cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009)" : 6 Documents clear
KELEMBAGAAN KEUANGAN MENDUKUNG INDUSTRI PENANGKAPAN TUNA DI INDONESIA Charles Bohlen Purba; John Haluan; Domu Simbolon; Sugeng Hari Wisodo
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.381 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.1.2009.77-85

Abstract

Perikanan tuna berpeluang dikembangkan di Indonesia. Kekurangan dana dan perhatian institusi perbankan merupakan salah satu kendala. Pada dasarnya terdapat beberapa skema pembiayaan yang dapat digunakan pengusaha untuk pengembangan usaha perikanan tuna. Skema tersebut dibahas pada makalah ini. Salah satu skema tersebut adalah lembaga keuangan non bank yang dikembangkan secara bersama oleh perbankan dan masyarakat. Pemerintah patut melakukan sosialisasi pada perbankan tentang peluang pengembangan usaha di bidang perikanan tuna.Tuna fishery has an opportunity to be developed in Indonesia. However, financial unavailabity and unawareness of banking institutions are hindrances of development. There are several financial schemes that can be used to develop tuna fishery that are elaborated in this paper. One of those are non banking institution that is co established by banking institution and fishermen. The government should provide information to and aware banking institutions on tuna fishing opportunity and its business prospects.
PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN SUAKA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN BERBASIS KO MANAJEMEN Zahri Nasution; Mas Tri Djoko Sunarno
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.475 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.1.2009.17-29

Abstract

Pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan yang berakar padamasyarakat lebih diarahkan langsung pada masalah-masalah yangberhubungan dengan pengelolaan dan pembangunan perikanan yang dalam pelaksanaannya bernaung di bawah program pembangunan perikanan nasional yang mengikutsertakan aspek-aspek ilmu ekonomi, antropologi, hukum, dan politik, di samping ilmu limnologi. Berbagai kajian yang telah dilakukan, baik di Sumatera (Sumatera Selatan dan Jambi) maupun Kalimantan (Kalimantan Barat) dan berbagai informasi lain menunjukkan bahwa pengelolaan suaka perikanan di perairan umum daratan sudah saatnya diterapkan, jika menginginkan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan umum daratan tersebut secara bertanggungjawab. Pola ko manajemen dalam hal ini merupakan suatu alternatif pola kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan dan pengaturannya dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. Dalam implementasinya, penetapan suaka perikanan, secara tekhnis mengikuti beberapa kaidah fungsi biologi dan ekologis yang sudah ada. Sementara itu, mula-mula secara ekonomi suaka perikanan berdampak terhadap upaya mempertahankan dan atau meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, dan pada akhirnya berdampak secara sosial dan kelembagaan. Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk di dalam pengembangan model pengelolaan suaka perikanan, dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan yaitu identifikasi dan penetapan kelompok kerja pengelola sumber daya perikanan, termasuk suaka perikanan di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Penetapan rencana pengelolaan suaka perikanan, termasuk unsur-unsur batas yurisdiksi, hak dan kewajiban, dan aturan representasi terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh masyarakat nelayan. Selain itu, penetapan pengawas dan sistem pengawasan pengaturan, termasuk aturan main penegakan peraturan yang telah ditetapkan pada tingkat masyarakat patut diperhatikan sebelum sampai dengan pada sistem hukum positif. Penetapan pengaturan berfungsi sebagai upaya mempertahankan kualitas biologi dan ekologi perairan umum daratan, di samping pengaturan penggunaan alat tangkap dan musim penangkapan yang diperbolehkan.Approach of fisheries resource management using society base is addressed directly to problems related to management and development of fisheries. In implementation it, follows the programs of national fisheries development involving aspects of economics, anthropologic, law, and politics as well as limnology. Many studies conducted in South Sumatera, Jambi, and West Kalimantan and other information concluded that management of fisheries reserve in inland waters could be applied to attain responsible fisheries management in those areas. Co management in this case is an alternative cooperation between the government and society groups. The society is responsible to execution and management those program, so the government plays only as a facilitator. In its application, decision of fisheries reserve technically has to follow existing biological and ecological functions. In the mean time, economical aspect initially of the fisheries reserve have to give an impact on an effort of defending and or increasing fisher income and in the last step, also impacts on aspects of social and institution as well. Organizations of management and utilization of fisheries resource including development of its model could be done following a protocol such as identification and decision of working group as a manager of the fisheries resource e. q. fisheries reserve where the government acts as facilitator. Decision of management plan of fisheries reserve e. q. jurisdiction borders, authority and obligation and representative regulation related to fish catch activities is conducted by the fishers. Besides, decision of observer and regulation system of observation including applying regulations have been made in the society level should be concerned before attaining positive laws. The decision of regulation functions as an effort of sustaining biological and ecological qualities of inland waters besides allowed regulation of using gears and seasonal catch.
STATUS SUMBER DAYA IKAN TUNA SAMUDERA HINDIA: IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA Victor P. H. Nikijuluw
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.029 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.1.2009.31-44

Abstract

Sumber daya ikan tuna di Samudera Hindia dikelola oleh 2 Regional Fisheries Management Organization yaitu Indian Ocean Tuna Commission dan Commission for the Conservation of the Blue Fin Tuna. Dengan pengolahan ini, maka sumber daya ini tidak lagi bebas dimasuki untuk dimanfaatkan, kecuali oleh negara atau entitas yang menjadi anggota ke-2 Regional Fisheries Management Organization ini. Sumber daya tuna ini telah dimanfaatkan sejak tahun 1950, dan mungkin akan terus menjadi daerah penangkapan utama di masa mendatang. Jenis-jenis tuna ukuran besar sudah cenderung ditangkap secara berlebihan. Sementara jenis tuna ukuran kecil cenderung belum tinggi intensitas penangkapan. Indonesia sudah saatnya mengembangkan perikanan tuna di Samudera Hindia ini secara besar-besaran, mengingat posisi geografis Indonesia yang relatif lebih dekat dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.Indian Ocean tuna resources are managed by two Regional Fisheries Management Organization; the Indian Ocean Tuna Commission and Commission for the Conservation of the Blue Fin Tuna. Under this management regime, the fishery is not an open access. It can only be utilized by member countries and entities of the those Regional Fisheries Management Organization. The tuna resources have been extensively caught since 1950, and may be kept on being exploited in the future. The large tuna species tended to have been fully utilized, while the small species may be considered under fished. Indonesia should develop its capacity to the best use of the existing resources, considering its relatively shorter distance to the fishing ground.
STATUS SUMBER DAYA DAN PERIKANAN TERIPANG DI INDONESIA: PEMANFAATAN DAN PERDAGANGAN Ngurah Nyoman Wiadnyana; Reny Puspasari; Ralph Thomas Mahulette
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.961 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.1.2009.45-60

Abstract

Tulisan ini mencoba memberikan informasi tentang status sumber dayadan perikanan teripang serta pemanfatannya berdasarkan pada hasil-hasil penelitian di perairan Indonesia. Terletak di wilayah tropis, perairan Indonesia memiliki beranekaragam jenis sumber daya ikan termasuk teripang yang pemanfaatannya cukup intensif di berbagai daerah. Sumber daya teripang berperan penting sebagai salah satu komoditas ekspor perikanan ke manca negara. Dari sekitar 53 jenis teripang, yang ditemukan, terdapat sekitar 22 jenis yang dapat dikonsumsi, dan 8 jenis diantaranya memiliki nilai pasar tinggi. Ke-8 jenis tersebut adalah teripang pasir (Holothuria scraba), teripang susuan atau koro (H. nobilis dan H. fuscogiva), teripang batu (Actinopyga echinites), teripang bilabo (A. lecanora), teripang lotong (A. miliaris), teripang mata kucing (Bohadschia argus), dan teripang nanas (Theleonata ananas). Banyak nya permintaan pasar ekspor dengan harga yang sangat tinggi telah memacu masyarakat untuk memburu teripang secara besar-besaran sehingga terjadi peningkatan produksi teripang secara nasional. Fenomena ini terlihat dari terjadinya peningkatan produksi teripang kering pada 2 tahun terakhir (tahun 2005 sampai 2006) yang mencapai 100% dibandingkan tahun-tahunsebelumnya. Permasalahan yang timbul adalah populasi teripang tampak semakin menurun dengan kepadatan yang relatif rendah (<1 ind m-2). Sementara itu, belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang pengelolaan perikanan teripang di Indonesia. Dari hasil kajian ini dapat direkomendasikan bahwa (i) perlu ada peraturan tentang eksplotasi teripang yang mencakup pengaturan musim pengambilan, jumlah dan ukuran teripang, serta pengawasan terhadap pengambilan teripang melalui penegakan hukum; (ii) melakukan kegiatan pemacuan stok teripang dengan pengembangan sentra perbenihan teripang; dan (iii) perlu dilakukan upaya konservasi terhadap sumber daya teripang terutama jenis-jenis yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sejalan dengan penetapan kawasan konservasi laut.The current paper tries to provide information on the sea cucumbers resource and fishery status as well as its utilization based on research results in Indonesian waters. Located in tropical region, Indonesian waters contains widely variety of marine resources including sea cucumbers which are utilisized intensively in some regions. Sea cucumbers resource plays an important role as one of the principal fisheries commodities exported to foreign countries. From 53 species of sea cucumbers, there are about 22 consumable species and eight species among them having important price. Those eight species are sandfish (Holothuria scraba), black teathfish and white teathfish (H. nobilis and H. fuscogiva), brown fish (Actinopyga echinites), stone fish (A. lecanora), black fish (A. miliaris), leopard (tiger) fish (Bohadschia argus), and prickly redfish (Theleonata ananas). The highly market demand and price for sea cucumbers have stimulated the community to harvesting sea cucumbers in large number, resulting the increase of the production in national level. This phenomenon appeared from the significant increasing dry sea cucumbers productions in last two years (2005 until 2006), with value reaching about 100% compared to those recorded in years previous year. The problem raised is the depleting of sea cucumbers stock, falling down to low density level (<1 individual m2). Meanwhile, there is not any specific regulation to manage sea cucumbers fisheries in Indonesia. This study might recommend that (i) the need of regulation concerning on sea cucumbers exploitation with scope including season of harvest, number, and size as well as the controlling to the sea cucumbers harvest by low enforcement; (ii) to carry out stock enhancement activity with developing sea cucumbers hatchery; and (iii) the need of conservation measure for sea cucumbers, especially those with having high price, in accordance to the establishment of marine protected area.
IMPLIKASI IUU FISHING DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI INDONESIA Subhat Nurhakim
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.238 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.1.2009.61-66

Abstract

Pada tatanan dunia, regional, dan nasional, dewasa ini isu kegiatan yang berkaitan dengan IUU fishing adalah merupakan ancaman utama terhadap sediaan ikan. Telah banyak inisiatif international yang didukung oleh organisasi internasional seperti FAO telah menyiapkan International Plan of Action dari IUU Fishing. Walaupun jumlah negara yang mencoba mengembangkan National Plan of Action dari IUU Fishing terus bertambah, tetapi dalam beberapa hal, kegiatan IUU Fishing merupakan hal yang banyak terjadi dan merupakan ancaman nyata terhadap perikanan lokal. Adalah benar bahwa perhatian dunia terhadap IUU Fishing terus meningkat sebagai akibat yang nyata penurunan sediaan ikan dunia secara drastis. Perkiraan kasar secara keseluruhan menunjukkan bahwa paling tidak 30% dari hasil tangkapan perikanan dunia diperoleh dari kegiatan IUU Fishing. Ini memperlihatkan bahwa masalah IUU Fishing tersebut meningkat dengan kuat, terutama bila dilihat dari percepatan penurunan ketersediaan sumber daya perikanan. Tulisan ini menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan pengkajian sediaan dan pengelolaan perikanan seperti juga halnya kegiatan IUU Fishing yang terjadi di Indonesia. Dampak IUU Fishing terhadap hasil pengkajiaan sediaan pada akhirnya digunakan sebagai informasi dasar untuk pengelolaan perikanan juga dibahas. Rekomandasi disampaikan dalam kaitannya untuk mengurangi kegiatan IUU Fishing dan meningkatkan pengkajian sediaan ikan dan pengelolaan perikanan.At global, regional, and national levels, issues associated with IUU fishing activities currently constitute a major world-wide threat to fisheries stocks. There have already been many international initiatives supported by international organizations such as the FAO which have been engaged in the International Plan of Action on IUU fishing. Although an increasing number of countries are trying to develop national plan of actions on IUU fishing, in many parts, IUU fishing practices are still common place and constitute a real threat to local fishers. Indeed, there is increasing global concern about IUU fishing practices due to the fact that global fish stocks are declining drastically. Approximate estimations suggest that overall at least 30% of world-wide fisheries catch is obtained from IUU fishing activities. This shows that the problem is increasingly severe, especially in view of the accelerating overall decline in available fisheries resources. This paper presents briefly regarding stock assessment and fisheries management as well as IUU fishing activities that undertake in Indonesian waters. The impact of IUU fishing to the result of stock assessment, that finally used as basic information for fisheries management is also discuss. Recommendation ismade in relation to eliminate IUU fishing activities and improvement of stock assessment and fisheries management.
SUMBER DAYA IKAN PERAIRAN UMUM DARATAN DI INDONESIA-TERABAIKAN Endi Setiadi Kartamihardja; Kunto Purnomo; Chairulwan Umar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.392 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.1.2009.1-15

Abstract

Perairan umum daratan Indonesia mempunyai luas 13,85 juta ha yang terdiri atas 12,0 juta ha sungai dan paparan banjiran (flood plains), 1,8 juta ha danau alam (natural lakes) dan 0,05 juta ha danau buatan (man made lakes) atau waduk (reservoirs). Potensi perikanan tangkap di perairan umum daratan ditaksir mencapai 3.034.934 ton per tahun. Perairan umum daratan berperan penting sebagai sumber protein dan ketahanan pangan, sumber ekonomi masyarakat, sumber lapangan kerja, sumber plasma nutfah dan genetik, sumber devisa dan pendapatan asli daerah, serta obyek wisata alam (ecoturism). Perairan umum daratan yang terabaikan akan berdampak terhadap penurunan potensi luasnya, keanekaragaman jenis ikan, produksi ikan, kesempatan dan peluang kerja (peningkatan pengangguran), pendapatan asli daerah, dan fungsi estetika. Pengelolaan perairan umum dengan benar akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi minimal 20% dan fungsi ekologis, sehingga perikanan perairan umum daratan dapat dijadikan tumpuan pembangunan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk membangun perikanan perairan umum daratan antara lain mempromosikan akan penting dan peranan sub sektor perikanan, memberikan perhatian terhadap riset di bidang sumber daya perikanan, melakukan valuasi sumber daya, melaksanakan monitoring dan evaluasi (termasuk perbaikan statistik perikanan), mengembangkan ko manajemen dan kapasitas sumber daya manusia.Inland waters of Indonesia has a total area of 13.85 million ha composing of 12.0 million ha rivers and flood plains, 1.8 million ha natural lakes and 0.05 million ha man made lakes/ reservoirs. Total of fish potential yields of the inland waters was estimated to be 3,034,934 ton per yr. The inland waters plays an important role as source of protein and food security, source of economic and supporting livelihood of the peoples, source of employment, sources of genetics and germ plasm, contributing to foreign exchange and local government earning, and eco-tourism. The neglecting inland waters has affected on the decreasing potential area, fish potential yields, fish species diversity, employment opportunity, and local government earning and the ecological function. Management of the resources could impact on the increasing fish yields at least 20% and its ecological function, so that the inland waters fisheries can be used as a based of economic development of the peoples especially for the fishers. Some efforts which should be done in development of the inland waters fisheries are promotion of the role and importance of fisheries between other sectors, prioritizing research on fisheries resources, valuation of inland waters fisheries, monitoring and evaluation (including fisheries statistics), development of fisheries co-management and capacity building of the human resources.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue