Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENJUALAN AMUNISI OLEH TENTARA KEPADA TERORIS ORGANISASI PAPUA MERDEKA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Afrizal Rizky, Guntur; Farid, Ach. Fauzi Taufik; P, Taupan Riza
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v4i2.5290

AbstractThis writing aims to analyze whether the TNI who sells ammunition to the Free Papua Organization terrorists can be held criminally responsible if viewed from the Criminal Code. as an act against the law, capable of being responsible, is intentional, and there is no excuse for forgiveness. there were some military personnel who sold ammo to the OPM so they had to be removed from the unit. They are traitors to the nation, selling ammunition to armed terrorist groups and that ammunition is also used to shoot at TNI and Polri officers in Papua. This is because the trade in ammunition is often associated with acts of terrorism or acts of separatism that cause many victims. The act of trafficking in firearms that crosses national borders and involves certain elements.Keyword: ammunation; army; criminal liabilityAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk menganalisa Apakah TNI yang menjual amunisi terhadap Teroris Organisasi Papua Merdeka dapat dimintai pertanggung jawaban pidana jika ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terkait dengan penjualan sejumlah amunisi kepada teroris tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi 4 (empat) unsur kesalahan yaitu sebagai perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, merupakan kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. terdapat beberapa oknum tentara yang menjual amuni kepada OPM sehingga harus dicabut dari kesatuan. Mereka adalah penghianat bangsa, menjual amunisi kepada kelompok teroris bersenjata dan amunisi itu pula yang digunakan untuk menembaki aparat TNI Polri di Papua. Sebab perdagangan amunisi, sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang menimbulkan banyak korban. Tindakan perdagangan senjata api yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-oknum tertentu.

EVALUASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN AKSESIBILITAS Firnanda, Adetya; Fitri, Clarisa; Ardianto, Fahmi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v4i2.5243

AbstractThe Covid-19 pandemic has hit several countries in the world, including Indonesia. Some of those affected were the industrial world, which resulted in layoffs. In the midst of the Covid-19 Pandemic, the Government issued the Job Creation Law and several implementing regulations where PP 35 of 2021 and PP 36 of 2021 were most related to workers or laborers. The government has implemented various policies, including issuing the Pre-Employment Card program. After running as many as 16 waves, it is necessary to evaluate through the principles of benefit and accessibility to find out whether this pre-employment card program is as expected. The research method used is normative research which is accompanied by a literature study and is equipped with interviews. This research then discusses the concept of pre-employment cards issued by the government, the role of government policies at a critical time, and whether this pre-employment card program has brought benefits and is accessible to all Indonesian people. That although it has been able to bring benefits, not all people have been able to feel the benefits and accessibility of this pre-employment card program, as happened in Sampang Regency. Interviews were conducted with informants from Sampang Regency and Blitar Regency. The results of interviews with informants from Sampang Regency who had problems with the activation of pre-employment card accounts and unstable signals resulted in the disruption of the process of working on questions. The next problem is that there is no given practice resulting in informants only listening and watching the material presented. The third informant said that the problem that arose was related to the database which was not able to accommodate many people who registered simultaneously, resulting in disturbances. The informant said that this pre-employment training program was good in theory, but was less effective because it was not accompanied by direct practice. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth evaluation of the implementation of this pre-employment card program so that all Indonesian people can experience and access the pre-employment card program and to optimize the implementation of this pre-employment card, it is necessary to involve the role of the Regional Government to develop the potential of the region.Keywords: the principle of benefit; pre-employment card; welfare stateAbstrakPandemi Covid 19 menyerang beberapa negara di dunia, termasuk pula Indonesia. Beberapa yang terdampak adalah dunia Industri, yang berakibat adanya PHK. Ditengah pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan UU No. 11-2020 dan beberapa peraturan pelaksanaanya dimana PP No. 35-2021 dan PP No. 36-2021 yang paling berkaitan dengan pekerja atau buruh. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya dengan mengeluarkan Program Kartu Prakerja. Setelah berjalan sebanyak 16 gelombang maka perlu untuk dilakukan evaluasi melalui asas kemanfaatan dan aksesibilitas untuk menemukan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah sesuai yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian normatif yang disertai studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Dalam penelitian ini kemudian dibahas mengenai konsep Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintah, peranan kebijakan pemerintah di saat yang genting, dan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah mendatangkan manfaat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa meski sudah dapat mendatangkan manfaat, namun belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang. Wawancara dilakukan terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Blitar. Hasil wawancara terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang yang mempermasalahkan terkait aktivasi akun Kartu Prakerja dan sinyal yang tidak stabil mengakibatkan terganggunya proses mengerjakan soal. Permasalahan berikutnya adalah karena tidak adanya praktik yang diberikan mengakibatkan informan hanya mendengarkan dan menonton materi yang disajikan. Informan ketiga menyampaikan bahwa permasalahan yang muncul adalah terkait pangkalan data yang tidak mampu untuk menampung banyak orang yang mendaftar secara bersamaan sehingga terjadi gangguan. Informan menyampaikan bahwa program pelatihan prakerja ini secara teori sudah baik, namun kurang efektif karena tidak disertai pula dengan praktik secara langsung. Karenanya perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan dan mengakses Program Kartu Prakerja serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kartu Prakerja ini perlu untuk dilibatkan peran Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya.

REKONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN PENGUJIAN TAP MPR TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Efendi, Muhammad Fadli
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5647

The existence of the return of the TAP MPR in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia has sparked a polemic, where the Constitutional Court itself stated that it was not authorized to test the products of the TAP MPR so that this raises a norm vacuum, which means that the norm vacuum is in the absence of arrangements for testing the MPR TAP and the absence of an institution authorized to conduct testing when later an MPR TAP is contrary to the legal norms above it or to a higher degree, namely the NRI Constitution 1945. This study aims to provide an understanding by reconstructing the law regarding the review of the MPR TAP, which the Constitutional Court should have declared itself authorized to conduct a judicial review of the MPR TAP on the Constitution as the Constitutional Court's function is to guard and enforce the supremacy of the constitution. The method in this research is a normative juridical research method with a statutory approach, and a conceptual approach. From the results of the legal reconstruction regarding the review of the TAP MPR, it can be said that the TAP MPR can actually be tested for constitutionality through a judicial review by the Constitutional Court. Keywords: constitutional court; judicial review; legal reconstruction; TAP MPR Abstrak Keberadaan kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menuai polemik, di mana Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menguji produk TAP MPR sehingga hal ini memunculkan sebuah kekosongan norma, yang artinya kekosongan norma itu dalam hal tidak adanya pengaturan pengujian TAP MPR serta tidak terdapatnya suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian ketika nantinya sebuah TAP MPR bertentangan dengan norma hukum yang berada diatasnya atau derajatnya lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dengan melakukan rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR yang seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diri berwenang melakukan judicial review atas TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana fungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak supremasi konstitusi. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dari hasil rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR, dapat dikatakan bahwa TAP MPR sebenarnya dapat di uji konstitusionalitasnya melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: judicial review; mahkamah konstitusi; rekonstruksi hukum; TAP MPR

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN ATAS KESEHATAN LINGKUNGAN Katari, Rimas Intan; Hatane, Andrea Peatric
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5713

Abstract The environment is a meeting place between every living thing, both humans and humans, humans and plants, humans and animals, humans and nature, and humans with inanimate objects though. Environmental health is the right of every human being and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in Pancasila and in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, meaning that there are principles that are non-discriminatory, participatory and sustainable. Environmental health management, in fact, cannot be separated from the government's very complex role, one of which is the role of the health government or the so-called Health Service. Hospitals in general are one of the supporters of development in the health sector, meaning that this hospital is a public facility, a gathering place for sick people and healthy people which does not rule out the possibility of causing environmental pollution, health problems and can be a place for disease transmission. This is because the hospital is a public administration organization that has a great responsibility for public services in the health sector which is organized and accounted for by the government. This research uses a normative juridical method. This legal research approach is through a statutory approach and a conceptual approach. Keyword: accountability; environmental health; hospitals Abstrak Lingkungan merupakan tempat pertemuan antara setiap makhluk hidup, baik manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, manusia dengan alam, dan manusia dengan benda mati sekalipun. Kesehatan lingkungan merupakan hak setiap manusia dan salah satu unsurkesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya terdapat asas yang non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Pengelolaan kesehatan lingkungan sebenarnya tidak lepas dari peran pemerintah yang sangat kompleks, salah satunya adalah peran dari kesehatan pemerintah atau yang disebut dengan Dinas Kesehatam. Rumah sakit pada umumnya merupakan salah satu penunjang pembangunan di bidang kesehatan, artinya rumah sakit merupakan fasilitas umum, tenpat berkumpulnya orang sakit dan orang sehat yang tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan sebagai tempat penularan penyakit. Hal ini dikarenakan rumah sakit merupakan organisasi administrasi publik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan yang diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum ini melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kata kunci: kesehatan lingkungan; rumah sakit; pertanggungjawaban

JURIDICAL ANALYSIS RELATED TO GUGAT DIVORCE CASE AGAINST HUSBAND REJECTED BY KEBUMEN RELIGIOUS COURT Yufi Al Izhar, Mohammad; Samuel, Gerald; Latifiani, Dian
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5718

Abstrak Pengadilan agama adalah lingkup pengadilan yang ada di Indonesia yang khusus dalam menangani kasus, perkara dan hal-hal yang bersifat perdata agama. Pengadilan agama secara khusus merupakan layanan peradilan untuk warga negara Indonesia yang memiliki agama Islam seperti dalam kasus perceraian, perkawinan dini, waris, waqaf dan lain-lainnya yang diatur dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam. Pada nomor perkara 609/Pdt.G/2019/PA.Kbm yang mana dalam duduk perkara yang diajukan oleh istri dalam hal 'cerai gugat' adalah seorang penggugat yang melakukan tindakan gugatan kepada seorang suami yang dalam konteks ini adalah seorang terlawsuit. Dalam gugatan pada perkara tersebut, penggugat secara gamblang memberikan hal-hal yang sekiranya kuat untuk dapat diputus oleh hakim agar terlaksananya suatu perceraian dengan pembobotan syarat yang dijatuhkan kepada pihakt tergugat. Pada perkara tersebut juga diberikan kesempatan untuk pihak tergugat dalam menyampaikan jawaban-jawaban atas lawsuitan yang diberikan oleh penggugat. Atas jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat menjadi penentu bagaimana hasil dari pertimbangan dalam memutuskan perkara yang diajukan yang mana akan ditentukan oleh Majelis Hakim. Kata kunci: cerai gugat; penolakan; pengadilan agama; perceraian Abstract Religious courts are the scope of courts in Indonesia that specialize in handling cases, cases and matters of a religious civil nature. Religious courts are specifically a judicial service for Indonesian citizens who have a Muslim religion such as in cases of divorce, early marriage, inheritance, waqf and others which are regulated in the Compilation of Islamic Law.. In case number 609/Pdt.G/2019/PA.Kbm which in the case filed by the wife in the case of 'divorce lawsuit' is a plaintiff who takes action against a husband who in this context is a defendant. In the lawsuit in this case, the plaintiff clearly gave things that if strong enough to be decided by the judge in order to carry out a divorce with the weighting of the conditions imposed on the defendant. And in this case, the defendant is also given the opportunity to submit answers to the claim given by the plaintiff. The answer given by the defendant is what determines how the results of the considerations in deciding the proposed case will be determined by the Panel of Judges. Keywords: divorce; lawsuit divorce; rejected; religious court

DASAR PELAYANAN TENAGA MEDIS BAGI PASIEN COVID-19 SEBAGAI ETIKA TANGGUNG JAWAB MENURUT EMMANUEL LEVINAS Adon, Mathias Jebaru; Masut, Vinsensius Rixnaldi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5777

Abstract The focus of this study is to analyze the services of medical personnel for Covid-19 patients in the framework of Emmanuel Levinas' responsibility ethics. The total service they have been providing is an ethical consequence of their encounter with the faces of Covid-19 patients as the Others. This could happen because the faces of Covid-19 patients show their nakedness as weak human beings. Moreover, this responsibility is also the impact of the awareness that the Others’ faces bear the imprint of the Infinite One. Here, Covid-19 patients have become means of the Infinite One giving commands to serve to medical personnel. This encounter in turn has succeeded in transcending medical personnel in their responsibility for Covid-19 patients. The methodology used in this study is a critical reading of news items in Kompas daily of April 26, 2020, and in Tempo magazine, edition of January 3, 2021, regarding the total service of medical personnel. These news items were then elaborated according to Emmanuel Levinas' philosophy of responsibility ethics. The findings of this study are that the responsibility of medical personnel for Covid-19 patients is an ethical consequence of their encounter with the patients’ faces. Keywords: Covid-19 patients; medical personnel; the others responsibility Abstrak Fokus penelitian ini pada analisis pelayanan tenaga medis terhadap pasien Covid-19 dalam terang filsafat etika tanggung jawab Emmanuel Levinas. Pelayanan total yang diberikan tenaga medis merupakan konsekuensi etis dari perjumpaan mereka dengan wajah pasien Covid-19. Hal ini terjadi karena pasien Covid-19 menampakan wajah ketelanjangan sebagai manusia yang lemah yang membutuhkan pelayanan. Oleh karena itu, perjumpaan ini melahirkan tanggung jawab pelayanan tenaga medis bahwa pasien Covid-19 sebagai Yang-Lain yang memuat jejak Tak-Terbatas. Dengan kata lain, kehadiran pasien Covid-19 memberi perintah kepada tenaga medis untuk memberi pelayanan. Perjumpaan ini pada gilirannya mentransendensikan tenaga medis untuk bertanggung jawab secara penuh dengan pasien Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pembacaan kritis atas fenomena pelayanan tenaga medis yang dimuat dalam pemberitaan surat kabar harian Kompas edisi 26 April 2020 dan majalah Tempo edisi 3 Januari 2021. Penelitian ini dielaborasi dalam filsafat etika tanggung jawab Emmanuel Levinas. Penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab tenaga medis terhadap pasien Covid-19 merupakan konsekuensi etis dari perjumpaan mereka dengan penderitaan pasien. Kata kunci: etika tanggung jawab; pasien Covid-19; tenaga medis

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PAYLATER Fadhli, Zawil; Rahayu, Sri Walny; Gani, Iskandar A
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5807

Abstract Article 26 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (Law No.19/2016) has mentioned that any use of a person's personal data, must be done on the basis of the consent of the owner of personal data. In Financial Technology with paylater payment scheme that conducts borrowing activities by utilizing consumer personal data to transact in the form of Population Master Number as the main condition. The formulation of the issues studied is an aspect of the position of electronic system organizers as paylater providers in the protection of consumer personal data as well as arrangements on the guarantee of personal data protection according to the Law No.19/2016 and The Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 on The Protection of Personal Data in Electronic Systems (Permenkominfo No.20/2016). Research methods use normative juridical through literature studies by studying and reviewing other legal materials sourced from primary and secondary legal materials. The results showed that there is no legal certainty regarding the position of Paylater providers in order to protect consumers' personal data, Article 19 paragraph (4) of Financial Services Authority Regulation No. 77/ POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Services (POJK No. 77/POJK.01/2016) mentioned that consumer personal data is not included as access to information provided to lenders. In addition, the regulations governing personal data only contain the general understanding of personal data and have not accommodated concrete forms of protected personal data objects so that the Population Master Number and Sensitive Data have no legal basis as objects of consumer personal data. Therefore, more comprehensive legislation is needed that can regulate the position of paylater providers in protecting consumer personal data and concretely regulating the forms of consumer personal data objects as a form of legal certainty over privacy rights. Keywords: consumer protection; data privacy; paylater Abstrak Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016) telah disebutkan bahwa setiap penggunaan data pribadi seseorang, harus dilakukan atas dasar persetujuan dari pemilik data pribadi. Pada Financial Technology dengan skema pembayaran paylater yang melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan memanfaatkan data pribadi konsumen untuk bertransaksi dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan sebagai syarat utama. Rumusan masalah yang dikaji adalah aspek kedudukan penyelenggara sistem elektronik sebagai penyedia paylater dalam perlindungan data pribadi konsumen serta pengaturan tentang jaminan perlindungan data pribadi menurut UU No. 19/2016 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji materi bahan hukum lainnya yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya kepastian hukum terkait kedudukan penyedia paylater dalam rangka melindungi data pribadi konsumen, Pasal 19 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01/2016) disebutkan bahwa data pribadi konsumen tidak termasuk sebagai akses informasi yang diberikan kepada pemberi pinjaman. Selain itu, peraturan yang mengatur tentang data pribadi hanya memuat pengertian data pribadi secara umum dan belum mengakomodasikan bentuk-bentuk konkrit dari objek data pribadi yang dilindungi sehingga Nomor Induk Kependudukan serta Data Sensitif tidak memiliki dasar hukum sebagai objek data pribadi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan Undang-undang yang lebih komprehensif yang dapat mengatur kedudukan pihak penyediapaylater dalam melindungi data pribadi konsumen serta mengatur dengan konkrit bentuk-bentuk dari objek data pribadi konsumen sebagai wujud dari kepastian hukum atas hak privasi. Kata kunci: data pribadi; paylater; perlindungan konsumen

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENENTUAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Sekti, Ranti Roezalia; Kongres, Evi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5853

Abstract The Covid-19 pandemic has had a huge impact, one of which is on the national economy. Indonesian migrant workers are ready to help revitalize the national economy during the Covid-19 pandemic, moreover, there has been a gradual opening for the placement of Indonesian migrant workers. To place Indonesian migrant workers abroad, there is a placement fee charged to the government and employers. This study intends to describe the government's policy in financing the placement of Indonesian migrant workers and their consequences. The type of research used is normative legal research based on primary and secondary legal materials, solved by statutory approaches and conceptual approaches, then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that there is a rechts vacuum in determining the financing of the placement of Indonesian migrant workers due to technical, substance and external factors which results in the practice of overcharging, fraud that leads to criminal acts of trafficking in persons, delays in placement services and delays in PMI departure. Keywords: rechts vacuum; Indonesian migrant workers; placement financing; Abstrak Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar, salah satunya adalah pada perekonomian nasional. Pekerja migran Indonesia siap membantu membangkitkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19, terlebih lagi telah dilakukan pembukaan secara bertahap untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, terdapat biaya penempatan yang dibebankan kepada pemerintah dan pemberi kerja. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskrisipkan mengenai kebijakan pemerintah dalam pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia dan akibatnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif berdasar pada bahan hukum primer dan sekunder, dipecahkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penentuan pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia dikarenakan faktor teknis, substansi dan eksternal yang mengakibatkan praktek overcharging, adanya penipuan yang mengarah ke tindak pidana perdagangan orang, terhambatnya pelayanan penempatan dan tertundanya keberangkatan PMI. Kata kunci: kekosongan hukum; pembiayaan penempatan; pekerja migran Indonesia

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KORUPSI DANA HIBAH DI INDONESIA Mardiana, Debby Ayu; Mardijono, H.R Adianto
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5902

Purpose of this study to find out how the criminal law is responsible for the corruption of grant funds in Indonesia. Accountability is absolute to legal subjects. It sticks when doing everything. It's the same with a grant. The laws and regulations in Indonesia divide grants into 2 concepts, namely grants in private and public law. A grant in private law means a free gift both mean living giver and receiver. If a grant in public law means, the transfer of rights to something comes from a gift from another party or the government to a local government or vice versa which is specifically and through an agreement on the grant process. The purpose of the grant itself is for welfare. However, the reality that occurs in the context of grants is actually seen as an opportunity by individuals to commit criminal acts of corruption. In fact, corruption in grant funds has had an impact on various sides, one of which is the potential to harm regional finances. The method used in this study is the statue approach and conceptual approach. In this study, it will be known how when using grant funds for corruption will be asked for an accountability as regulated in the Corruption Crime Act. Keywords: accountability; corruption; grants Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana terhadap korupsi dana hibah yang ada di Indonesia. Pertanggungjawaban sangat mutlak terhadap subjek hukum. Hal tersebut melekat ketika melakuan segala sesuatunya. Sama halnya dengan suatu dana hibah. Peraturan perundang-undang di Indonesia membagi hibah dalam 2 konsep, yakni hibah dalam hukum privat dan publik. Hibah pada hukum privat berarti di berikannya secara cuma-cuma dari seseorang (pemberi hibah) kepada seseorang (penerima hibah), dan keduanya sama-sama masih hidup. Apabila hibah didalam hukum publik maka, beralihnya hak atas sesuatu berasal dari suatu pemberian dari pihak lain atau pemerintah kepada pemerintah, atau sebaliknya yang secara spesifik dan melalui suatu perjanjian terhadap proses hibah tersebut. Adapun suatu tujuan dari hibah sendiri, yakni demi kesejahteraan. Namun, realita yang terjadi konteks hibah justru dianggap sebagai suatu kesempatan oleh para oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, korupsi terhadap dana hibah ini sangat memberikan suatu dampak di berbagai sisi, salah satunya yakni adanya potensi merugikan keuangan daerah. Metode yang dilakukan pada penelitian kali ini yakni menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini nantinya akan diketahui bagaimana ketika menggunakan dana hibah untuk korupsi akan diminta suatu pertanggungjawaban yang di atur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci: hibah; korupsi; pertanggungjawaban

KESESUAIAN PENGGUNAAN KLAUSUL NEGATIVE PLEDGE OF ASSETS DALAM PERJANJIAN KREDIT OLEH BANK UMUM DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN: TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM Tjahjono, Monica; Sugianto, Fajar; Susantijo, Susi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5932

Abstract This writing is intended to convey basic understanding of the application of the prudential principle in credit agreement that applied negative ledge of assets clause by commercial banks. The method is normative legal research with comparative legal system as the approach between Indonesia, Singapore and the Netherlands. The problem arises when the credit provided is in the form of large provision of funds which can be deemed as the form of syndicated loan. The collateral is set only for one holder and when set for more than one holder, it changes the creditors structure. Meanwhile, the distribution of assets for each creditors is not efficient. Therefore, to overcome this matter, a possible way of conducting credit agreement by the commercial banks is to apply the negative pledge of assets clause, which is, a clause which states that the debtor will waive his/her rights to pledge the assets to any other party. The result of the comparison is that there is a legal vacuum in Indonesia, while in Singapore and the Netherlands has been regulated the application of such clause as a means in conducting the 5 C’S principle. In the event of bankruptcy, the structure of the bank as one of the creditors will become concurrent and the collateral is debtor’s assets. Keywords:, comparative law; credit agreement; negative pledge of assets Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian terhadap perjanjian kredit oleh bank umum yang menggunakan klausul negative pledge of assets. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia, Singapura, dan Belanda. Permasalahan muncul ketika kredit yang diberikan berupa penyediaan dana besar sehingga berbentuk kredit sindikasi. Jaminan kebendaan hanya diberikan untuk satu orang pemegang jaminan dan ketika diberikan untuk lebih dari satu orang akan menimbulkan peringkat. Sementara pembagian aset untuk masing-masing piutang kreditur tidaklah efisien. Oleh karenanya, untuk mengatasi hal ini, terdapat opsi untuk menggunakan klausul Negative Pledge of Assets, yakni klausul yang menyatakan bahwa debitor tidak akan menjaminkan satu atau sebagian dari aset-asetnya kepada pihak lain. Hasil perbandingan ialah terdapat kekosongan hukum di Indonesia, sementara di Singapura dan Belanda telah diatur dan menjadi bagian dari prinsip 5C. Dalam hal terjadi kepailitan, kedudukan kreditor akan menjadi kreditor konkuren dan jaminan yang digunakan ialah jaminan meliputi aset-aset debitor. Kata kunci: klausul negative pledge of assets; perbandingan hukum; perjanjian kredit

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Syofyan Hadi

Contact Email syofyan@untag-sby.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA