cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Toebagus Galang
Contact Email
galangsnowfield@yahoo.co.id
Phone
+6285727354500
Journal Mail Official
Meta-Yuridis@upgris.ac.id
Editorial Address
Jurnal Meta-Yuridis Alamat Redaksi: Kantor Jurnal Meta-Yuridis UPGRIS Gedung Pusat Ruang Fakultas Hukum, Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto Semarang. Telp. (024) 8316377; Faks. (024) 8448217. Pos-email: Meta-Yuridis@upgris.ac.id dan metayuridisjurnal@gmail.com.
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Meta-Yuridis
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 26142031     EISSN : 26216450     DOI : https://doi.org/10.26877/m-y
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Merupakan Jurnal Ilmiah yang membahas tentang masalah masalah seputar Hukum yang ada di masyarakat baik itu berupa hasil hasil pemikiran maupun hasil dari penelitian yang didukung dengan bukti bukti yang Kongkrit dan Ilmiah yang diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan memajukannya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2018)" : 7 Documents clear
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSES PEMILIHAN KETUA DPD RI BERDASARKAN POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Pt, John Paulus
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2344

Abstract

DPD yang merupakan wakil dari daerah mampu menjadi penyeimbang dalam penguatan sistem parlemen di Indonesia. Sejak dilakukannya amandemen, sistem parlemen Indonesia telah berubah dari sistem unikameral ke sistem bikameral. Manifestasi dari lembaga ini telah terbangun harapan masyarakat daerah bahwa permasalahan daerah dapat diperjuangkan ditingkat nasional. tetapi, jika diperhatikan fungsi, wewenang dan tugas yang telah diatur dalam Pasal 22 D UUD 1945 dan Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, DPD dan DPRD, maka timbul banyak anggapan bahwa apakah fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah dapat mewakili kepentingan daerah. Kemelut yang terjadi di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia merupakan masalah serius yang dapat mengancam Sistem Tata Negara Indonesia. Pada akhirnya, rapat paripurna memilih ketua DPD Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD yang baru dan disambut gembira para pendukungnya, namun di sisi lain memancing keprihatinan kubu lain serta kecaman. Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers), di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good government) serta tercapainya check and balance antar lembaga khususnya di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara.
CASE ANALYSIS OF YOUNG MAMA (MAMAK COMPLETE URUSAN IN TREASURE OF PUSAKA) MINANGKABAU lubis, al fikri
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2512

Abstract

AbstractIndonesia, known as the motto or motto of the nation "Bhinneka tunggal ika" which means that "different but still one" from Sabang to Merauke Indonesia country has different customs or cultures in ways and behaviors that characterize each region. Minangkabau adat is basically the same as custom in other tribes of Minangkabau cultural distinctiveness with other cultures in Indonesia because Minangkabau people embrace the lineage system according to Mother or known as matrilineal. In addition, Minangkabau cultural customs regulate the distribution of inheritance harmonized with the matrilineal system so that the inheritance is left to the women. In solving a dispute related to Mamak's heritage is one of the traditional figures who participate in it, Mamak is expected as a central figure with the role of overcoming the problem of equitable division of inheritance, but instead doing the right by contradicting and selling the people's inheritance called harto pusako high (high treasures) in MinangkabauMamak is expected as a central figure with the role of overcoming the problem of equitable division of inheritance, but instead do the right otherwise by pawning and selling the inheritance of the people called harto pusako tinggi (high treasure) in Minangkabau (especially Kota Solok). In fact, many cases of Mamak have been involved in criminal law issues related to property disputes disputes, so many of them inhabit the penitentiary.This research is a research with descriptive type with qualitative approach. Therefore, this research can be used as one of the suggestions for relevant stakeholders for equitable division of heritage, and minimize the perjualbelian of the treasury itself. This research was conducted in West Sumatera Province in Solok City area. Sources of data used, namely: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study with Observation, Interview, and Library Studies.The conclusion that can be obtained from the results of the research is the cause of the shift in the role of Mamak or deviation from the role of Mamak, among others, caused by the insistence of economic influence and globalization and the lack of musyawarah between Mamak with kemenakan in making a decision taken by Mamak so that the birth of a term Aia gadang , baraliah barn, batuka season, customs and atmosphere will barobah so that the treasure is not given for the benefit of the nephew but for the sake of his family which basically belongs to Bundo kanduang instead turns into the property of Mamak itself.Keywords: Minangkabau Adat, Role of Mamak, Heritage Treasure
Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum sunardi, sunardi
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2917

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dari kinerja pemerintahan, serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPR tidak memuaskan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terdiri dari 1) ketidak mampuan Parlemen untuk membawa pejabat negara berkenaan dengan hak interpelasi DPR, 2) kurangnya anggaran yang memadai untuk fungsi pengawasan langsung dari pelaksanaan kebijakan pemerintah, 3) berkaitan dengan rekrutmen internal partai politik yang merupakan wadah tempat calon anggota legislatif dipersiapkan untuk dipilih rakyat dalam pemilu legislatif., 4) akuntabilitas internal dari DPR yang membuat kinerja dari DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan menjadi terhambat. Kata kunci: Fungsi Pengawasan DPR, Good Governance dan Clean  Government
Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia Budoyo, Sapto; Galang Windi Pratama, Toebagus; Haryono, Haryono; Timur, Wahyu
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.3384

Abstract

Penegakan Plagiasi di Indonesia dapat dibilang belum cukup efektif karena tingkat plagaisi yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2013 saja sudah ditemukan bahwa setidaknya ada 808 kasus Plagiasi di Indonesia. hal ini perlu dikaji lebih dalam, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini. Dengan pokok permasalahan yakni kenapa hal ini bisa terjadi, dan apakah pengaturan di Indonesia sendiri sudah cukup efektif.hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang menjadi kelemahan dari sistem penegakan Plagiasi di Indonesia yakni belum diaturnya Plagiasi terkait Kriptomnesia yang terjadi ketika memori yang terlupakan kembali tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, yang mempercayai bahwa memori tersebut merupakan suatu hal baru dan pertama kalinya sehingga ide yang muncul tanpa disadari meniru Karya orang lain. Hal yang juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa plagiasi dilakukan ini berbeda dengan self-plagiarism yang dilakukan dengan sengaja sehingga masukan yang bisa diberikan adalah perlu adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut.
UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam) Aksin, Nur
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2916

Abstract

AbstraksTenaga Kerja merupakan aspek penting yang terdapat dalam struktur ekonomi suatu perusahaan maupun sebuah organisasi. Tenaga Kerja merupakan pihak yang dimanfaatkan kinerjanya baik dari segi fikirannya maupun tenaganya. Sehingga, dalam hal ini sangatlah diperlukan beberapa penghargaan ataupun jaminan atas kinerja dari tenaga kerja tersebut, yang biasa diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya yakni Upah. Upah dalam hal ini juga berguna sebagai penjamin atas keberlangsungan perusahaan atau organisasi tersebut, karena secara tidak langsung Upah tersebut berperan sebagai pengikat, antara kedua belah pihak tersebut, yakni antara Pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja. Permasalahan mengenai ketenagakerjaan, juga menjadi suatu kajian penting dalam agama Islam. Tenaga kerja dalam perspektif agama Islam (khususnya dalam kajian ilmu Muamalah), termasuk ke dalam kegiatan yang digolongkan sebagai kegiatan Ijarah. Kegiatan Ijarah (sewa menyewa) dalam hal ini, diartikan sebagai upah-mengupah, dimana pihak Pemilik tenaga kerja diibaratkan sebagai Penyewa, dan sebaliknya pihak tenaga kerja diibaratkan sebagai sesuatu yang disewakan. Pengertian tenaga kerja dapat diibaratkan sebagai sewaan, dikarenakan tenaga kerja dalam sistem pekerjaannya, telah dimanfaatkan keahliannya. Oleh karena itu, Upah di sini dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak penyewa serta bentuk jaminan bagi pihak yang disewa keahliannya.       Kata Kunci: Upah, Tenaga Kerja, Islam
POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM rois, iwan
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2343

Abstract

 ABSTRACTProblems in this research: 1) Is the birth of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee has provided legal certainty for the parties? 2) What is the implementation and or implementation of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee? A review of the legal certainty guaranteed to the parties and the implementation or implementation of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee, carried out by normative juridical approach. The conclusion of this study is that to accommodate and respond to the wishes of the general public and especially the business world in order to achieve legal certainty and security of business, the government makes or issued Law No. 42 of 1999 on the Fiduciary Guaranty Act. Whereas with the enactment of Law No. 42 of 1999 the desired political law is a legal political model that provides a larger space for community participation, thereby creating a democratic character and creating a responsive legal configuration.Keywords: Political Law, Fiduciary Security, Legal Certainty.
Kajian Perlindungan Employee Invention terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Kerja Purbasari, Putri
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2865

Abstract

AbstraksiPerkembangan asas kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan yang memunculkan akibat negative. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam berkontrak.[1] Kebebasan berkontrak dilindungi KUHPerdata, dengan pengaturan alasan pembatalan perjanjian karena cacat kehendak. Perkembangan perlindungan ini memunculkan alasan baru yaitu Misbruik Van Omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan. Misbruik Van Omstandigheden  adalah Kondisi penyalahgunaan pengaruh kepada pihak untuk membujuk menyepakati kontrak. Contohnya adalah praktek klausul pembatasan kepemilikan Employee Invention dalam perjanjian kerja yang menyebabkan pekerja kehilangan hak milik atas hasil temuan yang dihasilkan selama bekerja di perusahaan yang mengikat perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian adalah : Pertama, cara mengidentifikasi Misbruik Van Omstandigheden  adalah : Aspek posisi para pihak pada fase prakontraktual, aspek formulasi perjanjian, aspek moralitas. Kedua, Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas Employe Invention telah memenuhi tiga aspek tolak ukur tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja yang didalamnya mengatur klausula Pembatas Kepemilikan atas Employe Invention merupakan perjanjian yang cacat kehendak.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025) Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis More Issue