cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syofyan Hadi
Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Magnum Opus
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 26231603     EISSN : 2623274X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 145 Documents
 8   9   10   11   12 
Eksekusi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Anak Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6808

Abstract

Circulation of Drug Trafficking has arisen largely and many can be seen from the increasing number of drug users by 0.15 percent from 2019 to 2021, these increasing number of users threatening the society in Indonesia. Drugs not only ensnare adults but also children can become victims of these addictive substances, because drugs are considered extraordinary crimes as such they later will be prosecuted, but doing so can cause both physical and psychological burdens on children due to the severity of the judicial process and criticism from the public on their status as a suspect, so other efforts are needed for drug cases in children. The purpose of this study was to analyze the execution of rehabilitation in child drug addicts and to analyze the execution of rehabilitation as a form of restorative justice. The legal research method used in this paper is normative research method by using statute approach, conseptual approach and fenomenologi approach. The changing concept of this paper relied on restorative justice concept whereas in children drug addict cases based on UU No.11/2012 which limited restorative justice concept only on diversion while restorative justice gets an extensive approach in Perkapolri. Based on the current regulation, the drug cases on children found better way in drug cases by rehabilitation outside the justice system which also complies with restorative justice and involves all parties to resolve the case fairly and restoring the children drug addict. Keywords: children drug addict; rehabilitation; restorative justice Abstrak Peredaran narkotika yang semakin luas dan banyak dilihat dari meningkatnya jumlah pengguna narkotika sebanyak 0,15 persen dari tahun 2019sampai dengan tahun 2021, hal ini semakin mengancam masyarakat di Indonesia. Narkotika tidak hanya menjerat orang dewasa namun juga anak-anak menjadi korban dari zat adiktif tersebut, karena narkotika merupakan kejahatan luar biasa maka mereka akan di proses secara peradilan, namun hal itu dapat menyebabkan beban baik fisik maupun psikis anak terhadap beratnya proses peradilan dan kecaman dari masyarakat atas statusnya yang menjadi tersangka, maka diperlukan upaya lain untuk kasus narkotika pada anak-anak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis terkait eksekusi rehabilitasi pada pecandu narkotika anak dan menganalisis terkait eksekusi rehabilitasi sebagai bentuk restorative justice. Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode Penelitian Normatif yang dilakukan dengan cara pendekatan undang-undang (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan fenomenologi. Kebaruan dari penelitian ini menitikberatkan pada konsep restorative justice, pada kasus anak khususnya pecandu anak melihat pada UU No.11/2012 di mana restorative justice hanya terbatas pada diversi sedangkan restorative justice mendapat perluasan konsep tersebut yang diatur pada Perkapolri. Dari pengaturan yang ada, pada kasus pecandu anak menemukan jalan yang lebih baik untuk anak-anak yang terkait kasus narkotika, yaitu berupa Rehabilitasi yang diberikan di luar proses peradilan, yang memenuhi juga dari segi restorative justice, serta melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan masalah secara adil dan melakukan pemulihan terhadap anak tersebut. Kata Kunci: keadilan restorasi; pecandu anak; rehabilitasi
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tindakan Mogok Kerja (Putusan PHI Serang : 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg Dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung : 1079K/Pdt.Sus-PHI/2021)
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6899

Abstract

This paper aims to analyze and determine the disparity of judges' decisions in cases of layoffs due to workers going on strike, as well as to identify and analyze the validity of a strike that results in layoffs. The research method used is legal research using a statutory and conceptual approach. Strikes carried out by workers or trade unions, sometimes there are still differences in interpretation as to whether or not the strike is legal. In fact, the strike arrangement is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation jo. Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: KEP.232/MEN/2003 concerning the Legal Consequences of an Unlawful Strike. The facts on the ground show that there is a disparity in judges' decisions on strikes that result in termination of employment, namely the decision of the Serang Industrial Relations Court with case number: 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg and the Supreme Court cassation decision with case number. 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2021. The results of the study show that a strike that is carried out legally in accordance with the laws and regulations on strikes does not justify the employer giving sanctions to workers due to the action of striking. Thus, the cassation decision of the Supreme Court which gave the decision in favor of it has had a positive impact on the meaning of the layoff sanctions for workers who carry out strikes. Keywords: disparity; layoff; legality; strike Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui disparitas putusan hakim dalam perkara PHK akibat pekerja melakukan mogok kerja, serta untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan melakukan mogok kerja yang mengakibatkan PHK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja, terkadang masih terjadi perbedaan penafsiran mengenai sah atau tidaknya mogok kerja yang dilakukan. Padahal, pengaturan mogok kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Fakta dilapangan, menunjukkan adanya disparitas putusan hakim terhadap mogok kerja yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja, yaitu pada putusan pengadilan hubungan industrial serang dengan nomor perkara: 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg dan putusan kasasi mahkamah agung dengan nomor perkara 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Hasil penelitian menunjukan, bahwa mogok kerja yang dilakukan secara sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang mogok kerja, tidak membenarkan jika pengusaha memberikan sanksi kepada pekerja akibat tindakan melakukan mogok kerja. Sehingga, putusan kasasi mahkamah agung yang memberikan amar putusan mengabulkan telah memberikan dampak positif terhadap pemaknaan sanksi PHK terhadap pekerja yang melakukan tindakan mogok kerja. Kata Kunci: disparitas; keabsahan; mogok kerja; PHK
Ketentuan Pemecahan Tanah Kavling Perorangan Dan Penjualan Tanah Kavling Perorangan Di Kabupaten Jombang
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6904

Abstract

Prohibition of the practice of splitting and selling mature plots of land without a house individually in the Jombang area without a clear legal basis. This happens because the split and the sale of plots of land that are carried out individually is equated with the prohibition of lisiba, even though if you look at it, it is very important. So this research is expected to answer the prohibition against this practice. The type of research used in this study is empirical juridical research, using the legal approach method, meaning that the study in this study uses applicable legal provisions and occurs in real society, or in other words, this research is conducted on actual conditions or real conditions. that occurs in the community with the intention of knowing and finding the facts and data needed. The practice of splitting and selling plots of land in a mature manner in Jombang Regency cannot run as well as it should. This prohibition is due to the equating of the prohibition on building lisiba with the split and sale of plots of land in a mature manner. This is very contradictory between the rule of law in the existing law and its application in the field. Keywords: breaking the ground; individual plots of land; sale of individual plots of land Abstrak Larangan praktik pemecahan serta penjualan tanah kaveling matang tanpa rumah secara perorangan di daerah Jombang tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Hal ini terjadi karena pemecahan yang serta penjualan tanah kaveling yang dilakukan secara individu ini disamakan dengan aturan larangan lisiba, pdahal jika ditinjau hal tersebut sangat. Sehingga penelitian ini diharapkan menjawab larangan terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, artinya pengkajian dalam penelitian ini menggunakan ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi secara nyata dalam masyarakat, atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Praktik pemecahan dan penjualan tanah kaveling secara matang di Kabupaten Jombang ini tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Larangan ini disebabkan adanya penyamaan larangan dalam membangun lisiba dengan pemecahan dan penjualan tanah kaveling secara matang. Hal ini sangat bertentangan antara aturan hukum dalam undang-undang yang ada dengan penerapannya dilapangan. Kata kunci : pemecahan tanah; penjualan tanah kavling perorangan; tanah kavling perorangan
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.7039

Abstract

Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court. The notarial deed is one of the written evidence for the parties given and shown at the time of the evidentiary hearing in the district court. The evidence required other than the notarial deed on the agenda of the evidentiary hearing is that the party who filed the tort lawsuit must present a minimum of 2 (two) witnesses. Usually, the witnesses on the notarial deed are 2 (two) employees of the notary office itself. In the practice of trial in the district court, often the notary and 2 (two) witnesses of the deed are not present so that the judge will assess and consider and conclude legally that the plaintiff cannot prove his suit. In general with such an event as mentioned above the judge will make a ruling that the verdict is inadmissible or NO (Niet Ontvankelijk). In an effort to find the answer to the problem, the researcher uses the case study research method. The materials that researchers use are primary and secondary legal materials. The purpose of this study is to find out the important role and function of a notary as a public official making authentic deeds as regulated in The Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the role and function of notarial deeds regulated in Article 1 number 7 of Law No.2/2014 jo Law No.30/2004 where notarial deeds are defined as authentic deeds made by Notary, read by the notary and signed by the parties before the notary according to the established form and procedure, the roles and functions of the 2 (two) deed witnesses who are usually employees of the notary's office itself, which regarding witnesses is regulated in Article 186 HIR, Article 185 HIR, Article 1865 of the Criminal Code and and Article 1866 of the Penal Code which in essence the witness party in a legal event is indispensable as evidence on proof in the event of a civil or criminal dispute and one witness is not a witness (the principle of unus testis nullus testicle). The novelty of this research is in terms of the use of legal theory of civil law evidence and legal theory of civil law proof in analyzing problems. Judging from the legal theory of civil law evidence, a notarial deed is an authentic deed as a perfect proof, meaning that its truth does not require other proofs. Meanwhile, from the aspect of civil law evidentiary legal theory, if the notary and 2 (two) deed witnesses are not present at the evidentiary hearing, the judge does not give an assessment and conclusion that the plaintiff cannot prove his default lawsuit because there is already perfect evidence, namely the notarial deed as an authentic deed. Therefore as a guarantee of legal service, the responsibility of law and moral responsibility should the notary and 2 (two) witnesses of the deed be present and give correct testimony at the evidentiary hearing and the judge does not render an inadmissible judgment or NO (Niet Ontvankelijk). Keywords : civil lawsuit; deed; notary; witness Abstrak Perkara hukum perdata gugatan wanprestasi atas sebuah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta notaris masih mendominasi jumlahnya yang tercatat di kepaniteraan pengadilan negeri. Akta notaris menjadi salah satu alat bukti tertulis bagi para pihak yang diberikan dan ditunjukkan pada saat agenda sidang pembuktian di pengadilan negeri. Alat bukti yang dibutuhkan selain akta notaris pada agenda sidang pembuktian tersebut adalah adalah pihak yang mengajukan gugatan wanprestasi harus menghadirkan minimal 2 (dua) saksi. Biasanya yang menjadi saksi pada akta notaris adalah 2 (dua) karyawan kantor notaris itu sendiri. Dalam praktek persidangan di pengadilan negeri, seringkali notaris dan 2 (dua) saksi akta tersebut tidak hadir sehingga hakim akan menilai dan mempertimbangkan serta menyimpulkan secara hukum bahwa penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Pada umumnya dengan kejadian seperti tersebut di atas hakim akan membuat putusan bahwa putusan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijk). Dalam upaya menemukan jawaban permasalahan, maka peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus. Bahan yang peneliti gunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi penting dari seorang notaris sebagai pejabat publik pembuat akta otentik sebagaimana telah diatur diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peran dan fungsi akta notaris yang diatur pada Pasal 1 angka 7 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 yang mana akta notaris didefinisikan sebagai akta otentik yang dibuat oleh Notaris, dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan, peran dan fungsi 2 (dua) saksi akta yang biasanya adalah merupakan karyawan dari kantor notaris itu sendiri, yang mana mengenai saksi diatur dalam Pasal 186 HIR, Pasal 185 HIR, Pasal 1865 KUHPer dan Pasal 1866 KUHPer yang pada intinya pihak saksi dalam sebuah peristiwa hukum sangat diperlukan sebagai alat bukti pada pembuktian apabila terjadi sengketa secara perdata maupun secara pidana dan satu saksi bukanlah saksi (asas unus testis nullus testis). Kebaruan penelitian ini adalah dalam hal penggunaan teori hukum alat bukti hukum perdata dan teori hukum pembuktian hukum perdata dalam menganalisis permasalahan. Dilihat dari teori hukum alat bukti hukum perdata, maka akta notaris adalah akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna artinya kebenarannya tidak memerlukan pembuktian lainnya. Sedangkan dari aspek teori hukum pembuktian hukum perdata, apabila notaris dan 2 (dua) saksi akta tidak hadir pada persidangan pembuktian, hakim tidak memberikan penilaian dan kesimpulan bahwa penggugat tidak bisa membuktikan gugatan wanprestasinya karena sudah ada alat bukti yang sempurna yaitu akta notaris sebagai akta otentik. Oleh karena itu sebagai jaminan pelayanan hukum, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral hendaknya notaris dan 2 (dua) saksi akta hadir dan memberikan keterangan yang benar di persidangan pembuktian dan hakim tidak memberikan putusan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijk). Kata Kunci : akta; gugatan perdata; notaris; saksi
Catatan Kepolisian Terhadap Pelajar yang Melakukan Aksi Demonstrasi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i1.6965

Abstract

This paper aims to understand and find out the police record on the Police Record Certificate (hereinafter referred to as SKCK) against students because demonstrations are justified according to laws and regulations, as well as to understand and find out the legal consequences of police records on SKCK against students from a legal perspective employment. The research method used is legal research or normative juridical law research using statutory and conceptual approaches, and the legal materials used are primary legal materialsand secondary legal materials that are relevant and in accordance with the topic of the problem. The novelty of this research with previous research is based on the theory of labor law to answer the legal issues that arise. The research results show, among others; First, the inclusion of police records in SKCK by the police against students who carry out demonstrations is an action or act that is not based on law and violates statutory regulations to express opinions in public; Second, company regulations that require the inclusion of an SKCK as acondition for applying for a job are one of the difficulties or obstacles for a student after graduating from school. This is because there is a police record on SKCK for the act of carrying out demonstrations during school. The conclusion is that the sanctions that are given as animpact will result in difficulties for a student when he is going to find a job, because SKCK is the authority of a company that is not regulated in labor laws and regulations, so that this action is full of efforts to discriminate against actions that should not be categorized as unlawful acts. and results in human rights violations. Therefore, the action to make police records on SKCK was changed with persuasive measures toprohibit students from carrying out demonstrations. Keywords: demonstrations; police records; students Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui catatan kepolisian pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK) terhadap pelajar yang disebabkan karena melakukan demonstrasi dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, serta untukmemahami dan mengetahui akibat hukum atas catatan kepolisian pada SKCK terhadap pelajar dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual, serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dan sesuai dengan topik permasalahan. Kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan mendasarkan pada teori hukum ketenagakerjaan untuk menjawab isu hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukan, antara lain; Pertama, pencantuman catatan kepolisian pada SKCK oleh pihak kepolisin terhadap pelajar yang melakukan aksi demonstrasi merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak berdasar hukum danmenyalahi peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan pendapat di muka umum; Kedua, peraturan perusahaan yang mesyaratkan dicantumkannya SKCK sebagai syarat melamar kerja merupakan salah satu kesulitan atau hambatan seorang pelajar yang setelah lulus sekolah. Hal tersebut dikarenakan adanya catatan kepolisian pada SKCK atas tindakan melakukan demonstrasi semasa sekolah. Kesimpulannya adalah sanksi yang diberikan imbasnya akan berakibat pada kesulitan seorang pelajar ketika nantinya akan mencaripekerjaan, dikarenakan SKCK merupakan kewenangan perusahaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,sehingga tindakan tersebut sarat akan upaya diskriminasi terhadap perbuatan yang bukan seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berakibat pada pencideraan terhadap HAM. Oleh karena itu, tindakan untuk melakukan catatan kepolisian pada SKCK diubah dengan tindakan- tindakan persuasif untuk melarang pelajar melakukan aksi demonstrasi. Kata kunci: catatan kepolisian; demonstrasi; pelajar
Penerapan Kebijakan Countercyclical terhadap Fintech Syariah Peer to Peer Lending: Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia dan PT. Investree Radhika Jaya
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i1.7213

Abstract

Sharia fintech in Indonesia which is increasingly attracting the attention of many people, especially with the establishment of the IndonesianSharia Fintech Association (AFSI) which is a forum and shelter for sharia fintech in Indonesia and the legalization of sharia fintech as an economic transaction which has also been registered with the Financial Services Authority (OJK). One of them is PT. Alami Fintek Sharia (PT. AFS) and PT. Investree Radhika Jaya (PT. IRJ), which are Peer to Peer Lending (P2PL) that provide credit to the community in themidst of this Covid-9 Pandemic, meaning that both fintechs must implement POJK Number 30/POJK.05/2021 of 2021 concerningRestructuring. This study uses a normative-empirical method where this research will link the results of interview data on the implementation of fintech to POJK regulations Number 30/POJK.05/2021. From the results of this study, fintech PT. IRJ and PT.AFS did not implement a restructuring policy, however, the implementation of restructuring can certainly be carried out if with the agreement of investors, besides thatfintech also provides relief in the form of eliminating fines and so far there has been no delay of more than 90 days, if there is a delay then continue to be billed against the Debtor with a personal guarantee and a company guarantee provided by the debtor. Keywords: Covid-19; financial technology; financial law Abstrak Fintech Syariah di Indonesia yang kian hari menarik perhatian banyak masyarakat terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang mana menjadi wadah bagi fintech syariah di Indonesia serta telah dilegalkannya fintech syariah sebagai suatutransaksi ekonomi yang juga telah didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahuipelaksanaan POJK No.30/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang kebijakan countercyclical pada PT.Alami Fintek Sharia (PT. AFS) dan PT. Investree Radhika Jaya (PT. IRJ) yang merupakan fintech Peer to Peer Lending (P2PL) yang memberikan kredit terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris di mana penelitian ini akan menggunakan hasil datawawancara pada PT. AFS dan PT. IRJ, pelaksanaan fintech terhadap peraturan POJK No.30/POJK.05/2021. Dari hasil penelitian ini, fintechPT. AFS dan PT. IRJ tidak melaksanakan kebijakan restrukturisasi karena perannya sebagai penyedia platform bukan sebagai investor secara langsung, sebagai intermediary, unit kedua fintech tersebut tetap harus melaksanakan kebijakan restrukturisasi dengan catatan apabila mendapatkan persetujuan dari investornya, selain itu fintech juga memberikan keringanan berupa penghilangan denda dan selama ini tidak ada keterlambatan lebih dari 90 hari, jika terjadi keterlambatan maka tetap dilakukan penagihan terhadap debitur dengan personalguarantee dan company guarantee yang diberikan oleh debitur. Kata kunci: Covid-19; financial technology; hukum keuangan
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Screw Orthopedi Tanpa Melalui Uji Kelayakan dan Izin Edar
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i1.7389

Abstract

Medical devices are a promising commodity, where currently medical devices are international trade standards, one of which is Indonesia. The surge and the increasing need for a medical device resulted in business actors who were fraudulent in producing and trading medical device products. Not a few consumers are harmed due to lack of awareness of consumers in buying a product. The absence of supervision carried out by the health supervisory agency in distributing medical devices has resulted in many fraudulent business actors in producing and selling medical device products. Therefore, legal protection efforts are needed for consumers from the health minister who is in charge of overseeing the circulation of medical device products. The aim of this research is to find out and understand the legal protection for consumers on the sale of medical devices without a distribution permit. This study uses the method of normative juridical law by using statutory and conceptual approaches. Implementation of legal protection for consumers from the circulation of medical devices that do not go through a distribution permit, for this reason it is necessary to have an implementation process related to supervision of business actorswho produce and distribute medical devices, in terms of business entity permits, production materials, and product distribution permits. Ideal legal protection for consumers from the circulation of medical devices without going through due diligence and distribution permits, withdirect supervision and inspection, consumers must be careful and careful in buying products, and producers must pay attention to the safety and comfort of consumers and must also use safe raw materials and not dangerous, because business actors are required to guarantee thequality of goods or services produced and traded based on the provisions of the quality standards of goods or services. Keywords: business actor; consumer protection; medical devices Abstrak Alat kesehatan menjadi komoditas yang menjanjikan, di mana saat ini alat kesehatan menjadi standar perdagangan internasional, salahsatunya adalah negara Indonesia. Melonjak dan semakin dibutuhkannya sebuah alat kesehatan, timbul para pelaku usaha yang curang dalammemproduksi dan memperdagangkan produk alat kesehatan. Tidak sedikit para konsumen yang dirugikan akibat kurang kewaspadaan konsumen dalam membeli sebuah produk. Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas kesehatan dalam mengedarkan alat kesehatan membuat banyaknya pelaku usaha yang curang dalam memproduksi maupun menjual produk alat kesehatan. Oleh karena itudiperlukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari menteri kesehatan yang bertugas mengawasi peredaran produk alat kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan alat kesehatan tanpaadanya izin edar. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dankonseptual. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dari beredarnya alat kesehatan yang tidak melalui izin edar, untuk itu perlu adanya proses pelaksanaan terkait dengan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan alat kesehatan, dari segi izin badan usaha, bahan produksi, dan izin edar produk. Perlindungan hukum yang ideal terhadap konsumen dari beredarnya alat kesehatantanpa melalui uji kelayakan dan izin edar, dengan pengawasan dan pemeriksaan langsung, konsumen harus teliti dan cermat dalam membeli produk, serta produsen harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari konsumen dan juga harus menggunakan bahan baku yangaman dan tidak berbahaya, karena pelaku usaha wajib menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa. Kata kunci: alat kesehatan; perlindungan konsumen; pelaku usaha
Implementasi Cyber Notary Sebagai Solusi Pembuatan Akta Autentik Pada Masa Pandemi Covid-19
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i1.7390

Abstract

Cyber notary is a notary who carries out the authority of his position related to the duties and functions of a notary, especially in making deeds using information technology. This cyber notary concept is not an example of a form of disruption to the notary world that is still running conventionally, but rather an increase in its function and role in the digital era as it is today. This study isuses anormative juridical method with a statutory and conceptual approach. This research discusses the application of a cyber notary in makingauthentic deeds during the Covid-19 pandemic. The results show that the authentic deed made by implementing a cyber notary as a solution in the midst of the Covid-19 pandemic does not meet the requirements to be considered an authentic deed because the deed istnot made directly before a notary but uses a teleconference or video call, so the position of the deed degraded into a private deed therefore it does not have the same proving power as an authentic deed. On the other hand, the application of a cyber notary during the Covid-19 pandemic in terms of making a deed does not have to appear directly before a notary in order to be more efficient, save time and also costs. Keywords: authentic deed; covid-19 pandemic; cyber notary Abstrak Cyber notary merupakan notaris yang menjalankan kewenangan jabatannya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta dengan menggunakan teknologi informasi. Konsep cyber notary ini bukan merupakan salah satu contoh bentuk disrupsi terhadap dunia kenotariatan yang masih berjalan secara konvensional, melainkan adanyapeningkatan terhadap fungsi serta perananya dalam era digital seperti saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini membahas mengenai penerapan cyber notary dalam pembuatan akta autentik pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkanjbahwa akta autentik yang dibuat dengan menerapkan cyber notary sebagai solusi di tengah-tengah pandemi Covid-19 belum memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik karena pembuatan aktanya tidak secara langsung dihadapan notaris melainkan menggunakan teleconference atau video call, sehingga kedudukan akta tersebut terdegra- dasi menjadi akta di bawah tangan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Disisi lain, penerapan cyber notary pada masa pandemi Covid-19 dalam hal pembuatan akta tidak harus penghadap menghadap secara langsung di hadapan notaris agar dapat lebih efisien, menghemat waktu dan juga biaya. Kata kunci: akta autentik; cyber notary; pandemi covid-19
Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i1.7391

Abstract

PKPU submissions can be submitted by both creditors and debtors. In the PKPU process, the debtor can submit a peace plan whichcontains an offer for payment of his debt. However, if the peace plan is rejected, it can result in the debtor being declared bankrupt. Article 235 of Law No. 37/2004 states that against a bankruptcy decision preceded by a PKPU case, no legal remedies can be proposed in the decision. Departing from the absence of legal remedies which were deemed to have harmed the position of the debtor, PT. SYS then submitted a judicial review to the Constitutional Court on Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law No. 37/2004.The Constitutional Court through Decision Number 23/PUU-XIX/2021 opened a cassation of the PKPU decision submitted by the creditor in which the creditor rejected the peace plan submitted by the debtor. This has created legal uncertainty related to the transfer of duties from the administrator to the curator, where when the debtor is declared bankrupt, the curator is appointed to settle the bankruptcy assets but the curator is hesitant to act because the debtor is still making legal efforts in the PKPU process. This study aims to determine legalcertainty regarding the peace plan in the PKPU process after the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021. This study usesnormative legal research with a statutory approach. Keywords: bankruptcy; legal effort; suspension of payment Abstrak Pengajuan PKPU dapat diajukan baik oleh kreditur maupun debitur. Dalam proses PKPU debitur dapat mengajukan rencana perdamaianyang berisi penawaran terhadap pembayaran utangnya. Namun apabila rencana perdamaian tersebut ditolak maka dapat berakibat debitur dinyatakan pailit. Pasal 235 UU No. 37/2004 menyatakan bahwa terhadap putusan pailit yang didahului oleh perkara PKPU, maka dalamputusannya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Berangkat dari ketiadaan upaya hukum yang dinilai telah merugikan kedudukandebitur, PT. SYS kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka adanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yangdiajukan oleh kreditur di mana kreditur menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Hal ini telah memberikan ketidakpastian hukum terkait dengan peralihan tugas dari pengurus ke kurator, di mana ketika debitur dinyatakan pailit maka kurator ditunjuk untuk melakukan pemberesan harta pailit tetapi kurator menjadi ragu untuk bertindak karena debitur masih melakukan upaya hukum dalam prosesPKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap rencana perdamaian dalam proses PKPU pasca PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kata kunci: kepailitan; penundaan kewajiban pembayaran utang; upaya hukum
Perlindungan Hak dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak terhadap Mitra dari Perusahaan Jasa Transportasi Daring
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i1.7420

Abstract

This research aims to analyze and study legal protection and human rights for partners of online transportation service companies using normative juridical methods with a conceptual approach and a statutory approach. The novelty of this research with previous research is thatthis research discusses the legal position of partners in online motorcycle taxi companies and legal and human rights protection for online motorcycle taxi partners. Therefore, it can seem from the nature of the cooperative relationship, Go-Jek's partners are unattached by the employment agreement regulated in Article 1 number 15 concerning Law No.13/2003 so there is no mechanism for systematic wage distribution. The existence of Law No.13/2003 protects many basic rights that are fundamental to workers' lives. However, Law No.13/2003 is still limited to workers whose considered official employees in a company, whose legal protection is still unclear in protecting human rights caused by other people so that people can relish all the rights granted by law. On the other hand, the state also should protect these rights legally and within the system set out in the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) and In theICESCR Convention in article 6 paragraph (2). Therefore, legislation is indeed a needed main problem in solving a case. The government can review Law No.13/2003 by widening the range of types of workers, nor clarifying the definitions and requirements of elements that canclassify workers into types the contracts. Keywords: human rights; legal protection; partner position; transportation service Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap mitra dari perusahaan jasa transportasi daring dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum mitra pada perusahaan ojek daring serta perlindungan hukum dan HAM terhadap mitra ojek daring. Oleh karena itu, terlihat dari sifat hubungan kerjasamanya, para mitra Go-Jek tidak terikat dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 tentang UU No.13 Tahun 2003 sehingga tidak ada mekanisme pembagian upah yang sistematis. Keberadaan UU No.13/2003 melindungi banyak hak dasar yang mendasar bagi kehidupan pekerja. Namun, UU No.13/2003 masih terbatas pada pekerja yang dianggap pegawai resmi di suatu perusahaan, yang belum jelas perlindungan hukumnya dalam melindungi hak asasi manusia yang disebabkan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut secara hukum dandalam sistem yang diatur dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan Pasal 6 ayat (2) ICESCR. Oleh karena itu, perundang-undangan memang menjadi masalah utama yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pemerintah dapat mengkaji ulang UU No.13/2003dengan memperluas jenis pekerja, serta mengklarifikasi definisi dan persyaratan elemen yang dapat mengklasifikasikan pekerja ke dalamjenis kontrak yang ada. Kata kunci: hak asasi manusia; jasa transportasi; kedudukan mitra; perlindungan hukum

Page 10 of 15 | Total Record : 145

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2002 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 4 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 3 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 2 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018 Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022 More Issue