cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021" : 5 Documents clear
DISEMINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN INOVASI PENGOLAHAN IKAN DAN DAYA TAWAR PEREMPUAN PESISIR DI KABUPATEN BATUBARA Anita Syafitri; Muhadjir Darwin; Umi Listyaningsih
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.13.2.2021.%p

Abstract

Persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan menjadi gambaran umum masyarakat pesisir, terlebih yang terjadi pada perempuan pesisir. Isu rendahnya daya tawar pada perempuan pesisir hampir dirasakan di seluruh wilayah pesisir di Indonesia, dimana salah satunya di Kabupaten Batubara. Maka dari itu Dinas Perikanan Kabupaten Batubara membuat program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan ikan dan hasil laut yang inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana diseminasi program pemberdayaan tersebut dilaksanakan, serta melihat apakah terjadi perubahan kondisi daya tawar perempuan setelah pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi serta wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa program pemberdayaan ini belum berhasil mengubah kondisi daya tawar perempuan pesisir. Perubahan yang terjadi hanya pada peningkatan keterampilan dan menambah pilihan pekerjaan saja, sedangkan perempuan belum mampu berdaya mandiri secara ekonomi. Perubahan yang belum begitu terlihat diakibatkan dari struktur agensi dan struktur kesempatan yang belum memihak mereka. Terlebih perempuan harus memainkan tiga peran sekaligus yaitu peran reproduktif, produktif, dan komunitas yang membuat mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti arahan dari Dinas Perikanan agar mendirikan usaha sesuai yang telah dilatih. Akibatnya mereka kembali lagi memilih bekerja sebagai penyisik ikan karena pengerjaannya tidak memakan waktu seharian dan setelah selesai langsung memperoleh uang di hari yang sama.The problems of poverty and powerlessness have become a general description of coastal communities, especially those of coastal women. The issue of low bargaining power among coastal women is almost felt in all coastal areas in Indonesia, one of which is in Batubara District. Therefore, the fisheries Service makes a woman empowerment program through innovative fish processing training. This study aims to see how empowerment programs are disseminated through training based on fish and marine product innovation-based processing, as well as to see whether there has been a change in women’s bargaining power after program implementation. This research uses a qualitative approach with case studies. The data collection technique was carried out by observation and in-depth interviews. The results show that this empowerment program has not been very successful in changing the conditions of the bargaining power of coastal women. Changes that occur are only increasing skills and increasing job options, while women are not able to be economically independent, and women’s awareness has not changed. Unseen changes also result from agency structures and opportunity structures that have not taken their side. Moreover, women must play three roles at once, namely a reproductive role, a productive role, and a community role that makes them not have enough time to follow directions from the Batubara Regency Fisheries Service to set up a business according to what has been trained. As a result, they returned to choosing to work as fish scrapers because it did not take all day and after they were finished they immediately earned money on the same day.
KAJIAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUDIDAYA IKAN SIDAT (Anguilla bicolor) Lies Emmawati Hadhie; Endhay Kusnendar; Kusdiarti Kusdiarti
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.13.2.2021.71-84

Abstract

Komoditas ikan sidat memiliki keunggulan kompetitif yang berpeluang besar dalam berkompetisi di pasar internasional. Namun permasalahan yang krusial mendominasi upaya pengembangan teknologi budidaya sidat. Keterbatasan data dan informasi terkait dengan ketersediaan glass eel di alam, teknologi pendederan I untuk menghasilkan elver merupakan masalah krusial yang belum dapat diatasi. Selain hal itu kualitas ikan sidat hasil budidaya sebagian besar belum memenuhi standar kualitas yang dikehendaki konsumen. Perdagangan glass eel ikan sidat secara ilegal untuk di ekspor juga mempercepat tekurasnya sumberdayanya dialam. Regulasi tingkat internasional, nasional dan kabupaten sehubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sidat telah di formalkan secara jelas. Namun implementasi regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah masih belum optimal. Hasil analisis SWOT menunjukkan beberapa strategi yang dapat di kombinasikan dalam pengelolaan budidaya ikan sidat. Opsi rekomendasi kebijakan jangka pendek yang dikemukakan dari hasil kajian yaitu: 1). Peningkatan efisiensi teknologi budidaya ikan sidat perlu di optimalkan melalui riset terintegrasi; 2). Urgensi inovasi teknologi reproduksi ikan sidat mendesak untuk segera dimulai oleh Lembaga Riset Nasional; 3). Pola kemitraan inti-plasma antara perusahaan swasta dan pembudidaya skala kecil perlu di fasilitasi; 4). Keunggulan kompetitif ikan sidat dalam bentuk beku yang dapat di tingkatkan sebagai komoditas ekspor andalan. The eel commodities have a competitive advantage that is a great opportunity to compete internationally. However, the crucial problems dominate the development efforts of eel culture technology. Limitation data and information related to the availability of glass eel in nature, the technology of the first nursery to produce elver is a crucial problem that can not be overcome. Besides, the quality of the eel cultivation result does not meet with standard consumers. Trading glass eel illegally for export also accelerate the drain of natural resources. International, national, and county-level regulation in connection with the management and utilization of the eel has been formalized. But the regulatory implementation of both central and regional government is still not optimal. The SWOT analysis result showed some strategies that can be combined to manage eel culture. The short-term policy recommendation option suggested from the study this result is : 1). The improvement of efficiency of eel culture technologies needs to be optimized through integrated research; 2). The urgency of innovation of eel reproductive technology is important to start immediately by the National Research Institute; 3). The pattern of a core partnership between private companies and small-scale cultivator needs to be facilitated; 4). The competitive advantage of eel in frozen form can be improved as a mainstay export commodity.
EVALUASI AWAL PENGGUNAAN E-LOG BOOK SEBAGAI DATA DASAR PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA YANG BERKELANJUTAN Bram Setyadji; Sri Patmiarsih; Syahril Abd.Raup
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.13.2.2021.%p

Abstract

Log book penangkapan ikan merupakan salah satu elemen penting dalam usaha pengelolaan perikanan, namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain rendahnya kesadaran pelaku usaha/nelayan, formulir berbahan dasar kertas, sehingga mudah rusak, adanya potensi bias/kesalahan input data serta jeda waktu dari data dipindahkan dari bahan cetak ke format elektronik. Hal ini mendorong Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pengembangan internal sejak 2018 berupa aplikasi e-log book berbasis android yang dapat diisi secara daring maupun luring, dan terkoneksi langsung ke Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan (SILOPI). Studi ini terbatas pada evaluasi awal penggunaan aplikasi pada armada rawai tuna yang berbasis di Pelabuhan Benoa, Bali periode 2018-2019, dengan tujuan utama memberikan gambaran mengenai kelayakannya sebagai data dasar pengelolaan perikanan yang berkelanjutan Hasil kajian menunjukkan bahwa frekuensi pelaporan meningkat hampir dua kali lipat sejak implementasi tahun 2018. Tingkat adopsi oleh armada rawai tuna meningkat pesat pada tahun kedua, di mana lebih dari dua pertiga armada rawai tuna yang melaporkan LBPI telah menggunakan format elektronik. Beberapa parameter spasio-temporal menunjukkan bahwa data e-log book sangat potensial untuk digunakan sebagai data utama, selain data tambahan dari institusi riset maupun direktorat teknis lainnya.
STRATEGI PENINGKATAN NILAI TUKAR NELAYAN TRADISIONAL DI KABUPATEN SAMBAS Aditya Nugraha; Bambang Kurniadi; Nia Permatasari
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.13.2.2021.%p

Abstract

The Indonesian government has committed to supporting the Sustainable Development Goals. One indicator is poverty reduction. In 2020, the agricultural sector was the primary source of income for 46.3% of poor households in Indonesia, and the 16.2 million fishermen are below the poverty line. West Kalimantan Province is the province with the highest number of fishers on the island of Kalimantan. The welfare of fishers does not follow the significant fishery potential in West Kalimantan Province. Sambas Regency is the second Regency in West Kalimantan Province which has the most considerable number of capture fisheries production and the most significant number of fishers. The fisherman's exchange rate concept compares the value of fisherman's output against the goods and services needed for fishing business purposes and the consumption fisherman households. One way to provide optimal benefits to capture fisheries business is to manage risk. The purpose of this study is to identify the welfare of traditional fishing fishers based on the fisherman's exchange rate and the risks that affect the fishermen's capture fisheries business and formulate strategies to increase the fisherman's exchange rate. The research was design using qualitative and quantitative approaches. As many as 54% of respondents have a fisherman's exchange rate of 0 1. Risks with a high category are damage to fishing gear, unpredictable weather, and the length of time it takes to recede in the fishing area. The risk in the medium type is the low selling price and the decrease in the number of fish resources. Risk can be control by increasing the ability to capture fisheries business management, increasing the use of information technology in the fishing business, and increasing the accessibility of capital for fishers facilitated by the government.Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung Sustainable Development Goal’s. Salah satu indikatornya adalah penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2020, sektor pertanian merupakan sumber penghasilan utama dari 46,3% rumah tangga miskin di Indonesia dan 16,2 juta nelayan berada di bawah garis kemiskinan. Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak di Pulau Kalimantan. Besarnya potensi perikanan di Provinsi Kalimantan Barat tidak diikuti oleh kesejahteraan dari Nelayan. Kabupaten Sambas merupakan Kabupaten kedua di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki jumlah produksi perikanan tangkap terbesar dan jumlah nelayan terbanyak. Konsep nilai tukar nelayan adalah membandingkan nilai produksi nelayan terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk usaha penangkapan dan konsumsi rumah tangga nelayan. Salah satu cara untuk memberikan keuntungan optimal pada usaha perikanan tangkap adalah dengan mengelola risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kesejahteraan nelayan tangkap tradisional berdasarkan nilai tukar nelayan, serta risiko yang berpengaruh terhadap usaha perikanan tangkap nelayan dan merumuskan strategi guna meningkatkan nilai tukar nelayan. Penelitian didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan  kuantitatif. Sebanyak 54% responden memiliki nilai tukar nelayan sebesar 0 ≤ 1. Risiko dengan kategori tinggi adalah kerusakan alat tangkap, cuaca sulit diprediksi, serta lamanya waktu surut di area penangkapan. Risiko dengan kategori sedang adalah rendahnya harga jual dan penurunan jumlah sumberdaya ikan. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen usaha perikanan tangkap, meningkatkan penggunaan teknologi dalam usaha tangkap dan peningkatan aksesibilitas permodalan bagi nelayan yang difasilitasi oleh pemerintah
EKSISTENSI PEREMPUAN PESISIR MARIND IMBUTI PADA REHABILITASI HUTAN MANGROVE DI PANTAI PAYUM KABUPATEN MERAUKE Astaman Amir; Modesta Ranny Maturbongs; Andrias Steward Samusamu
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.13.2.2021.103-110

Abstract

Pelestarian hutan mangrove masih sering mengalami hambatan yaitu adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat pesisir khususnya kaum pria yang harus membagi waktu untuk bekerja mencari nafkah dan melakukan kegiatan pelestarian hutan mangrove. Melihat kondisi tersebut, ibu rumah tangga di wilayah pesisir mulai menunjukkan eksistensinya dalam mengaktualisasikan peran sosialnya dalam rangka pelestarian hutan mangrove. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat eksistensi wanita pesisir dalam melakukan pelestarian hutan mangrove di pesisir Pantai Payum yang terletak di Kabupaten Merauke. Pengambilan sampel data penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan dengan cara obeservasi langsung di lokasi kajian, wawancara mendalam (deep interview) dengan teknik analisis kualitatif dan Focus Group Discussion (FGD). Eksistensi wanita pesisir Marind Imbuti dalam pengelolaan willayah pesisir telah ditunjukkan pada tahap perencanaan yang secara aktif memberikan masukan dan saran dalam teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove Pantai Payum secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaanya, peran wanita pesisir tidak terbatas pada penanaman bibit mangrove saja. Wanita pesisir juga berperan dalam menyiapkan konsumsi untuk keluarganya yang terlibat dalam rehabilitasi hutan mangrove. Pada tahapan evaluasi ini wanita Marind Imbuti juga memberikan penilaian terhadap apa yang mereka lihat dan rasakan pada pelaksanaan kegiatan penanaman hutan mangrove. Keterlibatan wanita pesisir Marind Imbuti dalam pengelolaan wilayah pesisir telah memperilihatkan eksistensinya pada tahap perencanaan, pelaksaan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan mangrove.The conservation of mangrove forests is still often hampered by the limited time owned by coastal communities, especially men who have to divide their time to work for a living and carry out mangrove forest conservation activities. Based on these conditions, homemakers in coastal areas began to show their existence in actualizing their social roles in the context of mangrove forest rehabilitation. This study examines the presence of coastal women in rehabilitating mangrove forests on the Coast of payum, Merauke Regency. A sampling of research data using the purposive sampling technique. Data were collected utilizing observation and in-depth interviews with qualitative analysis techniques. Marine Imbuti coastal women in the management of coastal areas have been shown at the planning stage to actively provide input and advice in the technical implementation of sustainable rehabilitation of the mangrove forest of pay Coast. In practice, the role of coastal women is not limited to planting mangrove seedlings. Coastal women also play a role in preparing food for their families involved in mangrove forest rehabilitation. At this evaluation stage, Marind Imbuti women also assessed what they saw and felt in implementing mangrove forest planting activities. Marine Imbuti's involvement in coastal area management has shown its existence in the planning, implementation and evaluation stages of mangrove forest rehabilitation activities.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue