cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 22, No 2 (2022)" : 7 Documents clear
Formulation of Criminal Sanctions against Alcohol Drinkers in the Jinayah Qanun in Aceh Ira Nurliza; Syahrizal Abbas; Zikra Juninawan
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v22i2.5666

Abstract

Abstrak: Islam adalah agama yang memuliakan akal dan menempatkan pada kedudukan yang terhormat. Islam juga mengatur untuk memelihara akal dengan cara makan makanan yang halal dan baik, serta menjauhi makanan dan minuman yang dilarang dalam syari’at salah satunya meminum khamar. Pada zaman Jahiliyah, bangsa Arab terkenal gemar meminum arak (khamar). Untuk menghindari pertentangan secara signifikan dari kalangan masyarakat yang sudah mendarah daging dengan tradisi, adat dan budaya meminum khamar, maka wahyu tentang pengharaman khamar diturunkan secara bertahap. Dalil-dalil yang dimuat dalam Al-Qur;an tidak menyebutkan secara tegas tentang sanksi hukum bagi pemabuk. Meskipun larangannya relatif cukup tegas, namun jenis sanksinya baru disebutkan di dalam riwayat hadis. Rasulullah memberi peringatan yang keras tentang bahaya khamar, sehingga peminum khamar harus diberi hukuman yaitu cambuk sebanyak 40 kali. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar hukuman bagi peminum khamar. Eksekusi hukuman peminum khamar di masa Nabi bervariasi, yaitu 40 kali cambuk. Sementara di saat Umar berkuasa (atas saran ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf) peminum khamar dihukum cambuk 80 kali. Menurut Ahmad Hanafi, besarnya hukuman bagi tindak pidana peminum khamar berdasarkan ijma’ sahabat adalah 80 kali cambuk karena dianalogikan dengan tindak pidana qadzaf, empat puluh cambuk sebagai hukuman hudud, dan 40 lagi sebagai hukuman ta’zir. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Qanun bahwa mengkonsumsi khamar adalah suatu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Aceh. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014, hukuman bagi yang mengkonsumsi arak dikenakan hukuman cambuk sebanyak 40 kali, hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 15. Tujuan penelitian ini menjelaskan formulasi sanksi pidana terhadap peminum khamar dalam qanun jinayah. Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, yang terdri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.Kata kunci: Sanksi Pidana, Peminum Khamar, Qanun Jinayah. Abstract: Islam is a religion that honors reason and places it in an honorable position.Islam also regulates to maintain the mind by eating halal and good food, and stay away from food and drinks that are prohibited in the Shari'ah, one of which is drinking khamr.In the Jahiliyah era, the Arabs were famous for drinking wine (khamr). In order to avoid significant opposition from the people who are ingrained with the traditions, customs and culture of drinking khama, the revelation about the prohibition of khamr was passed down gradually. The arguments contained in the Qur'an do not explicitly mention legal sanctions for drunkards. Although the prohibition is relatively firm, the types of sanctions are only mentioned in the hadith narrations. The Prophet gave a stern warning about the dangers of alcohol, so that the drinker of alcohol must be given a punishment of 40 lashes. Scholars differ on the level of punishment for drinking alcohol. . The execution of the punishment for drinking alcohol at the time of the Prophet varied, namely 40 lashes. Meanwhile, when Umar was in power (on the advice of 'Abd al-Rahman bin 'Auf) alcohol drinkers were punished with 80 lashes. According to Ahmad Hanafi, the amount of punishment for the crime of drinking alcohol based on the consensus of friends is 80 lashes because it is analogous to a qadzaf crime, forty lashes as a hudud punishment, and 40 more as a ta'zir punishment. As formulated in the Qanun that consuming alcohol is an evil act which is prohibited in Islamic law and is contrary to the customs of the Acehnese people. According to Qanun Number 6 of 2014, the punishment for consuming arak is subject to 40 lashes, this is as intended in Article 15. The purpose of this study is to explain the formulation of criminal sanctions against alcohol drinkers in the qanun jinayah. This type of research is called normative juridical law research, with a legal approach, which consists of primary, secondary, tertiary legal materials obtained by a series of activities related to the methods of collecting library data, reading and recording and processing research materials.Keywords: Criminal Sanctions, Drinking Alcohol, Qanun Jinaya.
Testimonium De Auditu in The Case Rape of Childrens Citra Dewi Keumala; Rizanizarli Rizanizarli; Syarifuddin Hasyim
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v22i2.4953

Abstract

 A judge can impose a sentence on a person, if the judge has at least two valid pieces of evidence as stated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. However, in handling cases of child sexual abuse, most of the witnesses presented in the trial include hearsay evidence or it can be called as a testimony obtained from other people.This study aimed to determine the strength of a hearsay evidence given by a witness in a crime of child sexual abuse and to explain the judge’s consideration regarding the hearsay evidence in imposing a sentence of child sexual abuse crime The data of this study were obtained through a literature review and an interview with the informants. The research found that the strength of a hearsay evidence was stated in the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 in this criminal trial as a real effort to protect the rights of the suspects and defendants. In addition, the judge's consideration regarding the hearsay evidence could be seen by the fact that the evidence was not completely rejected by the judge. Although the testimony given by the witness was not valid as a evidence, it was useful as a guide in handling the case. Therefore, it is recommended to develop the results of the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 regarding the hearsay evidence that can be used by judges and qualified as a free evidence (vrij bewijskracht). Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, jika hakim sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah terdapat dalam KUHAP Pasal 183. Namun dalam penanganan perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagian besar saksi yang dihadirkan dalam persidangan termasuk Testimonium De Auditu atau dapat disebut keterangan yang diperoleh dari orang lain”.“Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan pembuktian kesaksian Testimonium De Auditu dalam Jarimah pemerkosaan terhadap anak dan menjelaskan pertimbangan hakim atas kesaksian Testimonium De Auditu dalam memutuskan Jarimah pemerkosaan terhadap anak. Data yang terdapat dalam penelitian ini melalui peninjauan kepustakaan serta wawancara narasumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai kekuatan testimonium de auditu diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam peradilan pidana ini sebagai upaya nyata perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, serta pertimbangan hakim menggunakan kesaksian Testimonium de auditu tidak sepenuhnya ditolak hakim,meskipun kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti melainkan sebagai petunjuk dalam memutuskan sebuah perkara. Maka disarankan untuk dilakukannya pengembangan atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai testimonium de auditu tersebut dapat digunakan oleh hakim namun kembali lagi kekuatan alat bukti persangkaan hakim ini pada dasarnya adalah bebas (vrij bewijskracht).  
The Juridical Implication of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic National Disaster Status Determination toward Companies Experiencing Bankruptcy Sylvia Janisriwati
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v22i2.4973

Abstract

This study aims to determine the juridical implications of the juridical implication of corona virus disease 2019 (Covid-19) pandemic national disaster status determination toward companies experiencing bankruptcy. This research is a normative juridical research. In this study, the sources of legal materials used consist of 3 (three) legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials uses a literature study model using analysis of legal materials in the form of qualitative descriptive content analysis. The result of the study shows that the juridical implication of corona virus disease 2019 (Covid-19) pandemic national disaster status determination toward companies experiencing bankruptcy has implications for broad socio-economic aspects in Indonesia. In fact, the World Health Organization (WHO) as a world health organization has declared Covid-19 as a global pandemic. Furthermore, with the issuance of Presidential Decree Number 12 Year 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Covid-19 as a national disaster, which at the implementation level was followed up with government policies in the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and social distancing, which in turn led to obstruction of debtor obligations to fulfill his achievements to creditors used as a reason to defend himself against a claim for default by reason of force majeure or overmacht, this also triggers the bankruptcy of a company.
SHARIA LAW ANALYSIS OF BINARY OPTION Mahmud Yusuf; Muhamad Rahmani Abduh
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v22i2.6454

