Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PROGRESSIVE LAW FUNCTIONS IN REALIZING JUSTICE IN INDONESIA Lisma, Lisma
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.728 KB) | DOI: 10.18592/sy.v19i1.2543

Abstract

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.  Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1)  bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasan yakni mempergunakan peran moral dan etika, melakukan penafsiran yang progresif, pendidikan dimulai pada fakultas hukum dan mengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues that occurred in Indonesia seemed to be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice is whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife that is blunt upward and sharp downward, the problem of injustice is the basis of this research so that it can be formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. this study aims to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method uses normative research with the description of rules, judges' decisions and actions of law enforcement officers that are progressive. This study uses two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded: (1) that the law which is considered unfair can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so that it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, namely, the use of moral and ethical roles, perform progressive interpretations, education begins in law faculties and lifts of good people. The embodiment of progressive law in Indonesia can be pursued by the development of national law in Indonesia with maintenance, reform, and creation such as progressive law that breaks down and builds the law.Keywords: State  of  Law, Justice,  Progressive  of  Law
PROGRESSIVE LAW FUNCTIONS IN REALIZING JUSTICE IN INDONESIA Lisma, Lisma
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.728 KB) | DOI: 10.18592/sy.v19i1.2543

Abstract

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.  Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1)  bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasan yakni mempergunakan peran moral dan etika, melakukan penafsiran yang progresif, pendidikan dimulai pada fakultas hukum dan mengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues that occurred in Indonesia seemed to be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice is whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife that is blunt upward and sharp downward, the problem of injustice is the basis of this research so that it can be formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. this study aims to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method uses normative research with the description of rules, judges' decisions and actions of law enforcement officers that are progressive. This study uses two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded: (1) that the law which is considered unfair can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so that it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, namely, the use of moral and ethical roles, perform progressive interpretations, education begins in law faculties and lifts of good people. The embodiment of progressive law in Indonesia can be pursued by the development of national law in Indonesia with maintenance, reform, and creation such as progressive law that breaks down and builds the law.Keywords: State  of  Law, Justice,  Progressive  of  Law
STRATEGI ADAPTASI MEMPETAHANKAN NAFKAH DALAM MENGHADAPI MUSIM PACEKLIK PADA NELAYAN BAJO (Studi di Desa Pulau Bangko Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat) Lisma, Lisma; Bauto, La Ode Monto; Jabar, Aryuni Salpiana
SOCIETAL Vol 7, No 2 (2020): Edisi Oktober
Publisher : SOCIETAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) mengetahui strategi adaptasi menjaga pendapatan dalam menghadapi musim paceklik pada nelayan bajo di Desa Pulau Bangko Kabupaten Muna Barat. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala dalam menghadapi musim paceklik pada nelayan bajo di Desa Pulau Bangko Kabupaten Muna Barat. Penelitian ini menggunakan teknik puposive sampling yaitu teknik penentuan informan, yaitu peneliti telah menetapkan responden sebagai sampel penelitiannya dengan asumsi atau menurut pendapatnya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi beradaptasi untuk mempertahankan pendapatan menghadapi musim paceklik pada nelayan Bajo. Beberapa strategi yang dilakukanya yaitu strategi, penganekaragaman adalah pendapatan, dimana para nelayan saat musim barat tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena itu mereka berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada musim paceklik dengan melakukan pekerjaan sampingan dengan memperdagangkan pengambil kayu dan pembudidaya rumput-rumput yang biasa di samudera memenuhi kebutuhan hidupnya saat musim itu tiba. Strategi kedua yang mereka lakukan yaitu: strategi penganekaragaman alat tangkap, dimana pada musim timur nelayan hanya menggunakan satu atau dua jenis alat tangkap saja, namun pada musim paceklik nelayan menambah jenis alat tangkap yang mereka gunakan untuk menambah hasil tangkapan. Strategi yang ketiga yaitu: merubah daerah tangkapan, dimana nelayan melakukan peralihan daerah tangkapan, karena pada daerah tangkap sebelumnya yang bergelombang dan tidak jarang ikan mengeluarkan masukan alat tangkap mereka di sebabkan air tinja. Nelayan memang bergerak di daerah yang tidak bergelombang untuk merakit alat tangkap yang mereka gunakan. Strategi keempat yaitu: Memanfaatkan hubungan sosial, dimana praistri nelayan akan meminjam uang atau beras kepada orang, tetangga maupun kepada tokek jika suaminya pulang melaut tidak memperoleh hasil untuk dijual. Strategi kelima yaitu: mobilisasi anggota keluarga, yaitu keberadaan nelayan yang memiliki anak laki-laki sudah berpotensi melaut oleh karena itu mereka mengikut kemauan untuk melaut membantu orang tua.
Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitusional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi Mahfiana, Layyin; Lisma, Lisma
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.11574

Abstract

AbstractThe guarantee of citizens' constitutional rights is one of the conditions for realizing an excellent legal state. However, several studies show that there is no precise mechanism for filing constitutional complaints. Although since 2003, a Constitutional Court has been established. This article aims to describe the problems of filing a constitutional complaint in Indonesia. This article is based on doctrinal legal research with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that there is no regulation that authorizes the handling of constitutional complaint cases to the Constitutional Court. Judges of the Constitutional Court are rigid in examining cases under their authority and have never exercised discretion over them. This condition has the potential to ignore the constitutional rights of citizens. So there is a need for an amendment to the 1945 Constitution and a revision to the Constitutional Court Law. However, this change requires political will from the authorities.Keywords: constitusional complaint; constitutional court; discretion.Abstrak Jaminan hak konstitusi warga negara merupakan salah satu syarat terwujudnya negara hukum yang baik. Namun, sejumlah riset menunjukkan bahwa belum ada mekanisme yang jelas pengajuan constitutional complain. Meskipun sejak tahun 2003 telah dibentuk Mahkamah Konsititusi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan problematika pengajuan constitutional complain di Indonesia. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang memberikan kewenangan penanganan perkara constitutional complaint kepada Mahkamah Konsitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi rigid dalam memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya dan tidak pernah melakukan diskresi terhadapnya. Kondisi ini berpotensi mengabaikan hak-hak konstitusi warga negara. Sehingga perlu adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun, perubahan ini membutuhkan political will dari penguasa.Kata Kunci: constitutional complaint; mahkamah konstitusi; diskresi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA SISTEM DRAINASE DAN PERSAMPAHAN DALAM PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Studi Kasus Dinas Kantor Pekerjaan Umum) Hannan, Suaib; Andriani, Andriani; Lisma, Lisma
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 6, No 1 (2024): Peqguruang, Volume 6 Nomor 1 Mei 2024
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v6i1.4632

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah pada pelaksanaan tata ruang wilayah Kota Kabupaten Polewali Mandar serta kesesuaian kebijakan dengan fakta yang ada di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah hasil instrumen penelitian untuk mengetahui faktor implementasi kebijakan sehingga akan diketahui kesesuaian antara kebijakan dengan fakta di lapangan dan juga strategi pemerintah pada pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya pada kawasan Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Polewali Mandar. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah peningkatan akses pelayanan Kota dan Pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki, pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan pengelolaan kawasan yang dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan juga faktor-faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan yaitu faktor komukasi dan sumber daya.
Discourse on Religious Moderation in the View of Surakarta Students According to Indonesian Law Mahfiana, Layyin; Ariyani, Evi; Lisma, Lisma
Al-Bayyinah Vol. 8 No. 1 (2024): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v8i1.4921

Abstract

Religious moderation is very important because the tendency of excessive or excessive religious experiences often leaves one-sided claims of truth and considers themselves the most right while others are wrong. Based on the above background, the researcher is interested in studying the extent of understanding of religious moderation among Surakarta students and how efforts are made to increase awareness of religious moderation among students. This type of research is field research with a qualitative approach that aims to describe the data obtained in the field regarding students' understanding related to religious moderation. The data sources used in this study are primary and secondary. The data collection techniques used were interviews and documentation. Students' understanding of religious moderation varied greatly from the results of several interviews conducted with 30 students in the Islamic Criminal Law Study Program, 20 students explained that moderation is tolerance and mutual respect between religious people.  This is not wrong, because one of the indicators of religion is tolerance. Meanwhile, the other 10 students have understood that moderation is our perspective or attitude in religion in moderation, understanding and practicing religious teachings that are not extreme. Meanwhile, 30 students of the Law Study Program at the Batik University of Surakarta most of them do not understand what religious moderation is in terms of terminology, but once they are given an understanding and indicators related to religious moderation, they understand. Most of them have been taught in Pancasila and Civic Education courses. Religious moderation can be used as a learning approach so that students can think critically and analyze the courses they are taught, which of course remains based on the principles of religious moderation.
PENGEMBANGAN LITERASI INDUSTRI DIGITAL SISWA SMAN 22 GOWA MELALUI KUNJUNGAN MEDIA KE TRIBUN TIMUR Ardisa, Ardisa; Saguni, Suarni Syam; Lisma, Lisma; Fitriani, Ananda Elsa; Faradillah, Faradillah
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 06 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan kegiatan ini merupakan bentuk pengembangan dan pembelajaran dasar mengenai literasi industri digital di kalangan siswa-siswi SMA SMAN 22 Gowa. Perkembangan literasi tidak hanya persoalan menulis dan membaca akan tetapi juga berkaitan dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, bahkan banyak mediajurnalistik sudah menerapkan dan meningkatkan program penyebaran media di industri digital saat ini salah satunya perusahaan media Tribun Timur yang telahmengikuti perkembangan media hingga peningkatan media literasi industri digitalmelalui kegiatan ini siswa SMAN 22 Gowa berkunjung melakukan observasi terkait hal tersebut. Metode yang dilakukan adalah tahap pemberian materi, diskusi, danobservasi keliling. Hasil dari kegiatan ini adanya pemahaman dan ketertarikan siswaterhadap media jurnalistik terkhusus bagian literasi industri digital melaluipendekatan wawancara oleh siswa bersama mahasiswa magang Tribun Timur.
Eksistensi Perempuan Dalam Novel Re Dan Perempuan Karya Maman Suherman Ridwan, Ridwan; Rapi, Muhammad; Lisma, Lisma
TITIK DUA: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Vol 4, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59562/titikdua.v4i3.68002

Abstract

This research aims to find out how the existence of women in the novel Re and Perempuan by Maman using the feminism theory approach. This research is qualitative descriptive. The data in this study comes from quotations in the novel related to women's existence. reading and note-taking techniques are applied in the data collection process. The reading technique is used to understand and interpret the content of the text, while the note-taking technique focuses on the female characters in the novel who experience various types of oppression and injustice. The results of this study are as follows: first, the presence of female characters. The female characters in this novel are women who eventually succeed and achieve the freedom they dream of, but are trapped in situations that limit them. Secondly, the life of women in society, prostitutes who are considered as the scum of society even though their existence is the result of the existing economic inequality. Third, women in education show that the social level of parents cannot be a benchmark for children's education. Melur, who was born from a prostitute, was able to get a PhD. The theory used in this research is Simmone de Beaouvier's existentialist feminism theory. Existentialist feminism examines how the existence of female characters in living their lives.
KELAS PENULIS REMAJA SMP NEGERI 26 MAKASSAR SEBAGAI MEDIA LITERASI SASTRA: PUISI DAN PROSA Andini, Annisa Nur; Lisma, Lisma; Saguni, Suarni Syam; Hamid, Reski Aulia; Fidah, Nur
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 3 No. 03 (2025): MEI 2025
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian ini mengangkat program Kelas Penulis Remaja di SMP Negeri 26 Makassar yang bertujuan meningkatkan literasi sastra siswa melalui pembelajaran dan praktik menulis puisi serta prosa cerpen. Program ini dirancang untuk mengatasi rendahnya minat dan kemampuan menulis siswa dengan memberikan materi teori, latihan menulis, pembacaan karya, serta diskusi dan evaluasi yang sistematis. Metode pelaksanaan meliputi seleksi peserta, pemberian materi interaktif, praktik menulis, pembacaan ekspresif, sesi tanya jawab, serta evaluasi dan dokumentasi karya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kreativitas, kemampuan ekspresi, dan apresiasi sastra siswa, yang tercermin dari karya puisi dan cerpen orisinal yang dihasilkan. Kegiatan ini juga berhasil membangun kepercayaan diri siswa dalam menuangkan ide dan perasaan ke dalam tulisan. Meskipun terdapat beberapa kekurangan teknis dalam pengembangan karya, secara keseluruhan program ini efektif dan potensial sebagai model pembelajaran sastra berbasis literasi yang inovatif dan berkelanjutan di lingkungan sekolah menengah pertama.
Enhancing Local Tax Governance through Regulatory Impact Assessment (RIA): A Study on Edible Bird’s Nest Tax Regulation in Kolaka Regency, Indonesia Hidayat , Rahmad; Sari, Patma; Awal Sakti, La ode; Rosnida, Rosnida; Irabiah, Irabiah; Haerani, Yeni; Lisma, Lisma
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Volume 10 No.2 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the application of the Regulatory Impact Assessment (RIA) methodology in the formulation of local tax regulations, using the edible bird’s nest (EBN) tax policy in Kolaka Regency, Indonesia, as a case study. Despite the region’s significant fiscal potential from EBN, the 2024 Regional Regulation on EBN taxation was enacted without a formal impact assessment, resulting in policy shortcomings such as low compliance, weak stakeholder engagement, and minimal revenue realization. Employing a normative-empirical legal research method, this study integrates statutory analysis with qualitative data collected through interviews with government officials, parliamentarians, and EBN producers. Findings reveal a mismatch between the legal design and the socio-economic realities on the ground, underscoring the absence of behavioral insights, participatory mechanisms, and implementation planning. The study argues that institutionalizing RIA in subnational governance can enhance regulatory legitimacy, transparency, and policy effectiveness, particularly in resource-based rural economies. It concludes by recommending the adoption of RIA as a standard practice in regional tax lawmaking, supported by capacity-building and inclusive stakeholder processe.