristiawati, Risni]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.491 KB)
|
DOI: 10.18592/sjhp.v19i1.2652
<![CDATA[The Regional government which carried out based on the principle of autonomy as wide as possible implies that the regions are given the authority to regulate and manage all their own affairs. So, this study tried to conduct a study of normative law to further examine the nature of the implementation of regional autonomy, and the second tried to analyze the role of regional regulations in order to support the implementation of regional autonomy through library research using the statute approach and conceptual approach. The results of the study indicated that one of the important ideals and rationalities for implementing regional autonomy was to make the policy process closer to the society, not only in the central government. For this reason, authority needs to be given so that local governments can take their own initiative to make decisions regarding the interests of the local community through laws at the local government level. Thus, the contents of the Regional Regulations are to accommodate the interests of the people in the regions in order to achieve happiness and prosperity that is distributed equally to the people in the area.Pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yaitu memberi dan melaksanakan rumah tangga itu sendiri. Untuk alasan ini, penelitian ini adalah studi hukum normatif untuk memeriksa lebih lanjut tentang pelaksanaan otonomi daerah dan pendekatan lain yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan perpustakaan menggunakan pendekatan Statuta dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu cita-cita dan rasionalitas penting pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat proses lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya di pemerintah pusat. Untuk alasan ini, perlu mengisi ruang sehingga pemerintah dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat keputusan tentang lingkungan masyarakat melalui peraturan di tingkat pemerintah daerah. Ini adalah konten materi dari Peraturan Daerah pada dasarnya untuk mengakomodasi manfaat masyarakat di daerah dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kemakmuran yang didistribusikan secara merata kepada orang-orang di daerah tersebut.(The regional government is carried out based on the principle of autonomy is giving and carrying out the household itself. For this reason, the research is normative legal studies to examine more about the implementation of regional autonomy and other approaches that can be analyzed using the library approach using the Statute approach and the conceptual approach. The results of the study show that one of the important ideals and rationalities of the implementation of regional autonomy is to make the process closer to the community, not only in the central government. For this reason, it is necessary to fill the space so that the government can take its own initiative to make decisions about the community environment through a regulation at the regional government level. This is the material content of the Regional Regulation is essentially to accommodate the benefits of the community in the area in order to achieve happiness and prosperity that is evenly distributed to the people in the area). ]]>
<![CDATA[Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ristiawati, Risni]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 2, No 1 (2020): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.786 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v2i1.13
<![CDATA[Islam adalah agama yang sangat sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat selama manusia itu mengamalkan ajaran Islam secara benar. Dalam bidang hukum dan peradilan, ajaran Islam menuntut para hakim agar memutuskan perkara dengan hukum Islam baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Kenyataannya di Indonesia sekarang ini, perkara-perkara yang diputuskan di Peradilan tidak berdasarkan hukum Islam, secara realita memang hakim tidak mungkin memutuskan perkara dengan hukum yang tidak dipositifikasikan di suatu negara, artinya hakim tidak mungkin menerapkan hukum yang tidak menjadi hukum posistif yang berlaku di negara tersebut. Kebebasan hakim dalam penegakan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman beradsarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia sejalan dengan ajaran Islam. Tulisan ini ingin meneliti bagaimana kedudukan hakim sebagai penegak hukum dan kebebasan hakim menegakkan hukum dalam proses peradilan ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), bersifat deskriptif analisis dengan tujuan menemukan konsep mengenai kebebasan hakim, batas-batas dan ruang lingkup kebebasan hakim dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses penegakan hukum ditinjau dari perspektif Hukum Islam.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Risni Ristiawati]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v3i1.5918
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Presiden menurut sistem ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945. Pertanggungjawaban Presiden akan dilihat dari sudut pandang sistem, prosedur dan bentuk pertanggungjawaban Presiden, apakah merupakan pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan beberapa pendekatan, yaitu : (1) pendekatan perbandingan dan (2) pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini semuanya adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis melalui observasi terhadap semua bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban Presiden setelah perubahan UUD 1945 merupakan sistem pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan, yaitu pertanggungjawaban dengan materi pelanggaran hukum berupa perbuatan hukum pidana dan tindakan politik yang dilakukan dalam masa jabatan. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban Presiden merupakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum pidana dan/atau pertanggungjawaban politik karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI yang kemudian dikualifisir sebagai pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan dengan sanksi tertinggi adalah pemberhentian dari jabatan. Prosedur pertanggungjawaban ditegakkan melalai lembaga-lembaga negara dengan menghadirkan tiga peran lembaga negara yang berbeda yaitu DPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menuntut, MK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran hukum, dan MPR sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.]]>
<![CDATA[FORMULASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Muhammad Ananta Firdaus]]>;
<![CDATA[Risni Ristiawati]]>;
<![CDATA[Salma Saphira]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i2.3667
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi kebijakan dalam penataan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengupayakan pencegahan penggunaan sempadan sungai untuk kawasan yang belum terganggu oleh peruntukan lain dan upaya penertiban bagi pelanggaran sempadan sungai yang telah digunakan untuk peruntukan lain melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sempadan sungai, kemudian diperkuat dengan studi lapangan menggunakan teknik purposive accidental sampling. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadinya alih fungsi lahan sempadan sungai di Kota Banjarmasin menjadi permukiman penduduk yang disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai. Implementasi Perda mengalami beberapa hambatan, pertama dikarenakan kondisi eksisting dimana masyarakat Kota Banjarmasin secara lokal budaya memang masyarakat yang bertumbuh di pinggiran sungai, dan kedua karena pengaturan jarak sempadan sungai yang cukup lebar dinilai kurang sesuai dengan kondisi geografis Kota Banjarmasin dengan wilayah yang sempit namun dialiri oleh banyak anak sungai.]]>
<![CDATA[Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Risni Ristiawati]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol. 2 No. 1 (2020): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Banua Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Islam adalah agama yang sangat sempurna mengatur seluruh aspek ke-hidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat selama manusia itu mengamalkan ajaran Islam secara benar. Dalam bidang hukum dan peradilan, ajaran Islam menuntut para hakim agar memutuskan perkara dengan hukum Islam baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Kenyataannya di Indonesia sekarang ini, perkara-perkara yang diputuskan di Peradilan tidak berdasarkan hukum Islam, secara realita memang hakim tidak mungkin memutuskan perkara dengan hukum yang tidak dipositifikasikan di suatu negara, artinya hakim tidak mungkin menerapkan hukum yang tidak menjadi hukum posistif yang berlaku di negara tersebut. Kebebasan hakim dalam pene-gakan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman beradsarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia sejalan dengan ajaran Islam. Tulisan ini ingin meneliti bagaimana kedudukan hakim sebagai penegak hukum dan kebebasan hakim menegakkan hukum dalam proses peradilan ditinjau dari per-spektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), bersifat deskriptif analisis dengan tujuan menemukan konsep mengenai kebebasan hakim,batas-batas dan ruang lingkup kebebasan hakim dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses penegakan hukum ditinjau dari perspektif Hukum Islam.]]>
<![CDATA[The Urgency Of Creating Regional Regulations For Supporting The Implementation Of Regional Autonomy ]]>
<![CDATA[Lies Ariany]]>;
<![CDATA[Risni Ristiawati]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.491 KB)
|
DOI: 10.18592/sjhp.v19i1.2652
<![CDATA[The Regional government which carried out based on the principle of autonomy as wide as possible implies that the regions are given the authority to regulate and manage all their own affairs. So, this study tried to conduct a study of normative law to further examine the nature of the implementation of regional autonomy, and the second tried to analyze the role of regional regulations in order to support the implementation of regional autonomy through library research using the statute approach and conceptual approach. The results of the study indicated that one of the important ideals and rationalities for implementing regional autonomy was to make the policy process closer to the society, not only in the central government. For this reason, authority needs to be given so that local governments can take their own initiative to make decisions regarding the interests of the local community through laws at the local government level. Thus, the contents of the Regional Regulations are to accommodate the interests of the people in the regions in order to achieve happiness and prosperity that is distributed equally to the people in the area.Pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yaitu memberi dan melaksanakan rumah tangga itu sendiri. Untuk alasan ini, penelitian ini adalah studi hukum normatif untuk memeriksa lebih lanjut tentang pelaksanaan otonomi daerah dan pendekatan lain yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan perpustakaan menggunakan pendekatan Statuta dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu cita-cita dan rasionalitas penting pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat proses lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya di pemerintah pusat. Untuk alasan ini, perlu mengisi ruang sehingga pemerintah dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat keputusan tentang lingkungan masyarakat melalui peraturan di tingkat pemerintah daerah. Ini adalah konten materi dari Peraturan Daerah pada dasarnya untuk mengakomodasi manfaat masyarakat di daerah dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kemakmuran yang didistribusikan secara merata kepada orang-orang di daerah tersebut.(The regional government is carried out based on the principle of autonomy is giving and carrying out the household itself. For this reason, the research is normative legal studies to examine more about the implementation of regional autonomy and other approaches that can be analyzed using the library approach using the Statute approach and the conceptual approach. The results of the study show that one of the important ideals and rationalities of the implementation of regional autonomy is to make the process closer to the community, not only in the central government. For this reason, it is necessary to fill the space so that the government can take its own initiative to make decisions about the community environment through a regulation at the regional government level. This is the material content of the Regional Regulation is essentially to accommodate the benefits of the community in the area in order to achieve happiness and prosperity that is evenly distributed to the people in the area). ]]>
<![CDATA[Implementing Building Permits in Wetland Environmental Areas in Banjarmasin City ]]>
<![CDATA[Muhammad Ananta Firdaus]]>;
<![CDATA[Risni Ristiawati]]>
<![CDATA[ The Innovation of Social Studies Journal Vol 4, No 1 (2022): The Innovation of Social Studies Journal, Sept 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/iis.v4i1.5687
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap implementasi pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada kawasan lingkungan lahan basah di Kota Banjarmasin, agar Pemerintah Kota Banjarmasin dapat meningkatkan fisik kawasan kota dengan menyusun formulasi kebijakan terkait eksistensi dari pengaturan Izin Mendirikan Bangunan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan berbasis pada kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan, kemudian diperkuat dengan studi lapangan menggunakan teknik purposive accidental sampling. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di kota Banjarmasin menghadapi beberapa kendala baik internal maupun eksternal. Sementara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam perizinan bangunan, diantaranya adalah perubahan istilah dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), termasuk juga ketentuan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, hal ini tentu harus diikuti pula oleh peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.]]>
<![CDATA[Pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersama Di Desa Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ]]>
<![CDATA[Firdaus, M. Ananta]]>;
<![CDATA[Ristiawati, Risni]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol. 5 No. 2 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Banua Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Village-owned businesses offer numerous advantages to village communities in terms of improving the village economy. BUMDes has set the goal of improving the village economy as one of its objectives. One of the objectives of establishing BUMDes is to eradicate poverty in the village community and to empower the village's potential. This community service will help the management of BUMDes Bersama in Anjir Pasar, Barito Kuala Regency and their business units. The outcomes of outreach activities for mentoring BUMDes governance can be used to plan work programs based on discussions between the PDWA team, village officials, BUMDes managers, and the local community. The mentoring for BUMDes governance provides solutions to problems encountered by other things related to all human resources for BUMDes managers, namely providing technical guidance, management of existing but not yet optimal BUMDes businesses (Local rice and handicraft, Fertilizer, Agricultural Equipment, Agricultural Medicine, and Harvest Services).]]>
<![CDATA[Eksaminasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 ]]>
<![CDATA[Ristiawati, Risni]]>;
<![CDATA[Faraby Hafifullhaq, Farez]]>;
<![CDATA[Syahalam, Gusti Muhammad]]>;
<![CDATA[Hafizh, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sihombing, Yuri Sebrina]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol. 6 No. 1 (2024): April-September ]]>
Publisher : <![CDATA[Banua Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/balrev.v6i1.77
<![CDATA[The iCourt istated ithat ithere iwas ino ilegal ibasis ifor iAnies-Muhaimin's iargument iregarding ithe iappointment iof ia iselection iteam ifor imembers iof ithe iGeneral iElection iCommission i(KPU) iand imembers iof ithe iGeneral iElection iSupervisory iBody i(Bawaslu) iby ithe iPresident iin iviolation iof iArticle i22 iparagraph i(3) iof ithe iElection iLaw ibecause iit iincluded igovernment ielements iof imore ithan ithree ipeople. i. iThe iCourt ifound ino ifact iof iobjection ifrom ithe iDPR iregarding ithe icomposition iof ithe iselection iteam imembers. iIn ifact, isome iof ithe iDPR ifactions, iwhich iare ian iextension iof ithe ipolitical iparty isupporting iAnies-Muhaimin, ishould ihave ibeen iable ito iraise iobjections ifrom ithe istart. iHowever, ieven iif iit iis itrue ithat ithere iare imore ithan ithree igovernment ielements, iit iis idifficult ifor ithe iCourt ito ifind ia icorrelation ibetween ithis inumber iand ithe iindependence iof iKPU imembers ior iBawaslu imembers iin icarrying iout itheir iduties iin iorganizing ielections. iMoreover, iit iis ialso idifficult ifor ithe iCourt ito ifind ia icorrelation ibetween ithe inumber iof ielements iof ithe iselection iteam iand ithe ivotes iobtained iby ithe ipresidential iand ivice ipresidential icandidates iin ithe i2024 iElection. iAccording ito ithe iCourt, iBawaslu imust iinclude ithe isubstance iof ithe ireport ior ifindings ito iprove iwhether ior inot ithere ihave ibeen isubstantial ielection iviolations. iincluding iregional ihead ielections i(pilkada/pemilukada). iThis imeans ithat iif ithese ichanges iare inot imade, ithis iwill ithreaten ithe irealization iof ielections ithat iare ihonest, ifair iand ihave iintegrity. iWith ia ithreat ilike ithat, iit icould icause iBawaslu ito ilose iits iexistence ias ian ielection imonitoring iinstitution ito irealize ielections ithat iare ihonest, ifair iand ihave iintegrity.]]>
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Ristiawati, Risni]]>;
<![CDATA[risadi, Rif’at madani]]>;
<![CDATA[tiarridza, Dimas sis]]>;
<![CDATA[Aeni, Azratul]]>;
<![CDATA[Rianda, Zainal Muhammad]]>;
<![CDATA[Hamzah, M Arfin]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol. 6 No. 1 (2024): April-September ]]>
Publisher : <![CDATA[Banua Law Review ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/balrev.v6i1.78
<![CDATA[The Constitutional Court's decision highlights the potential for government interference which could disrupt the independence of the KPU and Bawaslu in carrying out their duties. In addition, the decision also emphasizes the need for fundamental changes in election supervision arrangements to ensure honesty, fairness and integrity in the democratic process. The implications of the Constitutional Court's Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 also open discussions about social assistance policies and the potential for politicization in the context of general elections. Regional Head Elections (Pilkada) are an important cornerstone of Indonesian democracy, but are often accompanied by legal and procedural controversies. The Constitutional Court (MK) Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 is a crucial point, highlighting various aspects including the composition of the selection team, the role of Bawaslu, and the use of social assistance in a political context. This ruling questions the steps taken by related parties, the potential for government interference with the independence of institutions, and the need for fundamental changes in election supervision to ensure honesty, fairness and integrity. The implications of the Constitutional Court's decision open discussions about transparency, accountability, campaign regulations, and taking action against election violations, with the hope of strengthening integrity and justice in Indonesia's democratic system.]]>