Abstract

This research was motivated by the revelation of cases of online trading applications which turned out to be gambling and illegal binary options. Worse yet, this case also involved a number of influencers who were alleged to have facilitated these applications by helping to promote and hold various trainings. The type of research chosen in this research is library research using qualitative methods. The data used is secondary data, namely data that is not obtained directly from the source. The results of this study indicate that in the case of binary options in Indonesia there are at least four aspects that are contrary to sharia economic law, namely; (1) the binary option is illegal, (2) contains elements of gambling,  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terungkapnya kasus aplikasi-aplikasi trading online yang ternyata merupakan binary option yang bersifat judi dan ilegal.Lebih parahnya lagi, kasus ini juga melibatkan sejumlah influencer yang diduga telah memfasilitasi aplikasi-aplikasi tersebut dengan membantu melakukan promosi serta mengadakan berbagai pelatihan. Jenis penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library rersearch) dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tidak didapat langsung dari sumbernya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada kasus binary option di Indonesia setidaknya terdapat empat aspek yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu; (1) binary option tersebut ilegal, (2)mengandung unsur perjudian, (3)terdapat banyak penipuandidalamnya, dan (4) dampaknya sangat merugikan. 
Analysis Of Understanding Hadith Towards The Legitimation Of The Death Criminal For Apostasy Suci Ramadhan
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v22i2.5006

Abstract

Abstract: The discourse on the implementation of punishment for apostates still become critical and problematic debates among Islamic scholars. This debate is motivated by the existence of hadith texts which explicitly narrate that the criminal sanction for apostates is the death penalty. This study aims to analyze the death penalty for apostates based on hadith texts. This research is normative research with a text approach and hadith context. The data source uses hadith texts related to the death penalty for apostates “man baddala dīnahu fa uqtulūh” and uses descriptive qualitative analysis. The study confirms that the implementation of the hadiths regarding the death penalty for apostates is closely related to the context of space and time when these hadiths were revealed. Based on the sociohistorical perspective, the death penalty for apostates is not a criminal sanction applied to their apostasy. However, these sanctions are carried out for criminal acts such as intentional murder and hate speech or lies in the name of Islam so as to disrupt the stability of the security of society and the state. Thus, the hadith texts regarding the death penalty cannot be used as legal legitimacy to punish the apostasy act. Abstrak: Diskursus penerapan pidana bagi pelaku murtad masih meniscayakan perdebatan kritis dan problematis di kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Perdebatan ini dilatarbelakangi adanya teks-teks hadits yang menarasikan secara eksplisit bahwa sanksi pidana bagi pelaku murtad adalah hukuman mati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana mati bagi pelaku murtad berdasarkan teks-teks hadits. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan teks dan konteks hadits. Sumber data menggunakan teks-teks hadits hukuman mati bagi murtad “man baddala dīnahu fa uqtulūh” dan kemudian analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hadits-hadits tentang hukuman mati bagi pelaku murtad sangat erat kaitannya dengan konteks ruang dan waktu di masa turunnya hadits-hadits tersebut. Menurut perspektif sosiohistoris, sanksi pidana mati bagi pelaku murtad dalam teks-teks hadits bukanlah sebagai sanksi yang diterapkan atas kemurdatannya. Namun, sanksi tersebut diterapkan atas tindakan kriminalnya yakni pembunuhan yang disengaja dan ujaran kebencian atau kebohongan atas nama Islam sehingga mengganggu stabilitas keamanan masyarakat dan negara. Dengan demikian, teks-teks hadits yang berbicara tentang hukuman pidana mati tidak dapat dijadikan legitimasi hukum dan pertimbangan untuk memberikan sanksi pidana mati perbuatan murtad. 
The Role of The Indonesian Waqf Agency in The Implementation of Nazir Supervision of Land Waqf (Study At Badan Wakaf Indonesia of Lhokseumawe City) Awwaluddin Marza; Ilyas Ilyas; Muhammad Adli; Fatimah Zuhra
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v22i2.5841

Abstract

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa, dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Salah satu tujuan dibentuknya BWI adalah sebgai tindak lanjut dari banyak tanah wakaf yang pemanfatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif oleh nazhir, dan juga banyak tanah yang tidak didaftarkan serta tidak disertifikatkan yang akan memicu timbulnya sengketa antara pihak yang mewakafkan dengan pihak ketiga yang mengklaim memiliki tanah wakaf tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran BWI terhadap pelaksanaan pengawasan Nazhir terhadap wakaf  tanah di Kota Lhokseumawe, menjelaskan hambatan-hambatan dalam proses pengawasan oleh BWI terhadap nazhir di Kota Lhokseumawe, serta upaya yang dilakukan dalam proses pengawasan terhadap nazhir di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BWI terhadap pelaksanaan pengawasan nazhir terhadap wakaf tanah di Kota Lhokseumawe belum berjalan sama sekali. Hal ini ditandai belum ada kegiatan pembinaan maupun pengawasan yang dilakukan oleh BWI Kota Lhokseumawe selama pembentukannya pada februari 2019 yang lalu. Hambatan yang dialami BWI terhadap pelaksanaan pengawasan nazhir terhadap wakaf tanah di Kota Lhokseumawe yaitu tidak adanya ketersediaan anggaran untuk biaya operasional BWI, dan juga masih kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf tanah yang dapat bermanfaat bagi kepentingan ekonomi masyarakat, sosial dan keagamaan. Upaya yang dilakukan BWI terhadap pelaksanaan pengawasan nazhir terhadap wakaf tanah di Kota Lhokseumawe adalah dengan memplotkan anggaran atau mengupayakan adanya anggaran untuk operasional BWI dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga kementerian agama provinsi. Selain itu upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap para nazhir dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak melanggar peraturan yang ada. 
The Relationship of Children and Their Biological Father (Comparative Study of Positive Law of Indonesia, Thailand and Jordan) Amal Fathullah; Muhammad Abduh
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v22i2.8918

Abstract

Abstract: The civil connection between a child and his biological father is covered in this article. Looking at the legal certainty of a child born as the result of a man and a woman's relationship, whether it be without marriage (adultery) or as the result of a marriage whose validity is not recognized by the state, is in quotation marks (marriage). It will also have an effect on the child's status, which will have an effect on the child's lineage, among the numerous relationship statuses that result in a child. The research's methodology is Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage, Thailand Civil and Commercial Code, and Law No. 36 of 2010 Law of Maintenance and Personal Status are the main legal documents used in this comparative research. The method employed is a juridical-comparative, qualitative analysis technique. The author will look at numerous states in Southeast Asia and the Middle East in addition to looking at this issue from the standpoint of Indonesian positive law. Regarding the Asian milestone section, the author will evaluate this issue in light of the State of Thailand's existing and enacted Marriage Law provisions. And for the Middle East, the author will look at the State of Jordan's Marriage Law restrictions. This article utilizes normative juridical research, which takes a comparative approach to law. A comparative technique is employed in this literature review research as an analytical tool to explain the civil relationship provisions that are in place between children and their biological dads in Indonesia, Southeast Asia, and the Middle East.  Abstrak: Hubungan perdata antara seorang anak dengan ayah kandungnya tercakup dalam pasal ini. Menilik kepastian hukum seorang anak yang lahir sebagai hasil hubungan laki-laki dan perempuan, baik tanpa perkawinan (zina) maupun akibat perkawinan yang tidak diakui sahnya oleh negara, dalam tanda kutip (perkawinan). ). Itu juga akan berpengaruh pada status anak, yang akan berpengaruh pada garis keturunan anak, di antara banyak status hubungan yang menghasilkan anak. Metodologi penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Perdata dan Dagang Thailand, dan UU No. 36 Tahun 2010 Hukum Pemeliharaan dan Status Pribadi adalah dokumen hukum utama yang digunakan dalam penelitian komparatif ini. Metode yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yuridis-komparatif. Penulis akan melihat berbagai negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah selain melihat persoalan ini dari sudut pandang hukum positif Indonesia. Mengenai bagian tonggak sejarah Asia, penulis akan mengevaluasi masalah ini dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Perkawinan Negara Bagian Thailand yang sudah ada dan berlaku. Dan untuk Timur Tengah, penulis akan melihat batasan Undang-Undang Perkawinan Negara Yordania. Artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan hukum komparatif. Teknik komparatif digunakan dalam penelitian tinjauan pustaka ini sebagai alat analisis untuk menjelaskan ketentuan hubungan keperdataan yang berlaku antara anak dan ayah kandungnya di Indonesia, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025) Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue