cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syofyan Hadi
Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Magnum Opus
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 26231603     EISSN : 2623274X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 145 Documents
 9   10   11   12   13 
Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i1.7437

Abstract

Debt is an interesting loan agreement to discuss. In general, someone owes an debt caused by emergency needs, for example the need for medical expenses, school fees and so on, but not a few people owe it for business capital needs. Debt itself is common in society and includes something that is prone to problems in it, for example the case of the owner of the debt dies. Debt itself is common in society and includes something that is prone to problems in it, for example the case of the owner of the debt dies. Some people do not understand and end up ignoring the debt, of course, this is an unjustified action. The purpose of this study is to review the status of debt if in the condition that the owner of the debt has passed away from the perspective of Islamic law and laws and regulations. By using normative juridical research with a statutory study source approach and sourced from literature study materials from valid literature that is in accordance with the discussion and found that if the owner of the debt dies, the status of the debt must still be paid by the heirs by itself or automatically due to the law. Therefore the heirs can make repayment of the debt using the estate left by the heir who in this case is the owner of the debt. In the laws and regulations, the heirs can pursue legal remedies if the debt is deemed to be unable to be repaid, by refusing to accept the estate in court. Meanwhile, in Islamic law itself, it is highly emphasized that the debt is immediately repaid, especially by the heirs and if the heirs are incapacitated, the repayment can be assisted by relatives or acquaintances of the owner of the debt. Keywords: debt status; islamic law; statutory law Abstrak Utang merupakan perjanjian pinjaman yang menarik untuk dibahas. Pada umumnya seseorang berutang di sebabkan kebutuhan darurat, misalkan kebutuhan biaya pengobatan, biaya sekolah dan lain sebagainya, tetapi tidak sedikit seseorang berutang untuk kebutuhan modal usaha. Utang sendiri sudah umum terjadi di masyarakat dan termasuk sesuatu yang rawan permasalahan di dalamnya, misalnya kasuspemilik utang meninggal dunia. Utang sendiri sudah umum terjadi di masyarakat dan termasuk sesuatu yang rawan permasalahan didalamnya, misalnya kasus pemilik utang meninggal dunia. Sebagian orang belum paham dan akhirnya mengabaikan utang tersebut, tentunya ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau status utang apabila dalam kondisi pemilik utang telah meninggal dunia dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan penelitianyuridis normatif dengan pendekatan sumber studi perundang-undangan dan bersumber pada bahan studi pustaka dari literatur-literatur valid yang sesuai bahasan dan menemukan bahwa apabila pemilik utang meninggal dunia, status utang tersebut tetap wajib dibayar oleh ahli warisdengan sendirinya atau secara otomatis dikarenakan hukum. Oleh karena itu ahli waris dapat melakukan pelunasan utang menggunakan harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang di dalam hal ini adalah pemilik utang. Dalam peraturan perundang-undangan ahli waris dapatmelakukan upaya hukum apabila utang dirasa untuk tidak mampu dilunasi, dengan cara melakukan penolakan menerima harta warisan dipengadilan. Sedangkan di dalam hukum Islam sendiri, sangat ditekankan untuk utang tersebut segera dilunasi, khususnya oleh ahli waris danapabila ahli waris tidak mampu maka pelunasan dapat dibantu oleh kerabat atau kenalan si pemilik utang tersebut. Kata kunci: hukum islam; hukum perundang-undangan; status utang
Hacker Bjorka: Pihak yang Berperan dalam Mencegah Kebocoran Data
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i1.8293

Abstract

Technological advances will give birth to new innovations and these various innovations will contribute to better living infrastructure. However, technological advances have a negative side, which can create crimes that are growing and varied. The variety of crimes we have never encountered before. This is due to changes in the way humans think and behave as a result of developments towards virtualization. The cybercrime committed by Bjorka hackers is an example of the variety of crimes from the many crime cases in the world due to technological advances. The Bjorka hacker case can interfere with the convenience of privacy of people's personal data, andeven this case can disrupt the stability of the Indonesian government. The purpose of this study is to review the Bjorka hacker case from the point of view of the party who played a role in preventing data leakage. This research used normative juridical research methods with qualitative analysis and found that the Bjorka hacker case was actually the responsibility of various parties. The Electronic System andTransaction Operator is a party that has a basic role in maintaining the personal data of the system being run to avoid data leakage as in the case of Bjorka or cyber attacks in general. From the government side, the Ministry of Communication and Informatics and the State Cyber and Password Agency are institutions that have a role in maintaining the security and comfort of cyber systems in Indonesia. Keywords: data leakage; hacker bjorka; technological advances Abstrak Kemajuan teknologi akan melahirkan inovasi-inovasi baru dan berbagai inovasi tersebut akan memberikan kontribusi sarana prasaranakehidupan menjadi lebih baik. Walaupun demikian kemajuan teknologi memiliki sisi negatif yaitu dapat menciptakan kejahatan semakin berkembang dan bervariasi. Bervariasinya kejahatan yang belum pernah kita temui sebelumnya. Hal ini dikarenakan perubahan caraberpikir dan berperilaku manusia akibat dari perkembangan ke arah virtualisasi. Kejahatan siber yang dilakukan oleh hacker Bjorka adalah satu contoh variasi kejahatan dari sekian banyaknya kasuskejahatan di dunia akibat kemajuan teknologi. Kasus hacker Bjorka dapat mengganggu kenyamanan privasi terhadap data pribadi masyarakat, bahkan kasus ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kasus hacker Bjorka dari sudut pandang pihak yang berperan dalam mencegah terjadinya kebocoran data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif dan menemukanbahwa kasus hacker Bjorka sebenarnya merupakan tanggung jawab berbagai pihak. Pihak Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik(PSTE) adalah pihak yang memiliki peran dasar dalam menjaga data-data pribadi sistem yang dijalankan agar terhindar dari kebocoran data seperti dalam kasus Bjorka atau serangan siber pada umumnya. Dari sisi pemerintah sendiri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi lembaga yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dankenyamanan sistem siber di Indonesia. Kata kunci: hacker bjorka; kebocoran data; kemajuan teknologi
Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Katolik: Studi Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK)
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.8495

Abstract

This study aims to provide a discussion regarding the resolution of problems of premarital sexual relations which lead to pregnancy out of wedlock according to the perspective of the KHK and the Catholic Church's understanding of marriage. The research method used is qualitative research with a literature study approach and interpretive phenomenological analysis from Paul Ricoeur. This study found that pregnancy outside of marriage is not an obstacle to marriage (Kan. 1083 – 1094). However, it is necessary to pay further attention to the marriage agreement, so that defects do not occur in the marriage agreement (Can. 1095 – 1107). For this reason, there needs to be a persuasive dialogue between women who are pregnant out of wedlock and their marriage partners. In addition, children who are the fruit of pre-marital pregnancies are still entitled to their rights as a child without being excluded from anything. This is because pregnancy outside of marriage is a moral problem with regard to sexual relations outside of marriage. This moral problem does not always have to be resolved by marriage, especially when the marriage occurs because of compulsion which will cause the marriage agreement to be flawed according to the KHK. Thus it is necessary to form a solution based on a joint decision. Keywords: code of canon law; marriage law; sexual relations; unwed pregnancy Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembahasan mengenai penyelesaian persoalan relasi seksual pra nikah yang berujung pada kehamilan di luar nikah menurut perspektif KHK dan paham pernikahan Gereja Katolik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis fenomenologi interpretatif dari Paul Ricoeur. Penelitian ini menemukan, kehamilan di luar nikah tidak menjadi halangan pernikahan (Kan. 1083 – 1094). Namun demikian perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai kesepakatan nikah, supaya tidak terjadi cacat dalam kesepakatan nikah (Kan. 1095 – 1107). Untuk itu perlu ada dialog persuasif antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan pasangan nikah. Selain itu anak yang merupakan buah dari kehamilan pra nikah tetap berhak mendapatkan haknya sebagai seorang anak tanpa dikecualikan dari apa pun. Hal ini dikarenakan kehamilan di luar nikah adalah problem moral berkenaan dengan relasi seksual di luar nikah. Problem moral ini tidak selalu harus diselesaikan dengan pernikahan terlebih ketika pernikahan itu terjadi karena keterpaksaan yang akan menyebabkan perjanjian nikah menjadi cacat menurut KHK. Dengan demikian perlu dibentuk suatu penyelesaian berdasarkan keputusan bersama. Kata kunci: hukum pernikahan; kehamilan pranikah; kitab hukum kanonik; relasi seksual
Pengawasan Kementerian Kesehatan Dan BPOM Atas Peredaran Obat Sirup Anak Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.8763

Abstract

At the end of August 2022 there was an event that really agitated the Indonesian people, especially for parents, where cases of death in children were caused by syrup drugs consumed by children containing chemicals that can cause GGAPA in children which can lead to death. The Health Service Unit of the Ministry of Health received a report noting that as of February 5, 2023 the number of cases was 326 children affected by GGAPA spread across 27 provinces in Indonesia. Kemenkes quickly issued an instruction due to an increase in cases of AKI aged 0-5 years in various regions of Indonesia, which was aimed at all pharmacies not being allowed to sell syrup for children for a while. As stated in (SE) Number SR.01.05/III/3461/2022 concerning Obligations for Epidemiological Investigation and Reporting of Atypical Progressive GGAPA, the instruction was issued on 18 October 2022. BPOM revealed multiple entities here due of suspicions of irresponsible supervision leading to the distribution of pharmaceuticals containing harmful chemicals, which led to severe kidney failure in infants, notably those between the ages of 1 and 5. The authors got interested in investigating the legal responsibility of the Ministry of Health and BPOM for the distribution of syrup medications that induce acute renal failure in children and ultimately lead to death as a response to these issues. The authors conducted their investigation utilizing normative legal research methods in the hopes of more easily resolving these legal issues. Findings from the investigation indicate that BPOM, as a state agency and legal subject, must assume responsibility for any failures it may have had in preventing the distribution of medications known to cause death in children. Keywords: acute kidney failure in children; dangerous drugs; liability Abstrak Sebuah insiden yang terjadi menjelang akhir Agustus 2022 secara signifikan menginspirasi masyarakat Indonesia, terutama para orang tua. Kematian pada anak-anak dikaitkan dengan penggunaan obat sirup, yang mengandung zat yang bisa menyebabkan GGAPA, yang bisa mengakibatkan kematian. GGAPA menimpa 326 anak pada periode 5 Februari 2023 di 27 provinsi di Indonesia, menurut laporan yang disampaikan kepada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian, karena meningkatnya kasus GGAPA usia 0-5 tahun di seluruh Indonesia, Kemenkes dengan cepat mengeluarkan instruksi kepada seluruh apoteker untuk menghentikan sementara penjualan sirup anak. Arahan tersebut diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan tertuang pada SE No.SR.01.05/III/3461/2022. BPOM mengungkapkan banyak entitas karena kecurigaan pengawasan yang tidak bertanggung jawab yang mengarah pada distribusi obat-obatan yang mengandung bahan kimia berbahaya, yang menyebabkan gagal ginjal yang parah pada bayi, terutama yang berusia antara 1 dan 5 tahun. Penulis tertarik untuk menyelidiki tanggung jawab hukum dari Kemenkes dan BPOM untuk pendistribusian obat sirup yang mengakibatkan GGAPA dan akhirnya berujung pada kematian sebagai respon atas permasalahan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan harapan bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Hasil investigasi menunjukkan bahwasanya BPOM, sebagai lembaga negara dan subjek hukum, harus bertanggung jawab atas kegagalan yang mungkin terjadi dalam mencegah peredaran obat yang diketahui menyebabkan kematian pada anak. Kata kunci: gagal ginjal akut pada anak; obat berbahaya; pertanggungjawaban
Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.8908

Abstract

The existence of village regulations first began with the recognition of villages as a unit of customary law communities and their traditional rights. Village regulations are laws and regulations enacted by the Village Head following deliberation and agreed upon with the Village Consultative Body. This paper's primary objective is to analyze the integration of village regulations into the hierarchy of laws and regulations to strengthen village autonomy. The findings indicate that the village autonomy implementation is an absence of freedom from village discretion in forming village regulations due to the authority of the regent/mayor in evaluating and canceling village regulations. Integrating village regulations into the legal hierarchy can empower village autonomy and clarify the position of village regulations in the legal hierarchy. This research proposes an alternative, indicating village regulations are accommodated in the legal hierarchy so that their position is legally particular, and the formation process also refers to the guidelines and procedures for forming laws and regulations governed by Law No.12/2011. Keywords: norm hierarchy; village autonomy; village regulations Abstrak Eksistensi peraturan desa pertama kali dimulai bersamaan dengan pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Tulisan ini bertujuan menganalisis tentang integrasi peraturan desa ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai upaya penguatan otonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi desa tidak diimbangi dengan keleluasaan desa dalam membentuk peraturan desa karena adanya kewenangan bupati/walikota dalam mengevaluasi dan membatalkan peraturan desa. Pengintegrasian peraturan desa ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat memberikan penguatan terhadap otonomi desa dan juga memperjelas kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan jenis peraturan desa diakomodasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar kedudukannya berkepastian hukum serta proses pembentukannya juga mengacu pada pedoman dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.12/2011. Kata kunci: hierarki norma; otonomi desa; peraturan desa
Penerapan Hukuman Qanun Asasi Santri Putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.9031

Abstract

Pesantren is a religious and educational organization that develops students' independence while preserving and spreading the Islamic faith. In rural areas, pesantren also function as (traditional) social institutions. Pesantren is a non-formal educational organization established from, for, and by the community along with the spread of Islam in the archipelago. Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo is a religious institution with a strong learning base in Islamic principles. The pesantren applies basic punishment as the main upbringing in improving themselves. The purpose of applying Qanan Asasi punishment is to form santri discipline and to enforce the rules in the pesantren environment. The character and personality of the santri are formed through this punishment so that they become religiously observant, have commendable values, and have the provisions to face obstacles in the future. Santris are taught to comply with religious standards and pesantren regulations through the use of Qanun Asasi punishment, which seeks to have a deterrent effect and teach responsibility. In addition, this punishment tries to prevent bad behavior such as rule violations, juvenile delinquency, and activities that contradict Islamic principles. This study used qualitative research methods with 3 related research subjects. The research data were collected through observation, interview and documentation techniques with data processing methods to analyze the data. Data collection is done by data reduction, data presentation and drawing conclusions from the data obtained/verification. The sanctions applied in this pesantren are in the form of Qanun Asasi provisions and direct caregiver policies, which have been adjusted to three categories of violations, namely: mild, moderate and severe. Keyword: islamic boarding school; implementation of punishment; qanun asasi; Abstrak Pesantren adalah organisasi keagamaan dan pendidikan yang mengembangkan kemandirian siswa sekaligus melestarikan dan menyebarkan keyakinan Islam. Di daerah pedesaan, pesantren juga berfungsi sebagai lembaga sosial kemasyrakatan (tradisional). Pesantren adalah organisasi pendidikan non-formal yang didirikan dari, untuk, dan oleh masyarakat seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo adalah lembaga keagamaan dengan dasar pembelajaran yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam. Pesantren tersebut menerapkan hukuman asasi sebagai didikan utama dalam memperbaiki diri. Tujuan penerapan hukuman Qanan Asasi ialah untuk membentuk kedisiplinan santri dan dalam menegakkan aturan di lingkungan pesantren. Karakter dan kepribadian santri dibentuk melalui hukuman ini agar mereka menjadi orang yang taat beragama, memiliki nilai-nilai yang terpuji, dan memiliki bekal untuk menghadapi rintangan di masa depan. Santri diajarkan untuk mematuhi standar agama dan peraturan pesantren melalui penggunaan hukuman Qanun Asasi, yang berusaha memberikan dampak jera serta mengajarkan tanggung jawab. Selain itu, hukuman ini mencoba untuk mencegah perilaku buruk seperti pelanggaran peraturan, kenakalan anak, dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 3 subjek penelitian yang terkait. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode pengolahan data untuk menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh/verifikasi. Sanksi yang diterapkan dalam pesantren ini berupa ketentuan Qanun Asasi dan kebijakan pengasuh langsung, yang telah disesuikan dengan tiga kategori pelanggaran, yaitu: ringan, sedang dan berat. Kata Kunci: pondok pesantren; penerapan hukuman; qanun asasi.
Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.9290

Abstract

This research is to find out the position and fulfillment of insurance elements at BPJS Health in Law No.40/2004 and its relation to insurance law according to the civil code and Law No.40/2014 (legal certainty theory perspective). The research method used is normative legal research and descriptive analysis. The results of this study are the position of BPJS Health in the national legislation system is that when viewed based on Law No.40/2004, BPJS Health is one of the guaranteed health social. However, when viewed based on insurance law according to the Civil Code and Law No. 40/2014, the position of BPJS Health is insurance, so based on that, legal uncertainty is identified regarding the position of BPJS Health in Indonesia. Then, according to the author, the fulfillment of the insurance element in BPJS Health which is related to the position of BPJS Health (the perspective of legal certainty theory), can be seen based on the fulfillment of constitutional rights in the health sector by BPJS Health which is carried out according to the class level chosen by BPJS Health participants. This proves that in implementation BPJS Health is insurance. So, based on that, the authors suggest that the BPJS Health regulations in Indonesia be overhauled by adhering to the premium restorno concept which states, for the sake of the principles of fairness and balance and taking into account the good faith of the parties, then the Insurer (government) must return the premium (which has been paid by the Insured) to the Insured (community) if the Insured party no longer pays the mandatory BPJS Health contribution. Keywords: guarantee; insurance; position of social guarantee administration for health Abstrak Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan pemenuhan unsur asuransi pada BPJS Kesehatan dalam UU No.40/2004 dihubungkan dengan hukum asuransi menurut KUHPerdata dan UU No.40/2014 (perspektif teori kepastian hukum). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini ialah pertama, kedudukan BPJS Kesehatan dalam sistem perundang-undangan nasional ialah apabila dilihat berdasarkan UU No.40/2004, maka BPJS Kesehatan merupakan salah satu jaminan sosial kesehatan. Namun, apabila dilihat berdasarkan hukum asuransi menurut KUHPerdata dan UU No.40/2014, maka kedudukan dari BPJS Kesehatan merupakan sebuah asuransi, sehingga berdasarkan hal tersebut teridentifikasi pula ketidakpastian hukum atas kedudukan BPJS Kesehatan di Indonesia. Kemudian, menurut penulis pemenuhan unsur asuransi pada BPJS Kesehatan yang dikaitkan dengan kedudukan BPJS Kesehatan (perspektif teori kepastian hukum), dapat dilihat berdasarkan pemenuhan hak konstitusional di bidang kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan tingkatan kelas yang dipilih peserta BPJS Kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan merupakan sebuah asuransi. Oleh karena, unsur-unsur asuransi yang diatur dalam KUHPerdata dan UU No.40/2014 telah terpenuhi, maka penulis menyarankan hendaknya peraturan BPJS Kesehatan di Indonesia, dirombak dengan menganut konsep premi restorno yang menyatakan, demi asas keadilan dan kesimbangan serta memperhatikan itikad baik para pihak, maka pihak penanggung (pemerintah) harus mengembalikan premi (yang sudah dibayarkan oleh pihak tertanggung) kepada pihak tertanggung (masyarakat) apabila pihak tertanggung tidak lagi membayar iuran wajib BPJS Kesehatan. Kata kunci: asuransi; jaminan; kedudukan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan
Penyelesaian Sengketa Non-Performing Loan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata (Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan)
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v6i2.9293

Abstract

This research talks about the implementation and barriers of non-performing loan dispute resolution by executing the object of collateral rights through mediation in the Indonesian Civil Justice System. The research method used is normative legal research and descriptive analysis. The results of this study are the implementation of non-performing loan dispute resolution through mediation in the civil justice system by executing mortgage collateral objects has identified of dualism process namely the integration of the mediation process into the litigation process, even though the mediation process can be carried out when resolving disputes in the non-litigation realm. Then, there are barriers to non-performing loan dispute resolution by executing the object of collateral rights through mediation in the Indonesian Civil Justice System, first, because of the parties factor; second, legal substance factor; third, legal apparatus; and fourth, processes dualism. There are dualism processes in the procedural law of the Indonesian civil justice system that must be taken by the parties has hampered the implementation of the process of executing the mortgage object guarantee (through an auction) as an attempt to resolve non-performing loan disputes through mediation in the civil justice system. So, the that's dualism process makes the execution process late, resulting in losses for the creditor (because of the cessation of financial circulation) and the debtor (because they have to bear interest and fines). Keywords: civil justice system; dispute resolution (meditation); non-performing loan Abstrak Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan penyelesaian sengketa non-performing loan dengan melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan (hak atas tanah) secara mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan penyelesaian sengketa non-performing loan melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata dengan melakukan eksekusi benda jaminan hak tanggungan (hak atas tanah) telah teridentifikasi adanya “dualisme proses” yaitu adanya pengintegrasian proses mediasi ke dalam proses beracara di ranah litigasi, padahal proses mediasi dapat dilakukan para pihak ketika hendak menyelesaikan sengketa pada ranah non litigasi. Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penyelesaian sengketa non-performing loan melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata, yaitu pertama, faktor para pihak; kedua, faktor substansi hukum; ketiga, faktor aparatur hukum; dan keempat adanya dualisme proses dalam hukum acara sistem peradilan perdata Indonesia yang harus ditempuh para pihak telah menghambat pelaksanaan proses eksekusi objek jaminan hak tanggungan (melalui pelelangan umum), sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa non-performing loan melalui mediasi di dalam sistem peradilan perdata. Dalam artian dualisme proses itu membuat proses eksekusi terlambat dilaksanakan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur (karena terhentinya perputaran keuangan) dan debitur (karena harus menanggung beban bunga dan denda). Kata kunci: non-performing loan; penyelesaian sengketa (mediasi); sistem peradilan perdata
The Intersection of Dayak Tarangk Customary Divorce Practices and Canon Law Dandi, Yohanes; Dendri, Dendri; Endi, Yohanes
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 8 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v8i2.11005

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of divorce which often occurs to overcome problems in family life. This study was conducted to analyze Tarangk Customary Law regarding divorce and elaborated from the perspective of Catholic Church teachings. The existence of laws regarding divorce in Tarangk Customary Law becomes a problem when compared with Church Law. The aim of this research is to find out the pastoral steps taken by the Catholic Church in dealing with problems that occur, especially regarding domestic problems that lead to divorce. The author uses a qualitative descriptive research method to describe the Tarangk Customary Law regarding divorce and the Church's teachings regarding marriage as well as finding a solution. The main source used in this study is the Book of Canon Law, while supporting sources are several relevant scientific articles and books. The author found that the Catholic Church took pastoral steps by 1) holding Marriage Preparation Courses (MPC), 2) providing catechesis on Catholic marriage, 3) providing sexuality education, 4) involving community leaders and catechists to proclaim the Church's teachings on marriage, 5) renewing marriage vows, 6) and making an agreement to give equal respect to Church law and customary law. These pastoral steps, especially in addressing the Tarangk Customary Law regarding divorce, can be used by Churches that have such pastoral challenges.
Analysis of the Indonesian Criminal Code's Respect for Animals Isnawan, Fuadi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 8 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v8i1.11184

Abstract

his research delves into the intricate legal framework governing animal protection within the Indonesian Criminal Code, offering a thorough analysis of existing provisions aimed at ensuring animal welfare. Indonesia's commitment to humane treatment and ethical considerations in its legal system is underscored by several articles directly or indirectly addressing the welfare of animals. Employing a normative juridical approach, this study systematically examines the statutory provisions pertaining to animal welfare within the Indonesian Criminal Code. The findings illuminate the Indonesian Criminal Code as a robust legal framework that prioritizes respect, dignity, and compassion for animals. Article 302 serves as the cornerstone by establishing fundamental standards for humane treatment, reflecting intrinsic moral values deeply embedded within Indonesian societal norms. Complementing this, Article 409 addresses actions that incite animal aggression, thereby safeguarding both the physical and psychological well-being of animals. Article 540 further strengthens these protections by ensuring animals are shielded from excessive workloads and inhumane transportation practices, thereby addressing their rights and welfare comprehensively. Moreover, Article 541 specifically focuses on horses, mandating that they are not subjected to overwork and are treated with due consideration for their natural development and capabilities. Additionally, Article 544 regulates contentious activities such as cockfighting, aiming to maintain public order while upholding humane standards and preventing unnecessary suffering among animals. These provisions collectively demonstrate Indonesia's holistic approach to animal welfare, balancing societal needs with ethical imperatives.

Page 11 of 15 | Total Record : 145

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2002 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 4 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 3 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 2 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018 Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022 More Issue