cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hendra Try Ardianto
Contact Email
htardianto@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politika@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Politika: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20867344     EISSN : 2502776X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2020)" : 6 Documents clear
Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah S. Agung S. Raharjo; Baharinawati W. Hastanti; Nana Haryanti
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.183-197

Abstract

Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan pada tahun 1972. Pada tahun 2017, ada perkembangan baru terkait Perhutanan Sosial di area Perhutani yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Karena inisiatif dari kementerian, sementara implementasi IPHPS ada di dalam Kawasan Perhutani, maka di lapangan terdapat implikasi-implikasi kelembagaan yang menarik untuk dikaji. Kajian ini menggambarkan dinamika kelembagaan Perhutanan Sosial di dalam kawasan Perum Perhutani setelah keluarnya kebijakan IPHPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Analisis data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dinamika kelembagaan sebelum dan setelah penerapan IPHPS. Tulisan ini difokuskan pada aspek kelembagaan pemerintah dan petani (yang menggarap perhutanan sosial) di level bawah (tanah garapan). Hasil penelitian ini menunjukkan struktur kelembagaan pemerintah di dalam program IPHPS lebih kompleks dibandingkan dengan program sebelumnya, yakni program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).  Kelembagaan petani, di sisi lain, tidak terlalu banyak perbedaan, baik selama masa penerapan program PHBM maupun IPHPS. Kelembagaan petani masih belum mampu mandiri sehingga penguatan kelembagaan petani perlu menjadi prioritas
1MDB (1 Malaysia Development Berhad), Scandal, and Its Impact on Malaysian Domestic Politics Ali Maksum
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.198-218

Abstract

This article examines the publicly discussed 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) scandal and its impact on Malaysian domestic politics. Following this case, Najib Razak as prime minister of Malaysia was under pressure. This is because of the strong allegation of Najib Razak’s involvement in the 1MDB scandal. This issue became public discourse after the widely report made by New York-based media Wall Street Journal concerning Najib’s abuse on the corporate asset. The scandal not only shakes Najib’s political coalition but also indirectly has provoked public distrust against him including from his political Guru, Mahathir Muhammad. Dr Mahathir openly accuses Najib’s behaviour and declare to quit from his longest loyal party, UMNO. Later on, this scenario has created a new political landscape in Malaysia. Therefore, this article attempts to examine the new Malaysian political landscape specifically the relationship of BN and the opposition vis-à-vis Mahathir political alliance. Nevertheless, history has witnessed that in the last election, Pakatan Harapan won the most dramatical election ever since the independence of Malaysia and UMNO-BN has lost the power. Yet, the political scenario surrounding 1MDB scandal and the relationship between UMNO-BN vis-à-vis other parties became one of the stories that always trigger public discourse, even until today.
Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Saiful Mujani; Deni Irvani
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.219-238

Abstract

Sebuah kebijakan publik akan efektif jika publik mendukungnya. Hal yang sama berlaku dalam konteks wabah  Covid-19. Sejauh ini belum ada studi tentang kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan kepatuhan warga terhadapnya. Tulisan ini mengisi kekosongan tersebut dengan bertumpu pada hasil penelitian opini publik nasional tentang sikap dan perilaku publik terkait PSBB dan protokol kesehatan. Hasilnya adalah perilaku dan sikap pada kebijakan tersebut berhubungan dengan latar belakang perilaku politik, kepercayaan pada kemampuan pemerintah menangani Covid-19, status pekerjaan, pendapatan, pendidikan, agama, dan gender. PSBB tidak akan efektif karena jumlah warga yang harus bekerja di luar rumah sangat banyak. Sebaliknya, memberikan subsidi pada warga agar tidak bekerja selama pandemi tetapi tidak jelas kapan akan berakhir, tentu bukan kebijakan yang realistis. Untuk itu, kebijakan mengubah PSBB dengan kembali membolehkan warga bekerja seperti sebelum masa Covid-19 dan disertai protokol kesehatan yang ketat adalah solusi yang lebih realistis. Sosialisasi mendesaknya protokol kesehatan harus dilakukan lewat berbagai kelompok masyarakat dan lewat tokoh-tokoh berpengaruh karena mereka cenderung lebih didengar.
Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo Farhan Alam
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.131-147

Abstract

Artikel ini membahas upaya negara untuk menghindari ketergantungan dalam hubungan antara negara berkembang dan perusahaan multinasional (PMN). Kelompok Neo-Marxis, khususnya teori ketergantungan menganggap bahwa PMN adalah bagian dari kepentingan negara kapitalis pusat di negara berkembang. Oleh karena itu, keberadaan PMN cenderung membuat negara berkembang bergantung padanya. Hal ini berbeda dengan kasus pengelolaan investasi PMN di Indonesia. Pada pemerintahan Joko Widodo, terlihat bahwa negara berkembang bisa memiliki daya tawar yang cukup kuat sehingga dapat melakukan negosiasi dengan PMN. Dengan menggunakan studi pustaka, artikel ini mengumpulkan berbagai data sekunder terkait argumen pemerintah terhadap fenomena PMN melalui media massa dan dokumen pemerintah. Indonesia melalui stabilitas ekonomi dan politik berupaya untuk meningkatkan posisi tawar sehingga akan terjadi kompetisi yang adil diantara PMN ketika berinvestasi. Hasil dari peningkatan daya tawar ini adalah hubungan yang lebih seimbang antara negara dengan PMN. Keseimbangan hubungan menjadikan kepentingan negara berkembang dan PMN dapat saling beriringan tanpa adanya pihak yang mendominasi. Ini menunjukkan pada kita bahwa ketergantungan dapat dihindari apabila pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi tawar negara berkembang. 
Semua Berawal dari IT: Terobosan Banyuwangi dalam Menata Ulang Tatakelola Pemerintahan Teguh Yuwono; Laila Kholid Alfirdaus; Dzunuwanus Ghulam Manar
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.148-162

Abstract

Tidak ada yang meragukan bahwa IT (Information and Technology) adalah kunci dalam menyambut perubahan 4.0 yang dipandang telah mendisrupsi banyak hal. Namun demikian, tidak banyak unit-unit pemerintahan yang secara cepat beradaptasi dengan situasi baru. Di tengah respon yang cukup kalang-kabut oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, Banyuwangi relatif mampu melakukan penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan baru yang berlandaskan Internet-of-Thing (IoT). Tentu saja, Banyuwangi tidak sedang menuju untuk menjadi seperti Silicon Valley, Amerika Serikat, yang telah lama dikenal sebagai episentrum bisnis-bisnis IT global. Banyuwangi masih sebatas gesit dalam memanfaatkan keterbukaan akses dan informasi untuk masuk ke dalam alur bisnis berbasis IT yang semakin ekspansif. Dampak dari kecepatan penyesuaian diri tersebut telah berhasil mengubah banyak hal menjadi lebih baik di masyarakat, baik secara ekonomi, pelayanan publik, maupun pendidikan. Hasil penelitian penulisselama tahun 2019 menunjukkan bahwa inovasi IT oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi jantung bagi perubahan banyak aspek kehidupan di sana. Inovasi ini kemudian merangsang lahirnya inovasi baru di banyak hal lainnya
Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Arfan Ashari Saputra; Ridho Al-Hamdi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.163-182

Abstract

Tulisan ini mengkaji motif politikdalam kasuskelahiran dan pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Kemunculannya dinilai oleh tiga motif politik: motif insentif material, insentif solidaritas, dan insentif idealisme.Sementara pembentukan diukur oleh struktur kesempatan politik, mobilisasi, dan framing. Secara metodologis, ini adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan dua teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam dan dokumenter. Temuan penulis menunjukkan bahwa di antara tiga motif, insentif solidaritas dapat dibuktikan sebagai faktor penentu yang mempengaruhi munculnya Garbi. Sementara itu, framing adalah struktur yang mendominasi satu dengan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Garbi bukan hanya gerakan elit karena kekuatan solidaritas yang murni berasal dari pengikutGarbi di akar rumput. Dengan memanfaatkan strategi framing, formasi Garbi bisa mendominasi persepsi publik. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol. 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2013): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2013): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2011): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2011): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik More Issue