cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019" : 5 Documents clear
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN NAPOLEON (Cheilinus undulatus) DI PERAIRAN KEPULAUAN ANAMBAS Amran Ronny Syam; Fayakun Satria; Didik Wahju Hendro Tjahjo; Masayu Rahmia Anwar Putri
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.651 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.11.2.2019.75-87

Abstract

Saat ini perdagangan ikan napoleon masih dikategorikan sebagai perdagangan ilegal. Agar memenuhi legalitas maka perlu dirumuskan opsi pemanfaatan terbatas yang merubah kode status menjadi Ranching (R), sesuai dengan Management Authority dan ketentuan CITES. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji opsi pengelolaan ikan napoleon di Perairan Kepulauan Anambas dalam upaya memenuhi ketentuan Management Authority dan CITES sehingga terjamin kelestarian biota tersebut. Metode yang digunakan adalah tinjauan hasil penelitian/informasi tentang ikan napoleon di sekitar Anambas. Hasil kajian menunjukkan bahwa ciri khas perairan kepulauan Anambas adalah kemunculan post larvae dan juvenile ikan napoleon secara periodik dan berkesinambungan di perairan dangkal (daerah nursery ground). Kemunculan benih tersebut dimanfaatkan oleh sebagian nelayan dalam kegiatan pembesaran ikan napoleon (Sistem KJA). Kegiatan perikanan tersebut menguntungkan dengan adanya pasar lokal maupun pasar luar negeri. Oleh karena ikan napoleon masuk dalam daftar biota yang dilindungi, maka diperlukan opsi pembenahan pengelolaan dan pemanfaatan terbatas sumberdaya ikan napoleon melalui Sea Ranching dengan CBA (Capture Based of Aquaculture) yang memenuhi konsep sustainability (keberlanjutan), tracebility (keterlacakan) dan legality (legalitas). Kebijakan pengelolaan dan konservasi diarahkan dalam bentuk pemanfaatan terbatas, perlindungan sumberdaya ikan napoleon dan habitatnya. Oleh karena itu diperlukan penetapan standarisasi prosedur kegiatan (SOP), penetapan aplikasi pengembangan sea ranching ikan napoleon dan pakan alamiahnya, serta penentuan daya dukung pengembangan sea ranching di perairan Kepulauan Anambas.At present, the trade in Napoleon fish is still categorized as illegal trade. In order to fulfill the legality, it is necessary to formulate a limited utilization option that changes the status code to Ranching (R), in accordance with the provisions of Management Authority and CITES. This paper aims to examine the management options of Napoleon fish in the Anambas Islands waters in an effort to fulfill the provisions of Management Authority and CITES, so the sustainability of the biota can be guaranteed. The method used is a review of the results of research / information about Napoleon fish around Anambas. The results of the study showed that the characteristic of Anambas Island waters was the occurrence of post larvae and juvenile napoleon fishes periodically and continuously in shallow waters (nursery ground areas). The occurrence of these seeds is used by some fishermen in the napoleon fish enlargement activity (KJA System). The fishery activities are profitable with the presence of local markets and foreign markets. Because Napoleon fish is included in the list of protected biota, it is necessary to revitalize management and limited utilization of Napoleon fish resources through Sea Ranching, one of which is CBA (Capture Based of Aquaculture) by fulfilling the concepts of sustainability, traceability and legality. Management and conservation policies are directed in the form of limited utilization, protection of Napoleon fish resources and their habitats. Therefore, standardization of activity procedures (SOP) is required, application of Napoleon fish sea ranching and natural food development, and carrying capacity determination of sea ranching development in Anambas Islands waters.
RESOLUSI KONFLIK NELAYAN DI PERAIRAN TERITORIAL KABUPATEN KOTABARU Rusmilyansari Rusmilyansari; Emmy Sri Mahreda
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.11.2.2019.89-99

Abstract

Penelitian ini bertujuan: Mengetahui Tipologi konflik, Mengembangkan resolusi konflik dan memetakan kelembagaan resolusi konflik. Penelitian menggunakan metode studi kasus. Data bersumber pada data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan metode snowballing melalui key informan. Data sekunder dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen di masa lalu serta klipping surat kabar. Data dianalisis secara deskriptif, spot mapping, times line. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konflik nelayan pada kasus pembagian daerah penangkapan ikan merupakan tipologi yuridiksi perikanan, nelayan masih menganut pola pemmbagian zona daerah penangkapan tradisional. Konflik nelayan pada kasus perbedaan alat tangkap tradisional dan modifikasi termasuk tipologi alokasi internal dan mekanisme pengelolaan. Masalah lainnya adalah adanya perbedaan posisi, kebutuhan, kepentingan, pandangan dan konteks dikalangan nelayan dalam posisi yang sama. (2) Resolusi konflik lampara dasar diselesaikan dengan cara negosiasi secara kekeluargaan, tidak ada kesepakatan tertulis. Resolusi konflik dapat juga terjadi secara avoidance yang berhenti dengan sendirinya berdasarkan kesadaran masing-masing. (3) Lembaga yang terlibat dalam penyelesaian konflik yaitu DKP Kalsel, DKP Kotabaru, INSAN, TNI AL, Polair, Polres/Polsek, WALHI, DPRD, POKMASWAS. Diperlukan teknologi komunikasi informasi yang dapat diterima dengan cepat agar konflik dapat terdeteksi sedini mungkinThe objectives of this study are: finding out the typology of conflict, develop conflict resolution and mapping the institutional conflict resolution. The study used case study method. Data is sourced from primary and secondary data. Primary data collection is done by observation and snowballing method through key informant. Secondary data are collected based on past documents and newspaper clippings. Data were analyzed descriptively, spot mapping and times line. The results of the research show (1) Fisherman conflicts in the case of division of fishing areas is a typology of fishery jurisdiction in which fishermen still adhere to the traditional zone pattern of fishing areas. Conflicts in traditional fishing gear warfare cases and modifications was part of the internal allocation typology and management mechanisms. Other sources of conflict were different positions, needs, interests, views and context among fishermen in the same position. (2) Conflict resolution due to the use of lampara dasar (mini trawl) is settled by means of a familial negotiation, no written agreement. Avoidance is another Conflict resolution, based on their respective awareness. (3) Institutions involved in conflict resolution are DKP Kalsel, DKP Kotabaru, INSAN, TNI AL, Polair, Polres / Polsek, WALHI, DPRD, POKMASWAS. There is a need for information communications technology that can be received quickly so that the conflict can be detected as early as possible.
PEMANFAATAN IKAN NAPOLEON (Cheilinus undulatus Rüppell 1835) MELALUI SISTEM PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN NATUNA Eko Prianto; Reny Puspasari; Dian Oktaviani; Priyo Suharsono Sulaiman; Regi Fiji Anggawangsa
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.472 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.11.2.2019.101-111

Abstract

Indonesia merupakan salah satu daerah penyebaran dan pengekspor ikan napoleon (Cheilinus undulatus Rüppell 1835) di dunia. Pemanfatan jenis ikan ini telah diatur baik ditingkat nasional yang dilindungi terbatas berdasarkan ukuran dan ditingkat internasional masuk di dalam daftar Appendiks II CITES. Salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki sumber daya ikan napoleon melimpah adalah Kabupaten Natuna. Pemanfaatan sumber daya ikan napoleon dengan cara membesarkan anakan yang ditangkap dari alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pemanfaatan dan opsi pengelolaan sumber daya ikan napoleon di Kabupaten Natuna. Metodologi pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan studi literatur yang dianalisis secara deskriptif. Hasil sintesis menunjukkan, kegiatan pemanfaatan ikan napoleon di Kabupaten Natuna terdiri atas penangkapan benih di alam dan pembesaran di karamba. Kedua kegiatan tersebut merupakan sebagai rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan sehingga membentuk sistem perikanan budidaya. Hasil identifikasi terhadap kode sumber produksi hasil kegiatan budidaya ikan napoleon di Kabupaten Natuna sebagai penangkaran (ranching/”R”). Oleh karena itu, volume kuota ekspor ikan napoleon dari Kabupaten Natuna diberikan di luar volume kuota yang selama ini berlaku. Pengembangan sistem budidaya tersebut harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian di dalam penangkapan anakan dari alam. Keadaan ini perlu dilakukan upaya pengelolaan yang tepat melalui: i) pembatasan ukuran anakan ikan yang ditangkap; ii) membentuk kawasan suaka perikanan; iii) restoking hasil budidaya ke alam; iv) pengendalian penangkapan dan v) pengembangan kelembagaan pemanfaat.Indonesia is one of the distribution regions and exporter country of napoleon fish (Cheilinus undulatus Rüppell 1835) in the world. The utilization of this species has been regulated at the national level with limited protection based on size and at the international level included in the CITES Appendix II. Natuna waters are one of distribution area of napoleon fish in Indonesia, where it could be found in the high abundance. Utilization of napoleon resources by raising juvenile were captured from nature. The aim of this paper is to described the utilization activities and management options of napoleon in Natuna Regency. Data and information were collected through literature study then descriptively analized. Result showed that the sea ranching activity are divided into two main steps, there are catch of juvenile in nature and growing up the juvenile in cage. The both of these activities are as a series of activities that are inseparable part, so establish aquaculture system. Identification results to the source code of aquaculture activity production of napoleon in Natura Regency as a rancing/R. Therefore, the quota volume of napoleon export from Natuna regency is given outside the quota volume that has been in force. The development of the aquaculture system must consider the precautionary principle in the capturing juvenile from nature. To improve the management measures of napoleon fish in Natuna waters, the sea ranching activity is need to be combined with: i) limitation of fish size caught in nature, ii) develop napoleon fish sanctuary in nature to protect napoleon fish brooder, iii) restocking of sea ranched fish, iv) effort control, v) governance development of napoleon fish stake holder.
STATUS PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA KECIL BERBASIS ZONASI DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN BANGKA Yeyen Mardyani; Rahmat Kurnia; Luky Adrianto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.873 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.11.2.2019.125-137

Abstract

Pemanfaatan wilayah perairan di sekitar Pulau Bangka oleh sektor perikanan khususnya perikanan skala kecil semakin terdesak akibat daerah penangkapan ikan (DPI) yang semakin berkurang dikarenakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di laut semakin bertambah. Hal ini menyebabkan ruang gerak nelayan semakin sempit. Penelitian ini bertujuan untuk menilai status keragaan pengelolaan perikanan skala kecil berdasarkan Zona DPI yang dibagi menjadi 3, yaitu Zona A (DPI dengan IUP aktif), Zona A1 (DPI dengan IUP non aktif), dan Zona B (DPI tanpa IUP). Status keragaan dinilai melalui pendekatan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM) dengan menggunakan indikator pada domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, teknologi penangkapan ikan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa status pengelolaan perikanan pada masing-masing zona DPI yaitu Zona A dengan nilai total agregat sebesar 1.179,50 termasuk dalam kategori status sedang; Zona A1 dengan nilai total agregat 1.404,5 termasuk dalam kategori status baik, dan Zona B dengan nilai total agregat sebesar 1.377 yang termasuk kategori status sedang. Pengelolaan perikanan dengan keputusan taktis diprioritaskan pada indikator range collaps, kapasitas penangkapan, ekosistem terumbu karang, konflik perikanan, pendapatan nelayan, dan penguatan kelembagaan.The use of Bangka waters by the fisheries sector, especially small scale fisheries, is increasingly pushed due to the reduced fishing ground (DPI) because of the increasing area of   the Sea Mining Business License (IUP). This causes less space for fishermen. This study aims to assess the performance status of small scale fisheries management based on the DPI Zone which is divided into 3, namely Zone A (DPI with active IUP), Zone A1 (DPI with non-active IUP), and Zone B (DPI without IUP). Performance status is assessed through the Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM) approach using indicators in the domain of fish resources, habitat and ecosystem, fisheries technology, social, economic, and institutional. The assessment results indicate that the status of fisheries management in each DPI zone, namely Zone A with an aggregate total value of 1,179.50, is included in the medium status category; Zone A1 with a total aggregate value of 1,404.5 is included in the good status category, and Zone B with an aggregate value of 1,377 which is included in the medium status category. Fisheries management with tactical decisions are prioritized on indicators of range collapse, fishing capacity, coral reef ecosystems, fisheries conflicts, fishermen income, and institutional strengthening.
ANALISIS TINDAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI SABANG Armen Zulham; Rani Hafsaridewi; Freshty Yulia Arthatani; Mira Mira
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.074 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.11.2.2019.113-123

Abstract

Tindakan sosial adalah perilaku pelaku usaha perikanan terhadap pelaku lain dengan tujuan dan motivasi tertentu. Permasalahannya, tindakan sosial pelaku usaha pada kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang tidak responsif mendukung beroperasinya SKPT Sabang. Tujuan tulisan ini mempelajari karakteristik aspek sosial budaya masyarakat perikanan Sabang serta tindakan sosial yang terkait dengan hal itu agar SKPT Sabang dapat berfungsi. Data dan informasi diperoleh dari Focus Group Discussion (FGD). Observasi langsung (aktuelles verstehen), dan pemahaman motif tindakan (eklarendes verstehen) digunakan sebagai teknik untuk mendalami infomasi hasil FGD tersebut. Pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan: tindakan sosial tradisional mendominasi keputusan pelaku usaha dalam penangkapan ikan. Pelaku usaha perikanan tersebut harus taat hukum adat laot yang dipantau Panglima Laot; tindakan sosial rasional instrumental mendominasi tindakan pelaku usaha pada kegiatan penanganan hasil tangkapan serta distribusi dan pemasaran ikan. Motif tindakan sosial yang terakhir ini mempengaruhi pelaku usaha lain, agar pasokan ikan dapat diperoleh atau mengoptimalkan manfaat karena tindakan pelaku usaha lain. Tulisan ini merekomendasikan agar di SKPT Sabang dilakukan perubahan sosial melalui transformasi 30% - 40% dari 684 unit armada perikanan <3 GT menjadi armada >10 GT. Transformasi ini akan mendorong tindakan sosial pada trip penangkapan ikan, peningkatan permintaan tenaga kerja trampil (pawang) dan penggunaan teknologi dalam penanganan serta pemasaran/distribusi ikan.Social action is defined as the action among business actors for specific purposes or motives. The problem of social action in the SKPT (integrated marine and fisheries center) Sabang is that the business actors in fisheries are not responsive to support the operationalization of SKPT Sabang. The purpose of this paper is to learn the characteristics of business actors on socio-cultural aspects and social action to support the daily operation of SKPT Sabang. Data and information were collected from the Focus Group Discussion (FGD). Direct observation (aktuelles verstehen) and Empathetic Understanding (eklarendes verstehen) were used as techniques to collect advanced information. Data were collected in October 2018. The research findings are: traditional social actions dominate fishing actors’ activities. The business actors remain to obey on the local traditional rule (adat laot rule) observed by Panglima Laot; instrumental rational social actions are always carried out by business actors on the post-harvest fishing activities as well as distribution and fish marketing. The last social action motives are to influence others to provide fish and to reach optimal benefit due to other business actor action. This paper recommends preparing the social change through transformation 30% - 40% of < 3 GT fishing vessel to > 10 GT in Sabang. It will then change the duration of fishing activity, increase demand for skilled labor (pawang), and the application of technology in post-harvest as well as marketing/fish distribution.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue