cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Toebagus Galang
Contact Email
galangsnowfield@yahoo.co.id
Phone
+6285727354500
Journal Mail Official
Meta-Yuridis@upgris.ac.id
Editorial Address
Jurnal Meta-Yuridis Alamat Redaksi: Kantor Jurnal Meta-Yuridis UPGRIS Gedung Pusat Ruang Fakultas Hukum, Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto Semarang. Telp. (024) 8316377; Faks. (024) 8448217. Pos-email: Meta-Yuridis@upgris.ac.id dan metayuridisjurnal@gmail.com.
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Meta-Yuridis
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 26142031     EISSN : 26216450     DOI : https://doi.org/10.26877/m-y
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Merupakan Jurnal Ilmiah yang membahas tentang masalah masalah seputar Hukum yang ada di masyarakat baik itu berupa hasil hasil pemikiran maupun hasil dari penelitian yang didukung dengan bukti bukti yang Kongkrit dan Ilmiah yang diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan memajukannya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
 1   2   3   4   5 
Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe Galang Windi Pratama, Toebagus
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i1.2905

Abstract

AbstrakPerkembangan Hak Merek di Indonesia memang cukup signifikan, sebagaimana dapat dilihat dari jumlah merek yang terdaftar sebanyak 818 580 terhitung hingga 24 November 2016. Kondisi ini tidaklah cukup baik karena masih jauh tertinggal dari negara negara maju sehingga perlu dilakukan komparasi sistem hukum merek dengan negara lain seperti zimbabwe. Negara ini walaupun dari segi perekonomian jauh dibawah Indonesia namun juga memiliki beberapa aspek terutama dalam perlindungan merek yang patut dijadikan contoh oleh Indonesia sehingga untuk dapat mengupasnya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.Hasil komparasi menunjukkan bahwa walaupun sistem hukum merek baik Indonesia maupun Zimbabwe merujuk pada TRIPs, namun banyak terdapat perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ialah Zimbabwe dengan Banjul Protocol nya yang membuat sistem pendaftran merek secara sentral di ARIPO dan sama halnya dengan Cina dengan Amerika Serikat dengan Pengakuan Dilusi Mereknya. sehingga masukan yang dapat diberikan bagi sistem hukum merek di Indonesia yang mengakui sistem dilusi merek, agar merek terkenal di Indonesia dapat lebih terlindungi. dan yang terpenting sebagaimana dapat dilihat dari hasil Komparasi dengan Sistem hukum merek di Zimbabwe ialah kewenangan organisasi regionalnya. ARIPO sama halnya dengan ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi regional tertentu. Dalam hal ini dengan adanya banjul protocol di ARIPO amat membantu negara negara berkembang di Afrika termasuk zimbabwe dalam menghadapi persaingan global. Dan hal ini apabila diterapkan di ASEAN akan berdampak besar bagi arus perdagangan di Asia tenggara terlebih sejak MEA digalakkan sehingga persaingan semakin tinggi maka adanya protokol ini tentu akan bermanfaat bagi Indonesia.Kata Kunci : Perbandingan, Sistem Pendaftaran Merek, Indonesia, Zimbabwe.
HOAX DI INDONESIA : SUATU KAJIAN Widodo, Wahyu; Budoyo, Sapto; Galang Windi Pratama, Toebagus; Soeprijanto, Troeboes
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4691

Abstract

Hoax atau berita Bohong belakangan sering beredar pada aplikikasi media Sosial di Indonesia belakangan ini. tentu berdampak negatif terhadap berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena dampak ialah sektor hukum. Maraknya Hoax di Indonesia tentu mempengaruhi wibawa hukum Indonesia, karena dengan maraknya Hoax ini secara tidak langsung membutkikan bahwa hukum di Indonesia masih belum  mampu menangani hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Hukum Indonesia menanggulangi Bahaya Hoax.Berita Hoax atau kabar bohong adalah perbuatan Pidana karena melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ada beberapa faktor yang menyebabkan Hoax marak di Indonesia seperti rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, dan rendahnya wibawa hukum Indonesia yang dipicu oleh beberapa faktor seperti kurang mampunya pemerintah di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berakibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang rendah sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya berita Hoax yang tersebar yang sebagian besar seringkali mendiskreditkan atau menyudutkan pemerintah. Untuk mencegah hal ini perlu dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca bagi masyarakat, bagi Insititusi Pendidikan untuk terus mengkampanyekan Anti-Hoax melalui Penyuluhan Kepada masyarakat dan kepada pemerintah untuk menaikkan wibawa hukum dengan memberikan citra positif kepada masyarakat.
MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ADHI, YULI PRASETYO; SULISTIANINGSIH, DEWI; PUTRI, VIVIE NOVINDA SEKAR
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3416

Abstract

Abstract : Indonesia menjadi negara agraris karena Indonesia memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Kekayaan alam tersebut jika dikelola dan dilindungi dengan benar, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sarana yang tepat untuk melindungi kekayaan tersebut. Kekayaan Intelektual memiliki pengertian bahwa hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual terdapat 8 bagian di dalamnya, salah satunya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakterisitik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dengan indikasi geografis dapat melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Karena di dalam indikasi geografis memuat hak ekonomis bagi masyarakat lokal. Hak ekonomis merupakan hak untuk mengelola dan memanfaatkan indikasi geografis yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat lokal.Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Kesejahteraan Masyarakat   Lokal
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSES PEMILIHAN KETUA DPD RI BERDASARKAN POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Pt, John Paulus
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2344

Abstract

DPD yang merupakan wakil dari daerah mampu menjadi penyeimbang dalam penguatan sistem parlemen di Indonesia. Sejak dilakukannya amandemen, sistem parlemen Indonesia telah berubah dari sistem unikameral ke sistem bikameral. Manifestasi dari lembaga ini telah terbangun harapan masyarakat daerah bahwa permasalahan daerah dapat diperjuangkan ditingkat nasional. tetapi, jika diperhatikan fungsi, wewenang dan tugas yang telah diatur dalam Pasal 22 D UUD 1945 dan Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, DPD dan DPRD, maka timbul banyak anggapan bahwa apakah fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah dapat mewakili kepentingan daerah. Kemelut yang terjadi di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia merupakan masalah serius yang dapat mengancam Sistem Tata Negara Indonesia. Pada akhirnya, rapat paripurna memilih ketua DPD Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD yang baru dan disambut gembira para pendukungnya, namun di sisi lain memancing keprihatinan kubu lain serta kecaman. Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers), di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good government) serta tercapainya check and balance antar lembaga khususnya di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara.
FUNGSI RANCANGAN UNDANG- UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI luhukay, Roni
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5621

Abstract

Abstrak :  Omnibus Law merupakan produk hukum  baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan peraturan peraturan atau undang undang  yang ada sebelumnya.  hal  ini tak terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh omnibus law itu sendiri. Sebagai suatu peraturan yang mengandung lebih dari satu muatan peraturan, Omnibus Law mampu dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi. penerapan Omnibus law dapat  menyederhanakan peraturan dengan cara mencabut atau mengubah sejumlah Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya. Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu klaster yang dibahas, Selain karena masih kurang sesuainya Undang Undang ketenagakerjaan dengan situasi dan perkembangan saat ini, Indonesia juga masih dihadapi dengan masalah lain berupa kurang kondusifnya iklim ketenagakerjaan, investasi dan iklim usaha serta belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Melalui Omnibus Law, pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.dengan mengatur pemenuhan hak konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan mengatur Tenaga Kerja Asing, Outsourcing, Pemutusan Hubungan Kerja, Jam Kerja,dan upah minimum.
FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI REPRESENTATIF Wardhani, Lidya Christina
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4009

Abstract

ABSTRAKAmandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dampak bagi perubahan di sistem kelembagaan negara khususnya di lembaga legislatif, yaitu dengan dibentuknya lembaga negara bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang untuk menyusun dan membahas suatu rancangan Undang-Undang. DPD merupakan lembaga perwakilan yang erat kaitannya dengan mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan DPR, namun pada kenyataannya selaku lembaga perwakilan daerah, DPD diberikan kewenangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan DPR, sehingga DPD tidak dapat secara maksimal dalam mewujudkan aspirasi rakyat yang ada di daerah, bahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD jarang disahkan menjadi Undang-Undang (UU).Kata Kunci : Fungsi Legislasi; DPD; Demokrasi RepresentatifABSTRACTAmendments of the 1945 Constitution have an impact on changes in the state institutional system, especially in the legislature, namely by the establishment of a state institution called the Regional Representative Council (DPD) which together with the House of Representatives (DPR) has the authority to draft and discuss a draft law. DPD is a representative institution that is closely related to representing the interests and aspirations of the people in the regions that should have the same position as the DPR, but in fact as regional representative institutions, the DPD is given less authority than the DPR, so the DPD cannot be maximally in realizing the aspirations of the people in the region, even the Draft Law (RUU) proposed by the DPD is rarely passed into the draft law.Keywords: Function of Legislation; DPD; Representative Democracy
CASE ANALYSIS OF YOUNG MAMA (MAMAK COMPLETE URUSAN IN TREASURE OF PUSAKA) MINANGKABAU lubis, al fikri
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.2512

Abstract

AbstractIndonesia, known as the motto or motto of the nation "Bhinneka tunggal ika" which means that "different but still one" from Sabang to Merauke Indonesia country has different customs or cultures in ways and behaviors that characterize each region. Minangkabau adat is basically the same as custom in other tribes of Minangkabau cultural distinctiveness with other cultures in Indonesia because Minangkabau people embrace the lineage system according to Mother or known as matrilineal. In addition, Minangkabau cultural customs regulate the distribution of inheritance harmonized with the matrilineal system so that the inheritance is left to the women. In solving a dispute related to Mamak's heritage is one of the traditional figures who participate in it, Mamak is expected as a central figure with the role of overcoming the problem of equitable division of inheritance, but instead doing the right by contradicting and selling the people's inheritance called harto pusako high (high treasures) in MinangkabauMamak is expected as a central figure with the role of overcoming the problem of equitable division of inheritance, but instead do the right otherwise by pawning and selling the inheritance of the people called harto pusako tinggi (high treasure) in Minangkabau (especially Kota Solok). In fact, many cases of Mamak have been involved in criminal law issues related to property disputes disputes, so many of them inhabit the penitentiary.This research is a research with descriptive type with qualitative approach. Therefore, this research can be used as one of the suggestions for relevant stakeholders for equitable division of heritage, and minimize the perjualbelian of the treasury itself. This research was conducted in West Sumatera Province in Solok City area. Sources of data used, namely: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study with Observation, Interview, and Library Studies.The conclusion that can be obtained from the results of the research is the cause of the shift in the role of Mamak or deviation from the role of Mamak, among others, caused by the insistence of economic influence and globalization and the lack of musyawarah between Mamak with kemenakan in making a decision taken by Mamak so that the birth of a term Aia gadang , baraliah barn, batuka season, customs and atmosphere will barobah so that the treasure is not given for the benefit of the nephew but for the sake of his family which basically belongs to Bundo kanduang instead turns into the property of Mamak itself.Keywords: Minangkabau Adat, Role of Mamak, Heritage Treasure
Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana timur, wahyu
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i1.2904

Abstract

AbstrakRahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang sehinga muncul pertanyaan, apakah perlindungan rahasia dagang sudah efektif ? karena berkaca kasus kasus sengketa PT.  Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia bahwa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan.Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bertumpu pada data literasi dimana pendekatan yang digunakan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan Hukum Pidana memandang penerapan Sanksi Pidana Terhadap  Pelanggaran Rahasia Dagang terutama terkait dengan Efektifitas Pemidanaannya sehingga Perlu dilakukan Reevaluasi Terhadap Peraturan Pemidanaan ini. Disini menggunakan tolak ukur kriminalisasi yang dikemukakan sudarto sebagai tolak ukur efektifitas penerapan sanksi pidana pada tindak pelanggaran Rahasia Dagang ( tujuan Hukum Pidana, kerugian yag ditimbulkan, Cost and benefit, dan kemampuan aparat penegak hukum ) dan seperti dapat dilihat walaupun dalam hal tujuan hukum pidana sudah memenuhi syarat namun dalam hal kerugian yang ditimbulkan  terlihat dalam kasus kasus sengketa PT.  Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia bahwa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan untuk itu perlu adanya batasan yang tegas agar peusahaan tidak bisa sewenang wenang memonopoli Intellectual Property karyawannya dan untuk itu peran dari akademisi sangat diperlukan dalam memberi masukan yang seharusnya kepada pembuat undang undang maupun memberikan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya hal tersebut.Kata Kunci : Analisis, Efektifitas, Rahasia Dagang, Pidana.
TRANSPASARANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU KEMANDIRIAN PEMBANGUNAN DAN GOOD GOVERNANCE akla, miftakul
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4701

Abstract

Perkembangan teknologi membuat era keterbukaan informasi semakin terbuka lebar. Keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat dapat secara langsung memonitor berbagai kebijakan dan perkembangan di daerah. Termasuk penggunaan anggaran di setiap instansi pemerintah. berkaca dari hal tersebut maka perlu dilakukan kajian terkait Bagaimana Komitmen Transparansi dalam Keuangan Daerah untuk menuju Daerah Lebih Mandiri dan Good Governance ? di dalam analisis kajian yang bersifat yuridis normatif ini, menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai transparansi dalam keuangan daerah yang baik, Otonomi daerah harus benar-benar bisa menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan potensi daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting, karena Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. untuk itu, pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan  pengawasan keuangan daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
KAJIAN YURIDIS PRAKTEK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016) KAMAL, UBAIDILLAH; Azzam, Abdullah
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3445

Abstract

ABSTRAK Praktek kecurangan di dalam proses tender dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berupa persekongkolan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas persaingan usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki tugas di antaranya mengawasi larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.: Salah satu diantaranya adalah memutus pelanggaran persekongkolan tender pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah khusus olahragawan internasional Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2013 dengan Putusan KPPU No. 16/KPPU-I/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pendekatan hukum persaingan usaha yang digunakan oleh Majelis komisi adalah pendekatan per se illegal. DIikaji berdasarkan fakta dan data yuridis terkait hal materiil dan formil maka putusan KPPU Nomor 16/KPPU-I/2016 sebagian telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999S akan tetapi terdapat beberapa ketidaksesuaian putusan Majelis Komisi dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kata Kunci: Putusan KPPU; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Persekongkolan Tender; Pendekatan hukum persaingan usaha.

Page 1 of 16 | Total Record : 158

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025) Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis More Issue